DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2010

Nomor: 8
Tahun: 2010
Ditetapkan: 2 Juni 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PEGAWAI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. MEMUTUSKAN:

4.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006;
5.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 97/Kep/KPPU/Xll/2003 tentang Tata Tertib dan Pembinaan Disiplin Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 161 /Kep/KPPU/Xl/2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
7.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengawas Persaingan Usaha;
8.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 47/KPPU/Kep/1/2010 tentang Rumpun Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nama Jabatan di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

BAB ILL

PROMOS! DAN MUTASI

Pasal 3

Asas yang digunakan dalam Promosi dan Mutasi sebagai berikut:

a.terbuka yaitu proses Promosi dan Mutasi dapat diketahui dan diakses oleh Pegawai atau pihak lain;
b.objektif yaitu proses seleksi untuk Promosi dan Mutasi dilakukan melalui cara-cara yang terukur sesuai dengan kompetensi dan kinerja Pegawai; dan
c.penugasan yaitu pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural merupakan penugasan terhadap Pegawai yang menjabat dalam Jabatan Fungsional.
a.memberikan kesempatan dan kepastian bagi pegawai Komisi untuk pengembangan Karir;
b.meningkatkan motivasi dan kinerja. didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
1. 6.Karir adalah pengalaman dan prestasi kerja yang dicapai seorang Pegawai dalam periode waktu bekerjanya di Komisi.
2. 7.Promosi adalah penempatan Pegawai pada Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pendukung dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
3. 8.Mutasi adalah perpindahan Jabatan seorang Pegawai dari suatu Jabatan ke Jabatan lainnya yang setingkat.
4. 9.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mangangkat, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. 10.Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang Pegawai atau lebih.
6. 11.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
7. 12.Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian/Lembaga dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

BAB II

TUJUAN DAN ASAS Pasal 2 Tujuan Promosi dan Mutasi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Persyaratan dan metode penilaian pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh Rapat Komisi.
(2)Penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan ditetapkan oleh Keputusan Komisi.
(3)Dalam hal Pegawai Negeri telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dimintakan permintaan resmi lolos butuh kepada Kementerian/Lembaga sebelum ditetapkan menjadi Pegawai Komisi dalarn Keputusan Komisi.

Pasal 5

(1)Pengumuman lowongan Jabatan untuk kandidat internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui surat edaran Ketua Komisi atau Sekretaris Jenderal Komisi yang disampaikan kepada semua unit kerja.
(2)Pengumuman lowongan Jabatan untuk kandidat eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui iklan media masa nasional untuk:
1. a.Pegawai Negeri yang berminat; dan/atau
2. b.kalangan profesional.
(1)Penentuan formasi Jabatan dalam organisasi dilakukan dengan persetujuan Rapat Komisi.
(2)Penentuan kandidat untuk mengisi lowongan Jabatan diperoleh dari sumber daya internal melalui pengumuman formasi Jabatan.
(3)Dalam hal sumber daya internal tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang ada, maka lowongan dapat dibuka untuk sumber daya eksternal setelah mendapatkan persetujuan Komisi.
(4)Sumber daya eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.PNS;
2. b.POLRI; atau
3. c.Kalangan Profesional. BABIV PERSYARATAN PROMOS! DAN MUTASI

BAB ILL

PROMOS! DAN MUTASI

Pasal 10

Persyaratan umum untuk mengisi formasi Jabatan sebagai berikut:

a.memiliki dedikasi, integritas, dan kredibilitas kepada Negara;
b.belum pernah ditetapkan menjadi tersangka;
c.tidak menjadi pengurus Partai Politik baik tingkat pusat maupun tingkat daerah; dan
d.tidak menjadi konsultan, komisaris/direksi Badan Usaha, dan pengurus asosiasi Pelaku Usaha.

Pasal 9

(1)Untuk pengisian Jabatan Sekretaris Jenderal Komisi, Kepala Biro, Staf Ahli Komisi, Kepala Kantor Perwakilan Daerah, dan Kepala Bagian, seleksi dan penilaian dilakukan dalam Rapat Komisi.
(2)Untuk pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian, seleksi dan penilaian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Komisi dan Kepala Biro.
1. a.Jabatan Sruktural terdiri atas:
  1. 1.Sekretaris Jenderal Komisi;
  2. 2.Kepala Biro;
  3. 3.Staf Ahli Komisi;
  4. 4.Kepala Kantor Perwakilan Daerah;
  5. 5.Kepala Bagian; atau
  6. 6.Kepala Sub Bagian.
2. b.Jabatan Fungsional terdiri atas:
  1. 1.Investigator;
  2. 2.Panitera;
  3. 3.Auditor; atau
  4. 4.Pengadministrasi.

Pasal 12

(1)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat Kepala Biro atau Stat Ahli bagi Non Pegawai Negeri, sebagai berikut:
1. a.sedang menjabat sebagai Kepala Biro atau Jabatan Fungsional yang setara;
2. b.sudah menjabat sebagai Kepala Bagian, atau Kepala Kantor Perwakilan Daerah atau Jabatan Fungsional yang setara, paling singkat 4 (empat) tahun;
3. c.memiliki tingkat pendidikan S1, diutamakan memiliki tingkat pendidikan S2 yang relevan;
4. d.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat; dan
5. e.memahami bidang hukum dan ekonomi.
(2)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat Kepala Biro atau Stat Ahli bagi Pegawai Negeri/ POLRI, sebagai berikut:
1. a.pejabat atau pernah menjabat Jabatan Struktural paling rendah setara eselon Ill di Kementerian/Lembaga paling singkat 4 (empat) tahun, memiliki pangkat Pembina dengan golongan paling rendah IVa;
2. b.pejabat di POLRI paling rendah pangkat Ajun Komisaris Besar Palisi (AKBP);
3. c.memiliki tingkat pendidikan S1, diutamakan memilik pendidikan S2 yang relevan;
4. d.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat di Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; dan
5. e.memahami bidang hukum dan ekonomi.

Pasal 11

Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat Sekretaris Jenderal Komisi bagi Pegawai Negeri, sebagai berikut:

a.pejabat atau pernah menjabat setara eselon II di Kementerian/Lembaga;
b.memiliki pangkat Pembina Utama Muda dengan golongan IVc;
c.diutamakan memiliki tingkat pendidikan S2 ;
d.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat di Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; dan
e.memahami bidang hukum dan ekonomi.

Pasal 14

(1)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Bagian bagi Non Pegawai Negeri, sebagai berikut:
1. a.sedang menjabat dalam Jabatan fungsional setingkat Kepala Sub bagian atau sedang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian paling singkat 3 (tiga) tahun;
2. b.memiliki tingkat pendidikan S1;
3. c.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat; dan
4. d.memahami bidang hukum atau ekonomi.
(2)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Bagian bagi Pegawai Negeri/ POLRI, sebagai berikut:
1. a.pejabat atau pernah menjabat Jabatan Struktural paling rendah setara eselon IV di Kementerian/Lembaga paling singkat 3 (tiga) tahun;
2. b.Pejabat di POLRI setara dengan pangkat Komisaris;
3. c.memiliki pangkat Penata dengan golongan paling rendah Ille;
4. d.memiliki tingkat pendidikan S1, diutamakan memilik tingkat pendidikan S2 yang relevan;
5. e.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat; dan
6. f.memahami bidang hukum atau ekonomi.
(3)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Bagian bagi kalangan profesional, sebagai berikut:
1. a.memahami hukum persaingan;
2. b.memiliki pengalaman terkait dengan hukum persaingan paling singkat 4 (empat) tahun; dan
3. c.memiliki tingkat pendidikan paling rendah S 1, diutamakan memilik tingkat pendidikan S2 yang relevan.

Pasal 13

Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Daerah, sebagai berikut:

a.sedang menjabat sebagai Kepala Bagian paling singkat 1 (satu) tahun;
b.sedang menjabat dalam Jabatan Fungsional setingkat Kepala Bagian paling singkat selama 4 (empat) tahun; dan/atau
c.memiliki tingkat pendidikan S1. TANDA TANGAN SEKJEN ~· KA.BA ~ KA. BAG ~ ·------ - Ce:n &~ - Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Juni 2010 BABVI PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 15

Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Sub Bagian, sebagai berikut:

a.stat atau menjabat dalam Jabatan Fungsional Pengadministrasi Ahli Pertama paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
b.memiliki tingkat pendidikan S1.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PEGAWAI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. MEMUTUSKAN:

4.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006;
5.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 97/Kep/KPPU/Xll/2003 tentang Tata Tertib dan Pembinaan Disiplin Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 161 /Kep/KPPU/Xl/2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
7.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengawas Persaingan Usaha;
8.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 47/KPPU/Kep/1/2010 tentang Rumpun Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nama Jabatan di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

BAB ILL

PROMOS! DAN MUTASI

Pasal 3

Asas yang digunakan dalam Promosi dan Mutasi sebagai berikut:

a.terbuka yaitu proses Promosi dan Mutasi dapat diketahui dan diakses oleh Pegawai atau pihak lain;
b.objektif yaitu proses seleksi untuk Promosi dan Mutasi dilakukan melalui cara-cara yang terukur sesuai dengan kompetensi dan kinerja Pegawai; dan
c.penugasan yaitu pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural merupakan penugasan terhadap Pegawai yang menjabat dalam Jabatan Fungsional.
a.memberikan kesempatan dan kepastian bagi pegawai Komisi untuk pengembangan Karir;
b.meningkatkan motivasi dan kinerja. didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
1. 6.Karir adalah pengalaman dan prestasi kerja yang dicapai seorang Pegawai dalam periode waktu bekerjanya di Komisi.
2. 7.Promosi adalah penempatan Pegawai pada Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pendukung dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
3. 8.Mutasi adalah perpindahan Jabatan seorang Pegawai dari suatu Jabatan ke Jabatan lainnya yang setingkat.
4. 9.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mangangkat, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. 10.Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang Pegawai atau lebih.
6. 11.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
7. 12.Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian/Lembaga dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

BAB II

TUJUAN DAN ASAS Pasal 2 Tujuan Promosi dan Mutasi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Persyaratan dan metode penilaian pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh Rapat Komisi.
(2)Penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan ditetapkan oleh Keputusan Komisi.
(3)Dalam hal Pegawai Negeri telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dimintakan permintaan resmi lolos butuh kepada Kementerian/Lembaga sebelum ditetapkan menjadi Pegawai Komisi dalarn Keputusan Komisi.

Pasal 5

(1)Pengumuman lowongan Jabatan untuk kandidat internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui surat edaran Ketua Komisi atau Sekretaris Jenderal Komisi yang disampaikan kepada semua unit kerja.
(2)Pengumuman lowongan Jabatan untuk kandidat eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui iklan media masa nasional untuk:
1. a.Pegawai Negeri yang berminat; dan/atau
2. b.kalangan profesional.
(1)Penentuan formasi Jabatan dalam organisasi dilakukan dengan persetujuan Rapat Komisi.
(2)Penentuan kandidat untuk mengisi lowongan Jabatan diperoleh dari sumber daya internal melalui pengumuman formasi Jabatan.
(3)Dalam hal sumber daya internal tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang ada, maka lowongan dapat dibuka untuk sumber daya eksternal setelah mendapatkan persetujuan Komisi.
(4)Sumber daya eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.PNS;
2. b.POLRI; atau
3. c.Kalangan Profesional. BABIV PERSYARATAN PROMOS! DAN MUTASI

BAB ILL

PROMOS! DAN MUTASI

Pasal 10

Persyaratan umum untuk mengisi formasi Jabatan sebagai berikut:

a.memiliki dedikasi, integritas, dan kredibilitas kepada Negara;
b.belum pernah ditetapkan menjadi tersangka;
c.tidak menjadi pengurus Partai Politik baik tingkat pusat maupun tingkat daerah; dan
d.tidak menjadi konsultan, komisaris/direksi Badan Usaha, dan pengurus asosiasi Pelaku Usaha.

Pasal 9

(1)Untuk pengisian Jabatan Sekretaris Jenderal Komisi, Kepala Biro, Staf Ahli Komisi, Kepala Kantor Perwakilan Daerah, dan Kepala Bagian, seleksi dan penilaian dilakukan dalam Rapat Komisi.
(2)Untuk pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian, seleksi dan penilaian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Komisi dan Kepala Biro.
1. a.Jabatan Sruktural terdiri atas:
  1. 1.Sekretaris Jenderal Komisi;
  2. 2.Kepala Biro;
  3. 3.Staf Ahli Komisi;
  4. 4.Kepala Kantor Perwakilan Daerah;
  5. 5.Kepala Bagian; atau
  6. 6.Kepala Sub Bagian.
2. b.Jabatan Fungsional terdiri atas:
  1. 1.Investigator;
  2. 2.Panitera;
  3. 3.Auditor; atau
  4. 4.Pengadministrasi.

