DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009

Nomor: 66
Tahun: 2009
Ditetapkan: 3 Desember 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. jdih.kpu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4.Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5.Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6.Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitian Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
8.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.
10.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. jdih.kpu.go.id
12.Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB II

ASAS PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

(1)Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2)Sekretariat KPU Provinsi mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
(3)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Pasal 4

(1)Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akuran dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
(2)Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat. jdih.kpu.go.id

Pasal 5

(1)Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari :
1. a.Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. b.Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(2)Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
(3)Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint
(4)Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa sampul kertas untuk keperluan:
1. a.Penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
2. b.Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
3. c.Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
(5)Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa formulir untuk keperluan:
1. a.Pendaftaran pemilih;
2. b.Kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. c.Pemungutan dan penghitungan suara;
4. d.Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(6)Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

(1)Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat surat suara.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. jdih.kpu.go.id

Pasal 7

Spesifikasi teknis Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan :

a.Jenis kertas : HVS non security 80 gram;
b.Bentuk : Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 pasangan calon, bentuk memanjang, vertical);
c.Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih;
d.Warna kertas : Putih (minimal 90%), dan;
e.Cetak : satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

Pasal 8

(1)Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(2)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap suarat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(3)Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(4)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
(5)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyinmpannya.

Pasal 9

(1)Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
(2)Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1)Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta. jdih.kpu.go.id
(2)Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3.Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4.Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5.Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6.Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitian Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
8.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.
10.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. jdih.kpu.go.id
12.Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB II

ASAS PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

(1)Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2)Sekretariat KPU Provinsi mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
(3)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Pasal 4

(1)Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akuran dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
(2)Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat. jdih.kpu.go.id

Pasal 5

(1)Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari :
1. a.Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. b.Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(2)Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
(3)Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint
(4)Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa sampul kertas untuk keperluan:
1. a.Penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
2. b.Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
3. c.Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
(5)Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa formulir untuk keperluan:
1. a.Pendaftaran pemilih;
2. b.Kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. c.Pemungutan dan penghitungan suara;
4. d.Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(6)Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

(1)Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat surat suara.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. jdih.kpu.go.id

Pasal 7

Spesifikasi teknis Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan :

a.Jenis kertas : HVS non security 80 gram;
b.Bentuk : Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 pasangan calon, bentuk memanjang, vertical);
c.Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih;
d.Warna kertas : Putih (minimal 90%), dan;
e.Cetak : satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

Pasal 8

(1)Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(2)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap suarat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(3)Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(4)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
(5)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyinmpannya.

Pasal 9

(1)Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
(2)Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1)Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta. jdih.kpu.go.id
(2)Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010