DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 1

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diubah sebagai berikut:

1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3A

(1)KPU menetapkan hasil Pemilu anggota DPR dan DPD yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR dan Model E DPD).
(2)KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA).
(3)KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB).”

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPR secara nasional (Model E- 1 DPR), perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model E-1 DPR) serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD (Model E-1 DPD) untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2)Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model EA-1) dan perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EA-1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3)Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-1) dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EB-1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas).”

3.Ketentuan ...
3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 7 Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas:

a.Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
b.Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi);
c.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR);
d.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah dan peringkat perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD dan Model DD 1 DPD).”
1. 4.Ketentuan ...
2. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 11

(1)KPU menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
(2)Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR).
(3)Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir (Model E-1 DPR).
(4)Penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPR.
(5)BPP DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(6)Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

5.Di antara angka 2 dan angka 3 huruf a Pasal 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 13 ... “Pasal 13 Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a.Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP, dengan ketentuan:
1. 1.apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
2. 2.apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua; 2a. sisa suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah hasil penghitungan suara sah suatu Partai Politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan Tahap Pertama dengan BPP;
3. 3.apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
b.Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.
1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 15

(1)Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU (Lampiran II Model E-1 DPR).
(2)Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dituangkan dalam Model E-5 DPR.’’

7.Ketentuan ...
7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 16

(1)KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi masing- masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Provinsi.
(2)Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi).
(3)Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi yang hadir (Model EA).
(4)Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
(5)BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(6)Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20

(1)Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi (Lampiran II Model EA-1).
(2)Rekapitulasi ...
(2)Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 dituangkan dalam Model EA-5.’’

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 21

(1)KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD dan Model DB-1 DPRD).
(3)Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB).
(4)Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
(5)BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(6)Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

10.Ketentuan ...
10.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 25

(1)Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Formulir yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota (Lampiran II Model EB-1).
(2)Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 dituangkan dalam Model EB-5.’’

11.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 29

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
(2)Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPR.
(5)Saksi yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan ... Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan telah dibubuhi cap (Model E DPR);
2. b.Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model E-1 DPR);
3. c.Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model E-1 DPR);
4. d.Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Lampiran II Model E-1 DPR);
5. e.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPR); dan
6. f.Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-3 DPR).”
  1. 12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 30
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama Calon Anggota DPR terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPR).
(3)Penetapan Calon Anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(4)KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman ... pengumuman, website KPU, atau media cetak dan media elektronik.”

13.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 31

(1)Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-1 DPD) yang disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU.
(2)Perolehan Suara Sah dan penetapan calon terpilih Anggota DPD dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPD).
(3)Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.”

14.Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 32

(1)KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.
(2)KPU menetapkan calon pengganti calon terpilih Anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, dan seterusnya di masing- masing provinsi.
(3)Nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar ... Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.”

15.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 34

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
(2)Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPD.
(5)Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD, dan telah dibubuhi cap (Model E DPD);
2. b.Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD);
3. c.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Dan ... Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPD); dan
4. d.Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).”
  1. 16.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 35
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama calon Anggota DPD terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).
(3)Penetapan Calon Anggota DPD terpilih sebagaimna dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(4)KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU atau media massa cetak dan media elektronik.”

17.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 39

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi serta undangan lain.
(2)Saksi ...
(2)Saksi, Bawaslu Provinsi dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Provinsi dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EA-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi.
(5)Saksi yang hadir dan Bawaslu Provinsi diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EA);
2. b.Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model EA-1);
3. c.Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota Dprd Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EA-1);
4. d.Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 (Lampiran II Model EA-1);
5. e.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA- 2); dan
6. f.Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3).”
  1. 18.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 40
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3).
(3)Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(4)KPU Provinsi mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Provinsi, atau media massa cetak dan media elektronik.”

19.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 44

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain.
(2)Saksi ...
(2)Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan undangan lain melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(5)Saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EB);
2. b.Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1);
3. c.Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1);
4. d.Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1);
5. e.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus ... Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2); dan
6. f.Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3).”
  1. 20.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 45
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3).
(3)Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(4)KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Kabupaten/Kota, atau media cetak dan media elektronik.”

21.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 49 Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan Formulir Model E-4 DPR, Model E-4 DPD, Model EA-4, dan Model EB-4.”
22.Di antara ...
22.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 51 ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 51

(1)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, bukti yang harus dilampirkan adalah surat kematian dari Kepala Desa atau nama lainnya/kelurahan atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.
(1a)Bagi calon terpilih Anggota DPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri asli yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
(2)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Partai Politik, disertai dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya.
(3)Dihapus.
(3a)KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) kepada calon yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran tentang pengunduran dirinya.
(4)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.
(5)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan tindak pidana Pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, bukti yang harus dilampirkan adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

23.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 52

(1)KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1):
1. a.sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau
2. b.sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(1a)Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap.
(2)KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Pengganti ...
(3)Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.
(4)Pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.
(5)Apabila terdapat dua atau lebih pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama pengganti calon terpilih dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih banyak di seluruh Kabupaten/Kota.
(6)Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(6a)Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum.”

24.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 54

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Rekomendasi ...
(2)Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(4)Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilakukan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”

25.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 68 Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Penetapan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta simulasi penghitungan perolehan suara-kursi Partai Politik DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.” Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... NO NAMA FORMULIR JUDUL FORMULIR B DPD
1.Model E DPD Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
2.Model E-1 DPD Jumlah Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3.Model E-2 DPD Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
4.Model E-3 DPD Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
5.Model E-4 DPD Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD C DPRD Provinsi
1.Model EA Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
2.Model EA-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
3.Lampiran 1 Model EA-1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014
4.Lampiran 2 Model EA-1 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014
5.Model EA-2 Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
6.Model EA-3 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
7.Model EA-4 Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi
8.Model EA-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 NO NAMA FORMULIR JUDUL FORMULIR D DPRD Kabupaten/Kota
1.Model EB Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
2.Model EB-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
3.Lampiran 1 Model EB-1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
4.Lampiran 2 Model EB-1 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014
5.Model EB-2 Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
6.Model EB-3 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
7.Model EB-4 Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
8.Model EB-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 E Simulasi
1.SIMULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KURSI PARTAI POLITIK BERITA ACARA NOMOR : …………………………………. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …………….. bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 ayat (1), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (1) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara dan kursi setiap Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU memutuskan :
1.Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPR dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas 3,5% suara sah nasional serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Nama-nama calon terpilih Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan dalam Pemilu Tahun 2014 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. MODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPR 2 Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Model DD DPR) yang disahkan oleh KPU;
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota (Model DD-1 DPR) yang disahkan oleh KPU;
3.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ……………………… tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ……………………………. tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan UmumTahun 2014.
4.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ………………………….. tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan UmumTahun 2014 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu.
5.Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pembagian daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU memutuskan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... Pelaksanaan Rapat Pleno KPU disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat. 3 Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan Partai Politik yang hadir, disampaikan kepada :
1.Satu rangkap masing-masing untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2.Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3.Satu rangkap arsip KPU. Jakarta, …………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………………… 4 SAKSI PARTAI POLITIK NAMA SAKSI PARTAI POLITIK TANDA TANGAN
1.Partai NasDem ………………………………………
2.Partai Kebangkitan Bangsa ………………………………………
3.Partai Keadilan Sejahtera ……………………………………… 4. PDI Perjuangan ………………………………………
5.Partai Golongan Karya ………………………………………
6.Partai Gerindra ………………………………………
7.Partai Demokrat ………………………………………
8.Partai Amanat Nasional ………………………………………
9.Partai Persatuan Pembangunan ………………………………………
10.Partai Hati Nurani Rakyat ………………………………………
14.Partai Bulan Bintang ………………………………………
15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ……………………………………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ACEH I 2 ACEH II 3 SUMATERA UTARA I 4 SUMATERA UTARA II 5 SUMATERA UTARA III 6 SUMATERA BARAT I 7 SUMATERA BARAT II 8 RIAU I 9 RIAU II 10 JAMBI 11 SUMATERA SELATAN I 12 SUMATERA SELATAN II 13 BENGKULU 14 LAMPUNG I 15 LAMPUNG II 16 BANGKA BELITUNG 17 KEPULAUAN RIAU 18 DKI JAKARTA I 19 DKI JAKARTA II 20 DKI JAKARTA III 21 JAWA BARAT I 22 JAWA BARAT II 23 JAWA BARAT III 24 JAWA BARAT IV 25 JAWA BARAT V 26 JAWA BARAT VI 27 JAWA BARAT VII 28 JAWA BARAT VIII 29 JAWA BARAT IX 30 JAWA BARAT X 31 JAWA BARAT XI 32 JAWA TENGAH I REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014 NO. URUT DAERAH PEMILIHAN JUMLAH SUARA SAH DAPIL
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA PEROLEHAN SUARA SAH
7.PARTAI DEMOKRAT
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA
6.PARTAI GERINDRA MODEL E-1 DPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 33 JAWA TENGAH II 34 JAWA TENGAH III 35 JAWA TENGAH IV 36 JAWA TENGAH V 37 JAWA TENGAH VI 38 JAWA TENGAH VII 39 JAWA TENGAH VIII 40 JAWA TENGAH IX 41 JAWA TENGAH X 42 DI YOGYAKARTA 43 JAWA TIMUR I 44 JAWA TIMUR II 45 JAWA TIMUR III 46 JAWA TIMUR IV 47 JAWA TIMUR V 48 JAWA TIMUR VI 49 JAWA TIMUR VII 50 JAWA TIMUR VIII 51 JAWA TIMUR IX 52 JAWA TIMUR X 53 JAWA TIMUR XI 54 BANTEN I 55 BANTEN II 56 BANTEN III 57 BALI 58 NUSA TENGGARA BARAT 59 NUSA TENGGARA TIMUR I 60 NUSA TENGGARA TIMUR II 61 KALIMANTAN BARAT 62 KALIMANTAN TENGAH 63 KALIMANTAN SELATAN I 64 KALIMANTAN SELATAN II 65 KALIMANTAN TIMUR 66 SULAWESI UTARA 67 SULAWESI TENGAH
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA
6.PARTAI GERINDRA
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG NO. URUT DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH SUARA SAH DAPIL
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA MODEL E-1 DPR Halaman 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 68 SULAWESI SELATAN I 69 SULAWESI SELATAN II 70 SULAWESI SELATAN III 71 SULAWESI TENGGARA 72 GORONTALO 73 SULAWESI BARAT 74 MALUKU 75 MALUKU UTARA 76 PAPUA 77 PAPUA BARAT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 2 Prosentase Ambang Batas 3,5%
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK / PROSENTASE
6.PARTAI GERINDRA
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG NO. URUT DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH SUARA SAH DAPIL
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA Jakarta, ………………………………. 2014 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota . ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S, S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. MODEL E-1 DPR Halaman 3 1 2 3 4
1.PARTAI NasDem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NOMOR URUT DCT PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPR DALAM PEMILU TAHUN 2014 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. SUARA SAHPARTAI POLITIK / NAMA CALON Lampiran I MODEL E-1 DPR 1 2 3 4
4.PDI PERJUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
5.PARTAI GOLONGAN KARYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
6.PARTAI GERINDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
7.PARTAI DEMOKRAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON PROVINSI : ………………………………………….. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Daerah Pemiihan : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL E-1 DPR Halaman 2 1 2 3 4
8.PARTAI AMANAT NASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
14.PARTAI BULAN BINTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH PROVINSI : ………………………………………….. Daerah Pemiihan : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL E-1 DPR Halaman 3 1 2 3 4
15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH PROVINSI : ………………………………………….. KOMISI PEMILIHAN UMUM PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH Daerah Pemiihan : ………………………………………….. Jakarta, …………………………………………..2014 Lampiran I MODEL E-1 DPR Halaman 4
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! JUMLAH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN : …………………………………………………………………… Jakarta, ………………………………. 2014 #DIV/0! Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : Alokasi Kursi : Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : KOMISI PEMILIHAN UMUM SISA SUARAPEROLEHAN KURSI SUARA SAHPARTAI POLITIKNO TAHAP I TAHAP II PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK JUMLAH PEROLEHAN KURSISISA KURSI LAMPIRAN II MODEL E-1 DPR
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota . ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir. Adapun putusan Rapat Pleno KPU adalah sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Putusan Rapat Pleno KPU : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Jakarta, …………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………… MODEL E-2 DPR 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PARTAI POLITIKNO. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH Jakarta, ............................. 2014 NO. URUT DCT NAMA CALON TERPILIH PROVINSI : ………………………………………….. DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. MODEL E-3 DPR
1.Husni Kamil Manik Ketua ......................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ......................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ......................................
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA Anggota ......................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ......................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ......................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ...................................... Jakarta, ………………….…… 2014 Kepada Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Pusat Sifat : Segera Partai ...……………………..…….… Perihal : Pemberitahuan Penetapan ……………………………….……..…… Terpilih Anggota DPR. Di- Jakarta Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ……………………………………………………………………………………………..
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………………..
3.Partai Politik : …………………………………………………………………………………………..…
4.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………………..………………… DCT Anggota DPR
5.Daerah Pemilihan : …………………………………………………………………………..………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPR hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM HUSNI KAMIL MANIK Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
2.Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
3.Yth. Sdr. ………………………………………………….. ………………………………………………………….…. potong disini …….…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………………..……………………………………………….
2.Partai Politik : ……………………………………..…………………………………………………………….
3.Jabatan dalam kepengurusan : ………………………..…………………………………………………………………………. Partai Politik ……………………………………….…………………………………………………………………………………….
4.Alamat : …………..………………………………………………………………………………………. …………...……………………………………………………………………………………… menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan ………………………. tahun 2014 dari KPU. Yang Menerima Tanda Tangan : ………………………… Nama Lengkap : ………………………… MODEL E-4 DPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ACEH I 2 ACEH II 3 SUMATERA UTARA I 4 SUMATERA UTARA II 5 SUMATERA UTARA III 6 SUMATERA BARAT I 7 SUMATERA BARAT II 8 RIAU I 9 RIAU II 10 JAMBI 11 SUMATERA SELATAN I 12 SUMATERA SELATAN II 13 BENGKULU 14 LAMPUNG I 15 LAMPUNG II 16 BANGKA BELITUNG 17 KEPULAUAN RIAU 18 DKI JAKARTA I 19 DKI JAKARTA II 20 DKI JAKARTA III 21 JAWA BARAT I 22 JAWA BARAT II 23 JAWA BARAT III 24 JAWA BARAT IV 25 JAWA BARAT V 26 JAWA BARAT VI 27 JAWA BARAT VII 28 JAWA BARAT VIII 29 JAWA BARAT IX 30 JAWA BARAT X 31 JAWA BARAT XI 32 JAWA TENGAH I REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014 NO. URUT DAERAH PEMILIHAN ALOKASI KURSI DAPIL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
14.PARTAI BULAN BINTANG
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA PEROLEHAN KURSI
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
7.PARTAI DEMOKRAT
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA
6.PARTAI GERINDRA MODEL E-5 DPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 33 JAWA TENGAH II 34 JAWA TENGAH III 35 JAWA TENGAH IV 36 JAWA TENGAH V 37 JAWA TENGAH VI 38 JAWA TENGAH VII 39 JAWA TENGAH VIII 40 JAWA TENGAH IX 41 JAWA TENGAH X 42 DI YOGYAKARTA 43 JAWA TIMUR I 44 JAWA TIMUR II 45 JAWA TIMUR III 46 JAWA TIMUR IV 47 JAWA TIMUR V 48 JAWA TIMUR VI 49 JAWA TIMUR VII 50 JAWA TIMUR VIII 51 JAWA TIMUR IX 52 JAWA TIMUR X 53 JAWA TIMUR XI 54 BANTEN I 55 BANTEN II 56 BANTEN III 57 BALI 58 NUSA TENGGARA BARAT 59 NUSA TENGGARA TIMUR I 60 NUSA TENGGARA TIMUR II 61 KALIMANTAN BARAT 62 KALIMANTAN TENGAH 63 KALIMANTAN SELATAN I 64 KALIMANTAN SELATAN II 65 KALIMANTAN TIMUR 66 SULAWESI UTARA 67 SULAWESI TENGAH NO. URUT
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA
6.PARTAI GERINDRA ALOKASI KURSI DAPIL
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH
1.PARTAI NASDEM MODEL E-5 DPR Halaman 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 68 SULAWESI SELATAN I 69 SULAWESI SELATAN II 70 SULAWESI SELATAN III 71 SULAWESI TENGGARA 72 GORONTALO 73 SULAWESI BARAT 74 MALUKU 75 MALUKU UTARA 76 PAPUA 77 PAPUA BARAT JUMLAH PEROLEHAN KURSI
6.PARTAI GERINDRA
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT ALOKASI KURSI DAPIL
14.PARTAI BULAN BINTANG NO. URUT DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA KOMISI PEMILIHAN UMUM JUMLAH ALOKASI KURSI Jakarta, ………………………………. 2014
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota . ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. MODEL E-5 DPR Halaman 3 BERITA ACARA NOMOR : /BA/IV/2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …… bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan/provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 216 ayat (1) dan aya (2), serta Pasal 218 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, hutuf k dan huruf l, serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, Rapat Pleno KPU dalam memutuskan :
1.Jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah setiap calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/ provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur dan KPU Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD (Model DD DPD) yang disahkan oleh KPU.
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD (Model DD- 1 DPD) yang disahkan oleh KPU.
3.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : ……../Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014. MODEL E DPD 2 Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model E-2 DPD). Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU memutuskan : …………………………………………………………………………………………...........................…………………………………… ………………………………………………………………………………………………...........................……………………………… ………………………………………………………………………………………………..........................……………………………… …...................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………...................……….…………………………………… ……………………………………………………………………………………...................……………………………………………… Pelaksanaan Rapat Pleno KPU tersebut, disaksikan oleh saksi utusan calon Anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat. Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, disampaikan kepada:
1.Satu rangkap masing-masing untuk saksi calon Anggota DPD;
2.Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3.Satu rangkap arsip KPU Jakarta, ………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………………… 3 SAKSI CALON ANGGOTA DPD NAMA TANDA TANGAN
1.………………………………………
2.………………………………………
3.………………………………………
4.………………………………………
5.………………………………………
6.………………………………………
7.………………………………………
8.………………………………………
9.……………………………………… 10. dst… ……………………………………… 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : ………………………………………….. SUARA SAH CALONNAMA CALONNO. PERINGKAT SUARA SAH CALON MODEL E-1 DPD 13 14 15 16 17 18 19 20 dst… Jakarta, ............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ......................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ......................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ......................................
4.Arief Budiman, S., S.IP., MBA Anggota ......................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ......................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ......................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ...................................... PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, disampaikan keberatan dan/atau kejadian khusus oleh saksi calon Anggota DPD yang hadir, sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus : …………..………………………………………………………………………………………………………………………..….... ……………………..………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. Putusan Rapat Pleno KPU : ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….. Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi calon Anggota DPD serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Jakarta, …………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………………… MODEL E-2 DPD 1 2 3 4 1 2 3 4 Jakarta, ............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : ………………………………………….. SUARA SAH CALON NAMA CALONNO. PERINGKAT SUARA SAH CALON MODEL E-3 DPD
1.Husni Kamil Manik Ketua ......................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ......................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ......................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota ......................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ......................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ......................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ...................................... Jakarta, …..……..……………… 2014 Kepada Nomor : Yth. Sdr. ……………………………………… Sifat : Segera ………………...…………………………… Perihal : Pemberitahuan Penetapan Di- Terpilih Anggota DPD. …………………….…………………..…… . Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ………………………………..…………………………………………………..………...
2.Alamat : …………………………………………………...………………………..………………...
3.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………….………………………… DCT Anggota DPD
4.Daerah Pemilihan : …………………………….………………………………………………………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM HUSNI KAMIL MANIK Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah;
2.Yth. Ketua KPU Provinsi …………….……….….…;
3.Yth. Gubernur Provinsi …………………………….;
4.Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu. …………………………………………………………….… potong disini …...…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………..…………………………………………………………………………………….
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………. menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan …………………. tahun 2014 dari KPU. Yang Menerima Tanda Tangan : …..…….………………… Nama Lengkap : …..…….……………….. MODEL E-4 DPD BERITA ACARA NOMOR : …………………………………. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …………….. bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ………………………………… telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), Pasal 207 ayat (2), Pasal 210 ayat

(2), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (2), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan :

1.Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Provinsi dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. MODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPRMODEL EA 2 Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi) yang disahkan oleh KPU Provinsi;
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota (Model DC-1 DPRD Provinsi) yang disahkan oleh KPU Provinsi;
3.Keputusan KPU Provinsi …………………………….. Nomor ……………………… tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi ……………………. dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi …………………………., ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.. Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan masyarakat. 3 Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap …….. (…………………………………….), disampaikan kepada:
1.Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi;
2.Satu rangkap untuk KPU.
3.Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4.Satu rangkap arsip KPU Provinsi. ……..……………, …………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………………….
1.……………………………………………………….. Ketua ………………………………………
2.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
3.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
4.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
5.……………………………………………………….. Anggota ……………………………………… 4 SAKSI PARTAI POLITIK NAMA SAKSI PARTAI POLITIK TANDA TANGAN
1.Partai NasDem ………………………………………
2.Partai Kebangkitan Bangsa ………………………………………
3.Partai Keadilan Sejahtera ………………………………………
4.PDI Perjuangan ………………………………………
5.Partai Golongan Karya ………………………………………
6.Partai Gerindra ………………………………………
7.Partai Demokrat ………………………………………
8.Partai Amanat Nasional ………………………………………
9.Partai Persatuan Pembangunan ………………………………………
10.Partai Hati Nurani Rakyat ………………………………………
14.Partai Bulan Bintang ………………………………………
15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ……………………………………… 1 2 3 4 5 6 1 PARTAI NASDEM 0 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 4 PDI PERJUANGAN 0 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 0 6 PARTAI GERINDRA 0 7 PARTAI DEMOKRAT 0 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 0 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0 14 PARTAI BULAN BINTANG 0 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0 JUMLAH 0 0 0 0 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0 PROVINSI : ………………………………………………………………. PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL ……. DAPIL …….. DAPIL …… REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014 NO. URUT PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA SAH MODEL E A-1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0 ………………………..., ………………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ……………………………………………………..
1...................................................... Ketua ........................................................
2...................................................... Anggota ..........................................................
3..................................................... Anggota ..........................................................
4..................................................... Anggota ...........................................................
5..................................................... Anggota ........................................................... 1 2 3 4
1.PARTAI NasDem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4 SUARA SAHPARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILU TAHUN 2014 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. Lampiran I MODEL EA-1 1 2 3 4
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 2 1 2 3 4
4.PDI PERJUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
5.PARTAI GOLONGAN KARYA 1 2 3 4 5 6 7 8 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON PROVINSI : ………………………………………….. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 2 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
6.PARTAI GERINDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
7.PARTAI DEMOKRAT 1 2 3 4 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EA -1 Halaman 3 1 2 3 4
8.PARTAI AMANAT NASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL EA -1 Halaman 3 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
14.PARTAI BULAN BINTANG 1 2 3 4 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 4 1 2 3 4
15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH PROVINSI : ………………………………………….. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………… PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. ……………………………….., …………………………………………..2014
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. SISA SUARA PEROLEHAN KURSI SUARA SAHPARTAI POLITIKNO. #DIV/0! PROVINSI : ………………………………………….. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : Alokasi Kursi : Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : JUMLAH PEROLEHAN KURSI SISA KURSI TAHAP I TAHAP II LAMPIRAN II MODEL EA-1 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! JUMLAH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ……………………………………………… ………………………., ………………………………. 2014 #DIV/0!
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota .................................................
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi …………………………… , ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Provinsi, sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Putusan Rapat Pleno KPU Provinsi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. …………………………, …………………………. 2014 KPU PROVINSI ………………………………
1.………………………………….. Ketua ………………………………
2.………………………………….. Anggota ………………………………
3.………………………………….. Anggota ………………………………
4.………………………………….. Anggota ………………………………
5.………………………………….. Anggota ……………………………… MODEL EA-2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NO. URUT DCT NAMA CALON TERPILIH PROVINSI : ………………………………………….. DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PARTAI POLITIKNO. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH MODEL EA-3 11 12 ………………………….., …………………............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………………………
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. …………, ………………….…… 2014 Kepada Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Daerah Sifat : Segera Partai ...……………………..…….… Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih ……………………………….……..…… Anggota DPRD Provinsi. Di- ……………………. Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi …………………. dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ……………………………………………………………………………………………..
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………………..
3.Partai Politik : …………………………………………………………………………………………..…
4.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………………..………………… DCT
5.Daerah Pemilihan : …………………………………………………………………………..………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi …………………………………….. hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………………. ……………………………. Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2.Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
3.Yth. Sdr. ………………………………………………….. ………………………………………………………….…. potong disini …….…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………………..……………………………………………….
2.Partai Politik : ……………………………………..…………………………………………………………….
3.Jabatan dalam kepengurusan : ………………………..…………………………………………………………………………. Partai Politik ……………………………………….…………………………………………………………………………………….
4.Alamat : …………..………………………………………………………………………………………. …………...……………………………………………………………………………………… menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi ………………………….. Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan ………………………. tahun 2014 dari KPU Provinsi. Yang Menerima Tanda Tangan : ………………………… Nama Lengkap : ………………………… MODEL EA-4 KOP KPU PROVINSI DAPIL ……. DAPIL ………. DAPIL ……… JUMLAH 1 PARTAI NASDEM 2 PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 PARTAI PDI PERJUANGAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 6 PARTAI GERINDRA 7 PARTAI DEMOKRAT 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 11 PARTAI BULAN BINTANG 12 PARTAI PKP INDONESIA Jumlah 0 0 0 0 REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014 PEROLEHAN KURSI NO. PARTAI POLITIK PROVINSI : …………………………………………………….. MODEL EA-5 Jumlah 0 0 0 0 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ……………………………………… ……………………………………..., ………………………………. 2014
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. BERITA ACARA NOMOR : …………………………………. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …………….. bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ………………………………… telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan :
1.Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. MODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPRMODEL EB 2 Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3.Keputusan KPU Kabupaten/Kota*) …………………………….. Nomor ……………………… tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) ……………………. dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) …………………………., ada/tidak ada*) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.. Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) dan masyarakat. 3 Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap …….. (…………………………………….), disampaikan kepada:
1.Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota;
2.Satu rangkap untuk KPU;
3.Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
3.Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota*);
4.Satu rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota*). ……..……………, …………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ………………………………………….
1.……………………………………………………….. Ketua ………………………………………
2.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
3.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
4.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
5.……………………………………………………….. Anggota ……………………………………… *) Coret yang tidak perlu 4 SAKSI PARTAI POLITIK NAMA SAKSI PARTAI POLITIK TANDA TANGAN
1.Partai NasDem ………………………………………
2.Partai Kebangkitan Bangsa ………………………………………
3.Partai Keadilan Sejahtera ………………………………………
4.PDI Perjuangan ………………………………………
5.Partai Golongan Karya ………………………………………
6.Partai Gerindra ………………………………………
7.Partai Demokrat ………………………………………
8.Partai Amanat Nasional ………………………………………
9.Partai Persatuan Pembangunan ………………………………………
10.Partai Hati Nurani Rakyat ………………………………………
14.Partai Bulan Bintang ………………………………………
15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ……………………………………… 1 2 3 4 5 6 1 PARTAI NASDEM 0 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 4 PDI PERJUANGAN 0 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 0 6 PARTAI GERINDRA 0 7 PARTAI DEMOKRAT 0 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 0 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0 14 PARTAI BULAN BINTANG 0 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0 JUMLAH 0 0 0 0 REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 NO. URUT PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA SAH KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………. PROVINSI : ………………………………………………………………. PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL ……. DAPIL …….. DAPIL …… MODEL E B-1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0 *) Coret yang tidak perlu ………………………..., ………………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ……………………………………………………..
1...................................................... Ketua ........................................................
2...................................................... Anggota ..........................................................
3..................................................... Anggota ..........................................................
4..................................................... Anggota ...........................................................
5..................................................... Anggota ........................................................... 1 2 3 4
1.PARTAI NasDem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU TAHUN 2014 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. SUARA SAHPARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL EB-1 1 2 3 4
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 2 1 2 3 4
4.PDI PERJUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
5.PARTAI GOLONGAN KARYA 1 2 3 4 5 6 7 KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 2 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
6.PARTAI GERINDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
7.PARTAI DEMOKRAT 1 2 3 SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EB -1 Halaman 3 1 2 3 4
8.PARTAI AMANAT NASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON Lampiran I MODEL EB -1 Halaman 3 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
14.PARTAI BULAN BINTANG 1 2 3 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH NOMOR URUT DCT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 4 1 2 3 4
15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. ……………………………….., …………………………………………..2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ………………………………… PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH KABUPATEN/KOTA*) : …………………………………………..
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 4 *) Coret yang tidak perlu
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SISA SUARA PEROLEHAN KURSI SUARA SAHPARTAI POLITIKNO. #DIV/0! JUMLAH PEROLEHAN KURSI SISA KURSI PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK TAHAP I TAHAP II Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : Alokasi Kursi : KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. LAMPIRAN II MODEL EB-1 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! JUMLAH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ……………………………………………… ………………………., ………………………………. 2014 #DIV/0!
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. *) Coret yang tidak perlu
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) …………………………… , ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota. …………………………, …………………………. 2014 KPU KABUPATEN/KOTA*) ………………………………
1.………………………………….. Ketua ………………………………
2.………………………………….. Anggota ………………………………
3.………………………………….. Anggota ………………………………
4.………………………………….. Anggota ………………………………
5.………………………………….. Anggota ……………………………… *) Coret yang tidak perlu MODEL EB-2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROVINSI : ………………………………………….. DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PARTAI POLITIKNO. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. NO. URUT DCT NAMA CALON TERPILIH MODEL EB-3 10 11 12 *) Coret yang tidak perlu ………………………….., …………………............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ………………………………………………
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. …………, ………………….…… 2014 Kepada Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Cabang Sifat : Segera Partai ...……………………..…….… Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih ……………………………….……..…… Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Di- ……………………. Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) …………………. dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ……………………………………………………………………………………………..
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………………..
3.Partai Politik : …………………………………………………………………………………………..…
4.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………………..………………… DCT
5.Daerah Pemilihan : …………………………………………………………………………..………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) …………………………………….. hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)…………………………. ……………………………. Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2.Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
3.Yth. Sdr. ………………………………………………….. ………………………………………………………….…. potong disini …….…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………………..……………………………………………….
2.Partai Politik : ……………………………………..…………………………………………………………….
3.Jabatan dalam kepengurusan : ………………………..…………………………………………………………………………. Partai Politik ……………………………………….…………………………………………………………………………………….
4.Alamat : …………..………………………………………………………………………………………. …………...……………………………………………………………………………………… menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) ………………………….. Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan ………………………. tahun 2014 dari KPU Kabupaten/Kota. Yang Menerima Tanda Tangan : ………………………… Nama Lengkap : ………………………… MODEL EB-4 KOP KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DAPIL ……. DAPIL ………. DAPIL ……… JUMLAH 1 PARTAI NASDEM 2 PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 PARTAI PDI PERJUANGAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 6 PARTAI GERINDRA 7 PARTAI DEMOKRAT 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 11 PARTAI BULAN BINTANG 12 PARTAI PKP INDONESIA Jumlah 0 0 0 0 REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ……………………………………..., ………………………………. 2014 PEROLEHAN KURSI NO. PARTAI POLITIK PROVINSI : …………………………………………………….. KABUPATEN/KOTA*) : …………………………………………………….. MODEL EB-5 *) Coret yang tidak perlu KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ……………………………………… ……………………………………..., ………………………………. 2014
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota .................................................

Isi peraturan

Teks1PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3A

(1)KPU menetapkan hasil Pemilu anggota DPR dan DPD yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR dan Model E DPD).
(2)KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA).
(3)KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB).”

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4

(1)Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPR secara nasional (Model E- 1 DPR), perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model E-1 DPR) serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD (Model E-1 DPD) untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2)Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model EA-1) dan perolehan Suara Sah Partai Politik dan calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EA-1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3)Penetapan Rekapitulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-1) dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan (Lampiran I Model EB-1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas).”

3.Ketentuan ...
3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 7 Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas:

a.Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
b.Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi);
c.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR);
d.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah dan peringkat perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD dan Model DD 1 DPD).”
1. 4.Ketentuan ...
2. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 11

(1)KPU menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
(2)Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU (Model DD DPR dan Model DD-1 DPR).
(3)Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir (Model E-1 DPR).
(4)Penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPR.
(5)BPP DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(6)Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

5.Di antara angka 2 dan angka 3 huruf a Pasal 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 13 ... “Pasal 13 Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a.Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP, dengan ketentuan:
1. 1.apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
2. 2.apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua; 2a. sisa suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah hasil penghitungan suara sah suatu Partai Politik dikurangi perkalian dari kursi yang diperoleh pada penghitungan Tahap Pertama dengan BPP;
3. 3.apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
b.Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.
1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 15

(1)Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU (Lampiran II Model E-1 DPR).
(2)Rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dituangkan dalam Model E-5 DPR.’’

7.Ketentuan ...
7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 16

(1)KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi masing- masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Provinsi.
(2)Penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi dan Model DC-1 DPRD Provinsi).
(3)Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi yang hadir (Model EA).
(4)Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
(5)BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(6)Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20

(1)Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi (Lampiran II Model EA-1).
(2)Rekapitulasi ...
(2)Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 dituangkan dalam Model EA-5.’’

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 21

(1)KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi masing-masing Partai Politik Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD dan Model DB-1 DPRD).
(3)Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB).
(4)Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
(5)BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(6)Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.”

10.Ketentuan ...
10.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 25

(1)Penghitungan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Formulir yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota (Lampiran II Model EB-1).
(2)Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 dituangkan dalam Model EB-5.’’

11.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 29

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
(2)Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPR.
(5)Saksi yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan ... Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan telah dibubuhi cap (Model E DPR);
2. b.Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model E-1 DPR);
3. c.Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model E-1 DPR);
4. d.Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Lampiran II Model E-1 DPR);
5. e.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPR); dan
6. f.Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-3 DPR).”
  1. 12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 30
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama Calon Anggota DPR terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPR).
(3)Penetapan Calon Anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(4)KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman ... pengumuman, website KPU, atau media cetak dan media elektronik.”

13.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 31

(1)Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-1 DPD) yang disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU.
(2)Perolehan Suara Sah dan penetapan calon terpilih Anggota DPD dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E DPD).
(3)Penghitungan perolehan Suara Sah dan peringkat Suara Sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.”

14.Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 32

(1)KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.
(2)KPU menetapkan calon pengganti calon terpilih Anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, dan seterusnya di masing- masing provinsi.
(3)Nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar ... Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.”

15.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 34

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
(2)Saksi, Bawaslu, dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E-2 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPD.
(5)Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD, dan telah dibubuhi cap (Model E DPD);
2. b.Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-1 DPD);
3. c.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Dan ... Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model E-2 DPD); dan
4. d.Daftar Calon Terpilih Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).”
  1. 16.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 35
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model E DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama calon Anggota DPD terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2014 (Model E-3 DPD).
(3)Penetapan Calon Anggota DPD terpilih sebagaimna dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(4)KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU atau media massa cetak dan media elektronik.”

17.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 39

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi serta undangan lain.
(2)Saksi ...
(2)Saksi, Bawaslu Provinsi dan undangan lain melalui Bawaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Provinsi dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EA-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi.
(5)Saksi yang hadir dan Bawaslu Provinsi diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EA);
2. b.Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model EA-1);
3. c.Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota Dprd Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EA-1);
4. d.Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 (Lampiran II Model EA-1);
5. e.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA- 2); dan
6. f.Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3).”
  1. 18.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 40
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilu Tahun 2014 (Model EA-3).
(3)Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(4)KPU Provinsi mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Provinsi, atau media massa cetak dan media elektronik.”

19.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 44

(1)Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain.
(2)Saksi ...
(2)Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan undangan lain melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
(3)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap.
(4)Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(5)Saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan salinan:
1. a.Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EB);
2. b.Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1);
3. c.Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1);
4. d.Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1);
5. e.Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus ... Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2); dan
6. f.Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3).”
  1. 20.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 45
(1)Pelaksanaan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dan dibubuhi cap.
(2)Nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3).
(3)Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(4)KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KPU Kabupaten/Kota, atau media cetak dan media elektronik.”

21.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 49 Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan Formulir Model E-4 DPR, Model E-4 DPD, Model EA-4, dan Model EB-4.”
22.Di antara ...
22.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 51 ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 51

(1)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, bukti yang harus dilampirkan adalah surat kematian dari Kepala Desa atau nama lainnya/kelurahan atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.
(1a)Bagi calon terpilih Anggota DPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri asli yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
(2)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, bukti yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh Partai Politik, disertai dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya.
(3)Dihapus.
(3a)KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) kepada calon yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran tentang pengunduran dirinya.
(4)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.
(5)Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan tindak pidana Pemilu politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, bukti yang harus dilampirkan adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

23.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 52

(1)KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1):
1. a.sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau
2. b.sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(1a)Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap.
(2)KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti bagi calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Pengganti ...
(3)Pengganti calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.
(4)Pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat urutan Suara Sah terbanyak berikutnya.
(5)Apabila terdapat dua atau lebih pengganti calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama pengganti calon terpilih dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih banyak di seluruh Kabupaten/Kota.
(6)Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(6a)Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c menempuh upaya hukum, penggantian calon dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum.”

24.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 54

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap calon terpilih yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Rekomendasi ...
(2)Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(4)Rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilakukan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”

25.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 68 Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Penetapan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta simulasi penghitungan perolehan suara-kursi Partai Politik DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.” Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... NO NAMA FORMULIR JUDUL FORMULIR B DPD
1.Model E DPD Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
2.Model E-1 DPD Jumlah Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3.Model E-2 DPD Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
4.Model E-3 DPD Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
5.Model E-4 DPD Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD C DPRD Provinsi
1.Model EA Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
2.Model EA-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
3.Lampiran 1 Model EA-1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014
4.Lampiran 2 Model EA-1 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014
5.Model EA-2 Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
6.Model EA-3 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
7.Model EA-4 Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi
8.Model EA-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2014 NO NAMA FORMULIR JUDUL FORMULIR D DPRD Kabupaten/Kota
1.Model EB Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
2.Model EB-1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
3.Lampiran 1 Model EB-1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
4.Lampiran 2 Model EB-1 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014
5.Model EB-2 Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
6.Model EB-3 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
7.Model EB-4 Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
8.Model EB-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 E Simulasi
1.SIMULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KURSI PARTAI POLITIK BERITA ACARA NOMOR : …………………………………. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …………….. bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 ayat (1), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (1) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara dan kursi setiap Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU memutuskan :
1.Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPR dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas 3,5% suara sah nasional serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Nama-nama calon terpilih Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan dalam Pemilu Tahun 2014 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. MODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPR 2 Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR (Model DD DPR) yang disahkan oleh KPU;
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota (Model DD-1 DPR) yang disahkan oleh KPU;
3.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ……………………… tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ……………………………. tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan UmumTahun 2014.
4.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ………………………….. tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan UmumTahun 2014 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu.
5.Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pembagian daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU memutuskan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... Pelaksanaan Rapat Pleno KPU disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat. 3 Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan Partai Politik yang hadir, disampaikan kepada :
1.Satu rangkap masing-masing untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2.Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3.Satu rangkap arsip KPU. Jakarta, …………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………………… 4 SAKSI PARTAI POLITIK NAMA SAKSI PARTAI POLITIK TANDA TANGAN
1.Partai NasDem ………………………………………
2.Partai Kebangkitan Bangsa ………………………………………
3.Partai Keadilan Sejahtera ……………………………………… 4. PDI Perjuangan ………………………………………
5.Partai Golongan Karya ………………………………………
6.Partai Gerindra ………………………………………
7.Partai Demokrat ………………………………………
8.Partai Amanat Nasional ………………………………………
9.Partai Persatuan Pembangunan ………………………………………
10.Partai Hati Nurani Rakyat ………………………………………
14.Partai Bulan Bintang ………………………………………
15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ……………………………………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ACEH I 2 ACEH II 3 SUMATERA UTARA I 4 SUMATERA UTARA II 5 SUMATERA UTARA III 6 SUMATERA BARAT I 7 SUMATERA BARAT II 8 RIAU I 9 RIAU II 10 JAMBI 11 SUMATERA SELATAN I 12 SUMATERA SELATAN II 13 BENGKULU 14 LAMPUNG I 15 LAMPUNG II 16 BANGKA BELITUNG 17 KEPULAUAN RIAU 18 DKI JAKARTA I 19 DKI JAKARTA II 20 DKI JAKARTA III 21 JAWA BARAT I 22 JAWA BARAT II 23 JAWA BARAT III 24 JAWA BARAT IV 25 JAWA BARAT V 26 JAWA BARAT VI 27 JAWA BARAT VII 28 JAWA BARAT VIII 29 JAWA BARAT IX 30 JAWA BARAT X 31 JAWA BARAT XI 32 JAWA TENGAH I REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014 NO. URUT DAERAH PEMILIHAN JUMLAH SUARA SAH DAPIL
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA PEROLEHAN SUARA SAH
7.PARTAI DEMOKRAT
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA
6.PARTAI GERINDRA MODEL E-1 DPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 33 JAWA TENGAH II 34 JAWA TENGAH III 35 JAWA TENGAH IV 36 JAWA TENGAH V 37 JAWA TENGAH VI 38 JAWA TENGAH VII 39 JAWA TENGAH VIII 40 JAWA TENGAH IX 41 JAWA TENGAH X 42 DI YOGYAKARTA 43 JAWA TIMUR I 44 JAWA TIMUR II 45 JAWA TIMUR III 46 JAWA TIMUR IV 47 JAWA TIMUR V 48 JAWA TIMUR VI 49 JAWA TIMUR VII 50 JAWA TIMUR VIII 51 JAWA TIMUR IX 52 JAWA TIMUR X 53 JAWA TIMUR XI 54 BANTEN I 55 BANTEN II 56 BANTEN III 57 BALI 58 NUSA TENGGARA BARAT 59 NUSA TENGGARA TIMUR I 60 NUSA TENGGARA TIMUR II 61 KALIMANTAN BARAT 62 KALIMANTAN TENGAH 63 KALIMANTAN SELATAN I 64 KALIMANTAN SELATAN II 65 KALIMANTAN TIMUR 66 SULAWESI UTARA 67 SULAWESI TENGAH
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA
6.PARTAI GERINDRA
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG NO. URUT DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH SUARA SAH DAPIL
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA MODEL E-1 DPR Halaman 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 68 SULAWESI SELATAN I 69 SULAWESI SELATAN II 70 SULAWESI SELATAN III 71 SULAWESI TENGGARA 72 GORONTALO 73 SULAWESI BARAT 74 MALUKU 75 MALUKU UTARA 76 PAPUA 77 PAPUA BARAT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 2 Prosentase Ambang Batas 3,5%
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK / PROSENTASE
6.PARTAI GERINDRA
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG NO. URUT DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH SUARA SAH DAPIL
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA Jakarta, ………………………………. 2014 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota . ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S, S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. MODEL E-1 DPR Halaman 3 1 2 3 4
1.PARTAI NasDem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NOMOR URUT DCT PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPR DALAM PEMILU TAHUN 2014 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. SUARA SAHPARTAI POLITIK / NAMA CALON Lampiran I MODEL E-1 DPR 1 2 3 4
4.PDI PERJUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
5.PARTAI GOLONGAN KARYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
6.PARTAI GERINDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
7.PARTAI DEMOKRAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON PROVINSI : ………………………………………….. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Daerah Pemiihan : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL E-1 DPR Halaman 2 1 2 3 4
8.PARTAI AMANAT NASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 1 2 3 4
14.PARTAI BULAN BINTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH PROVINSI : ………………………………………….. Daerah Pemiihan : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL E-1 DPR Halaman 3 1 2 3 4
15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH PROVINSI : ………………………………………….. KOMISI PEMILIHAN UMUM PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH Daerah Pemiihan : ………………………………………….. Jakarta, …………………………………………..2014 Lampiran I MODEL E-1 DPR Halaman 4
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! JUMLAH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN : …………………………………………………………………… Jakarta, ………………………………. 2014 #DIV/0! Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : Alokasi Kursi : Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : KOMISI PEMILIHAN UMUM SISA SUARAPEROLEHAN KURSI SUARA SAHPARTAI POLITIKNO TAHAP I TAHAP II PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK JUMLAH PEROLEHAN KURSISISA KURSI LAMPIRAN II MODEL E-1 DPR
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota . ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir. Adapun putusan Rapat Pleno KPU adalah sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Putusan Rapat Pleno KPU : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Jakarta, …………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………… MODEL E-2 DPR 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PARTAI POLITIKNO. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH Jakarta, ............................. 2014 NO. URUT DCT NAMA CALON TERPILIH PROVINSI : ………………………………………….. DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. MODEL E-3 DPR
1.Husni Kamil Manik Ketua ......................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ......................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ......................................
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA Anggota ......................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ......................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ......................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ...................................... Jakarta, ………………….…… 2014 Kepada Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Pusat Sifat : Segera Partai ...……………………..…….… Perihal : Pemberitahuan Penetapan ……………………………….……..…… Terpilih Anggota DPR. Di- Jakarta Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ……………………………………………………………………………………………..
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………………..
