DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012

Nomor: 4
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 Maret 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004. Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR S TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 TENTANG NOMOR: .4 TAHUN 2012 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

(1)Ketua KPU, Wakil Ketua KPU, dan Anggota KPU yang terbukti melakukan perbuatan menghambat KPUdalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

3.Ketentuan PasaI 27 diubah diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, dan PasaI27C, sehingga berhunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 26 dihapus.

(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dalam masa keanggotaanya.
1. c.melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPV, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. h.dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan tindak pidana Pemilu;
3. a.dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoIeh kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
(1)Uang penghargaan tidak diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPV, Ketua dan Anggota KPUProvinsi serta Ketua dan Anggota KPUKabupateri/Kota, apabila :

Pasal 25

1.Ketentuan Pasa) 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004, diubah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004. Menetapkan MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.05/200S tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

(2)Anggota KPU Provinsi yang menduduki jabatan Ketua KPU Provinsi diberikan uang penghargaan selaku Ketua KPU Provinsi sejak ditetapkannya Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua KPUProvinsi.
(1)Anggota KPU yang menduduki jabatan Ketua KPU dan Wakil Ketua KPU diberikan uang penghargaan selaku Ketua KPU dan Wakil Ketua KPUsejak ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pengangkatan Ketua KPUdan Wakil Ketua KPU.

Pasal 30A

4.Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Uang penghargaan bagi Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan masa kerja sejak dilantik sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU tentang Pemberhentian Ketua KPU Kabupateri/Kota dan Anggota KPUKabupaten/Kota
(1)Berakhirnya masa jabatan Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sejak ditetapkannya Keputusan KPUtentang pemberhentian Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 27C

(2)Uang penghargaan bagi Ketua KPUProvinsi dan Anggota KPUProvinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan masa kerja sejak dilantik sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPUtentang Pemberhentian Ketua KPUProvinsi dan Anggota KPUProvinsi.
(1)Berakhirnya masa jabatan Ketua KPU Provinsi, dan Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (2), sejak ditetapkannya Keputusan KPU tentang pemberhentian Ketua KPUProvinsi dan Anggota KPUProvinsi.

Pasal 27B

(2)Uang penghargaan bagi Ketua KPU,Wakil Ketua KPUdan Anggota KPUsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan masa kerja sejak dilantik sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Ketua KPU,Wakil Ketua KPUdan Anggota KPU."
(1)Berakhirnya masa jabatan Ketua KPU, Wakil Ketua KPU, dan Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sejak ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Ketua KPUdan Wakil Ketua KPUdan/ Anggota KPUyang bersangkutan.

Pasal 27A

(3)Ketua KPU Kabupateri/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan perbuatan menghambat KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diberhentikan dengan Keputusan KPU.
(2)Ketua KPU Provinsi dan Anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan perbuatan menghambat KPU Provinsi dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diberhentikan dengan Keputusan KPU. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum vfwJ; N~ AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOM OR 302 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A ttd KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal14 Maret 2012 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Pasal III Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan Ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua, dan Anggota Kornisi Pemilihan Urnurn Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pernilihan Urnurn Tahun 2004 sebagairnana diubah dengan peraturan lnl, disusun dalam satu naskah. Pasal II
(3)Anggota KPU Kabupateri/Kota yang tidak menduduki jabatan Ketua KPU Kabupaten/Kota diberikan uang penghargaan selaku Anggota KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkannya Keputusan KPUtentang pengangkatan Anggota KPUKabupaten/Kota."
(1)Anggota KPUyang tidak menduduki [abatan Ketua KPU dan Wakil Ketua KPU diberikan uang penghargaan selaku Anggota KPU sejak ditetapkannya .Keputusan Presiden tentang pengangkatan Anggota KPU.
(2)Anggota KPU Provinsi yang tidak menduduki [abatan Ketua KPU Provinsi diberikan uang penghargaan selaku Anggota KPU Provinsi sejak ditetapkannya Keputusan KPU ten tang pengangkatan Anggota KPUProvinsi.
(3)Anggota KPUKabupaten/Kota yang menduduki jabatan Ketua KPUKabupaten/Kota diberikan uang penghargaan selaku Ketua KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkannya Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua KPUKabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(1)Ketua KPU, Wakil Ketua KPU, dan Anggota KPU yang terbukti melakukan perbuatan menghambat KPUdalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

3.Ketentuan PasaI 27 diubah diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, dan PasaI27C, sehingga berhunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 26 dihapus.

