DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012

Nomor: 5
Tahun: 2012
Ditetapkan: 21 Maret 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan KOMISI PEMILIHAN UMUM MEMUTUSKAN: : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB II

RUANG LIIlGKUP

Pasal 2

(1)Ruang Llngkup pengaturan penyelesaian kerugian Negara meliputi :
1. a.Tuntutan Perbendaharaan ; dan
2. b.Tuntutan Gantl Rugi;
(2)Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagl bendahara.
(3)Tuntutan Ganti Rugl sebagatmana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi :
1. a.Pegawai Negerisipil dan Calon pegawai Negerisipil;
2. b.Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di KpU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota;
3. c.Pihak Ketiga, d, Pejabat lainnya

BAB LII

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

(1)TPKN-KPU dibentuk oleh Sekretaris Jenderal KpU;
(2)TPKN-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menrbantu Sekretaris Jenderal KpU dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara di KpU.
(3)Dalam rangka membantu TPKN-KPU Sekretaris Jenderal KPU dapat menugaskan Sekretaris KpU Provinsi membentuk TPKN-KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk TPKN-KPU Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc.

Pasal 4

(1)TPKN-KPU beranggotakan paling sedikit 9 (sembiian) orang dengan jumlah angtota ganjil.
(2)Keanggotaan TPKN-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (t ) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU sebagai pengarah;
2. b.Wakil Sekretaris Jenderal KpU sebagai Wakil pengarah;
3. c.Kepala Biro Keuangan sebagai Ketua merangkap Arrggota;
4. d.Kepala Biro Umum sebagaiWakil Ketua rnerongkap Anggota;
5. e.Inspektur sebagai Sekretaris merangkap Anggoto;
6. f.Pejabat dan/atau staf yang berasal clari unsur biro-biro dan inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sebagai anggota.

Pasal 5

(1)TPKN-KPU Provinsi, TPKN-KPU Kabupaten/Kota beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah anggota ganjil.
(2)Keanggotaan TPKN-KPU Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiriatas:
1. a.Sekretaris KPU Provinsi sebagai Pengarah;
2. b.Kepala Bagian Keuangan, umum dan Logistik sebagai Ketua merangkap Anggota;
3. c.Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik sebagaisekretaris;
4. d.Pejabat yang membidangi Program, Data Organisasi clan SDM; Hukum, Teknis dan Hupmas sebagai Anggota.
(3)Keanggotaan TPKN-KPU Kabupaten/Kota sebagairnana dimaksud pada ayat (3)terdiriatas:
1. a.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai pengarah;
2. b.Kepala Sub Bagian Keuangan; Umum, dah Logistik sebagai Ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala Sub Bagian Program dan Data sebagaisekretaris; d' Pejabat yang membidangi Hukum; Teknis,Pemilu dan !{upnras sebagai anggota. Pasal 6' TPKN-KPU mempunyai tugas :
4. a.memverifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuiltan melalaikan kewajiban;
5. b.penetapan usulan pihak yang bertanggung jawab;
6. c.memperhitungkan besaran jumlah keruglan negara secara nyata dan pasti;
7. d.menilai terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk jaminan penyelesaian kerugian negara;
8. e.pengusulan penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara; f' mengusulkan kemball atau pemberian pertimbangan kembali mengenal pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara;
9. g.penyelesalan Tp[GR melalui penyelesaian secara damaiatau secara paksa; h' penyampaian usulan penetapan pengenaan ganti keruglan negara atau penghapusan dan pembebasan beserta penyelesaian kepada sekretaris Jenderal;
10. i.penelitian kembaliatas keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara; j' penelitian pola atau modus kerugian negara untuk tidak terjadi oi tingkung'an Komisi pemilihan Umum;
11. k.penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 7

TPKN-KPU Provinsi mempunyai tugas : verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatap melalaikan kewajiban; penetapan pihak yang bertanggung Jawab; perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti; penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembeba=san pengenaan ganti kerugian negara; penyelesaian TPfiGR atas penetapan gantl kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa; penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian Tp/TGR; penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara; penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara. Pasal I TPKN-KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a.verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
b.penetapan pihak yang bertanggung jawab;
c.perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
d.penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
e.penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; a. b. c. d. e. f. g. h. dijadikan sebagai negara atau f, pengusulan/pengusulan kembaliatau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; g' penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa; h' penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian Tp/TGR; i, penelitlan kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerutian netara; j' penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahin kerugian negara di lingkungan Komisl pemilihan Umum; k' penatausahaan, pencocokan data perkembangarr, dan p?mbuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Cibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU. (21 Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Sekretaris KpU provinsi. Provinsi dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh
(3)Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Kabupaten/l(ota dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris KpU Kabupaten/Kota.
(1)(21
(3)
(4)

Pasal 10

Sekretaris KPU Provinsi membentuk TPKN-KPU Frovinsi dalam rangka membantu TpKN-KpU menyelesaikan kerugian negara ying terjddi di provinsi; sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk TpKN-Kpu Kabupaten/Kota dalam rangka membantu TPKN-KPU menyelesaikan kerirglan negara yang terJadidi Kabupaten/Kota; Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (z) dilaporlan kepada TpKN-KpU melalui Sekretaris Jenderal KpU; Masa kerja TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dap-at diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KpU. Pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah yang paling sedikit dihadiri Z/3 darijumlah anggota TpKN pada Satuan Kerja. Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara rnusyawarah tidak tercapal, keputusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak.

(1)(21
(3)

BAB IV

TAHAPAN PENYELESAIAT! KERUGIAN NEGARA

Pasal 12

(1)setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diselesaikan dengan tuntutan perbendaharaan. (21 Dalam rangka melaksanakan tuntutan perbendaharaan, TpKN-KpU melakukan :
1. a.menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
2. b.menghitung jumlah kerugian negara;
3. c.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehlngga mengakibatkan terJadinya kerugian negara;
4. d.menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
6. f.menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
7. g.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 13

Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat lain di KPU, KPU Provinsi dan KpU Kabupaten/Kota serta pihak ketiga wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian Negara.

Pasal 14

Penggantian kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.pengungkapan lnformasi awaldan rrerifikasi kerugian Negara;
b.pembuktian kerugian negara;
c.rekomendasi Pembebanan Kerugian Negara Sementara;
d.penyelesaian TGR;
e.penagihan dan Penyetoran; f, penatausahaan dan Akuntansi.

Pasal 15

Setiap pelaksanaan tuntutan kerugian negara dilakukan oleh TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota pada satuan kerja.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan KOMISI PEMILIHAN UMUM MEMUTUSKAN: : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB II

RUANG LIIlGKUP

Pasal 2

(1)Ruang Llngkup pengaturan penyelesaian kerugian Negara meliputi :
1. a.Tuntutan Perbendaharaan ; dan
2. b.Tuntutan Gantl Rugi;
(2)Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagl bendahara.
(3)Tuntutan Ganti Rugl sebagatmana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi :
1. a.Pegawai Negerisipil dan Calon pegawai Negerisipil;
2. b.Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di KpU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota;
3. c.Pihak Ketiga, d, Pejabat lainnya

BAB LII

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

(1)TPKN-KPU dibentuk oleh Sekretaris Jenderal KpU;
(2)TPKN-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menrbantu Sekretaris Jenderal KpU dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara di KpU.
(3)Dalam rangka membantu TPKN-KPU Sekretaris Jenderal KPU dapat menugaskan Sekretaris KpU Provinsi membentuk TPKN-KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk TPKN-KPU Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc.

Pasal 4

(1)TPKN-KPU beranggotakan paling sedikit 9 (sembiian) orang dengan jumlah angtota ganjil.
(2)Keanggotaan TPKN-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (t ) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU sebagai pengarah;
2. b.Wakil Sekretaris Jenderal KpU sebagai Wakil pengarah;
3. c.Kepala Biro Keuangan sebagai Ketua merangkap Arrggota;
4. d.Kepala Biro Umum sebagaiWakil Ketua rnerongkap Anggota;
5. e.Inspektur sebagai Sekretaris merangkap Anggoto;
6. f.Pejabat dan/atau staf yang berasal clari unsur biro-biro dan inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sebagai anggota.

Pasal 5

(1)TPKN-KPU Provinsi, TPKN-KPU Kabupaten/Kota beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah anggota ganjil.
(2)Keanggotaan TPKN-KPU Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiriatas:
1. a.Sekretaris KPU Provinsi sebagai Pengarah;
2. b.Kepala Bagian Keuangan, umum dan Logistik sebagai Ketua merangkap Anggota;
3. c.Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik sebagaisekretaris;
4. d.Pejabat yang membidangi Program, Data Organisasi clan SDM; Hukum, Teknis dan Hupmas sebagai Anggota.
(3)Keanggotaan TPKN-KPU Kabupaten/Kota sebagairnana dimaksud pada ayat (3)terdiriatas:
1. a.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai pengarah;
2. b.Kepala Sub Bagian Keuangan; Umum, dah Logistik sebagai Ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala Sub Bagian Program dan Data sebagaisekretaris; d' Pejabat yang membidangi Hukum; Teknis,Pemilu dan !{upnras sebagai anggota. Pasal 6' TPKN-KPU mempunyai tugas :
4. a.memverifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuiltan melalaikan kewajiban;
5. b.penetapan usulan pihak yang bertanggung jawab;
6. c.memperhitungkan besaran jumlah keruglan negara secara nyata dan pasti;
7. d.menilai terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk jaminan penyelesaian kerugian negara;
8. e.pengusulan penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara; f' mengusulkan kemball atau pemberian pertimbangan kembali mengenal pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara;
9. g.penyelesalan Tp[GR melalui penyelesaian secara damaiatau secara paksa; h' penyampaian usulan penetapan pengenaan ganti keruglan negara atau penghapusan dan pembebasan beserta penyelesaian kepada sekretaris Jenderal;
10. i.penelitian kembaliatas keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara; j' penelitian pola atau modus kerugian negara untuk tidak terjadi oi tingkung'an Komisi pemilihan Umum;
11. k.penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 7

a.verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
b.penetapan pihak yang bertanggung jawab;
c.perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
d.penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
e.penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; a. b. c. d. e. f. g. h. dijadikan sebagai negara atau f, pengusulan/pengusulan kembaliatau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; g' penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa; h' penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian Tp/TGR; i, penelitlan kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerutian netara; j' penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahin kerugian negara di lingkungan Komisl pemilihan Umum; k' penatausahaan, pencocokan data perkembangarr, dan p?mbuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Cibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU. (21 Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Sekretaris KpU provinsi. Provinsi dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh
(3)Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Kabupaten/l(ota dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris KpU Kabupaten/Kota.
(1)(21
(3)
(4)

Pasal 10

(1)(21
(3)

BAB IV

TAHAPAN PENYELESAIAT! KERUGIAN NEGARA

Pasal 12

(1)setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diselesaikan dengan tuntutan perbendaharaan. (21 Dalam rangka melaksanakan tuntutan perbendaharaan, TpKN-KpU melakukan :
1. a.menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
2. b.menghitung jumlah kerugian negara;
3. c.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehlngga mengakibatkan terJadinya kerugian negara;
4. d.menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
6. f.menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
7. g.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 13

Pasal 14

Penggantian kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.pengungkapan lnformasi awaldan rrerifikasi kerugian Negara;
b.pembuktian kerugian negara;
c.rekomendasi Pembebanan Kerugian Negara Sementara;
d.penyelesaian TGR;
e.penagihan dan Penyetoran; f, penatausahaan dan Akuntansi.

Pasal 15

Setiap pelaksanaan tuntutan kerugian negara dilakukan oleh TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota pada satuan kerja.