DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengenaan tindakan administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diperlukan pedoman pengenaan sanksi denda pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817));

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
4.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI DENDA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
3.Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.
4.Majelis Komisi adalah majelis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5.Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
6.Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGHITUNGAN BESARAN DENDA

Pasal 2

(1)Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar.
(2)Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:
1. a.dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
2. b.durasi waktu terjadinya pelanggaran;
3. c.faktor yang meringankan;
4. d.faktor yang memberatkan; dan/atau
5. e.kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Pasal 3

(1)Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menyebabkan berkurang atau hilangnya persaingan.
(2)Ketentuan mengenai penentuan dampak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi.

Pasal 4

(1)Durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran.
(2)Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran diperhitungkan sebagai 1/2 (setengah) tahun.
(3)Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran dihitung sebagai 1 (satu) tahun.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a.Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;
b.Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
c.Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
d.Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
e.Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau
f.dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

Pasal 6

Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
b.Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

Pasal 7

Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi.

Pasal 8

(1)Jumlah akhir perhitungan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan dengan batasan:
1. a.paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau
2. b.paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang- Undang.
(2)Dalam menentukan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi mempertimbangkan ketersediaan data dan kemampuan keuangan Pelaku Usaha.

Pasal 9

(1)Keuntungan bersih merupakan laba kotor setelah dikurangi:
1. a.biaya tetap yang dibebankan;
2. b.pajak; dan
3. c.pungutan negara lainnya, pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
(2)Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan, dan dilengkapi dengan:
1. a.rekapitulasi dan bukti penjualan;
2. b.rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan;
3. c.rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan
4. d.rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak, pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
(3)Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen:
1. a.laporan keuangan teraudit; atau
2. b.laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi.

Pasal 10

(1)Penjualan ditetapkan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
(2)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.laporan keuangan yang sah dan meyakinkan;
2. b.laporan rekening koran;
3. c.volume penjualan;
4. d.harga pasar;
5. e.daftar harga;
6. f.daftar harga penawaran;
7. g.rekapitulasi dan bukti penjualan dan/atau pembelian; dan/atau
8. h.data terkait lainnya yang diakui Majelis Komisi.
(3)Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.
(4)Laporan keuangan yang sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa dokumen:
1. a.laporan keuangan teraudit; atau
2. b.laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengenaan tindakan administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diperlukan pedoman pengenaan sanksi denda pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
4.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI DENDA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
3.Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.
4.Majelis Komisi adalah majelis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5.Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
6.Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGHITUNGAN BESARAN DENDA

Pasal 2

(1)Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar.
(2)Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:
1. a.dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
2. b.durasi waktu terjadinya pelanggaran;
3. c.faktor yang meringankan;
4. d.faktor yang memberatkan; dan/atau
5. e.kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Pasal 3

(1)Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menyebabkan berkurang atau hilangnya persaingan.
(2)Ketentuan mengenai penentuan dampak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi.

Pasal 4

(1)Durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran.
(2)Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran diperhitungkan sebagai 1/2 (setengah) tahun.
(3)Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran dihitung sebagai 1 (satu) tahun.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a.Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;
b.Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
c.Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
d.Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
e.Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau
f.dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

Pasal 6

Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
b.Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

Pasal 7

Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi.

Pasal 8

(1)Jumlah akhir perhitungan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan dengan batasan:
1. a.paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau
2. b.paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang- Undang.
(2)Dalam menentukan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi mempertimbangkan ketersediaan data dan kemampuan keuangan Pelaku Usaha.

Pasal 9

(1)Keuntungan bersih merupakan laba kotor setelah dikurangi:
1. a.biaya tetap yang dibebankan;
2. b.pajak; dan
3. c.pungutan negara lainnya, pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
(2)Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan, dan dilengkapi dengan:
1. a.rekapitulasi dan bukti penjualan;
2. b.rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan;
3. c.rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan
4. d.rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak, pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
(3)Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen:
1. a.laporan keuangan teraudit; atau
2. b.laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi.

Pasal 10

(1)Penjualan ditetapkan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
(2)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.laporan keuangan yang sah dan meyakinkan;
2. b.laporan rekening koran;
3. c.volume penjualan;
4. d.harga pasar;
5. e.daftar harga;
6. f.daftar harga penawaran;
7. g.rekapitulasi dan bukti penjualan dan/atau pembelian; dan/atau
8. h.data terkait lainnya yang diakui Majelis Komisi.
(3)Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.
(4)Laporan keuangan yang sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa dokumen:
1. a.laporan keuangan teraudit; atau
2. b.laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi.