DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009

Nomor: 63
Tahun: 2009
Ditetapkan: 3 Desember 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. jdih.kpu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
5.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
6.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara.
7.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8.Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 2

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. jdih.kpu.go.id

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas :

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
(2)KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 6

(1)KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
(2)KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. jdih.kpu.go.id

Pasal 7

(1)Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
(2)PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3)KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)PPK berkedudukan di ibukota kecamatan atau nama lain.
(2)PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau nama lain.
(3)KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1)Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
(2)Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 10

(1)Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
(2)Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 11

(1)Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. b.4 (empat) orang anggota.
(2)Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK. jdih.kpu.go.id
(3)Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(4)Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
5.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
6.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara.
7.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8.Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 2

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. jdih.kpu.go.id

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas :

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 4

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
(2)KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 6

(1)KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
(2)KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. jdih.kpu.go.id

Pasal 7

(1)Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
(2)PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3)KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)PPK berkedudukan di ibukota kecamatan atau nama lain.
(2)PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau nama lain.
(3)KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1)Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
(2)Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 10

(1)Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
(2)Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 11

(1)Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. b.4 (empat) orang anggota.
(2)Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK. jdih.kpu.go.id
(3)Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(4)Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010