DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2010

Nomor: 9
Tahun: 2010
Ditetapkan: 3 Juni 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
a.Bahwa dalam rangka menunjang pelaksaan tugas KPPU diperlukan tenaga ahli tertentu dan sejalan dengan pengembangan organisasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan institusi sebagaimana ditetapkan dalam SK. Nomor 04/KPPU/KEP/1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi, yang didalamnya juga mengatur tentang Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan U saha; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA PERATURAN KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STAF AHLI KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
1. 2.Staf Ahli Komisi adalah unsur pembantu Komisi dan Anggota Komisi yang mempunyai keahlian tertentu dan berpengalarnan di bidang hukum, bidang ekonomi, atau bidang lainnya yang terkait, ditunjuk dan diangkat Komisi.
2. 3.Rapat Komisi adalah organ pengarnbil keputusan tertinggi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi quorum.
3. 1.Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diatur dalarn Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalarn ketentuan ini, yang dimaksud dengan: Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG STAF AHLI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Hasil Musyawarah Rapat Komisi pada tanggal 2 Juni 2010.Memperhatikan

6.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
7.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 47/KPPU/KEP/1/2010 tentang Rumpun Jabatan, Kelas Jabatan dan Nama Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2010 - Januari 2011; 2

(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu masing-masing Anggota Komisi secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Anggota Komisi bersangkutan, secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 4

d.penyusunan laporan kegiatan secara berkala kepada Komisi;
e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi.
c.penyampaian masukan dan pertimbangan kepada Komisi;
b.analisis masalah sesuai bidang dan keilmuan yang ditangani;
a.perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan Komisi; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 3

(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan atas substansi hukum, ekonorni atau bidang terkait lainnya, serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sesuai kualifikasi keahlian dan kemampuan bidang keilmuan serta pengalamannya.
(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisi, secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 2

Staf Ahli Komisi UnsurPembantuKomisi

(3)Jumlah Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi_sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Komisi yang tersedia.
(1)Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi didasarkan atas kualifikasi keahlian dan kemampuan sesuai bidang dan pengalaman, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Keputusan ini;
(2)Penerimaan dan seleksi Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi dilaksanakan berdasarkan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh Komisi pada Rapat Komisi;

BAB II

3

Pasal 6

Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Komisi

e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh masing-masing Anggota Komisi.
d.penyusunan laporan kegiatan secara berkala kepada masing-masing Anggota Komisi; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Komisi unsur pembantu Anggota Komisi, menyelenggarakan fungsi:
a.perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan masing-masing Anggota Komisi;
b.analisis masalah sesuai bidang dan keilmuan yang ditangani;
c.penyampaian masukan dan pertimbangan kepada masing-masing Anggota Komisi yang membawahinya;

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu masing-masing Anggota Komisi mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan atas substansi hukum, ekonomi atau bidang terkait lainnya, serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing Anggota Komisi bersangkutan sesuai kualifikasi keahlian dan kemampuan bidang keilmuan serta pengalamannya. 4
(4)Dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organisasi, Staf Ahli Komisi unsur pembantu Komisi mendapat arahan dari Rapat Komisi.
(3)Komisi melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Staf Ahli Komisi unsur pembantu Komisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama masa kerja yang telah ditentukan;
(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi wajib menyusun laporan tertulis secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ketua Komisi;
(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi;

Pasal 8

Staf Ahli Komisi UnsurPembantu Komisi

(4)Jumlah Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan denganjumlah Anggota Komisi dan ketersediaan anggaran. ( 1) Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi didasarkan atas kualifikasi keahlian dan kemampuan sesuai bidang dan pengalaman, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Keputusan ini;
(2)Penerimaan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisi yang bersangkutan dan dilaporkan dalam Rapat Komisi;
(3)Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi untuk jangka waktu tertentu atau sesuai masa tugas Anggota Komisi bersangkutan;

Pasal 7

Staf Ahli Komisi UnsurPembantuAnggota Komisi

(1)Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Pasal 11

BAB VII KETENTUANPENUTUP Honorarium untuk Staf Ahli Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Honorarium untuk Staf Ahli Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

Pasal 10

BABV PEMBIAYAAN

(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi wajib menyusun laporan tertulis secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Anggota Komisi bersangkutan;
(3)Masing-masing Anggota Komisi bersangkutan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Staf Ahli Komisi unsur pembantu Anggota Komisi yang berada di bawahnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama masa kerja yang telah ditentukan, dan dilaporkan kepada Rapat Komisi;
(4)Dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organisasi mendapat arahan masing-masing Anggota Komisi yang membawahinya.
(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan unit organisasi Sekretariat Jenderal;

Pasal 9

\ ...i..~-- TANDA TANGAN ~ j /'Cf. i sE•{JEN 1, i ~ ~· KA. BA _.._ ... KA. BAG ~~ ' -···"'·~-- ..~ ofv- ~.,~w~"••• .-,.~=•• Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juni 2010