3.Partai Politik : …………………………………………………………………………………………..…
4.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………………..………………… DCT Anggota DPR
5.Daerah Pemilihan : …………………………………………………………………………..………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPR hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM HUSNI KAMIL MANIK Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
2.Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
3.Yth. Sdr. ………………………………………………….. ………………………………………………………….…. potong disini …….…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………………..……………………………………………….
2.Partai Politik : ……………………………………..…………………………………………………………….
3.Jabatan dalam kepengurusan : ………………………..…………………………………………………………………………. Partai Politik ……………………………………….…………………………………………………………………………………….
4.Alamat : …………..………………………………………………………………………………………. …………...……………………………………………………………………………………… menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan ………………………. tahun 2014 dari KPU. Yang Menerima Tanda Tangan : ………………………… Nama Lengkap : ………………………… MODEL E-4 DPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ACEH I 2 ACEH II 3 SUMATERA UTARA I 4 SUMATERA UTARA II 5 SUMATERA UTARA III 6 SUMATERA BARAT I 7 SUMATERA BARAT II 8 RIAU I 9 RIAU II 10 JAMBI 11 SUMATERA SELATAN I 12 SUMATERA SELATAN II 13 BENGKULU 14 LAMPUNG I 15 LAMPUNG II 16 BANGKA BELITUNG 17 KEPULAUAN RIAU 18 DKI JAKARTA I 19 DKI JAKARTA II 20 DKI JAKARTA III 21 JAWA BARAT I 22 JAWA BARAT II 23 JAWA BARAT III 24 JAWA BARAT IV 25 JAWA BARAT V 26 JAWA BARAT VI 27 JAWA BARAT VII 28 JAWA BARAT VIII 29 JAWA BARAT IX 30 JAWA BARAT X 31 JAWA BARAT XI 32 JAWA TENGAH I REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014 NO. URUT DAERAH PEMILIHAN ALOKASI KURSI DAPIL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
14.PARTAI BULAN BINTANG
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA PEROLEHAN KURSI
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
7.PARTAI DEMOKRAT
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA
6.PARTAI GERINDRA MODEL E-5 DPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 33 JAWA TENGAH II 34 JAWA TENGAH III 35 JAWA TENGAH IV 36 JAWA TENGAH V 37 JAWA TENGAH VI 38 JAWA TENGAH VII 39 JAWA TENGAH VIII 40 JAWA TENGAH IX 41 JAWA TENGAH X 42 DI YOGYAKARTA 43 JAWA TIMUR I 44 JAWA TIMUR II 45 JAWA TIMUR III 46 JAWA TIMUR IV 47 JAWA TIMUR V 48 JAWA TIMUR VI 49 JAWA TIMUR VII 50 JAWA TIMUR VIII 51 JAWA TIMUR IX 52 JAWA TIMUR X 53 JAWA TIMUR XI 54 BANTEN I 55 BANTEN II 56 BANTEN III 57 BALI 58 NUSA TENGGARA BARAT 59 NUSA TENGGARA TIMUR I 60 NUSA TENGGARA TIMUR II 61 KALIMANTAN BARAT 62 KALIMANTAN TENGAH 63 KALIMANTAN SELATAN I 64 KALIMANTAN SELATAN II 65 KALIMANTAN TIMUR 66 SULAWESI UTARA 67 SULAWESI TENGAH NO. URUT
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA
6.PARTAI GERINDRA ALOKASI KURSI DAPIL
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14.PARTAI BULAN BINTANG
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH
1.PARTAI NASDEM MODEL E-5 DPR Halaman 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 68 SULAWESI SELATAN I 69 SULAWESI SELATAN II 70 SULAWESI SELATAN III 71 SULAWESI TENGGARA 72 GORONTALO 73 SULAWESI BARAT 74 MALUKU 75 MALUKU UTARA 76 PAPUA 77 PAPUA BARAT JUMLAH PEROLEHAN KURSI
6.PARTAI GERINDRA
7.PARTAI DEMOKRAT
8.PARTAI AMANAT NASIONAL
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT ALOKASI KURSI DAPIL
14.PARTAI BULAN BINTANG NO. URUT DAERAH PEMILIHAN PEROLEHAN SUARA SAH
1.PARTAI NASDEM
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.PDI PERJUANGAN
5.PARTAI GOLONGAN KARYA
15.PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA KOMISI PEMILIHAN UMUM JUMLAH ALOKASI KURSI Jakarta, ………………………………. 2014
1.Husni Kamil Manik Ketua .................................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota . ................................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota .................................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota .................................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota .................................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota .................................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ................................................. MODEL E-5 DPR Halaman 3 BERITA ACARA NOMOR : /BA/IV/2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …… bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan/provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), Pasal 207 ayat (1), Pasal 216 ayat (1) dan aya (2), serta Pasal 218 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, hutuf k dan huruf l, serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, Rapat Pleno KPU dalam memutuskan :
1.Jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah setiap calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/ provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan/provinsi kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur dan KPU Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD (Model DD DPD) yang disahkan oleh KPU.
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD (Model DD- 1 DPD) yang disahkan oleh KPU.
3.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : ……../Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014. MODEL E DPD 2 Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model E-2 DPD). Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU memutuskan : …………………………………………………………………………………………...........................…………………………………… ………………………………………………………………………………………………...........................……………………………… ………………………………………………………………………………………………..........................……………………………… …...................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………...................……….…………………………………… ……………………………………………………………………………………...................……………………………………………… Pelaksanaan Rapat Pleno KPU tersebut, disaksikan oleh saksi utusan calon Anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat. Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, disampaikan kepada:
1.Satu rangkap masing-masing untuk saksi calon Anggota DPD;
2.Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu;
3.Satu rangkap arsip KPU Jakarta, ………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………………… 3 SAKSI CALON ANGGOTA DPD NAMA TANDA TANGAN
1.………………………………………
2.………………………………………
3.………………………………………
4.………………………………………
5.………………………………………
6.………………………………………
7.………………………………………
8.………………………………………
9.……………………………………… 10. dst… ……………………………………… 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : ………………………………………….. SUARA SAH CALONNAMA CALONNO. PERINGKAT SUARA SAH CALON MODEL E-1 DPD 13 14 15 16 17 18 19 20 dst… Jakarta, ............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ......................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ......................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ......................................
4.Arief Budiman, S., S.IP., MBA Anggota ......................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ......................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ......................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ...................................... PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, disampaikan keberatan dan/atau kejadian khusus oleh saksi calon Anggota DPD yang hadir, sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus : …………..………………………………………………………………………………………………………………………..….... ……………………..………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. Putusan Rapat Pleno KPU : ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….. Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi calon Anggota DPD serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Jakarta, …………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.Husni Kamil Manik Ketua ………………………………………
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ………………………………………
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ………………………………………
4.Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. Anggota ………………………………………
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ………………………………………
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ………………………………………
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ……………………………………… MODEL E-2 DPD 1 2 3 4 1 2 3 4 Jakarta, ............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : ………………………………………….. SUARA SAH CALON NAMA CALONNO. PERINGKAT SUARA SAH CALON MODEL E-3 DPD
1.Husni Kamil Manik Ketua ......................................
2.Ida Budhiati, SH., MH. Anggota ......................................
3.Sigit Pamungkas, S.IP., MA. Anggota ......................................
4.Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. Anggota ......................................
5.Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., M.Si. Anggota ......................................
6.Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota ......................................
7.Drs. Hadar Nafis Gumay Anggota ...................................... Jakarta, …..……..……………… 2014 Kepada Nomor : Yth. Sdr. ……………………………………… Sifat : Segera ………………...…………………………… Perihal : Pemberitahuan Penetapan Di- Terpilih Anggota DPD. …………………….…………………..…… . Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ………………………………..…………………………………………………..………...
2.Alamat : …………………………………………………...………………………..………………...
3.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………….………………………… DCT Anggota DPD
4.Daerah Pemilihan : …………………………….………………………………………………………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM HUSNI KAMIL MANIK Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah;
2.Yth. Ketua KPU Provinsi …………….……….….…;
3.Yth. Gubernur Provinsi …………………………….;
4.Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu. …………………………………………………………….… potong disini …...…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………..…………………………………………………………………………………….
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………. ………………………………………………………..………………………………………………………………………. menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan …………………. tahun 2014 dari KPU. Yang Menerima Tanda Tangan : …..…….………………… Nama Lengkap : …..…….……………….. MODEL E-4 DPD BERITA ACARA NOMOR : …………………………………. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …………….. bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ………………………………… telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), Pasal 207 ayat (2), Pasal 210 ayat

