DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan fungsi, organisasi, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, kode etik anggota komisi, hari kerja dan kehadiran, tata laksana dna ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Tertib Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
3.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA TERTIB KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2.Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh ketua Komisi, wakil ketua Komisi, atau anggota Komisi yang ditunjuk untuk memimpin rapat dan dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah seluruh anggota Komisi.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Komisi mempunyai tugas:

a.melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b.melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
c.melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
d.mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
e.memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
f.menyusun pedoman dan/atau publikasi;
g.memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
h.melaksanakan pengawasan pelaksanaan kemitraan, sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Komisi.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi menyelenggarakan fungsi:
1. a.penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
2. b.pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; dan
3. c.pelaksanaan administratif.
(2)Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, anggota Komisi memiliki kedudukan yang setara.
(2)Anggota Komisi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara kolektif kolegial.
(3)Dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis dan mendasar, anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan mekanisme Rapat Komisi.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Komisi terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.minimal 7 (tujuh) orang anggota Komisi.
(2)Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
(3)Wakil ketua mempunyai tugas dan fungsi membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
(4)Ketua dan wakil ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam Rapat Komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.
(5)Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ketua dan wakil ketua berwenang:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi;
2. b.mendelegasikan tugas dan wewenang kepada anggota Komisi berdasarkan hasil Rapat Komisi;
3. c.memimpin rapat di Komisi;
4. d.memberikan perintah dan instruksi kepada Sekretaris Jenderal Komisi dalam bidang pelayanan teknis operasional dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sesuai dengan hasil Rapat Komisi;
5. e.berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak luar; dan
6. f.memberikan otorisasi atas dokumen resmi Komisi.
(2)Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan memimpin Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rapat Komisi dipimpin oleh anggota Komisi melalui penunjukan secara tertulis atau lisan.

Pasal 7

Anggota Komisi mempunyai tugas:

a.menghadiri dan berpartisipasi dalam Rapat Komisi dan/atau kegiatan lain di lingkungan Komisi;
b.bersama-sama merumuskan dan menaati keputusan yang bersifat strategis dan mendasar yang telah disepakati dalam Rapat Komisi; dan
c.melaksanakan penugasan sesuai dengan keputusan dalam Rapat Komisi.

Pasal 8

(1)Komisi pengarah bidang dipilih dari dan oleh anggota Komisi melalui Rapat Komisi yang di pimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
(2)Komisi pengarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Komisi Pengarah Bidang Administrasi dan Hukum, Data, dan Informasi;
2. b.Komisi Pengarah Bidang Pencegahan dan Inspektorat; dan
3. c.Komisi Pengarah Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan.
(3)Komisi pengarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyupervisi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang masing- masing dan melaporkan dalam Rapat Komisi.
(4)Komisi pengarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
1. a.menugaskan bidang terkait untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memimpin rapat pengarahan bidang di Komisi; dan
3. c.memberikan perintah dan instruksi kepada bidang teknis operasional dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sesuai dengan hasil Rapat Komisi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOMISI

Pasal 9

Setiap anggota Komisi berhak:

a.menyampaikan usulan dan pendapat dalam Rapat Komisi;
b.memberikan suara dalam pengambilan keputusan Rapat Komisi;
c.memilih dan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua Komisi;
d.memperoleh gaji, honorarium, dan pendapatan lain serta hak dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.memperoleh fasilitas protokoler dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
f.memperoleh cuti berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ketua Komisi.

Pasal 10

Setiap anggota Komisi wajib:

a.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjunjung tinggi etika jabatan; dan
e.melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 11

(1)Rapat perdana Komisi periode tertentu dilakukan untuk memilih ketua dan wakil ketua Komisi yang dipimpin oleh 1 (satu) anggota Komisi yang berusia paling tinggi dan 1 (satu) anggota Komisi yang berusia paling rendah dan dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah seluruh anggota Komisi.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi diberitahukan melalui undangan dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi.
(3)Agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Komisi terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan pemilihan wakil ketua Komisi.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…