(2)Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 7

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
a.Bahwa dalam rangka menunjang pelaksaan tugas KPPU diperlukan tenaga ahli tertentu dan sejalan dengan pengembangan organisasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan institusi sebagaimana ditetapkan dalam SK. Nomor 04/KPPU/KEP/1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi, yang didalamnya juga mengatur tentang Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan U saha; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA PERATURAN KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STAF AHLI KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
1. 2.Staf Ahli Komisi adalah unsur pembantu Komisi dan Anggota Komisi yang mempunyai keahlian tertentu dan berpengalarnan di bidang hukum, bidang ekonomi, atau bidang lainnya yang terkait, ditunjuk dan diangkat Komisi.
2. 3.Rapat Komisi adalah organ pengarnbil keputusan tertinggi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi quorum.
3. 1.Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diatur dalarn Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalarn ketentuan ini, yang dimaksud dengan: Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG STAF AHLI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Hasil Musyawarah Rapat Komisi pada tanggal 2 Juni 2010.Memperhatikan

6.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
7.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 47/KPPU/KEP/1/2010 tentang Rumpun Jabatan, Kelas Jabatan dan Nama Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2010 - Januari 2011; 2

(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu masing-masing Anggota Komisi secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Anggota Komisi bersangkutan, secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 4

d.penyusunan laporan kegiatan secara berkala kepada Komisi;
e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi.
c.penyampaian masukan dan pertimbangan kepada Komisi;
b.analisis masalah sesuai bidang dan keilmuan yang ditangani;
a.perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan Komisi; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 3

(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan atas substansi hukum, ekonorni atau bidang terkait lainnya, serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sesuai kualifikasi keahlian dan kemampuan bidang keilmuan serta pengalamannya.
(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisi, secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 2

Staf Ahli Komisi UnsurPembantuKomisi

(3)Jumlah Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi_sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Komisi yang tersedia.
(1)Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi didasarkan atas kualifikasi keahlian dan kemampuan sesuai bidang dan pengalaman, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Keputusan ini;
(2)Penerimaan dan seleksi Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi dilaksanakan berdasarkan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh Komisi pada Rapat Komisi;

BAB II

3

Pasal 6

Staf Ahli Komisi Unsur Pembantu Komisi

e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh masing-masing Anggota Komisi.
d.penyusunan laporan kegiatan secara berkala kepada masing-masing Anggota Komisi; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Komisi unsur pembantu Anggota Komisi, menyelenggarakan fungsi:
a.perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan masing-masing Anggota Komisi;
b.analisis masalah sesuai bidang dan keilmuan yang ditangani;
c.penyampaian masukan dan pertimbangan kepada masing-masing Anggota Komisi yang membawahinya;

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu masing-masing Anggota Komisi mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan atas substansi hukum, ekonomi atau bidang terkait lainnya, serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing Anggota Komisi bersangkutan sesuai kualifikasi keahlian dan kemampuan bidang keilmuan serta pengalamannya. 4
(4)Dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organisasi, Staf Ahli Komisi unsur pembantu Komisi mendapat arahan dari Rapat Komisi.
(3)Komisi melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Staf Ahli Komisi unsur pembantu Komisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama masa kerja yang telah ditentukan;
(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi wajib menyusun laporan tertulis secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ketua Komisi;
(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi;

Pasal 8

Staf Ahli Komisi UnsurPembantu Komisi

(4)Jumlah Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan denganjumlah Anggota Komisi dan ketersediaan anggaran. ( 1) Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi didasarkan atas kualifikasi keahlian dan kemampuan sesuai bidang dan pengalaman, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Keputusan ini;
(2)Penerimaan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisi yang bersangkutan dan dilaporkan dalam Rapat Komisi;
(3)Pengangkatan Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi untuk jangka waktu tertentu atau sesuai masa tugas Anggota Komisi bersangkutan;

Pasal 7

Staf Ahli Komisi UnsurPembantuAnggota Komisi

(1)Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Pasal 11

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Honorarium untuk Staf Ahli Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Komisi.

Pasal 10

BABV PEMBIAYAAN

(2)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi wajib menyusun laporan tertulis secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Anggota Komisi bersangkutan;
(3)Masing-masing Anggota Komisi bersangkutan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Staf Ahli Komisi unsur pembantu Anggota Komisi yang berada di bawahnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama masa kerja yang telah ditentukan, dan dilaporkan kepada Rapat Komisi;
(4)Dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organisasi mendapat arahan masing-masing Anggota Komisi yang membawahinya.
(1)Staf Ahli Komisi sebagai unsur pembantu Anggota Komisi dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan unit organisasi Sekretariat Jenderal;

Pasal 9

\ ...i..~-- TANDA TANGAN ~ j /'Cf. i sE•{JEN 1, i ~ ~· KA. BA _.._ ... KA. BAG ~~ ' -···"'·~-- ..~ ofv- ~.,~w~"••• .-,.~=•• Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juni 2010

(2)Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 7