DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan U saha;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381 7);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahaan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2.Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan yang dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3.Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan U saha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat.
4.Simulasi adalah kegiatan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat tidak dengan pelaksana yang se benarnya.
5.Uji Coba adalah kegiatan percobaan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat dengan melibatkan pelaksana yang sebenarnya.
6.Unit Kerja adalah Direktorat, Biro, atau unit lain setingkat eselon II di lingkungan Komisi yang mengajukan usul penyusunan SOP AP.
7.Dokumen SOP AP adalah berkas tertulis dan tercetak yang telah disusun mengenai SOP AP dari Unit Kerja yang bersangkutan. Pasa12 Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi setiap Unit Kerja dalam menyusun SOP AP;
b.membantu memperlancar penyusunan langkah kerja, tahapan kerja, mekanisme serta alur kegiatan dalam rangka mendukung tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
c.meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik;
d.sebagai acuan dalam pengukuran kinerja; dan
e.memberikan kejelasan pada batasan wewenang suatu tugas an tara pegawai dalam Unit Kerja dan antar Unit Kerja.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Komisi ini, meliputi:

a.jenis SOP AP;
b.prinsip penyusunan SOP AP;
c.format SOP AP;
d.dokumen SOP AP;
e.prosedur penyusunan SOP AP; dan
f.revisi SOP AP.

Pasal 4

(1)Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.standar operasional prosedur makro; dan
2. b.standar operasional prosedur mikro.
(2)Standar operasional prosedur makro merupakan SOP AP yang berdasarkan cakupan dan be saran kegiatannya mencakup beberapa SOP AP mikro yang menggambarkan suatu kegiatan secara keseluruhan pada Unit Eselon 1.
(3)Standar operasional prosedur mikro merupakan SOP AP yang berdasarkan cakupan dan be saran kegiatannya menggambarkan suatu kegiatan secara sebagian pada Unit Eselon II dan unit teknis yang merupakan bagian dari standar operasional prosedur makro.

Pasal 5

(1)Prinsip SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.prinsip penyusunan SOP AP; dan
2. b.prinsip pelaksanaan SOP AP.
(2)Prinsip penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.kemudahan dan kejelasan, merupakan prosedur yang distandarkan harus mudah, dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai dalam pelaksanaan tugasnya;
2. b.efisiensi dan efektivitas, merupakan prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling tepat pada sasaran dan sesuai dengan tujuan yang dituju dalam proses pelaksanaan tugas;
3. c.keselarasan, merupakan prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait pada pelaksanaan kerja;
4. d.keterukuran, merupakan output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian ke berhasilannya;
5. e.dinamis, merupakan prosedur yang distandarkan harus dengan cepat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang;
6. f.berorientasi pada pengguna, merupakan prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
7. g.kepatuhan hukum, merupakan prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.kepastian hukum, merupakan prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh plmpman sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan hukum.
(3)Prinsip pelaksanaan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.konsistensi, harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan oleh siapa pun dan seluruh jajaran organsasi atau unit kerja;
2. b.komitmen, harus dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi;
3. c.perbaikan berkelanjutan, harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
4. d.mengikat, harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
5. e.seluruh unsur memiliki peran penting, seluruh pegawal mempunyai peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan
6. f.terdokumentasi dengan baik, seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan dan dalam pelaksanaan evaluasi. Pasa16
(1)Setiap Unit Kerja dalam penyusunan SOP AP harus memperhatikan format SOP AP yang digunakan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi.
(2)Format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.format diagram alir bercabang;
2. b.hanya menggunakan 4 (empat) simbol dasar dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman; dan
3. c.pelaksana dipisahkan dari kegiatan.