(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dalam masa keanggotaanya.
1. c.melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPV, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. h.dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan tindak pidana Pemilu;
3. a.dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoIeh kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
(1)Uang penghargaan tidak diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPV, Ketua dan Anggota KPUProvinsi serta Ketua dan Anggota KPUKabupateri/Kota, apabila :

Pasal 25

1.Ketentuan Pasa) 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004, diubah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004. Menetapkan MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.05/200S tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

(2)Anggota KPU Provinsi yang menduduki jabatan Ketua KPU Provinsi diberikan uang penghargaan selaku Ketua KPU Provinsi sejak ditetapkannya Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua KPUProvinsi.
(1)Anggota KPU yang menduduki jabatan Ketua KPU dan Wakil Ketua KPU diberikan uang penghargaan selaku Ketua KPU dan Wakil Ketua KPUsejak ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pengangkatan Ketua KPUdan Wakil Ketua KPU.

Pasal 30A

4.Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Uang penghargaan bagi Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan masa kerja sejak dilantik sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU tentang Pemberhentian Ketua KPU Kabupateri/Kota dan Anggota KPUKabupaten/Kota
(1)Berakhirnya masa jabatan Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sejak ditetapkannya Keputusan KPUtentang pemberhentian Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 27C

(2)Uang penghargaan bagi Ketua KPUProvinsi dan Anggota KPUProvinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan masa kerja sejak dilantik sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPUtentang Pemberhentian Ketua KPUProvinsi dan Anggota KPUProvinsi.
(1)Berakhirnya masa jabatan Ketua KPU Provinsi, dan Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (2), sejak ditetapkannya Keputusan KPU tentang pemberhentian Ketua KPUProvinsi dan Anggota KPUProvinsi.

Pasal 27B

(2)Uang penghargaan bagi Ketua KPU,Wakil Ketua KPUdan Anggota KPUsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan masa kerja sejak dilantik sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Ketua KPU,Wakil Ketua KPUdan Anggota KPU."
(1)Berakhirnya masa jabatan Ketua KPU, Wakil Ketua KPU, dan Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sejak ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Ketua KPUdan Wakil Ketua KPUdan/ Anggota KPUyang bersangkutan.

Pasal 27A

(3)Ketua KPU Kabupateri/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan perbuatan menghambat KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diberhentikan dengan Keputusan KPU.
(2)Ketua KPU Provinsi dan Anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan perbuatan menghambat KPU Provinsi dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diberhentikan dengan Keputusan KPU. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum vfwJ; N~ AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOM OR 302 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A ttd KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal14 Maret 2012 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Pasal III Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan Ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua, dan Anggota Kornisi Pemilihan Urnurn Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pernilihan Urnurn Tahun 2004 sebagairnana diubah dengan peraturan lnl, disusun dalam satu naskah. Pasal II
(3)Anggota KPU Kabupateri/Kota yang tidak menduduki jabatan Ketua KPU Kabupaten/Kota diberikan uang penghargaan selaku Anggota KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkannya Keputusan KPUtentang pengangkatan Anggota KPUKabupaten/Kota."
(1)Anggota KPUyang tidak menduduki [abatan Ketua KPU dan Wakil Ketua KPU diberikan uang penghargaan selaku Anggota KPU sejak ditetapkannya .Keputusan Presiden tentang pengangkatan Anggota KPU.
(2)Anggota KPU Provinsi yang tidak menduduki [abatan Ketua KPU Provinsi diberikan uang penghargaan selaku Anggota KPU Provinsi sejak ditetapkannya Keputusan KPU ten tang pengangkatan Anggota KPUProvinsi.
(3)Anggota KPUKabupaten/Kota yang menduduki jabatan Ketua KPUKabupaten/Kota diberikan uang penghargaan selaku Ketua KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkannya Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua KPUKabupaten/Kota.