Pasal 12

(1)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat Kepala Biro atau Stat Ahli bagi Non Pegawai Negeri, sebagai berikut:
1. a.sedang menjabat sebagai Kepala Biro atau Jabatan Fungsional yang setara;
2. b.sudah menjabat sebagai Kepala Bagian, atau Kepala Kantor Perwakilan Daerah atau Jabatan Fungsional yang setara, paling singkat 4 (empat) tahun;
3. c.memiliki tingkat pendidikan S1, diutamakan memiliki tingkat pendidikan S2 yang relevan;
4. d.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat; dan
5. e.memahami bidang hukum dan ekonomi.
(2)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat Kepala Biro atau Stat Ahli bagi Pegawai Negeri/ POLRI, sebagai berikut:
1. a.pejabat atau pernah menjabat Jabatan Struktural paling rendah setara eselon Ill di Kementerian/Lembaga paling singkat 4 (empat) tahun, memiliki pangkat Pembina dengan golongan paling rendah IVa;
2. b.pejabat di POLRI paling rendah pangkat Ajun Komisaris Besar Palisi (AKBP);
3. c.memiliki tingkat pendidikan S1, diutamakan memilik pendidikan S2 yang relevan;
4. d.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat di Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; dan
5. e.memahami bidang hukum dan ekonomi.

Pasal 11

Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat Sekretaris Jenderal Komisi bagi Pegawai Negeri, sebagai berikut:

a.pejabat atau pernah menjabat setara eselon II di Kementerian/Lembaga;
b.memiliki pangkat Pembina Utama Muda dengan golongan IVc;
c.diutamakan memiliki tingkat pendidikan S2 ;
d.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat di Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; dan
e.memahami bidang hukum dan ekonomi.

Pasal 14

(1)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Bagian bagi Non Pegawai Negeri, sebagai berikut:
1. a.sedang menjabat dalam Jabatan fungsional setingkat Kepala Sub bagian atau sedang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian paling singkat 3 (tiga) tahun;
2. b.memiliki tingkat pendidikan S1;
3. c.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat; dan
4. d.memahami bidang hukum atau ekonomi.
(2)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Bagian bagi Pegawai Negeri/ POLRI, sebagai berikut:
1. a.pejabat atau pernah menjabat Jabatan Struktural paling rendah setara eselon IV di Kementerian/Lembaga paling singkat 3 (tiga) tahun;
2. b.Pejabat di POLRI setara dengan pangkat Komisaris;
3. c.memiliki pangkat Penata dengan golongan paling rendah Ille;
4. d.memiliki tingkat pendidikan S1, diutamakan memilik tingkat pendidikan S2 yang relevan;
5. e.tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat; dan
6. f.memahami bidang hukum atau ekonomi.
(3)Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Bagian bagi kalangan profesional, sebagai berikut:
1. a.memahami hukum persaingan;
2. b.memiliki pengalaman terkait dengan hukum persaingan paling singkat 4 (empat) tahun; dan
3. c.memiliki tingkat pendidikan paling rendah S 1, diutamakan memilik tingkat pendidikan S2 yang relevan.

Pasal 13

Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Daerah, sebagai berikut:

a.sedang menjabat sebagai Kepala Bagian paling singkat 1 (satu) tahun;
b.sedang menjabat dalam Jabatan Fungsional setingkat Kepala Bagian paling singkat selama 4 (empat) tahun; dan/atau
c.memiliki tingkat pendidikan S1. TANDA TANGAN SEKJEN ~· KA.BA ~ KA. BAG ~ ·------ - Ce:n &~ - Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Juni 2010 BABVI PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 15

Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi untuk menjabat sebagai Kepala Sub Bagian, sebagai berikut:

a.stat atau menjabat dalam Jabatan Fungsional Pengadministrasi Ahli Pertama paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
b.memiliki tingkat pendidikan S1.