Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
1.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
3.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
4.Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7.Denda Administrasi Keterlambatan adalah denda yang dijatuhkan kepada badan usaha yang terlambat menyampaikan Pemberitahuan tertulis atas perbuatan hukum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan hingga jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
8.Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh badan usaha kepada Komisi atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
9.Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan.
BAB II PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN Bagian Kesatu Kewajiban Pemberitahuan