Pasal 7

(1)Dokumen SOP AP mempunyai 2 (dua) unsur utama, yaitu:
1. a.unsur dokumentasi; dan
2. b.unsur prosedur.
(2)Unsur dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.halaman judul;
2. b.keputusan Pimpinan Komisi;
3. c.daftar isi Dokumen SOP AP; dan
4. d.penjelasan singkat penggunaan.
(3)Unsur prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bagian identitas; dan
2. b.bagian diagram alir. BABIII PROSEDUR PENYUSUNAN SOP AP Pasa18
(1)Seluruh unit kerja wajib menyusun SOP AP seSUal dengan tugas dan fungsi.
(2)Dalam hal diperlukan, Pimp in an Unit eselon I dapat membentuk tim penyusunan SOP AP.
(3)Tim penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lintas Unit Kerja danj atau antar KementerianjLembaga untuk menyusun SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Tahapan penyusunan SOP AP meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.penulisan dan pengembangan;
3. c.penyelarasan dan verifikasi;
4. d.pengesahan;
5. e.registrasi penomoran;
6. f.persetujuan dan penetapan Komisi;
7. g.sosialisasi dan penerapan; dan
8. h.pemantauan dan evaluasi.
(1)Unit kerja Eselon I melakukan analisis penilaian kebutuhan SOP AP Makro untuk mengetahui ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP AP yang dibutuhkan.
(2)Unit kerja Eselon II melakukan analisis penilaian kebutuhan SOP AP Mikro untuk mengetahui ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP AP yang dibutuhkan.
(3)Analisis penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beberapa aspek, dapat berupa:
1. a.lingkungan operasional;
2. b.amanat peraturan perundang-undangan;
3. c.kebijakan pemerintah; dan
4. d.kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan.
(4)Dalam hal Unit Kerja akan melakukan penyempurnaan terhadap SOP AP yang telah dimiliki, analisis penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dimulai dengan mengevaluasi SOP AP yang sudah ada.
(5)Analisis penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP yang memuat paling sedikit:
1. a.unit kerja;
2. b.prosedur;
3. c.tugas dan fungsi;
4. d.peraturan perundang-undangan;
5. e.pemangku kepentingan;
6. f.prosedur lainnya; dan
7. g.prioritas kebutuhan.

Pasal 10

(1)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disusun pada triwulan I dan merupakan perencanaan penyusunan danl atau perbaikan SOP AP pada tahun berjalan.
(2)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit eselon II kepada pimpinan unit eselon I untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit eselon I kepada pimpinan unit eselon I yang membidangi organisasi dan tata laksana.
(4)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan data kebutuhan SOP AP pada unit yang menangani organisasi dan tata laksana.
(5)Dokumen penilaian kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi usulan SOP AP Unit Kerja.

Pasal 11

Berdasarkan dokumen penilaian kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), plmpman unit setingkat eselon I menugaskan pimpinan unit setingkat eselon II atau tim penyusunan SOP AP untuk melakukan penulisan dan pengembangan usulan SOP AP. Pasa112

(1)U sulan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditulis dan dituangkan menjadi suatu Dokumen SOP AP yang meliputi:
1. a.bagian identitas; dan
2. b.bagian diagram alir.
(2)Bagian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.judul SOP AP;
2. b.nomor SOP AP;
3. c.tanggal pembuatan SOP AP;
4. d.tanggal revisi SOP AP;
5. e.tanda tangan pengesahan pejabat yang berwenang; dan
6. f.informasi lain yang diperlukan.
(3)Bagian diagram alir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.nomor;
2. b.uraian kegiatan;
3. c.pelaksana;
4. d.mutu baku; dan
5. e.keterangan.
(4)Dalam hal diperlukan, penulisan dokumen SOP AP dapat ditambahkan dengan menggunakan format diagram grafik.

Pasal 13

(1)Pengembangan usulan SOP AP dilakukan dengan menguji dan menilai Dokumen SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Pengembangan usulan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Simulasi dan / atau Uji Coba.
(3)Dalam melakukan Simulasi dan/ atau Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja atau tim penyusunan SOP AP melibatkan unit yang menangani organisasi dan tata laksana.
(4)Simulasi dan/ atau Uji Coba dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang kemungkinan ditemui saat SOP AP diterapkan.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan kendala, Unit Kerja atau tim penyusunan SOP AP melakukan perbaikan SOP AP.

Pasal 14

(1)Penulisan Dokumen SOP AP dilakukan dengan teknik penulisan SOP AP.
(2)Ketentuan mengenai teknik penulisan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(1)Unit Kerja atau tim penyusunan SOP AP berkoordinasi dengan unit yang menangani organisasi dan tata laksana untuk melakukan penyelarasan dan verifikasi terhadap Dokumen SOP AP yang telah ditulis dan dikembangkan.
(2)Hasil penyelarasan dan verifikasi SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(1)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Dokumen SOP AP dilakukan pengesahan.
(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk standar operasional prosedur makro disahkan oleh pimpinan setingkat eselon I dan standar operasional prosedur mikro disahkan oleh pimpinan setingkat eselon II.
(3)Unit Kerja atau tim penyusun SOP AP menyampaikan standar operasional prosedur makro dan standar operasional prosedur mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit yang menangani organisasi dan tata laksana.
(1)Unit yang menangani organisasi dan tata laksana melakukan registrasi penomoran standar operasional prosedur makro dan standar operasional prosedur mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2)Unit yang menangani organisasi dan tata laksana menyampaikan salinan registrasi penomoran standar operasional prosedur makro dan standar operasional prosedur mikro kepada Unit Kerja.
(1)Sekretaris Jenderal melaporkan seluruh SOP AP yang telah dilakukan registrasi penomoran dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Komisi.
(2)Seluruh SOP AP yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Komisi diinformasikan kepada pimpinan Unit Kerja untuk dilakukan sosialisasi dan penerapan.
(1)Pimp in an Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan sosialisasi SOP AP di lingkungan Unit Kerja di bawah koordinasinya.
(2)Setiap pegawai di lingkungan Komisi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berpedoman pada SOP AP yang telah ditetapkan.
(3)Setiap pimpinan Unit Kerja melakukan pengawasan penerapan SOP AP dan memastikan pegawai di bawah koordinasinya mengetahui dan memahami alur dan tugas fungsi pegawai dalam SOP AP sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan efektif.
(1)Pimp in an Unit Kerja melakukan pemantauan pelaksanaan SOP AP untuk memastikan penerapan SOP AP dapat berjalan dengan baik.
(2)Hasil pemantauan pelaksanaan SOP AP dicatat dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada unit yang menangani organisasi dan tata laksana.

Pasal 21

(1)Unit yang menangani organisasi dan tata laksana melakukan evaluasi SOP AP berdasarkan catatan hasil pemantauan pelaksanaan SOP AP.
(2)Evaluasi SOP AP bertujuan untuk menilai tingkat keakuratan dan ketepatan SOP AP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga setiap Unit Kerja dapat berjalan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
(3)Evaluasi SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. BABIV REVISI SOP AP Pasa122
(1)Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan reVlSl terhadap SOP AP yang telah ditetapkan.
(2)Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SOP AP danjatau sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan.
(3)Proses penyusunan revisi SOP AP berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Komisi ini. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa123 Peraturan Komisi In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022 KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY ttd. UKAY KARYADI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 611 Salinan sesuai dengan aslinya KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan U saha;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381 7);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahaan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2.Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan yang dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3.Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan U saha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat.
4.Simulasi adalah kegiatan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat tidak dengan pelaksana yang se benarnya.
5.Uji Coba adalah kegiatan percobaan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat dengan melibatkan pelaksana yang sebenarnya.
6.Unit Kerja adalah Direktorat, Biro, atau unit lain setingkat eselon II di lingkungan Komisi yang mengajukan usul penyusunan SOP AP.
7.Dokumen SOP AP adalah berkas tertulis dan tercetak yang telah disusun mengenai SOP AP dari Unit Kerja yang bersangkutan. Pasa12 Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi setiap Unit Kerja dalam menyusun SOP AP;
b.membantu memperlancar penyusunan langkah kerja, tahapan kerja, mekanisme serta alur kegiatan dalam rangka mendukung tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
c.meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik;
d.sebagai acuan dalam pengukuran kinerja; dan
e.memberikan kejelasan pada batasan wewenang suatu tugas an tara pegawai dalam Unit Kerja dan antar Unit Kerja.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Komisi ini, meliputi:

a.jenis SOP AP;
b.prinsip penyusunan SOP AP;
c.format SOP AP;
d.dokumen SOP AP;
e.prosedur penyusunan SOP AP; dan
f.revisi SOP AP.

Pasal 4

(1)Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.standar operasional prosedur makro; dan
2. b.standar operasional prosedur mikro.
(2)Standar operasional prosedur makro merupakan SOP AP yang berdasarkan cakupan dan be saran kegiatannya mencakup beberapa SOP AP mikro yang menggambarkan suatu kegiatan secara keseluruhan pada Unit Eselon 1.
(3)Standar operasional prosedur mikro merupakan SOP AP yang berdasarkan cakupan dan be saran kegiatannya menggambarkan suatu kegiatan secara sebagian pada Unit Eselon II dan unit teknis yang merupakan bagian dari standar operasional prosedur makro.

Pasal 5

(1)Prinsip SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.prinsip penyusunan SOP AP; dan
2. b.prinsip pelaksanaan SOP AP.
(2)Prinsip penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.kemudahan dan kejelasan, merupakan prosedur yang distandarkan harus mudah, dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai dalam pelaksanaan tugasnya;
2. b.efisiensi dan efektivitas, merupakan prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling tepat pada sasaran dan sesuai dengan tujuan yang dituju dalam proses pelaksanaan tugas;
3. c.keselarasan, merupakan prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait pada pelaksanaan kerja;
4. d.keterukuran, merupakan output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian ke berhasilannya;
5. e.dinamis, merupakan prosedur yang distandarkan harus dengan cepat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang;
6. f.berorientasi pada pengguna, merupakan prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
7. g.kepatuhan hukum, merupakan prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.kepastian hukum, merupakan prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh plmpman sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan hukum.
(3)Prinsip pelaksanaan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.konsistensi, harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan oleh siapa pun dan seluruh jajaran organsasi atau unit kerja;
2. b.komitmen, harus dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi;
3. c.perbaikan berkelanjutan, harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
4. d.mengikat, harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
5. e.seluruh unsur memiliki peran penting, seluruh pegawal mempunyai peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan
6. f.terdokumentasi dengan baik, seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan dan dalam pelaksanaan evaluasi. Pasa16
(1)Setiap Unit Kerja dalam penyusunan SOP AP harus memperhatikan format SOP AP yang digunakan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi.
(2)Format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.format diagram alir bercabang;
2. b.hanya menggunakan 4 (empat) simbol dasar dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman; dan
3. c.pelaksana dipisahkan dari kegiatan.

Pasal 7

(1)Dokumen SOP AP mempunyai 2 (dua) unsur utama, yaitu:
1. a.unsur dokumentasi; dan
2. b.unsur prosedur.
(2)Unsur dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.halaman judul;
2. b.keputusan Pimpinan Komisi;
3. c.daftar isi Dokumen SOP AP; dan
4. d.penjelasan singkat penggunaan.
(3)Unsur prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bagian identitas; dan
2. b.bagian diagram alir. BABIII PROSEDUR PENYUSUNAN SOP AP Pasa18
(1)Seluruh unit kerja wajib menyusun SOP AP seSUal dengan tugas dan fungsi.
(2)Dalam hal diperlukan, Pimp in an Unit eselon I dapat membentuk tim penyusunan SOP AP.
(3)Tim penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lintas Unit Kerja danj atau antar KementerianjLembaga untuk menyusun SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Tahapan penyusunan SOP AP meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.penulisan dan pengembangan;
3. c.penyelarasan dan verifikasi;
4. d.pengesahan;
5. e.registrasi penomoran;
6. f.persetujuan dan penetapan Komisi;
7. g.sosialisasi dan penerapan; dan
8. h.pemantauan dan evaluasi.
(1)Unit kerja Eselon I melakukan analisis penilaian kebutuhan SOP AP Makro untuk mengetahui ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP AP yang dibutuhkan.
(2)Unit kerja Eselon II melakukan analisis penilaian kebutuhan SOP AP Mikro untuk mengetahui ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP AP yang dibutuhkan.
(3)Analisis penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beberapa aspek, dapat berupa:
1. a.lingkungan operasional;
2. b.amanat peraturan perundang-undangan;
3. c.kebijakan pemerintah; dan
4. d.kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan.
(4)Dalam hal Unit Kerja akan melakukan penyempurnaan terhadap SOP AP yang telah dimiliki, analisis penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dimulai dengan mengevaluasi SOP AP yang sudah ada.
(5)Analisis penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP yang memuat paling sedikit:
1. a.unit kerja;
2. b.prosedur;
3. c.tugas dan fungsi;
4. d.peraturan perundang-undangan;
5. e.pemangku kepentingan;
6. f.prosedur lainnya; dan
7. g.prioritas kebutuhan.

Pasal 10

(1)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disusun pada triwulan I dan merupakan perencanaan penyusunan danl atau perbaikan SOP AP pada tahun berjalan.
(2)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit eselon II kepada pimpinan unit eselon I untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit eselon I kepada pimpinan unit eselon I yang membidangi organisasi dan tata laksana.
(4)Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan data kebutuhan SOP AP pada unit yang menangani organisasi dan tata laksana.
(5)Dokumen penilaian kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi usulan SOP AP Unit Kerja.

Pasal 11

(1)U sulan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditulis dan dituangkan menjadi suatu Dokumen SOP AP yang meliputi:
1. a.bagian identitas; dan
2. b.bagian diagram alir.
(2)Bagian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.judul SOP AP;
2. b.nomor SOP AP;
3. c.tanggal pembuatan SOP AP;
4. d.tanggal revisi SOP AP;
5. e.tanda tangan pengesahan pejabat yang berwenang; dan
6. f.informasi lain yang diperlukan.
(3)Bagian diagram alir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.nomor;
2. b.uraian kegiatan;
3. c.pelaksana;
4. d.mutu baku; dan
5. e.keterangan.
(4)Dalam hal diperlukan, penulisan dokumen SOP AP dapat ditambahkan dengan menggunakan format diagram grafik.

Pasal 13

(1)Pengembangan usulan SOP AP dilakukan dengan menguji dan menilai Dokumen SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Pengembangan usulan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Simulasi dan / atau Uji Coba.
(3)Dalam melakukan Simulasi dan/ atau Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja atau tim penyusunan SOP AP melibatkan unit yang menangani organisasi dan tata laksana.
(4)Simulasi dan/ atau Uji Coba dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang kemungkinan ditemui saat SOP AP diterapkan.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan kendala, Unit Kerja atau tim penyusunan SOP AP melakukan perbaikan SOP AP.

Pasal 14

(1)Penulisan Dokumen SOP AP dilakukan dengan teknik penulisan SOP AP.
(2)Ketentuan mengenai teknik penulisan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(1)Unit Kerja atau tim penyusunan SOP AP berkoordinasi dengan unit yang menangani organisasi dan tata laksana untuk melakukan penyelarasan dan verifikasi terhadap Dokumen SOP AP yang telah ditulis dan dikembangkan.
(2)Hasil penyelarasan dan verifikasi SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(1)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Dokumen SOP AP dilakukan pengesahan.
(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk standar operasional prosedur makro disahkan oleh pimpinan setingkat eselon I dan standar operasional prosedur mikro disahkan oleh pimpinan setingkat eselon II.
(3)Unit Kerja atau tim penyusun SOP AP menyampaikan standar operasional prosedur makro dan standar operasional prosedur mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit yang menangani organisasi dan tata laksana.
(1)Unit yang menangani organisasi dan tata laksana melakukan registrasi penomoran standar operasional prosedur makro dan standar operasional prosedur mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2)Unit yang menangani organisasi dan tata laksana menyampaikan salinan registrasi penomoran standar operasional prosedur makro dan standar operasional prosedur mikro kepada Unit Kerja.
(1)Sekretaris Jenderal melaporkan seluruh SOP AP yang telah dilakukan registrasi penomoran dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Komisi.
(2)Seluruh SOP AP yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Komisi diinformasikan kepada pimpinan Unit Kerja untuk dilakukan sosialisasi dan penerapan.
(1)Pimp in an Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan sosialisasi SOP AP di lingkungan Unit Kerja di bawah koordinasinya.
(2)Setiap pegawai di lingkungan Komisi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berpedoman pada SOP AP yang telah ditetapkan.
(3)Setiap pimpinan Unit Kerja melakukan pengawasan penerapan SOP AP dan memastikan pegawai di bawah koordinasinya mengetahui dan memahami alur dan tugas fungsi pegawai dalam SOP AP sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan efektif.
(1)Pimp in an Unit Kerja melakukan pemantauan pelaksanaan SOP AP untuk memastikan penerapan SOP AP dapat berjalan dengan baik.
(2)Hasil pemantauan pelaksanaan SOP AP dicatat dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada unit yang menangani organisasi dan tata laksana.

Pasal 21

(1)Unit yang menangani organisasi dan tata laksana melakukan evaluasi SOP AP berdasarkan catatan hasil pemantauan pelaksanaan SOP AP.
(2)Evaluasi SOP AP bertujuan untuk menilai tingkat keakuratan dan ketepatan SOP AP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga setiap Unit Kerja dapat berjalan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
(3)Evaluasi SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. BABIV REVISI SOP AP Pasa122
(1)Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan reVlSl terhadap SOP AP yang telah ditetapkan.
(2)Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SOP AP danjatau sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan.
(3)Proses penyusunan revisi SOP AP berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Komisi ini. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa123 Peraturan Komisi In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022 KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY ttd. UKAY KARYADI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 611 Salinan sesuai dengan aslinya KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA