DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009

Nomor: 61
Tahun: 2009
Ditetapkan: 20 November 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 ayat (5), dan Pasal 348 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum tahun 2009;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009; jdih.kpu.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4836);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4986);
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009; jdih.kpu.go.id
11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009;
13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009; Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 396/Kpts/ KPU/Tahun 2009;
2.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/ KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor: 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3.Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
4.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-111—112-113/PUU- VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
5.Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 169 /BA/XI/2009 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Nopember 2009; jdih.kpu.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Provinsi induk yang selanjutnya disebut DPRD provinsi induk, adalah DPRD provinsi yang keanggotaanya dipilih melalui pemilu tahun 2009.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk yang selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota induk, adalah DPRD kabupaten/kota yang keanggotaanya dipilih melalui pemilu Tahun 2009. jdih.kpu.go.id
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, selanjutnya disebut DPRD provinsi pemekaran adalah DPRD provinsi pada Provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelengaraan pemilu tahun 2009, serta DPRD provinsi pada provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota pemekaran adalah DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelengaraan pemilu tahun 2009, serta DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
10.Provinsi pemekaran adalah Provinsi yang dibentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2004, dan sebelum Pemilihan Umum tahun 2009, serta wilayahnya meliputi sebagian kabupaten/kota dari Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
11.kabupaten/kota pemekaran adalah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2004, dan sebelum Pemilihan Umum tahun 2009, serta wilayahnya meliputi sebagian kecamatan dari kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan kabupaten/kota.
12.Provinsi induk adalah Provinsi yang sebagian kabupaten/kotanya tidak menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
13.Kabupaten/kota induk adalah kabupaten/kota yang sebagian kecamatannya tidak menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan kabupaten/ kota.
14.Pimpinan partai politik adalah dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yaitu ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD/DPW, dan DPC atau sebutan lainnya yang setara di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
15.Daftar Calon Tetap DPRD provinsi induk, selanjutnya disebut DCT DPRD provinsi induk adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi induk yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD provinsi pemekaran.
16.Daftar Calon Tetap DPRD provinsi pemekaran, selanjutnya disebut DCT DPRD provinsi pemekaran adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD provinsi induk.
17.Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota induk, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupaten/kota induk adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran. jdih.kpu.go.id
18.Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota pemekaran, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/ kota pemekaran yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD kabupaten/kota induk.
19.Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik dan suara sah calon dengan jumlah kursi di tiap daerah pemilihan, untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik di provinsi atau kabupaten/kota induk dan provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.

Pasal 2

Dalam proses penataan jumlah dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, dan/atau untuk mengisi keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk sebagai akibat penataan penghitungan perolehan kursi partai politik di provinsi atau kabupaten/kota induk, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berpedoman pada azas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Pengisian anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota induk

Pasal 4

(1)Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk meliputi penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu tahun 2009. jdih.kpu.go.id
(2)Penetapan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk meliputi jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu tahun 2009.

Pasal 5

(1)Pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran pada Provinsi yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap derah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD provinsi pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilihan, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD provinsi induk tahun 2009.
(2)Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelengaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap derah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009.
(3)Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap derah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilih, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009.

Pasal 6

Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk menentukan jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor: 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan jumlah kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu tahun 2009. jdih.kpu.go.id

Pasal 7

Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota induk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (2) Undang-Undang.

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sampai dengan 12 (dua belas) sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (3) Undang-Undang.
(2)Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sampai dengan 12 (dua belas) sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) Undang- Undang.

Pasal 9

Untuk pertama kali dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemilu tahun 2009 dapat diajukan menjadi calon Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk atau DPRD provinsi atau kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 10

Masa jabatan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berakhir bersama- sama dengan Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk hasil pemilu tahun 2009, yaitu pada saat anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2004 mengucapkan sumpah/janji.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 ayat (5), dan Pasal 348 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum tahun 2009;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4836);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4986);
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009; jdih.kpu.go.id
11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009;
13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009; Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 396/Kpts/ KPU/Tahun 2009;
2.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/ KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor: 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3.Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
4.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-111—112-113/PUU- VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
5.Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 169 /BA/XI/2009 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Nopember 2009; jdih.kpu.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Provinsi induk yang selanjutnya disebut DPRD provinsi induk, adalah DPRD provinsi yang keanggotaanya dipilih melalui pemilu tahun 2009.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk yang selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota induk, adalah DPRD kabupaten/kota yang keanggotaanya dipilih melalui pemilu Tahun 2009. jdih.kpu.go.id
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, selanjutnya disebut DPRD provinsi pemekaran adalah DPRD provinsi pada Provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelengaraan pemilu tahun 2009, serta DPRD provinsi pada provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009, selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota pemekaran adalah DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelengaraan pemilu tahun 2009, serta DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.
10.Provinsi pemekaran adalah Provinsi yang dibentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2004, dan sebelum Pemilihan Umum tahun 2009, serta wilayahnya meliputi sebagian kabupaten/kota dari Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
11.kabupaten/kota pemekaran adalah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2004, dan sebelum Pemilihan Umum tahun 2009, serta wilayahnya meliputi sebagian kecamatan dari kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan kabupaten/kota.
12.Provinsi induk adalah Provinsi yang sebagian kabupaten/kotanya tidak menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
13.Kabupaten/kota induk adalah kabupaten/kota yang sebagian kecamatannya tidak menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan kabupaten/ kota.
14.Pimpinan partai politik adalah dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yaitu ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD/DPW, dan DPC atau sebutan lainnya yang setara di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
15.Daftar Calon Tetap DPRD provinsi induk, selanjutnya disebut DCT DPRD provinsi induk adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi induk yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD provinsi pemekaran.
16.Daftar Calon Tetap DPRD provinsi pemekaran, selanjutnya disebut DCT DPRD provinsi pemekaran adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD provinsi induk.
17.Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota induk, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupaten/kota induk adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran. jdih.kpu.go.id
18.Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota pemekaran, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/ kota pemekaran yang merupakan satu kesatuan dengan DCT DPRD kabupaten/kota induk.
19.Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik dan suara sah calon dengan jumlah kursi di tiap daerah pemilihan, untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik di provinsi atau kabupaten/kota induk dan provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009.

Pasal 2

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Pengisian anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota induk

Pasal 4

(1)Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk meliputi penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu tahun 2009. jdih.kpu.go.id
(2)Penetapan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk meliputi jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil pemilu tahun 2009.

Pasal 5

(1)Pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran pada Provinsi yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap derah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD provinsi pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilihan, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD provinsi pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD provinsi induk tahun 2009.
(2)Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelengaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap derah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009.
(3)Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap derah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilih, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota induk tahun 2009.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sampai dengan 12 (dua belas) sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (3) Undang-Undang.
(2)Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2009 sampai dengan 12 (dua belas) sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) Undang- Undang.