(2), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (2), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan :

1.Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Provinsi dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. MODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPRMODEL EA 2 Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi) yang disahkan oleh KPU Provinsi;
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota (Model DC-1 DPRD Provinsi) yang disahkan oleh KPU Provinsi;
3.Keputusan KPU Provinsi …………………………….. Nomor ……………………… tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi ……………………. dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi …………………………., ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.. Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan masyarakat. 3 Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap …….. (…………………………………….), disampaikan kepada:
1.Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi;
2.Satu rangkap untuk KPU.
3.Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4.Satu rangkap arsip KPU Provinsi. ……..……………, …………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………………….
1.……………………………………………………….. Ketua ………………………………………
2.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
3.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
4.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
5.……………………………………………………….. Anggota ……………………………………… 4 SAKSI PARTAI POLITIK NAMA SAKSI PARTAI POLITIK TANDA TANGAN
1.Partai NasDem ………………………………………
2.Partai Kebangkitan Bangsa ………………………………………
3.Partai Keadilan Sejahtera ………………………………………
4.PDI Perjuangan ………………………………………
5.Partai Golongan Karya ………………………………………
6.Partai Gerindra ………………………………………
7.Partai Demokrat ………………………………………
8.Partai Amanat Nasional ………………………………………
9.Partai Persatuan Pembangunan ………………………………………
10.Partai Hati Nurani Rakyat ………………………………………
14.Partai Bulan Bintang ………………………………………
15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ……………………………………… 1 2 3 4 5 6 1 PARTAI NASDEM 0 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 4 PDI PERJUANGAN 0 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 0 6 PARTAI GERINDRA 0 7 PARTAI DEMOKRAT 0 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 0 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0 14 PARTAI BULAN BINTANG 0 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0 JUMLAH 0 0 0 0 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0 PROVINSI : ………………………………………………………………. PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL ……. DAPIL …….. DAPIL …… REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014 NO. URUT PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA SAH MODEL E A-1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0 ………………………..., ………………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ……………………………………………………..
1...................................................... Ketua ........................................................
2...................................................... Anggota ..........................................................
3..................................................... Anggota ..........................................................
4..................................................... Anggota ...........................................................
5..................................................... Anggota ........................................................... 1 2 3 4
1.PARTAI NasDem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4 SUARA SAHPARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DALAM PEMILU TAHUN 2014 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. Lampiran I MODEL EA-1 1 2 3 4
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 2 1 2 3 4
4.PDI PERJUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
5.PARTAI GOLONGAN KARYA 1 2 3 4 5 6 7 8 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON PROVINSI : ………………………………………….. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 2 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
6.PARTAI GERINDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
7.PARTAI DEMOKRAT 1 2 3 4 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EA -1 Halaman 3 1 2 3 4
8.PARTAI AMANAT NASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL EA -1 Halaman 3 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
14.PARTAI BULAN BINTANG 1 2 3 4 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 4 1 2 3 4
15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH PROVINSI : ………………………………………….. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………… PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. ……………………………….., …………………………………………..2014
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. Lampiran I MODEL EA-1 Halaman 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. SISA SUARA PEROLEHAN KURSI SUARA SAHPARTAI POLITIKNO. #DIV/0! PROVINSI : ………………………………………….. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : Alokasi Kursi : Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : JUMLAH PEROLEHAN KURSI SISA KURSI TAHAP I TAHAP II LAMPIRAN II MODEL EA-1 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! JUMLAH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ……………………………………………… ………………………., ………………………………. 2014 #DIV/0!
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota .................................................
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi …………………………… , ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Provinsi, sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Putusan Rapat Pleno KPU Provinsi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. …………………………, …………………………. 2014 KPU PROVINSI ………………………………
1.………………………………….. Ketua ………………………………
2.………………………………….. Anggota ………………………………
3.………………………………….. Anggota ………………………………
4.………………………………….. Anggota ………………………………
5.………………………………….. Anggota ……………………………… MODEL EA-2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NO. URUT DCT NAMA CALON TERPILIH PROVINSI : ………………………………………….. DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PARTAI POLITIKNO. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH MODEL EA-3 11 12 ………………………….., …………………............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………………………
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. …………, ………………….…… 2014 Kepada Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Daerah Sifat : Segera Partai ...……………………..…….… Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih ……………………………….……..…… Anggota DPRD Provinsi. Di- ……………………. Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi …………………. dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ……………………………………………………………………………………………..
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………………..
3.Partai Politik : …………………………………………………………………………………………..…
4.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………………..………………… DCT
5.Daerah Pemilihan : …………………………………………………………………………..………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi …………………………………….. hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ………………………………………. ……………………………. Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2.Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
3.Yth. Sdr. ………………………………………………….. ………………………………………………………….…. potong disini …….…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………………..……………………………………………….
2.Partai Politik : ……………………………………..…………………………………………………………….
3.Jabatan dalam kepengurusan : ………………………..…………………………………………………………………………. Partai Politik ……………………………………….…………………………………………………………………………………….
4.Alamat : …………..………………………………………………………………………………………. …………...……………………………………………………………………………………… menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi ………………………….. Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan ………………………. tahun 2014 dari KPU Provinsi. Yang Menerima Tanda Tangan : ………………………… Nama Lengkap : ………………………… MODEL EA-4 KOP KPU PROVINSI DAPIL ……. DAPIL ………. DAPIL ……… JUMLAH 1 PARTAI NASDEM 2 PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 PARTAI PDI PERJUANGAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 6 PARTAI GERINDRA 7 PARTAI DEMOKRAT 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 11 PARTAI BULAN BINTANG 12 PARTAI PKP INDONESIA Jumlah 0 0 0 0 REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2014 PEROLEHAN KURSI NO. PARTAI POLITIK PROVINSI : …………………………………………………….. MODEL EA-5 Jumlah 0 0 0 0 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ……………………………………… ……………………………………..., ………………………………. 2014
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. BERITA ACARA NOMOR : …………………………………. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Pada hari ini …………………… tanggal …………….. bulan …………………………….. tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ………………………………… telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan :
1.Rekapitulasi jumlah suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2.Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik serta Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3.Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4.Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5.Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. MODEL E DPRMODEL E DPRMODEL E DPRMODEL EB 2 Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah :
1.Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2.Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3.Keputusan KPU Kabupaten/Kota*) …………………………….. Nomor ……………………… tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) ……………………. dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) …………………………., ada/tidak ada*) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.. Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………....................................................... Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) dan masyarakat. 3 Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap …….. (…………………………………….), disampaikan kepada:
1.Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota;
2.Satu rangkap untuk KPU;
3.Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
3.Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota*);
4.Satu rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota*). ……..……………, …………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ………………………………………….
1.……………………………………………………….. Ketua ………………………………………
2.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
3.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
4.……………………………………………………….. Anggota ………………………………………
5.……………………………………………………….. Anggota ……………………………………… *) Coret yang tidak perlu 4 SAKSI PARTAI POLITIK NAMA SAKSI PARTAI POLITIK TANDA TANGAN
1.Partai NasDem ………………………………………
2.Partai Kebangkitan Bangsa ………………………………………
3.Partai Keadilan Sejahtera ………………………………………
4.PDI Perjuangan ………………………………………
5.Partai Golongan Karya ………………………………………
6.Partai Gerindra ………………………………………
7.Partai Demokrat ………………………………………
8.Partai Amanat Nasional ………………………………………
9.Partai Persatuan Pembangunan ………………………………………
10.Partai Hati Nurani Rakyat ………………………………………
14.Partai Bulan Bintang ………………………………………
15.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ……………………………………… 1 2 3 4 5 6 1 PARTAI NASDEM 0 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 4 PDI PERJUANGAN 0 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 0 6 PARTAI GERINDRA 0 7 PARTAI DEMOKRAT 0 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 0 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0 14 PARTAI BULAN BINTANG 0 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0 JUMLAH 0 0 0 0 REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 NO. URUT PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA SAH KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………. PROVINSI : ………………………………………………………………. PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL ……. DAPIL …….. DAPIL …… MODEL E B-1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0 *) Coret yang tidak perlu ………………………..., ………………………………. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ……………………………………………………..
1...................................................... Ketua ........................................................
2...................................................... Anggota ..........................................................
3..................................................... Anggota ..........................................................
4..................................................... Anggota ...........................................................
5..................................................... Anggota ........................................................... 1 2 3 4
1.PARTAI NasDem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU TAHUN 2014 PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. SUARA SAHPARTAI POLITIK / NAMA CALON NOMOR URUT DCT PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL EB-1 1 2 3 4
2.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
3.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 2 1 2 3 4
4.PDI PERJUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
5.PARTAI GOLONGAN KARYA 1 2 3 4 5 6 7 KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 2 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
6.PARTAI GERINDRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
7.PARTAI DEMOKRAT 1 2 3 SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EB -1 Halaman 3 1 2 3 4
8.PARTAI AMANAT NASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
9.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON Lampiran I MODEL EB -1 Halaman 3 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
10.PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 1 2 3 4
14.PARTAI BULAN BINTANG 1 2 3 NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH CALON PERINGKAT SUARA SAH CALON PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH NOMOR URUT DCT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 4 1 2 3 4
15.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. ……………………………….., …………………………………………..2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ………………………………… PERINGKAT SUARA SAH CALON NOMOR URUT DCT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH KABUPATEN/KOTA*) : …………………………………………..
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. Lampiran I MODEL EB-1 Halaman 4 *) Coret yang tidak perlu
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SISA SUARA PEROLEHAN KURSI SUARA SAHPARTAI POLITIKNO. #DIV/0! JUMLAH PEROLEHAN KURSI SISA KURSI PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK TAHAP I TAHAP II Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………….. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : Alokasi Kursi : KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. LAMPIRAN II MODEL EB-1 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! JUMLAH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ……………………………………………… ………………………., ………………………………. 2014 #DIV/0!
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. *) Coret yang tidak perlu
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) …………………………… , ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut : Keberatan dan/atau Kejadian Khusus: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota. …………………………, …………………………. 2014 KPU KABUPATEN/KOTA*) ………………………………
1.………………………………….. Ketua ………………………………
2.………………………………….. Anggota ………………………………
3.………………………………….. Anggota ………………………………
4.………………………………….. Anggota ………………………………
5.………………………………….. Anggota ……………………………… *) Coret yang tidak perlu MODEL EB-2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROVINSI : ………………………………………….. DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN : ………………………………………….. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PARTAI POLITIKNO. SUARA SAH PERINGKAT SUARA SAH KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………….. NO. URUT DCT NAMA CALON TERPILIH MODEL EB-3 10 11 12 *) Coret yang tidak perlu ………………………….., …………………............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ………………………………………………
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota ................................................. …………, ………………….…… 2014 Kepada Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Cabang Sifat : Segera Partai ...……………………..…….… Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih ……………………………….……..…… Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Di- ……………………. Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) …………………. dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa :
1.Nama : ……………………………………………………………………………………………..
2.Alamat : ……………………………………………………………………………………………..
3.Partai Politik : …………………………………………………………………………………………..…
4.Nomor Urut Dalam : …………………………………………………………………………..………………… DCT
5.Daerah Pemilihan : …………………………………………………………………………..………………… dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) …………………………………….. hasil Pemilu Tahun 2014. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)…………………………. ……………………………. Tembusan kepada :
1.Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2.Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
3.Yth. Sdr. ………………………………………………….. ………………………………………………………….…. potong disini …….…………………………………………………………. Tanda Terima Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama : …………………………………………………..……………………………………………….
2.Partai Politik : ……………………………………..…………………………………………………………….
3.Jabatan dalam kepengurusan : ………………………..…………………………………………………………………………. Partai Politik ……………………………………….…………………………………………………………………………………….
4.Alamat : …………..………………………………………………………………………………………. …………...……………………………………………………………………………………… menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ……………….. tanggal ……... bulan ……………………….. tahun 2014, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) ………………………….. Nomor : ………………………… tanggal ……….… bulan ………………………. tahun 2014 dari KPU Kabupaten/Kota. Yang Menerima Tanda Tangan : ………………………… Nama Lengkap : ………………………… MODEL EB-4 KOP KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DAPIL ……. DAPIL ………. DAPIL ……… JUMLAH 1 PARTAI NASDEM 2 PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 PARTAI PDI PERJUANGAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 6 PARTAI GERINDRA 7 PARTAI DEMOKRAT 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 11 PARTAI BULAN BINTANG 12 PARTAI PKP INDONESIA Jumlah 0 0 0 0 REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ……………………………………..., ………………………………. 2014 PEROLEHAN KURSI NO. PARTAI POLITIK PROVINSI : …………………………………………………….. KABUPATEN/KOTA*) : …………………………………………………….. MODEL EB-5 *) Coret yang tidak perlu KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ……………………………………… ……………………………………..., ………………………………. 2014
1...................................................... Ketua .................................................
2...................................................... Anggota . ................................................
3..................................................... Anggota .................................................
4..................................................... Anggota .................................................
5..................................................... Anggota .................................................