DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja pegawai, pegawai yang tidak diberikan tunjangan kinerja, tunjangan kinerja bagi pegawai tugas belajar, pelaksana tugas dan pelaksana harian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Kepala dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
3.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEPALA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2.Kepala LKPP yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP.
3.Pegawai di Lingkungan LKPP selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan LKPP.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7.Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai.
8.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan hasil evaluasi kinerja Pegawai.
9.Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap triwulan.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
11.Kelas Jabatan adalah sebuah sistem klasifikasi Jabatan sesuai tingkatan beban tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya.
12.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.
13.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS di LKPP untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan baik di dalam maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu, baik melalui pendanaan oleh penyelenggara maupun dengan pendanaan mandiri.
14.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi pencatatan kehadiran Pegawai dalam bentuk permohonan serta disetujui oleh Atasan Langsung.
15.Terlambat Masuk Bekerja yang selanjutnya disebut TL adalah Pegawai yang melakukan presensi kehadiran melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
16.Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disebut PSW adalah Pegawai yang melakukan presensi kehadiran sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
17.Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif.
18.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
19.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

(1)Kepala dan Pegawai diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Kepala LKPP diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan LKPP.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja untuk calon PNS yaitu 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Kelas Jabatan di LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan perhitungan Tunjangan Kinerja pada tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
(4)Bagi Pegawai yang mengalami perubahan Kelas Jabatan melewati tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama diberikan Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.
(5)Bagi PNS yang mendapatkan penugasan di LKPP, apabila besaran Tunjangan Kinerja pada instansi asal lebih kecil maka Tunjangan Kinerja PNS dapat dibayarkan oleh LKPP terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam Jabatan.
(6)Bagi PNS yang pindah instansi ke LKPP, Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 4

(1)Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja Kepala dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang bersangkutan.
(2)Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 5

(1)Pemotongan Tunjangan Kinerja didasarkan pada:
1. a.nilai capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian laporan kinerja pegawai yang terdiri dari hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai setiap tahun;
2. b.kelalaian pegawai dalam menyampaikan laporan kinerja Pegawai;
3. c.penetapan Hukuman Disiplin;
4. d.ketidakhadiran Pegawai; dan/atau
5. e.TL dan/atau PSW.
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan penilaian kinerja tahunan.
(3)Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihentikan jika nilai capaian kinerja triwulan minimal baik.
(4)Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
(5)Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan berdasarkan laporan ketidakhadiran Pegawai setiap bulan, dihitung secara kumulatif mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan dan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
(6)Ketentuan pemotongan tidak berlaku bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena Alasan yang Sah antara lain:
1. a.cuti sakit;
2. b.cuti alasan penting;
3. c.cuti melahirkan;
4. d.cuti tahunan; dan
5. e.cuti besar.

Pasal 6

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
(2)Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak memenuhi ketentuan jam kerja wajib memberitahukan kepada Atasan Langsung dan unit organisasi yang membidangi sumber daya manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal tidak masuk kerja atau tidak memenuhi ketentuan jam kerja melalui aplikasi pencatatan kehadiran Pegawai.
(3)Konfirmasi tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja.
(4)Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 7

(1)Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) tahun tidak mencapai target yang ditetapkan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja secara berjenjang sebagai berikut:
1. a.jika capaian kinerja Pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun berikutnya;
2. b.jika capaian kinerja Pegawai berpredikat kurang, dipotong 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun berikutnya; dan
3. c.jika capaian kinerja Pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) triwulan pada tahun berikutnya. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
(2)Pegawai yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja Pegawai kepada unit organisasi yang membidangi sumber daya manusia sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun berikutnya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(3)Persetujuan laporan kinerja Pegawai dilakukan oleh Atasan Langsung atau atasan dari Atasan Langsung Pegawai paling lambat 4 (empat) hari kerja tahun berikutnya.
(4)Penghentian pemotongan Tunjangan Kinerja yang disebabkan tidak membuat laporan penilaian kinerja Pegawai dilakukan pada periode pemberian Tunjangan Kinerja berikutnya.
(5)Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 8

(1)Bagi Pegawai yang dikenakan Hukuman Disiplin sedang, pemotongan Tunjangan Kinerja terdiri dari:
1. a.25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. b.25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. c.25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
4. d.Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku mutatis mutandis terhadap calon PNS.
(2)Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

Pasal 9

(1)Persentase pengurangan dari total Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang TL dan/atau PSW dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
(2)Perhitungan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
(3)Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap calon PNS.

Pasal 10

(1)Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk kerja kembali dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
(2)Selain dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk kerja kembali tetap berlaku ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
1. a.putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengenai pembatalan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
2. b.Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pengaktifan kembali Pegawai dalam Jabatan, kekurangan Tunjangan Kinerja akibat pemotongan dibayarkan kepada Pegawai.

Pasal 11

Pegawai yang diberhentikan sementara dan ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga sebagai tersangka tindak pidana yang keputusan pemberhentiannya tidak terhitung mulai awal bulan, khusus pada bulan tersebut dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…