DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM. jdih.kpu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang pemilihan.
2.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di provinsi.
3.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
4.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7.Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
8.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip. jdih.kpu.go.id
9.Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

a.penetapan klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis;
b.pemberian hak Akses Arsip Dinamis;
c.pengamanan Arsip Dinamis;
d.penyampaian Arsip Dinamis; dan
e.penetapan daftar klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis.

Pasal 3

Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan KPU dimaksudkan untuk:

a.memberikan panduan penyusunan klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
b.melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan;
c.menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
d.menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh publik;
e.melakukan pemberkasan Arsip Dinamis dengan tertib;
f.mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan; dan
g.mencegah penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak. jdih.kpu.go.id

Pasal 4

Prinsip dasar dalam penetapan hak Akses Arsip Dinamis yaitu:

a.pengaksesan Arsip Dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
b.pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan
c.pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

PENETAPAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

(1)Penetapan klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis di lingkungan KPU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.identifikasi ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.analisis fungsi unit kerja dalam organisasi;
3. c.analisis uraian jabatan; dan
4. d.analisis risiko.
(2)Identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk menentukan tingkat klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis. jdih.kpu.go.id
(3)Analisis fungsi unit kerja dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan KPU yang menjalankan fungsi substantif atau fasilitatif untuk menentukan fungsi strategis dalam organisasi.
(4)Analisis uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap uraian jabatan, pejabat, dan pegawai di lingkungan KPU yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penentuan tingkat klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis, pembuatan, penanganan, pengelolaan keamanan informasi Arsip Dinamis dan mempunyai hak Akses Arsip Dinamis.
(5)Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap risiko atau kerugian dan manfaat keamanan Arsip Dinamis dengan memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul jika terdapat penyalahgunaan Arsip Dinamis oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 6

Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis di lingkungan KPU meliputi:

a.sangat rahasia;
b.rahasia;
c.terbatas; dan
d.biasa/terbuka.

Pasal 7

(1)Sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, jdih.kpu.go.id keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
(2)Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
(3)Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
(4)Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 8

(1)Arsip Dinamis KPU dapat diakses oleh:
1. a.pengguna internal; dan
2. b.pengguna eksternal.
(2)Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pengguna internal KPU;
2. b.pengguna internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.pengawas internal.
(3)Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.publik;
2. b.pengawas eksternal; dan
3. c.aparat penegak hukum. jdih.kpu.go.id
(4)Selain pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Arsip Dinamis KPU dapat diakses oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Pengguna internal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Anggota KPU;
2. b.Sekretaris Jenderal KPU;
3. c.Inspektur Utama dan Deputi;
4. d.Kepala Biro, Inspektur Wilayah, dan Kepala Pusat; dan
5. e.pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
(2)Anggota KPU dan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berwenang mengakses seluruh Arsip di lingkungan KPU dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka.
(3)Inspektur Utama dan Deputi, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, berwenang mengakses Arsip yang terdapat pada unit kerja di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka.
(4)Pejabat administrasi dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi keamanan biasa/terbuka. jdih.kpu.go.id

Pasal 10

(1)Pengguna internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
2. b.Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
(2)Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berwenang mengakses seluruh Arsip di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka.
(3)Pejabat administrasi dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi keamanan biasa/terbuka.

Pasal 11

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka. jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM. jdih.kpu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang pemilihan.
2.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di provinsi.
3.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
4.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7.Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
8.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip. jdih.kpu.go.id
9.Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

a.penetapan klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis;
b.pemberian hak Akses Arsip Dinamis;
c.pengamanan Arsip Dinamis;
d.penyampaian Arsip Dinamis; dan
e.penetapan daftar klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis.

Pasal 3

Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan KPU dimaksudkan untuk:

a.memberikan panduan penyusunan klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
b.melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan;
c.menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
d.menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh publik;
e.melakukan pemberkasan Arsip Dinamis dengan tertib;
f.mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan; dan
g.mencegah penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak. jdih.kpu.go.id

Pasal 4

Prinsip dasar dalam penetapan hak Akses Arsip Dinamis yaitu:

a.pengaksesan Arsip Dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
b.pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan
c.pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

PENETAPAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

(1)Penetapan klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis di lingkungan KPU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.identifikasi ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.analisis fungsi unit kerja dalam organisasi;
3. c.analisis uraian jabatan; dan
4. d.analisis risiko.
(2)Identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk menentukan tingkat klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis. jdih.kpu.go.id
(3)Analisis fungsi unit kerja dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan KPU yang menjalankan fungsi substantif atau fasilitatif untuk menentukan fungsi strategis dalam organisasi.
(4)Analisis uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap uraian jabatan, pejabat, dan pegawai di lingkungan KPU yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penentuan tingkat klasifikasi keamanan dan hak Akses Arsip Dinamis, pembuatan, penanganan, pengelolaan keamanan informasi Arsip Dinamis dan mempunyai hak Akses Arsip Dinamis.
(5)Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap risiko atau kerugian dan manfaat keamanan Arsip Dinamis dengan memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul jika terdapat penyalahgunaan Arsip Dinamis oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 6

Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis di lingkungan KPU meliputi:

a.sangat rahasia;
b.rahasia;
c.terbatas; dan
d.biasa/terbuka.

Pasal 7

(1)Sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, jdih.kpu.go.id keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
(2)Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
(3)Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
(4)Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 8

(1)Arsip Dinamis KPU dapat diakses oleh:
1. a.pengguna internal; dan
2. b.pengguna eksternal.
(2)Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pengguna internal KPU;
2. b.pengguna internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.pengawas internal.
(3)Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.publik;
2. b.pengawas eksternal; dan
3. c.aparat penegak hukum. jdih.kpu.go.id
(4)Selain pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Arsip Dinamis KPU dapat diakses oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Pengguna internal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Anggota KPU;
2. b.Sekretaris Jenderal KPU;
3. c.Inspektur Utama dan Deputi;
4. d.Kepala Biro, Inspektur Wilayah, dan Kepala Pusat; dan
5. e.pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
(2)Anggota KPU dan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berwenang mengakses seluruh Arsip di lingkungan KPU dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka.
(3)Inspektur Utama dan Deputi, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, berwenang mengakses Arsip yang terdapat pada unit kerja di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka.
(4)Pejabat administrasi dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi keamanan biasa/terbuka. jdih.kpu.go.id

Pasal 10

(1)Pengguna internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
2. b.Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
(2)Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berwenang mengakses seluruh Arsip di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka.
(3)Pejabat administrasi dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi keamanan biasa/terbuka.

Pasal 11

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tingkat klasifikasi keamanan:
1. a.sangat rahasia;
2. b.rahasia;
3. c.terbatas; dan
4. d.biasa/terbuka. jdih.kpu.go.id