Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
MEMUTUSKAN
Hasil Rapat Komisi tanggal 11 Maret 2009 dan 28 April 2009;
I. Undang-Undang No111or 5 Tahun 1999 tcntang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat (Lernbaran cgara RI Tahun 1999 No111or 33, Tarnbahan Lernbaran csara RI Nornor 3817)·b , KOMISI PENGA WAS PERSAINGAN USAHA PRA-NOTIFIKASI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIIIAN TENTANG PERATURAN KOMISI PENGA WAS PERSAINGAN USAIIA NO MOR 1 T AIIUN 2009 Menetapkan Mernperhatikan Mengingat Mcnirnbang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Tujuan clibcntuknya Pcraturan Kornisi ini adalah: BAB TI TU JUAN
Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan : I. Penggabungan adalah pcrbuatan hukum yang dilakukan olch satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk rnenggabungkan diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan bcralih karcna hukum kepada Perseroan/Badan Usaha yang menerirna Penggabungan dan selanjutnya Perscroan/Badan Usaha yang rnenggabungkan diri berakhir karena hukum.
BABI KETENTUAN UMUM 3
Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi pcngarnbilalihan apabila merncnuhi ketentuan sebagai berikut :
Pasat 3 (I) Pclaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi jika penggabungan atau peleburan badan usaha mernenuhi ketentuan sebagai berikut:
BAB III BATASAN NILA!
,,
(I) Penilaian menyeluruh dilakukan untuk menentukan ada tidaknya dugaan praktck monopoli dan atau pcrsaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana pcnggabungan atau pcleburan badan usaha atau pengarnbilalihan;
BAB III
BABY PENILAIAN MENYELURUII (I) Pra-Noti fikasi dapat di lakukan setelah terdapat pcrjanj ian a tau kcscpakatan a tau ora Kesepaharnan atau dokumentasi tertulis lainnya diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk rnelakukan penggabungan atau peleburan perusahaan atau pengambilalihan;
BAB IV PEN ILA IAN AW AL 5 Benny Pasaribu, PhD. Ketua, TANOA TANGAN Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal :13 Mei 2009 KOMIS! PENGA WAS PERSAINGAN USAH/\ I :0
BAB IV
(I) Kecuali ditentukan Jain dalam Pera tu ran Kornisi ini, ketentuan yang terkait dengan penilaian terhadap penggabungan, pelcburan dan pengarnbilalihan pcnanganan pcrkara di Kornisi tetap mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Korn isi rnengenai Tata Cara Penanganan Perkara di Kornisi;
Ketentuan mengcnai Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan, Pelcburan, dan Pengambilalihan tercantum dalarn Larnpiran dan mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kornisi ini. KETENTUAN PENUTUP
(I) Hasil penilaian Pra-Noiifikasi adalah Pendapat Kornisi yang bersifat mcngikat Komisi dan tidak mengikat kepada Pelaku Usaha yang rnelakukan penggabungan, pclcburan atau pcngambilalihan;
BAB VI BASIL PENILAIAN ( 4) Pen i laian menycl uruh ct i lakukan olch Korn isi sclarn bat-lam batnya da lam jangka waktu 60 (enarn puluh) hari, : Form Pra-Notiftkasi Penggabungan atau Peleburan : Form Pra-Notiftkasi Pengambilalihan Saham. Lampi ran I. Lampiran I
Petunjuk pelaksanaan ini akan mernbahas mengenai penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan seperti apa yang bisa dinotifikasikan kepada Komisi, prosedur pra-notifikasi penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan, dan aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalarn mernberikan pendapatnya. Gun a mern berikan transparansi kepada pelaku usaha, Korn isi j uga menetapkan prosedur yang jelas rnengenai tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi terhadap pra-noti fikasi penggabungan, peleburan dan a tau pengambi lal ihan terrnasuk juga deskripsi dari aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalam menentukan apakah suatu rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tindakan penggabungan, peleburan dan atau pengarnbilalihan disadari atau tidak, akan mernpengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan mernbawa darnpak kepada konsumen dan masyarakat. Kornisi menyadari bahwa penggabungan, peleburan dan atau pengarnbilalihan dapat berakibat meningkatnya persaingan atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999, Korn isi akan rnelakukan pengendal ian terhadap penggabungan, peleburan dan a tau pengarnbilalihan khususnya bagi penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat rnenimbulkan kerugian masyarakat. BABI LATAR BELAKANG 3 Narnun dernikian, guna rnemberikan kepastian dalarn dunia usaha, Kornisi mernberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan notifikasi kepada Kornisi sebelurn pelaku usaha melaksanakan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan. Kornisi kemudian akan menilai dampak dari rencana penggabungan, Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf e diatas Komisi berwenang untuk rnenetapkan pernbatalan penggabungan, peleburan dan pengarnbilalihan yang dapat mengakibatkan praktek rnonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dasar hukum dari Peraturan Komisi dan Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan atau Pengambilalihan adalah Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dal am Pasal 28 ayat (I) dan (2) berbunyi:
dan Pasal 29 ayat (I) berbunyi :
atas dasar terse but Korn isi dapat rnenjatuhkan sanksi ad min itratif sesuai Pasal 4 7 ayat
2.2 Dasar Hukum Tujuan dibentuknya Peraturan Komisi dan Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan atau Pengambilalihan adalah untuk: I. Menjaga agar penggabungan, peleburan dan pengambilalihan senantiasa meningkatkan efisiensi perekonomian sebagai salah satu upaya untuk men ingkatkan kesejahteraan nasional.
2.1 Tujuan BAB II TUJUAN DAN CAKUPAN 4 Merger clapat berupa penggabungan, peleburan, clan pengarnbilalihan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 atau berupa merger, konsolidasi, dan akuisisi sesuai dengan ketentuan dalarn peraturan perundang-undangan mengenai perbankan ataupun berupa bentuk-bentuk lainnya seperti merger diantara beberapa firrna (contohnya firrna akuntan publik). Merger secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan : I) Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelornpok pelaku usaha; atau 2) Bera I ihnya uatu kendal i dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelurnnya rnasing-rnasing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendal ian atau konsentrasi pasar. Meskipun UU o. 40 Tahun 2007 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penggabungan peleburan dan pengambilalihan, narnun Kornisi berpendapat bahwa merger yang dirnaksud dalarn UU No. 5 Tahun 1999 mencakup pengertian yang lebih luas dibanding dengan definisi dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang hanya berlaku bagi Perseroan Terbatas. Untuk itu Kornisi perlu untuk menjelaskan garnbaran mengenai merger yang dirnaksud oleh UU o. 5 Tahun 1999. 2.4 Apa itu Merger? Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan istilah pengambilalihan saham, narnun Komisi mernandang di dalarn istilah pengambilalihan saham terkandung juga pengertian pengambilalihan aset dan pengarnbialihan divisi/unit usaha, sehingga istilah pengambilalihan atau pengambilalihan saharn dalam petunjuk pelaksanaan 1111 juga merujuk kepada pengambilalihan aset dan pengarnbialihan divisi/unit usaha. Terdapat ban yak peristi lahan yang di pergunakan untuk menggam barkan suatu peristiwa yang secara esensi adalah sarna. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan isti lah penggabungan, peleburan, dan pengam bi la I ihan. Sedangkan Peraturan Pernerintah mengenai Perbankan menggunakan istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Beberapa negara lain menggunakan istilah konsentrasi dan takeover. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 rnenggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham, narnun untuk keperluan petunjuk pelaksanaan ini, Kornisi menggunakan istilah merger yang didalarnnya tercakup juga konsolidasi, akuisisi, penggabungan, peleburan, dan pengarnbilalihan kecuali secara tegas petunjuk pelaksanaan ini menunjuk kepada salah satu bentuk peristiwa tertentu. 2.3 Penggunaan Istilah peleburan dan atau pengarnbilalihan tersebut dan rnernberikan pendapat terhadap rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut. Dalam hal Kornisi menilai rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut tidak akan rnengurangi tingkat persaingan, maka Kornisi akan terikat atas penilaiannya tersebut dan tidak akan menggunakan kewenangan untuk rnern batalkan penggabungan, peleburan dan a tau pengambi lal ihan di kem ud ian hari. Dengan dernikian pelaku usaha terhindar dari ketidakpastian apakah penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang dilaksanakannya akan dibatalkan oleh Komisi karena dianggap mengakibatkan praktek rnonopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 5 Penjelasan Bentuk IT/Peleburan Dalarn merger bentuk ini, baik X dan Y secara hukum menjadi bubar, sedangkan seluruh aktiva dan pasiva X dan Y secara hukum seluruhnya beralih kepada Z, suatu entitas baru. Masing-masing pemilik saharn X dan Y kemudian secara hukurn beralih menjadi pemilik saharn Z. Sebelum Setelah I z z y x Bentuk 11/Peleburan Penjelasan Bentuk T/Penggabungan Dalarn merger bentuk ini, X rnenggabungkan dirinya terhadap Y, schingga sccara hukurn X menjadi bubar sedangkan seluruh aktiva dan pasiva X secara hukurn beralih kepada Y. Demikian juga dengan pernilik saharn, seluruh pernilik saham X secara hukurn beralih menjadi pernilik saharn Y. Sebelum Setelah I y y x Bentuk 1/Penggabungan Secara umurn, merger terjadi apabila dua perusahaan atau lebih yang rnasing-rnasing independen, kemudian bergabung menjadi satu perusahaan, baik karena bergabungnya satu perusahaan kepada perusahaan lain, atau beberapa perusahaan tersebut melebur ke dalam satu perusahaan baru, a tau beral ihnya kenda Ii atas satu perusahaan kepada pelaku usaha lain. Secara gratis, merger dapat digarnbarkan sebagai berikut: 2.5 Bentuk Umum Merger 6 Penjelasan Bentuk IV/Akuisisi Asset Dalam merger bentuk iru tidak terjadi pengambilalihan saharn narnun pengambilalihan aset. Aset yang sebelumnya milik Y dibeli oleh X sehingga terjadi perpindahan kendali atas aset tersebut. Melalui transaksi saham di pasar modal X menjadi pengendali pada Y. Sebelum Setelah I a seta set x y x Bentuk IV/Akuisisi Aset Penjelasan Bentuk 111/Akuisisi Saham Dalam merger bentuk ini, X mengambil alih kendali atas B sehingga X menjadi pemegang saharn dan pengendali dari B. Tidak ada pengalihan aktiva dan pasiva baik dari B kepada X maupun sebaliknya. Sebelum Setelah I A BBA x yy x Bentuk 111/Akuisisi Saham 7 Komisi tidak membatasi kemungkinan adanva bentuk-bentuk merger lain yang dilaksanakan sclain dari keenam bcntuk umum merger di atas. Selama cscnsi dari merger tclah terpcnuhi, maka Komisi dapat mcnggunakan kewenangannva untuk menilai merger tersebut untuk mencegah dampak anti persaingan yang mungkin timbul. Penjelasan Bentuk YI/Public Takeover Merger bentuk ini serupa dengan bentuk V/Takeover, perbedaannya dalarn bentuk ini transaksi saharn terjadi melalui pasar modal. Y menjadi anak perusahaan X dan X rnerniliki kendali terhadap Y. Setelah I y Pasar Modal Sebelum A A x x Pasar ModalPasar ModalPasar Modal Bentuk VI/Public Takeover Pen jelasan Bentuk V /Takeover Dalarn merger bentuk in i, X mern be! i sebagian besar saharn atas Y langsung dari pernilik saharnnya sehingga Y menjadi anak perusahaan dari X. Tcrjadi perpindahan kendali dari pernegang saharn Y kepada X. Badan hukum X dan Y tetap hidup tanpa adanya peralihan aktiva dan pasiva dari X kepada Y rnaupun sebaliknya. Setelah I y x I Sebelum x y Bentuk V /Takeover 8
Sedangkan untuk indu tri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan :
3.2 Merger yang Dapat Dinotifikasikan Untuk menghindari redudansi penilaian terhadap merger yang sama rnelalui pra- notifikasi dan post-notifikasi, Kornisi berkomitmen untuk hanya rnelakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa merger, selarna tidak ada perubahan material atas data-data yang disampaikan oleh pelaku usaha yang rnelakukan merger. Oleh karena itu jika pelaku usaha secara sukarela telah rnelakukan Pra-Notifikasi, rnaka Komisi tidak akan mengubah penilaian terhadap Post-Notifikasi. Meskipun demikian, guna mernenuhi ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha yang telah melakukan Pra- otifikasi tetap rnerniliki kewajiban untuk rnelakukan Post-Notifikasi kepada Kornisi sesuai dengan Peraturan Pernerintah yang rnengatur rnengenai Pernberitahuan Merger yang dikeluarkan oleh Pernerintah. Pra-Notifikasi adalah pernberitahuan secara sukarela yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Kornisi mengenai rcncana suatu merger. Kornisi mendorong para pelaku usaha untuk melakukan pra-notifikasi guna merninimalkan resiko kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha jika mergernya dianggap rnenyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di kernudian hari sehingga dibatalkan oleh Kornisi. Namun petunjuk pelaksanaan ini hanya menjelaskan mengenai Pra-Notifikasi, sedangkan mengenai Post-Notifikasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pernerintah sebagai penjabaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. I. Pra-Notifikasi
3.1 Notifikasi Merger BAB III TAT A CARA PRA-NOTIFIKASI MERGER 9 Pasar Bersangkutan Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pernasaran tertentu olch pelaku usaha atas barang atau jasa yang sarna atau sejenis atau subsitusi dari barang dan atau jasa Pangsa Pasar Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, Pangsa Pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar dihitung dari gabungan pangsa pasar tahun terakhir badan usaha yang melakukan merger. Dalarn hal terdapat perbedaan signifikan antara pangsa pasar tahun terakhir dengan pangsa pasar tahun sebelurnnya (terdapat sclisih lebih besar dari I 0%), maka ketentuan dalam menghitung nilai penjualan berlaku secara mutatis mutandis. Dalam hal terdapat perbedaan signifikan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka ketentuan dalam menghitung nilai penjualan berlaku secara mutatis mutandis. Nilai Asel Hasil Penggabungan atau Peleburan Nilai aset hasil penggabungan atau peleburan adalah jurnlah nilai aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing- masing pihak yang melakukan merger. Dalarn hal salah satu pihak yang melakukan merger merniliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan tahun terakhir dengan nilai penjualan tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai penjualannya dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan 3 tahun terakhir. Nilai Penjualan Hasil Penggabungan atau Peleburan Nilai penjualan hasil penggabungan atau peleburan adalah jumlah nilai penjualan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan tahun terakhir yang telah diaudit dari rnasing-rnasing pihak yang melakukan merger. Pihak yang Melakukan Merger Untuk keperluan pra-notifikasi merger, pihak yang melakukan merger didefinisikan sebagai satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha bergantung pada independensi dari pelaku usaha yang bersangkutan. Kornisi mernandang beberapa pelaku usaha yang terpisah secara entitas hukurn sebagai satu kelompok pelaku usaha selarna pelaku-pelaku usaha tersebut dikendalikan oleh pihak yang sarna atau oleh satu badan usaha induk tertinggi. Yang dimaksud dengan dikendalikan adalah d ikuasa inya sekurang-kurangnya 25% ( dua puluh I ima persen) saharn dengan hak suara (voting shares). Oleh karena itu perhitungan nilai aset dan nilai penjualan dari kelornpok pelaku usaha terdiri dari seluruh nilai aset dan nilai penjualan badan usaha induk tertinggi beserta pelaku-pelaku usaha yang dikendalikannya.
10 Dalarn hal akuisisi aset tersebut mcnyebabkan perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang rnengaku isisi mernenuh i batasan n i lai penj ua Ian a tau n i lai aset a tau pangsa pasar pada bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan, maka akuisisi aset tersebut dapat dinotifikasikan kepada Kornisi. A ku isisi aset yang rnenyebabkan pcrubahan kendal i perusahaan d ianggap terjad i apabila aset yang diakuisisi rncrupakan aset yang digunakan oleh perusahaan yang diakuisisi untuk rnelakukan salah satu kegiatan usaha utarnanya atau aset utama perusahaannya atau aset yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang mernberikan kendali secara faktual terhadap siapa pun yang rnenguasai aset tersebut. Perubahan kendali perusahaan tidak hanya dapat dilakukan rnelalui akuisisi saharn, namun juga dapat terjadi melalui akuisisi aset. Aset didefinisikan sebagai segala bentuk kekayaan perusahaan baik yang bersifat tangible maupun intangible. 3.4 Akuisisi Asct yang Dapat Dinotifikasikan Akuisisi saharn yang hanya bertujuan untuk investasi sernata dapat dikecualikan untuk dinotifikaskan. Akuisisi saharn yang hanya bertujuan untuk investasi ditunjukkan dengan tidak adanya peralihan kendali kepada perusahaan atau pelaku usaha pengakuisisi saharn. Pada umumnya akuisisi saharn jenis ini terjadi melalui bursa saharn yang hanya bertujuan untuk memperolehflnancial gain. Akuisisi aharn sebagairnana diuraikan di atas yang berakibat nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan atau pangsa pasar di pasar bersangkutan rnernenuhi kriteria yang di ebutkan pada bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikasikan dapat dinotifikasikan kepada Kornisi. Dalarn hal akuisisi saham dilakukan lebih rendah dari 25% (dua puluh lirna persen) dari nilai total saham dengan hak suara (voting shares) narnun secara faktual mernberikan pengendalian kepada perusahaan atau pelaku usaha pengakuisisi, rnaka Kornisi menganggap peralihan kendali telah terjadi dan telah mernenuhi kriteria akuisisi saharn. Kornisi mcnganggap peralihan kendali telah terpcnuhi dalarn hal terjadi akuisisi saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total saharn dengan hak suara (voting shares) yang dikcluarkan perusahaan telah menyebabkan adanya peralihan kendali kepada perusahaan pengakuisisi sehingga dapat dinotifikasikan kepada Kornisi. Aku isisi saharn yang menyebabkan beral ihnya kendal i perusahaan dari pern i I ik lama perusahaan yang d iakuisisi kepada pern i Ii k baru perusahaan yang rnengaku isisi dan mengakibatkan kedua perusahaan atau kedua kelornpok usaha tersebut rnernenuhi batasan nilai penjualan atau nilai aset atau pangsa pasar dapat dinotifikasikan kepada Kornisi. 3.3 Akuisisi Saham yang Dapat Dinotifikasikan tersebut. Penjelasan lebih lengkap mengenai pendefinisian pasar bersangkutan dapat dilihat pada Pedornan mengenai Pasar Bersangkutan yang diterbitkan Komisi. 11 Bagi pelaku usaha yang akan rnelakukan pcnggabungan atau pelcburan, maka masing-rnasing pelaku usaha tersebut secara bersarna-sarna, dapat membcritahukan rencananya tersebut kepada Kornisi. Kornisi akan mernulai rnelakukan penilaian jika sernua pihak yang melakukan penggabungan atau peleburan telah menyerahkan sernua dokurncn yang diperlukan. Narnun demikian Kornisi mernperingatkan agar data perusahaan yang bersifat rahasia tidak dibuka kepada pihak yang secara bersarna- sarna akan melakukan pra-notifikasi. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan data perusahaan yang bersifat rahasia oleh pihak yang bersarna-sarna rnelakukan pra-notifikasi ataupun data tcrsebut rnernfasilitasi tindakan kolusif yang anti persaingan dalarn hal para pihak mernbatalkan rencana merger. 3.8 Sia pa yang Mclakukan Pra-Notilikasi? Kornisi mendorong pelaku usaha untuk melakukan pra-notifikasi sedini mungkin kepada Kornisi, selama telah ada kontrak, perjanjian, memorandum of understanding, letter of intent, atau dokumen tertulis lainnya yang mcnunjukkan rencana merger diantara para pelaku usaha sebelum pelaku usaha melaporkan rencana mergernya kepada BAPEPAM, BKPM, Bank Indonesia, Departemen Hukurn dan HAM, atau badan berwenang lainnya. Narnun dernikian Komisi rnernandang pra-notifikasi yang dilakukan terlalu dini dan masih dapat mengalarni perubahan secara substansial rnenyebabkan penilaian pra-notifikasi menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu Kornisi mendorong pelaku usaha untuk melakukan pra-notifikasi kepada Kornisi sedini mungkin dengan memperhatikan kepastian transaksi dari pihak-pihak yang akan melakukan merger. 3.7 Kapan Mclakukan Pra-Notifikasi? Komisi tidak mernberikan batasan nilai transaksi mana yang dapat dinotifikasikan kepada Komisi. Selarna ketentuan bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinoti-fikasikan di atas telah terpenuhi maka rencana merger tersebut dapat dinotifikasikan kepada Kornisi tanpa melihat nilai dari transaksi merger itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari tindakan merger oleh pelaku usaha besar yang dapat mernatikan kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan tidak rncmbatasi nilai transaksi merger, Komisi dapat melakukan penilaian terhadap tindakan merger yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap perusahaan mikro, kecil, dan menengah. 3.6 Barasan Nilai Transaksi Komisi memaharni bahwa peralihan kendali terhadap perusahaan bisa terjadi tanpa melalui akuisisi saharn ataupun akuisisi aset, misalnya melalui akuisisi hak pengendalian/manajemen suatu perusahaan Oleh karena itu akuisisi selain saham dan aset namun secara faktual menyebabkan beralihnya pengendalian perusahaan dapat dinotifikasikan kepada Kornisi sepanjang telah mernenuhi batasan nilai penjualan atau nilai aset atau pangsa pasar pada bagian 3.2. Merger yang Dapat Dinotifikaskan. 3.5 Akusisi Lainnya yang Mcnycbabkan Perpindahan Kcndali 12 Dalarn hal pengambilalihan, rnaka pelaku usaha yang berencana untuk melakukan pengambilalihan tersebut yang dapat memberitahukan rencananya kepada Komisi. Pelaku usaha yang akan diambilalih tidak berkewajiban untuk melakukan pem beritahuan. 13 3000 \J~ • Penilaian Awai Ya Permintaan ... Kelengkapan Dokumen Tldak • Pranotifikasi ke KPPU Ya Tidak perlu pranotifikasi Memenuhi Threshold Tldak Rencana Merger/ Akuisisi Prosedur penilaian oleh Kornisi terhadap merger dapat digambarkan melalui skerna sebagai berikut: 4.1 Prosedur Penilaian oleh Komisi BAB IV PENILAIAN MERGER No Objection Letter " 60 hari "' 14 No Objection Letter Objection Letter .. Konsultasi f,c T 30 " hari "' Pendapat Akhir Conditional No Objection Letter " Pendapat Awai ... Penilaian Menyeluruh Laporan dan Rekomendasi " ... Monitoring Pelaksanaan Syarat-syarat .. Conditional No Objection Letter ,.. Objection Letter 15 I. Pelaku usaha yang telah merniliki rencana untuk merger dan telah memenuhi batasan nilai yang telah ditetapkan oleh Komisi rnelakukan pra-notifikasi kepada Korni i.
Penilaian awal tersebut berupa: ada tidaknya kekhawatiran praktek rnonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atas rencana penggabungan atau peleburan atau pengarnbilalihan atas dasar perubahan derajat konsentrasi pasar sebelurn dan sesudah merger sesuai dengan spektrurn Hirschman-Herfindahl Index (1-11-1 I).
I 0. Dalam jangka waktu sclarnbat-larnbatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya tahap konsultasi, Kornisi akan mengeluarkan Pendapat Akhir Kornisi terhadap recana merger yang disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkutan dan mengumumkannya sekurang-kurangnya rnelalui website Kornisi.
Penjclasan Mcngenai Alur Penilaian Merger 16 Secara urnum, terdapat beberapa cara untuk menilai suatu konsentrasi pasar yaitu dengan menghitung CRn atau dengan menggunakan I-IHI. Untuk keperluan penilaian Konsentrasi pasar merupakan indikator awal bagi Komisi untuk rncnyimpulkan pcrlu tidaknya pen i la ian secara men ye I uruh terhadap suatu merger. Pcrbcdaan yang signifikan atas konsentrasi pasar sebelum dan sesudah terjadi merger akan menjadi pcrhatian bagi Korn isi dalarn melakukan penilaian. Konsentrasi Pasar Penjelasan lebih lengkap mengcnai pendefinisian pasar bersangkutan dapat dilihat pada Pedoman mengenai Pasar Bersangkutan yang diterbitkan oleh Komisi. Guna rnenarnbah keyakinan Komisi terhadap akurasi hasil analisis terhadap pasar bersangkutan, Komisi dapat melakukan serangkaian survey pasar. Survey dilakukan baik terhadap konsumen atau proxy-nya dan kepada produ en yang kcmungl inan besar berada dalam pasar bersangkutan. Survey ini bertujuan untuk rncmperoleh keterangan mengenai perilaku konsumcn dan produsen di pasar terhadap perubahan harga yang terjad i seh ingga Korn isi dapat rnernpred i ksi substitutability dari suatu barang dan a tau jasa. Analisis ini pada umumnya didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan Kornisi sebelumnya, regulasi yang berlaku, data sekunder yang tersedia, keterangan dari a osiasi pelaku usaha, pelaku usaha, konsumen dan a tau proxy konsurnen. Analisis pasar produk pada intinya bertujuan untuk meneruukan jenis barang dan atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis tapi merupakan substitusinya yang saling bersaing satu sarna lain. Untuk melakukan analisis ini rnaka suatu produk harus ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: kegunaan, karakteristik, dan harga. Sedangkan analisis pasar geografis bertujuan untuk menjelask.an di area rnana saja pasar produk yang telah didefinisikan saling bersaing satu sarna lain. Pasar yang berkaitan dcngan jangkauan arau daerah pernasaran tertentu dalarn hukurn persaingan usaha dikenal sebagai pasar gcografis. Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar produk. Karena itu analisis mengenai pasar bersangkutan dilakukan melal u i anal isis pasar produk dan pasar geogra fis. Pasar bersangkutan sesuai dengan Pasal I angka IO UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku u aha atas barang dan atau jasa yang sarna atau sejenis atau substitusi dari barang dan a tau jasa tersebut. Pasar Bersangkutan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 rnenyatakan bahwa merger dilarang apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk menilai apakah suatu merger dapat menirn bu I kan praktek monopol i dan a tau persaingan usaha tidak ehat Korn isi akan rnelakukan langkah-langkah penilaian sebagai berikut: 4.2 Pcnilaian Komisi Tcrhadap Rencana Merger (Substantive Test) 17 Kornisi menilai entry barrier dapat diciptakan melalui berbagai instrumen, antara lain: regulasi, modal yang tinggi, teknologi tinggi, hak kekayaan intelcktual, sunk cost yang tinggi. Sebaliknya, dengan eksistensi entry barrier yang tinggi di pasar, pelaku usaha hasil merger dengan penguasaan pasar menengah merniliki kernungkinan untuk menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan atau mengksploitasi konsumen. Analisis terhadap eksistensi entry barrier akan menunjukkan pcrilaku pelaku usaha hasil merger. Tanpa adanya entry barrier, pelaku usaha hasil merger dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk berperilaku anti persaingan, karena setiap saat dapat dihadapkan dengan tekanan persaingan dari pcrnain baru di pasar. Hambatan Masuk ke Pasar (Entry Barrier) Dalarn spektrurn IV, Kornisi menilai konsentrasi pasar yang di lahirkan telah sangat tinggi, sehingga Kornisi akan mengeluarkan surat keberatan terhadap merger yang mengakibatkan HHl di atas 4000. Dalarn spektrurn III, Kornisi menilai konsentrasi pasar yang dilahirkan telah cukup tinggi sehingga Komisi akan rnenetapkan syarat-syarat yang perlu clilaksanakan olch pclaku usaha yang akan rnclakukan merger untuk mencegah lahirnya strul tur pasar yang mengarah pada tindakan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pasca merger. Dalarn spektrum II, Kornisi akan rnelakukan penilaian menyeluruh terkait aspek- aspek harnbatan masuk pasar, kemungkinan tindakan yang rnerugikan konsumen baik secara sepihak maupun secara kolusif, capaian efisiensi, serta kernungkinan keluarnya pelaku usaha dari pasar tanpa melakukan merger. Dalam spektrum I, Kornisi rnenilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana merger. Hal ini didasarkan pada Kornisi pada pasar yang menunjukkan I-IHI secara rata-rata di lndone ia masih di atas 2000, oleh karena itu merger yang menghasilkan 1-11-11 kurang dari 1800 tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya dan rnenghilangkan kekhawatiran Komisi tcrhadap darnpak praktek monopoli dan pcrsaingan usaha tidak sehat pasca merger. Secara Urnurn, Komisi membagi tingkat konsentrasi setelah merger ke dalam ernpat spektrum berdasarkan nilai HHI setelah merger, yaitu spektrum I dengan nilai Hf-II dibawah 1800, spektrum 11 dcngan nilai H II antara 1800 sampai dengan 3000, spektrurn Ill dengan nilai HHl 3000-4000, dan spektrurn IV dengan nilai I-IHI di atas 4000. merger, Kornisi akan menggunakan HI-II narnun dalarn hal penerapan HI-II tidak dimungkinkan, rnaka Kornisi akan menggunakan penilaian CRn. Komisi akan mengukur tingkat konsentrasi sebelum terjadinya merger dan tingkat konsentrasi sesudah terjadinya merger serta melihat seberapa besar nilai selisih yang terjadi. 18 Komisi akan melakukan penelitian secara mendalarn terhadap argurnen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger. Kornisi juga akan mernpertirnbangkan efisensi yang dapat dicapai terhadap darnpak persaingan di pasar. Dalam hal nilai darnpak anti persaingan rnelarnpaui nilai efisiensi yang diharapkan clicapai dari merger, maka Kornisi akan mengedepankan persaingan yang sehat dibancling dengan mendorong efisiensi bagi pclaku usaha. Pcrsaingan yang sehat baik langsung maupun tidak langsung akan melahirkan pelaku-pelaku usaha yang efisien dengan sendirinya di pasar. Dalarn hal merger yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka Kornisi akan melakukan penelitian tcrhadap dua hal, yaitu: (I) scberapa bcsar efisicnsi yang diharapkan akan terjadi, dan (2) bagaimana efisiensi tersebut akan dinikmati oleh konsurnen. Efisiensi Korn isi akan mengana I isis secara pred i kti f terhadap probabi I itas pclaku usaha hasi I merger dalam melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan secara kolusif. Meskipun dernikian, bcrkurangnya jumlah pelaku usaha di pasar sebagai akibat merger yang terjadi, akan mernudahkan terjadinya tindakan anti persaingan yang di lakukan bersama-sama dengan pesai ngnya terse but, yang di ind ikasikan melalu i harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurang, atau rnenurunnya layanan purna jual. Dalarn hal merg r tidak rnelahirkan pelaku usaha yang dorninan di pasar, narnun masi h terdapat beberapa pesai ng sign i fikan, maka su I it bagi pelaku usaha hasi I merger untuk berperilaku anti persaingan karena akan rnendapat tekanan persaingan efcktif dari pelaku usaha pesaingnya. Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Tindakan Kolusif Kornisi akan menganalisis secara prediktif terhadap probabilitas pelaku usaha hasil merger dalarn melakukan tindakan-tindakan yang anti pcrsaingan secara unilateral. Tindakan unilateral dapat dilakukan baik kepada pelaku usaha lainnya yang lebih kecil rnaupun langsung kepada konsurnen secara keseluruhan. Akibat dari tindakan- tindakan tersebut berakibat pada terharnbatnya persaingan yang diindikasikan melalui harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurang, atau menurunnya layanan puma jual. Merger yang melahirkan satu pelaku usaha yang rerlatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, mernudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi rncraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Tindakan Unilateral Tindakan anti persaingan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha dalarn kondisi entry barrier yang tinggi dapat dilakukan sendiri (tindakan unilateral) ataupun bersarna dengan pesaingnya (tindakan kolusif). 19 I) No Objection Letter, yaitu tidak ada keberatan Korn isi terhadap reneana merger sehingga rencana merger dapat diteruskan. 2) Objection Letter, yaitu ada keberatan Kornisi terhadap rencana merger, sehingga meskipun rencana merger dapat diteruskan oleh pelaku usaha, Komisi akan rnelakukan pemeriksaan secara resmi terhadap merger setelah merger selesai dilaksanakan dengan ancarnan penetapan pembatalan terhadap merger tersebut. Objection letter juga dapat dikeluarkan oleh Komisi dalam hal pelaku usaha yang melakukan pra-notifikasi menyebabkan Kornisi sulit dalam mernpcrolch data yang diperlukan dalam melakukan analisis. 3) Conditional No Objection Letter, yaitu tidak ada keberatan Komisi terhadap reneana merger, selarna mernenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kornisi Sebagairnana terl i hat pad a prosedur pen i laian, maka terdapat dua ta hap pen i I ia ian yang dilakukan oleh Kornisi dalarn proses pra-notifikasi, yaitu tahap penilaian awal dan tahap penilaian menyeluruh. Baik pada tahap penilaian awal maupun penilaian rnenyeluruh, maka tcrdapat tiga kcmungkinan ha ii dari proses penilaian yang dilakukan, yaitu : 4.3 Output Pra-Notifikasi Dalarn ha! akses tersebut terhalang atau tetap dapat diperoleh narnun dengan kernungkinan perlakuan yang diskriminatif sebagai akibat merger dan substitusinya sulit diperoleh di pasar, maka persaingan di tingkat hilir atau hulu akan menjadi berkurang, sehingga akan merugikan konsurnen di pasar hilir atau pasar hulu. Fokus perhatian Kornisi dalam rnelakukan penilaian merger vertikal adalah terjaganya akses yang dimiliki oleh pelaku usaha hilir terhadap supply yang diperoleh dari pelaku usaha hulu ataupun sebalil nya, sehingga kondisi persaingan pasca merger tetap terjaga. Merger vertikal adalah merger yang terjadi di dalarn suatu mata rantai proses produksi, rnisalnya antara pelaku usaha perna ok bahan baku dengan pelaku usaha manufaktur, atau pelaku usaha wholesaler dengan pelaku usaha retailer dan seterusnya. Merger vertikal pada umumnya tidak rnenimbulkan dampak seserius merger horisontal, karena merger horisontal Jangsung mengubah struktur pasar sedangkan merger vertikal tidak langsung merigubah struktur pasar. Merger Vertikal Komisi akan mempertimbangkan jika alasan pelaku usaha melakukan merger badan u aha adalah untuk menghindari terhentinya badan usaha tersebut untuk beroperasi di pasar/industri. Dalarn hal Komisi berpendapat bahwa kerugian masyarakat dan kepentingan umurn lebih besar apabila badan usaha tersebut keluar dari pasar/industri di banding j ika badan usaha terse but tetap berada dan beropearsi di pasar/industri, maka Komisi kemungkinan tidak akan melihat adanya kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari merger tersebut. Kemungkinan Badan Usaha Akan Keluar dari Pasar/f ndustri 20 Kornisi bcrhak untuk menentukan dimulainya perkara inisiatif tentang adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dcngan penggabungan, peleburan atau pcngarnbilalihan saharn rneskipun tanpa adanya pra-notifikasi dari pclaku usaha. 4.6 Kewenangan Komisi untuk Mcmulai Perkara Inisiatif Sesuai dcngan Pasal 29 UU o. 5 Tahun 1999, pclaku usaha diwajibkan untuk melaporkan basil merger selambat-Iarnbatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal penggabungan, peleburan atau pcngambilalihan. Dalam ha! pelaku usaha tclah melakukan pra-notifikasi maka Kornisi tidak akan melakukan pcnilaian ulang terhadap postnotifkasi merger yang disarnpaikan oleh pelaku usaha. 4.5 Pemberitahuan Serclah Merger Meskipun pendapat Komisi tidak bcrsifat mcngikat sccara hukurn, namun Komisi mendorong pelaku usaha agar mematuhi pendapat Komisi guna terhindar dari kemungkinan merger tersebur akan dilakukan proses perneriksaan di Kornisi. Karena pendapat Komisi mengikat kepada Kornisi, maka Kornisi akan melakukan perneriksaan secara resrni terhadap merger yang tetap dilakukan oleh pelaku usaha jika dalarn Pendapat Akhir Komisi mendapat Objection Letter dari Kornisi arau Conditional No Objection Letter tetapi tidak melaksanakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kornisi. Komi i memiliki kewenangan untuk mernbatalkan merger setelah merger selesai di laksanal an apabi la merger tersebut d ianggap dapat menirnbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (I) huruf e UU o. 5 Tahun 1999. Sctelah melalui konsultasi ini, rnaka Korn isi akan rnengeluarkan pendapat akhir terhadap rencana merger. Pcndapat akhir Komisi akan diberitahukan kepada pclaku usaha yang bersangkutan dan diumurnkan sccara terbuka sekurang-kurangnya melalui website Komisi pada tanggal dan jam yang telah ditentukan sebelumnya. Karena output dari pra-notifikasi adalah berupa pendapat yang hanya mengikat Komisi dan tidak mengikat pelaku usaha, maka tidak ada upaya hukurn yang dapat dilakukan terhadap pendapat Kornisi tersebut. Namun dernikian, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi dcngan Kornisi dalarn hal Komisi mengeluarkan pcndapat Objection Letter atau Conditional No Objection Letter. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mernberikan kesernpatan kepada pelaku usaha untuk menyarnpaikan analisisnya mengenai akibat per aingan dari merger yang akan dilaksanakan kepada Kornisi. Selain itu tahap konsultasi juga dirnaksudkan untuk mencapai titik ternu antara pelaku usaha dcngan Kornisi agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan tingkat persaingan di pasar, terutama terkait dengan syarat-syarat merger yang ditetapkan oleh Komisi. Untuk adanya k:cpastian bagi Kornisi dan pelaku usaha, maka tahap konsultasi dibatasi dalam jangka waktu selarnbat-larnbantya 30 (tiga puluh) hari kerja. 4.4 Konsultasi Terhadap Output Pra-Notifikasi terpenuhi. Jika merger diteruskan tanpa mernenuhi syarat-syarat tersebut, maka Korn isi akan melakukan perneriksaan secara rcsm i terhadap merger setelah merger selesai dilaksanakan dengan ancaman penetapan pernbatalan terhadap merger tersebut. 21 Kecuali ditentukan lain oleh Kornisi, tidak ada industri yang secara spesifik dikeeualikan oleh Kornisi dalam pengendalian merger ini. Oleh karena itu, merger perbankan, merger perusahaan telekornunikasi, merger perusahaan penyiaran, merger perusahaan terbuka, merger perusahaan penanarnan modal asing, dan merger-merger lainnya tetap tunduk terhadap peraturan rnengenai pengendalian merger ini. 5.2 Merger lndustri Tcrtcnru Untuk bentuk merger asing lainnya, Komisi akan melakukan penilaian kasus per kasus dan menilai apakah merger bersangkutan merniliki dampak terhadap persaingan pada pasar domestik serta apakah kewenangan Korn isi dapat efekti f untuk dilaksanakan. Komisi menilai keempat bentuk merger di atas yang telah merncnuhi batasan nilai merger akan mern i Ii ki dam pak langsung pad a pasar dornestik Indonesia seh ingga terhadap merger-merger terse but Korn isi akan rnelakukan pen i la ian dan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikannya. Pengertian beroperasi adalah melakukan kegiatan usaha secara langsung misalnya rnelalui kantor perwakilan atau berdornisili di Indonesia atau melalui anak perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Merger asing didefinisikan sebagai berikut : I. Merger antara badan usaha asing dengan badan usaha asing yang keduanya atau salah satunya beroperasi di Indonesia.
Merger asing dianggap mempengaruhi pasar domestik apabila salah satu dari ketentuan pada bagian 3.2 Merger yang Dapat Dinotifikasikan telah terpenuhi oleh pihak yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian merger asing tersebut dapat dinotifikasikan kepada Komisi sebelurn mergernya dilaksanakan. Pada prinsipnya Komisi berwenang untuk mengendalikan merger yang mern pengaruh i kond isi persaingan pada pasar domestik Indonesia. Merger asi ng yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak menjadi perhatian Komisi selama tidak mernpengaruhi kondisi persaingan domestik. amun Komisi merniliki wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya terhadap merger tersebut seanda inya merger terse but rnern pengaruh i pasar domes ti k Indonesia dengan memperhatikan efektifitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi. 5.1 Merger Asing BABY MERGER ASING DAN INDUSTRI TERTENTU 22 Petunjuk pelaksanaan ini rnerupakan penjelasan dari Peraturan Kornisi Nemer I Tahun 2009 tentang Pra- otifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengarnbilalihan. Bila dipandang perlu, Kornisi dapat mengubah petunjuk pelaksanaan ini sewaktu- waktu sesuai dengan perkernbangan dan praktek yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu Kornisi mendorong kepada pelaku usaha untuk selalu mengunjungi website Komisi untuk rnengetahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap pctunjuk pelaksanaan ini. BAB VI PENUTUP
1.1 Nam a 1.2 Alam at 1.3 Telepon 1.4 e-mail 1.5 No. ID KTP 1.6 Jabatan O Direktur O Kuasa Hukum O Lainnya I I KPPU Reff No: FORM PRA-NOTIFIKASI PENGGABUNGAN/PELEBURAN BADAN USAHA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERKOM NO. 1 Tahun 2009 2 3 4 5 6 7 8 9 2.8 Nilai Penjualan dan Asset (audited) 3 tahun terakhir Tahun Nilai Penjualan Nilai Asset 2.9 Tergabung dalam suatu kelompok usaha 0Tidak Ova Hanya untuk jawaban YA terhadap pertanyaan No. 2.8: 2.10 Badan usaha induk tertinggi (BUIT) 2.11 Alamat BUIT 2.12 Telpon BUIT 2.13 Website BUIT 2.14 Nilai penjualan dan asset dari BUIT dan perusahaan-perusahaan dalam pengendaliannya (audited) 3 Tahun terakhir
VIII. Pernyataan Tandatangan VII. Alasan utama Penggabungan /Peleburan 7.1 Lampirkan penjelasan secara singkat (max 2 halaman untuk executive summary) mengenai alasan utama dilakukannya penggabungan/peleburan dan target yang hendak dicapai mela Jui penggabungan/peleburan. VI. Profil Pemasok 6.1 Daftar 10 besar pemasok badan usaha No Nama/Contact Person Alamat dan No Telp Produk yang di Pangsa Pasok Pasokan(%) 5.1 Daftar 10 besar konsumen No Nama/Contact Alamat dan No Telp Nama Produk Pangsa Person Pembelian(%) Tanda tangan Ova Ova Ova Ova Ova Ova Ova Nama petugas Tanggal penerimaan I '--~~~~~~~~~--' 1 Surat Kuasa 2 Anggaran Dasar Perusahaan 3 Company Profile 4 Laporan Keuangan 3 tahun terakhir 5 Skema kepemilikan BUIT terhadap perusahaan 6 Dokumen rencana penggabungan/peleburan 7 Lampiran 7.1 O Catalan . O Catalan .. O Catatan .. O Catalan .. O Catalan . O Catatan . O Catalan . Kelengkapan Lampiran (Diisi Oleh KPPU) II. Badan Usaha Pengambilalih 2.1 Nama Badan Usaha 2.2 Ala mat 2.3 Telpon 2.4 Website 2.5 Daftar Komisaris 1 2 3 4 5 6 7 2.6 Daftar Direksi 1 2 3 4 5 6 7 2.7 Pemilik Badan Usaha No Pemegang Saham Komposisi Kepemilikan (%) 1 2 3 4 5 6 7 2.8 Nilai Penjualan dan Asset (audited) 3 tahun terakhir Tahun Nilai Penjualan Asset I. ldentitas Saya yang bertanda tangan di bawah ini 1 .1 Nama 1.2 Alam at 1.3 Telpon 1.4 e-mail 1.5 No. ID 1.6 Jabatan O Dircktur O Kuasa Hukum O Lainnya I IKPPU Reff No. ~------~ FORM PRA-NOTIFJ KASI PENGAMBIL ALIIIAN SESUAJ DENGAN KETENTlJAN PERKOM NO. 1 Tahun 2009 3.2 Dari daftar produk di alas, jelaskan produk-produk yang dipasarkan secara spesifik pada wilayah tertentu saja No I Nam a I Jenis/Tipe I Wilayah Pemasaran I Penjelasan I I I I Ill. Profil Produk dan Jangkauan Pemasaran 3.1 Profil Produk No Nam a Jenis/ Tipe Pangsa Pasar Deskripsi Produk 2.9 Tergabung dalam suatu kelompok usaha OTidak Ova Hanya untuk jawaban Ya terhadap pertanyaan No. 2.9 2.10 Badan Usaha lnduk Tertinggi (BUIT) 2.11 Alamat BUIT 2.12 Telpon BUIT 2.13 Website BUIT 2.14 Nilai penjualan dan asset dari BUIT dan perusahaan-perusahaan dalam pengendaliannya (audited) 3 tahun terakhir
XIV. Pernyataan XIII. Profil Pemasok 13.1 Daftar 10 besar pemasok badan usaha No Nama/Contact Person Alamat dan No Telp Prociuk yang dipasok Pangsa Pasokan (%) XII. Profit Konsumen 12.1 Daftar 10 besar konsumen No Nama/Contact Person Alamat dan No Telp Nama Prociuk Pangsa Pembelian (%) XI. Profil Pesaing 11.1 Daftar Pesaing No Nama Pesaing Alamat dan No Telp Nama Prociuk Nilai Penjualan/Pangsa Pasar (% Ocatatan Ocatatan O Catatan .. Ocatatan Ocatatan . Ocalatan . Ocatatan Ova Ova Ova Ova Ova Ova Ova Tandatangan Nama petugas Tanggal penerimaan Surat Kuasa Anggaran Dasar Perusahaan Company Profile Laporan Keuangan 3 tahun terakhir Skema Kepemilikan BUIT terhadap perusahaan Dokumen rencana penggabungan/ peleburan Lampiran 7.1 2 3 4 5 6 7 Kelengkapan Lampiran (Diisi oleh KPPU) Tandatangan Tempat dan tanggal Nam a
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan