DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Komisi ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber saran dan pertimbangan, tata cara pengajuan saran dan pertimbangan, penyusunan saran dan pertimbangan, pemberian saran dan pertimbangan, pemantauan saran dan pertimbangan, penggunaan DPKPU secara mandiri dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. jdih.kppu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3.Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
4.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
5.Kebijakan Pemerintah adalah peraturan perundang- undangan dan keputusan administrasi pemerintahan termasuk rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
6.Saran dan Pertimbangan adalah hasil analisis Komisi terhadap Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8.Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat AKPU adalah proses identifikasi untuk menentukan Kebijakan Pemerintah bersinggungan atau tidak bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9.Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat DPKPU adalah instrumen yang digunakan untuk menilai suatu Kebijakan Pemerintah.
10.Analisis Kebijakan adalah penelaahan terhadap Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
11.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

a.menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha ke dalam Kebijakan Pemerintah;
b.mencegah pelanggaran terhadap Undang-Undang melalui Kebijakan Pemerintah; dan jdih.kppu.go.id
c.memberikan panduan pemberian Saran dan Pertimbangan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Komisi ini meliputi:

a.sumber Saran dan Pertimbangan;
b.tata cara pengajuan Saran dan Pertimbangan;
c.penyusunan Saran dan Pertimbangan;
d.pemberian Saran dan Pertimbangan;
e.pemantauan Saran dan Pertimbangan; dan
f.penggunaan DPKPU secara mandiri.

BAB II

SUMBER SARAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 4

Sumber Saran dan Pertimbangan terdiri atas:

a.permintaan Instansi Pemerintah;
b.permintaan lembaga publik selain Instansi Pemerintah; dan
c.prakarsa Komisi.

Pasal 5

(1)Prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berasal dari:
1. a.putusan Komisi;
2. b.penetapan Komisi; dan
3. c.hasil rapat Komisi.
(2)Prakarsa Komisi yang berasal dari putusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan Prakarsa Komisi yang berasal dari penetapan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan setelah putusan Komisi dan penetapan Komisi berkekuatan hukum tetap.
(3)Hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berasal dari:
1. a.temuan dari hasil penilaian DPKPU, pertimbangan efisiensi, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kepentingan nasional;
2. b.temuan dalam kegiatan advokasi persaingan usaha;
3. c.temuan dalam penelitian;
4. d.temuan dalam proses penegakan hukum persaingan usaha; dan/atau
5. e.informasi yang diputuskan dalam rapat Komisi.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 6

(1)Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diajukan pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah kepada ketua Komisi.
(2)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: jdih.kppu.go.id
1. a.Kebijakan Pemerintah; dan
2. b.hasil pengisian DPKPU.
(3)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
1. a.tertulis; atau
2. b.elektronik.
(4)Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara:
1. a.langsung ke kantor pusat Komisi atau kantor wilayah Komisi; atau
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke kantor pusat Komisi.
(5)Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui laman sakpu.kppu.go.id.
(6)Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Komisi meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi.

Pasal 7

Prakarsa Komisi yang berasal dari putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dilaporkan dalam rapat Komisi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk dilakukan penilaian Kebijakan Pemerintah.

Pasal 8

(1)Prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(1)huruf c diajukan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk diputuskan dalam rapat Komisi.
(2)Dalam hal prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah.
(3)Dalam hal prakarsa Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, rapat Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk mencatat dalam buku registrasi.

BAB IV

PENYUSUNAN SARAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 9

(1)Pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi membentuk satuan tugas untuk melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah melalui AKPU.
(2)Satuan tugas melakukan penilaian Kebijakan Pemerintah atas permintaan sebagaimana dimaksud jdih.kppu.go.id dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari:
1. a.setelah permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap; atau
2. b.berdasarkan keputusan rapat Komisi.
(3)Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak lengkap, satuan tugas menyampaikan kembali permintaan tersebut kepada pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
(4)Dalam hal pimpinan Instansi atau pimpinan lembaga publik selain Instansi Pemerintah tetap tidak melengkapi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan tugas menyampaikan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi untuk dilaporkan dalam rapat Komisi.

Pasal 10

(1)AKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan DPKPU.
(2)DPKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 11

(1)Hasil penilaian Kebijakan Pemerintah disusun dalam laporan penilaian Kebijakan Pemerintah yang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.ringkasan Kebijakan Pemerintah;
3. c.simpulan hasil isian DPKPU; dan
4. d.rekomendasi.
(2)Satuan tugas menyampaikan laporan penilaian Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi.
(3)Pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi memaparkan laporan penilaian Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Komisi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…