DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); jdih.kpu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
2.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi.
3.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
4.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
7.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. jdih.kpu.go.id
8.Arsitektur SPBE KPU adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
9.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10.Proses Bisnis SPBE adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.
11.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
12.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13.Interoperabilitas Data KPU adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis SPBE dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
14.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
15.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga dan/atau pihak terkait.
16.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id
18.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain.
19.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu dalam SPBE di KPU.
20.Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
21.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik berbasis elektronik yang digunakan oleh KPU untuk pengumpulan, pengolahan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data dan informasi.
22.Tim Koordinasi SPBE adalah tim koordinasi strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
23.Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.
24.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU.

Pasal 2

(1)Peraturan Komisi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dan unit kerja dalam penyelenggaraan SPBE di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan jdih.kpu.go.id
2. b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SPBE di KPU dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.Interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di KPU yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE di KPU.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keberlanjutan SPBE di KPU secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di KPU yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis SPBE dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. jdih.kpu.go.id
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan Kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini mengatur mengenai:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.audit teknologi informasi dan komunikasi;
d.penyelenggara SPBE; dan
e.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE di KPU secara terpadu.
(2)Unsur SPBE di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE KPU;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis SPBE;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE. jdih.kpu.go.id

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE KPU bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi:
1. a.Proses Bisnis SPBE;
2. b.data dan informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE; dan
5. e.Keamanan SPBE.
(2)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(3)Arsitektur SPBE KPU memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis SPBE;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE KPU;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE KPU disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis KPU.
(2)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. jdih.kpu.go.id
(3)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
(4)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 8

(1)KPU melakukan reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE KPU;
3. c.perubahan pada unsur SPBE KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
4. d.perubahan pada domain Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan/atau
5. e.perubahan rencana strategis KPU.
(3)Reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
(4)Hasil reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah SPBE KPU.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di jdih.kpu.go.id KPU dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE KPU, dan rencana strategis KPU.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.audit TIK.
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(5)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam penyiapan sumber daya dan penyusunan anggaran.

Pasal 10

(1)KPU melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis KPU;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE KPU; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE KPU.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
(4)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah SPBE KPU. jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); jdih.kpu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
2.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi.
3.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
4.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
7.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. jdih.kpu.go.id
8.Arsitektur SPBE KPU adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
9.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10.Proses Bisnis SPBE adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.
11.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
12.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13.Interoperabilitas Data KPU adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis SPBE dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
14.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
15.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga dan/atau pihak terkait.
16.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id
18.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain.
19.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu dalam SPBE di KPU.
20.Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
21.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik berbasis elektronik yang digunakan oleh KPU untuk pengumpulan, pengolahan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data dan informasi.
22.Tim Koordinasi SPBE adalah tim koordinasi strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
23.Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.
24.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU.

Pasal 2

(1)Peraturan Komisi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dan unit kerja dalam penyelenggaraan SPBE di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan jdih.kpu.go.id
2. b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SPBE di KPU dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.Interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di KPU yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE di KPU.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keberlanjutan SPBE di KPU secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di KPU yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis SPBE dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. jdih.kpu.go.id
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan Kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini mengatur mengenai:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.audit teknologi informasi dan komunikasi;
d.penyelenggara SPBE; dan
e.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE di KPU secara terpadu.
(2)Unsur SPBE di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE KPU;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis SPBE;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE. jdih.kpu.go.id

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE KPU bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi:
1. a.Proses Bisnis SPBE;
2. b.data dan informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE; dan
5. e.Keamanan SPBE.
(2)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(3)Arsitektur SPBE KPU memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis SPBE;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE KPU;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE KPU disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis KPU.
(2)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. jdih.kpu.go.id
(3)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
(4)Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 8

(1)KPU melakukan reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE KPU;
3. c.perubahan pada unsur SPBE KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
4. d.perubahan pada domain Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan/atau
5. e.perubahan rencana strategis KPU.
(3)Reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
(4)Hasil reviu Arsitektur SPBE KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah SPBE KPU.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di jdih.kpu.go.id KPU dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE KPU, dan rencana strategis KPU.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.audit TIK.
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(5)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam penyiapan sumber daya dan penyusunan anggaran.

Pasal 10

(1)KPU melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis KPU;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE KPU; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE KPU.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
(4)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah SPBE KPU. jdih.kpu.go.id