DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
3.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5.Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6.Pusat JDIH Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

JDIH Komisi bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
b.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang persaingan usaha pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
c.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi antara pusat JDIH Komisi dengan Pusat JDIH Nasional.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOMISI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Komisi terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Komisi; dan
2. b.anggota JDIH Komisi.
(2)Pusat JDIH Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada sekretariat jenderal Komisi yang dilaksanakan oleh biro hukum.
(3)Anggota JDIH Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.kedeputian bidang penegakan hukum;
2. b.kedeputian bidang kajian dan advokasi;
3. c.kepaniteraan;
4. d.kantor perwakilan; dan
5. e.unit kerja lain yang mengelola dan mengeluarkan dokumen dan informasi hukum.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kepada anggota JDIH Komisi.
(2)Pusat JDIH Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan JDIH Komisi;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Komisi;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Komisi;
4. d.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Komisi;
5. e.kerja sama penyelenggaraan JDIH Komisi antara pusat JDIH Komisi dan JDIH instansi lain; dan
6. f.sebagai pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Komisi bertugas untuk melakukan pengelolaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi.
(2)Anggota JDIH Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. b.pemutakhiran data Dokumen Hukum;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Komisi; dan
4. d.penyampaian laporan kepada pusat JDIH Komisi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pusat JDIH Komisi dan anggota JDIH Komisi berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pusat JDIH Komisi dan anggota JDIH Komisi dapat membentuk tim teknis JDIH.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH KOMISI

Pasal 8

JDIH Komisi melakukan pengelolaan JDIH berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi.

Pasal 9

(1)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Ketetapan MPR;
3. c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. d.Peraturan Pemerintah;
5. e.Peraturan Presiden;
6. f.Peraturan Komisi/Menteri/Lembaga; dan
7. g.Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
(2)Selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Komisi melakukan pengelolaan atas:
1. a.putusan Komisi;
2. b.putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.putusan Mahkamah Konstitusi;
4. d.keputusan Komisi;
5. e.penetapan Komisi;
6. f.surat edaran Komisi;
7. g.nota kesepahaman;
8. h.surat perjanjian;
9. i.naskah urgensi;
10. j.rancangan dokumen hukum;
11. k.artikel hukum; dan
12. l.dokumen yang ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 10

Peraturan Perundang-undangan dan selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditata dan dikelola melalui laman https://jdih.kppu.go.id.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
3.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5.Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6.Pusat JDIH Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

JDIH Komisi bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
b.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang persaingan usaha pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
c.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi antara pusat JDIH Komisi dengan Pusat JDIH Nasional.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOMISI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Komisi terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Komisi; dan
2. b.anggota JDIH Komisi.
(2)Pusat JDIH Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada sekretariat jenderal Komisi yang dilaksanakan oleh biro hukum.
(3)Anggota JDIH Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.kedeputian bidang penegakan hukum;
2. b.kedeputian bidang kajian dan advokasi;
3. c.kepaniteraan;
4. d.kantor perwakilan; dan
5. e.unit kerja lain yang mengelola dan mengeluarkan dokumen dan informasi hukum.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kepada anggota JDIH Komisi.
(2)Pusat JDIH Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan JDIH Komisi;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Komisi;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Komisi;
4. d.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Komisi;
5. e.kerja sama penyelenggaraan JDIH Komisi antara pusat JDIH Komisi dan JDIH instansi lain; dan
6. f.sebagai pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Komisi bertugas untuk melakukan pengelolaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi.
(2)Anggota JDIH Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. b.pemutakhiran data Dokumen Hukum;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Komisi; dan
4. d.penyampaian laporan kepada pusat JDIH Komisi.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pusat JDIH Komisi dan anggota JDIH Komisi dapat membentuk tim teknis JDIH.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH KOMISI

Pasal 8

JDIH Komisi melakukan pengelolaan JDIH berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi.

Pasal 9

(1)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Ketetapan MPR;
3. c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. d.Peraturan Pemerintah;
5. e.Peraturan Presiden;
6. f.Peraturan Komisi/Menteri/Lembaga; dan
7. g.Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
(2)Selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Komisi melakukan pengelolaan atas:
1. a.putusan Komisi;
2. b.putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.putusan Mahkamah Konstitusi;
4. d.keputusan Komisi;
5. e.penetapan Komisi;
6. f.surat edaran Komisi;
7. g.nota kesepahaman;
8. h.surat perjanjian;
9. i.naskah urgensi;
10. j.rancangan dokumen hukum;
11. k.artikel hukum; dan
12. l.dokumen yang ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 10

Peraturan Perundang-undangan dan selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditata dan dikelola melalui laman https://jdih.kppu.go.id.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOMISI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGELOLAAN JDIH KOMISI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOMISI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGELOLAAN JDIH KOMISI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012