DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784); jdih.kpu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jenis Naskah Dinas penetapan terdiri atas:

a.Keputusan KPU; dan
b.Keputusan Sekretariat KPU.
1. 2.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Jenis Naskah Dinas penugasan terdiri atas:

a.surat perintah; dan
b.surat tugas. jdih.kpu.go.id
1. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan.
(2)Surat tugas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh:
1. a.Ketua KPU;
2. b.Ketua KPU Provinsi; dan
3. c.Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3)Surat tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU;
2. b.Deputi/Inspektur Utama;
3. c.Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat;
4. d.Sekretaris KPU Provinsi; dan
5. e.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
(4)Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berwenang menandatangani surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas pada Sekretariat Jenderal KPU.
(5)Surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas pada Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU dan Deputi/Inspektur Utama. jdih.kpu.go.id

4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Nota dinas merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Penyusunan nota dinas pada Sekretariat Jenderal KPU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
2. b.penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode Ketua KPU atau kode Sekretaris Jenderal KPU/ biro/inspektorat wilayah/pusat, dan tahun.
(2)Penyusunan nota dinas pada Sekretariat KPU Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
2. b.penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode Ketua KPU Provinsi atau kode Sekretaris KPU Provinsi, kode wilayah, kode bagian, dan tahun. jdih.kpu.go.id
(3)Penyusunan nota dinas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
2. b.penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode Ketua KPU Kabupaten/Kota atau kode Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, kode wilayah, kode subbagian, dan tahun.
  1. 6.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan.
(2)Pejabat di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berwenang menandatangani memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua dan anggota KPU;
2. b.Ketua dan anggota KPU Provinsi;
3. c.Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
4. d.Sekretaris Jenderal KPU;
5. e.Deputi/Inspektur Utama;
6. f.Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat;
7. g.Sekretaris KPU Provinsi; dan
8. h.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id
  1. 7.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi.
(2)Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan oleh pejabat kepada pejabat atau staf dengan jenjang jabatan di bawahnya.

8.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Surat dinas merupakan Naskah Dinas korespondensi eksternal mengenai penyampaian informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak eksternal.
(2)Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka korespondensi antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3)Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Ketua KPU;
2. b.Ketua KPU Provinsi; dan
3. c.Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(4)Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU; jdih.kpu.go.id
2. b.Sekretaris KPU Provinsi; dan
3. c.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
  1. 9.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Surat undangan merupakan surat yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu antara lain dan tidak terbatas pada rapat, upacara, atau forum grup diskusi.
(2)Pejabat yang berwenang menandatangani surat undangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Ketua KPU;
2. b.Ketua KPU Provinsi; dan
3. c.Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3)Pejabat yang berwenang menandatangani surat undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU;
2. b.Deputi/Inspektur Utama;
3. c.Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat;
4. d.Sekretaris KPU Provinsi; dan
5. e.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
(4)Deputi/Inspektur Utama dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c menandatangani Surat Undangan untuk internal Sekretariat Jenderal KPU sesuai tugas dan fungsinya atas nama Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
(5)Kepala Biro/Inspektur Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menandatangani Surat Undangan untuk internal Sekretariat Jenderal jdih.kpu.go.id KPU sesuai tugas dan fungsinya atas nama Deputi/Inspektur Utama dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU.

10.Ketentuan Pasal 34 huruf a dan huruf k dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Naskah Dinas khusus terdiri atas:

a.Dihapus.
b.surat perjanjian;
c.surat kuasa;
d.berita acara;
e.surat keterangan;
f.surat pengantar;
g.pengumuman;
h.surat panggilan;
i.rekomendasi;
j.surat peringatan;
k.Dihapus.
l.laporan;
m.telaah; dan
n.notula.
1. 11.Paragraf 1 Bagian Ketiga BAB II dihapus.
2. 12.Pasal 35 dihapus.
3. 13.Pasal 36 dihapus. jdih.kpu.go.id
4. 14.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784); jdih.kpu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jenis Naskah Dinas penetapan terdiri atas:

a.Keputusan KPU; dan
b.Keputusan Sekretariat KPU.
1. 2.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Jenis Naskah Dinas penugasan terdiri atas:

a.surat perintah; dan
b.surat tugas. jdih.kpu.go.id
1. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan.
(2)Surat tugas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh:
1. a.Ketua KPU;
2. b.Ketua KPU Provinsi; dan
3. c.Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3)Surat tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU;
2. b.Deputi/Inspektur Utama;
3. c.Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat;
4. d.Sekretaris KPU Provinsi; dan
5. e.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
(4)Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berwenang menandatangani surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas pada Sekretariat Jenderal KPU.
(5)Surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas pada Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU dan Deputi/Inspektur Utama. jdih.kpu.go.id

4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Nota dinas merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Penyusunan nota dinas pada Sekretariat Jenderal KPU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
2. b.penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode Ketua KPU atau kode Sekretaris Jenderal KPU/ biro/inspektorat wilayah/pusat, dan tahun.
(2)Penyusunan nota dinas pada Sekretariat KPU Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
2. b.penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode Ketua KPU Provinsi atau kode Sekretaris KPU Provinsi, kode wilayah, kode bagian, dan tahun. jdih.kpu.go.id
(3)Penyusunan nota dinas pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
2. b.penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode Ketua KPU Kabupaten/Kota atau kode Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, kode wilayah, kode subbagian, dan tahun.
  1. 6.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan.
(2)Pejabat di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berwenang menandatangani memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua dan anggota KPU;
2. b.Ketua dan anggota KPU Provinsi;
3. c.Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
4. d.Sekretaris Jenderal KPU;
5. e.Deputi/Inspektur Utama;
6. f.Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat;
7. g.Sekretaris KPU Provinsi; dan
8. h.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. jdih.kpu.go.id
  1. 7.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi.
(2)Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan oleh pejabat kepada pejabat atau staf dengan jenjang jabatan di bawahnya.

8.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Surat dinas merupakan Naskah Dinas korespondensi eksternal mengenai penyampaian informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak eksternal.
(2)Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka korespondensi antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3)Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Ketua KPU;
2. b.Ketua KPU Provinsi; dan
3. c.Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(4)Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU; jdih.kpu.go.id
2. b.Sekretaris KPU Provinsi; dan
3. c.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
  1. 9.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Surat undangan merupakan surat yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu antara lain dan tidak terbatas pada rapat, upacara, atau forum grup diskusi.
(2)Pejabat yang berwenang menandatangani surat undangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Ketua KPU;
2. b.Ketua KPU Provinsi; dan
3. c.Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3)Pejabat yang berwenang menandatangani surat undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal KPU;
2. b.Deputi/Inspektur Utama;
3. c.Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat;
4. d.Sekretaris KPU Provinsi; dan
5. e.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
(4)Deputi/Inspektur Utama dan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c menandatangani Surat Undangan untuk internal Sekretariat Jenderal KPU sesuai tugas dan fungsinya atas nama Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
(5)Kepala Biro/Inspektur Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menandatangani Surat Undangan untuk internal Sekretariat Jenderal jdih.kpu.go.id KPU sesuai tugas dan fungsinya atas nama Deputi/Inspektur Utama dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU.

10.Ketentuan Pasal 34 huruf a dan huruf k dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Naskah Dinas khusus terdiri atas:

a.Dihapus.
b.surat perjanjian;
c.surat kuasa;
d.berita acara;
e.surat keterangan;
f.surat pengantar;
g.pengumuman;
h.surat panggilan;
i.rekomendasi;
j.surat peringatan;
k.Dihapus.
l.laporan;
m.telaah; dan
n.notula.
1. 11.Paragraf 1 Bagian Ketiga BAB II dihapus.
2. 12.Pasal 35 dihapus.
3. 13.Pasal 36 dihapus. jdih.kpu.go.id
4. 14.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: