DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
7.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
8.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);
11.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENANGANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2.Media Elektronik adalah seluruh fasilitas interaksi secara elektronik yang digunakan oleh komisi, tidak terbatas pada telekonferensi visual dan surat elektronik.
3.Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik (e-mail).
4.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal, elektromagnetik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5.Telekonferensi Visual adalah komunikasi 2 (dua) arah atau lebih di waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda serta menampilkan orang yang berkomunikasi tersebut dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya, tidak terbatas pada televisi, telepon dan/atau komputer.
6.Pihak adalah pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini meliputi:

a.penilaian notifikasi;
b.pengawasan kemitraan;
c.penanganan perkara persaingan usaha;
d.pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan;
e.pemeriksaan perkara kemitraan;
f.Sidang Majelis Komisi, secara elektronik.

BAB II

PENILAIAN NOTIFIKASI

Pasal 3

(1)Ketentuan mengenai konsultasi tertulis, notifikasi, penilaian, pendapat Komisi, dan penetapan notifikasi mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
(2)Pelaksanaan konsultasi tertulis, notifikasi, penilaian, pendapat Komisi, dan penetapan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Media Elektronik.

BAB III

PENGAWASAN KEMITRAAN

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai pengawasan kemitraan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.
(2)Pelaksanaan pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Media Elektronik.

BAB IV

PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Pasal 5

Penyampaian laporan, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan dan pengawasan perubahan perilaku terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 6

(1)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan melalui laman Komisi atau Domisili Elektronik Komisi.
(2)Klarifikasi terhadap laporan dilakukan melalui Media Elektronik Komisi.

Pasal 7

(1)Dalam rangka melaksanakan laporan, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan, dan pengawasan perubahan perilaku, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak.
(2)Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik.
(3)Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui Domisili Elektronik.
(4)Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual.
(5)Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator.
(6)Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
(7)Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara.
(8)Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Pasal 8

Penanganan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang pedoman pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan penyelidikan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak.
(2)Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik.
(3)Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui Domisili Elektronik.
(4)Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual.
(5)Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator.
(6)Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
(7)Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara.
(8)Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.

BAB VI

PEMERIKSAAN PERKARA KEMITRAAN

Pasal 10

Penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.

Pasal 11

(1)Penyampaian laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan melalui laman Komisi atau Domisili Elektronik Komisi.
(2)Klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Elektronik.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
7.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
8.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);
11.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENANGANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2.Media Elektronik adalah seluruh fasilitas interaksi secara elektronik yang digunakan oleh komisi, tidak terbatas pada telekonferensi visual dan surat elektronik.
3.Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik (e-mail).
4.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal, elektromagnetik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5.Telekonferensi Visual adalah komunikasi 2 (dua) arah atau lebih di waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda serta menampilkan orang yang berkomunikasi tersebut dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya, tidak terbatas pada televisi, telepon dan/atau komputer.
6.Pihak adalah pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini meliputi:

a.penilaian notifikasi;
b.pengawasan kemitraan;
c.penanganan perkara persaingan usaha;
d.pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan;
e.pemeriksaan perkara kemitraan;
f.Sidang Majelis Komisi, secara elektronik.

BAB II

PENILAIAN NOTIFIKASI

Pasal 3

(1)Ketentuan mengenai konsultasi tertulis, notifikasi, penilaian, pendapat Komisi, dan penetapan notifikasi mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
(2)Pelaksanaan konsultasi tertulis, notifikasi, penilaian, pendapat Komisi, dan penetapan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Media Elektronik.

BAB III

PENGAWASAN KEMITRAAN

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai pengawasan kemitraan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.
(2)Pelaksanaan pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Media Elektronik.

BAB IV

PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Pasal 5

Pasal 6

(1)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan melalui laman Komisi atau Domisili Elektronik Komisi.
(2)Klarifikasi terhadap laporan dilakukan melalui Media Elektronik Komisi.

Pasal 7

(1)Dalam rangka melaksanakan laporan, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan, dan pengawasan perubahan perilaku, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak.
(2)Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik.
(3)Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui Domisili Elektronik.
(4)Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual.
(5)Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator.
(6)Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
(7)Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara.
(8)Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Pasal 8

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan penyelidikan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan, pemanggilan terhadap Pihak dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik yang dikirimkan ke Domisili Elektronik Pihak.
(2)Pemeriksaan terhadap Pihak dapat dilakukan dengan Media Elektronik.
(3)Permintaan, penyampaian dan/atau penerimaan alat bukti oleh Pihak berupa Dokumen Elektronik dapat disampaikan melalui Domisili Elektronik.
(4)Dalam hal diperlukan pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli, wajib menggunakan Telekonferensi Visual.
(5)Pengambilan sumpah atau janji saksi atau ahli dipandu oleh investigator.
(6)Saksi atau ahli yang mengucapkan sumpah atau janji wajib dilengkapi alat pengucapan sumpah atau janji.
(7)Keterangan yang telah diberikan oleh Pihak dituangkan dalam berita acara.
(8)Lembar persetujuan berita acara dikirimkan oleh Pihak kepada investigator melalui Domisili Elektronik.

BAB VI

PEMERIKSAAN PERKARA KEMITRAAN

Pasal 10

Penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.

Pasal 11

(1)Penyampaian laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan melalui laman Komisi atau Domisili Elektronik Komisi.
(2)Klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Elektronik.