DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
3.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
4.Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
5.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
11.Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
12.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15.Tahun Anggaran adalah masa satu tahun terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
16.Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
17.Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
18.Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/Loan Agreement adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
19.Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari luar negeri.
20.Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pihak yang berasal dari luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
21.Perjanjian Hibah/Letter of Grant adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah (grant) antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
22.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
23.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
25.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26.Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
27.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
28.Pelaku Usaha Nasional adalah Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini.
29.Pelaku Usaha Asing adalah Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini.
30.Peserta Pemilihan adalah calon Penyedia yang mengajukan penawaran dan mengikuti tahapan Tender/Seleksi.
31.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha Nasional maupun Pelaku Usaha Asing yang menyediakan barang/jasa berdasarkan perjanjian.
32.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
33.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan- peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36.Joint Venture adalah sebuah asosiasi orang-orang dan/atau perusahaan-perusahaan yang secara bersama- sama melakukan beberapa usaha komersial dengan membentuk perusahaan baru.
37.Joint Operation adalah dua orang/perusahaan atau lebih yang melakukan kerjasama operasional dalam menyelesaikan suatu proyek.
38.Subkontrak adalah sebuah kontrak yang berada di bawah kontrak lain, dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat antara pihak yang berkontrak, pada satu bagian, atau beberapa dari mereka, dan pihak di luar kontrak.
39.Subkontraktor adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh Pelaku Usaha utama dalam suatu pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
40.Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa.
41.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
42.Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja di Indonesia, yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jumat tiap minggunya, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
43.Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali.
44.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
45.Proposal adalah Dokumen Penawaran pada Seleksi Internasional.
46.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
47.Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat yang dikeluarkan oleh PPK yang menyatakan Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang Tender/Seleksi.

Pasal 2

(1)Pelaksanaaan Tender/Seleksi Internasional dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, kecuali diatur lain dalam Peraturan Lembaga ini.
(2)Pedoman Pelaksanaan Tender Internasional untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
(3)Pedoman Pelaksanaan Seleksi Internasional untuk Pengadaan Jasa Konsultansi diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

Pasal 3

Penyelenggaraan Tender/Seleksi Internasional dilakukan secara manual sampai dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya siap digunakan.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id 1 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TENDER/ SELEKSI INTERNASIONAL PEDOMAN PELAKSANAAN TENDER INTERNASIONAL UNTUK PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, DAN JASA LAINNYA

1.KETENTUAN UMUM 1.1 Tujuan Peraturan 1.1.1 Peraturan ini menjelaskan kebijakan dan prosedur bagi pemangku kepentingan dalam melakukan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya (tidak termasuk Jasa Konsultansi) melalui Tender Internasional. 1.1.2 Peraturan ini juga bertujuan untuk membantu:

a.Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk mendapatkan layanan kualitas yang terbaik dari Penyedia pada pekerjaan yang dilaksanakan melalui Tender Internasional;
b.Pokja Pemilihan untuk melaksanakan pengadaan melalui Tender Internasional dengan tetap memperhatikan prinsip dan ketentuan umum Pengadaan Barang/Jasa; dan
c.Peserta Pemilihan dalam menyiapkan penawaran dan melaksanakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan untuk pekerjaan yang pemilihannya dilaksanakan melalui Tender Internasional. 1.2 Pemberlakuan Peraturan 1.2.1 Peraturan ini berlaku untuk melaksanakan pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya melalui Tender Internasional dengan ketentuan:
a.Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang 2 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
b.nilai paket pengadaan yang memenuhi ketentuan pada butir 1.3.1 dan 1.3.2 atau Perjanjian Internasional di bidang perdagangan. 1.2.2 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.1. huruf a termasuk pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya melalui Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri, kecuali jika diatur lain dalam perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri. 1.3 Ambang Batas (Thresholds) 1.3.1 Tender Internasional dapat dilaksanakan untuk:
a.Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah); atau
b.Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). 1.3.2 Tender Internasional dapat dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.1, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha Nasional yang mampu dan memenuhi persyaratan. 1.4 Negara Asal Peserta Pemilihan yang Memenuhi Persyaratan (Eligibility) 1.4.1 Tender Internasional pada prinsipnya terbuka untuk seluruh Peserta Pemilihan dari seluruh negara, dengan tujuan untuk mendorong terjadinya persaingan yang sehat. 1.4.2 Peserta Pemilihan dari suatu negara atau produk yang diproduksi suatu negara dapat dikecualikan dari ketentuan pada butir 1.4.1 dengan dasar:
a.Peraturan perundang-undangan yang melarang adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan negara tersebut;
b.Perjanjian Internasional di bidang perdagangan;
c.Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri; atau
d.hubungan diplomatik Indonesia (khusus untuk Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD). 3 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 1.4.3 Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud butir 1.4.1 tidak boleh termasuk dalam daftar hitam yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan tersebut tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, daftar hitam di negara asal Peserta Pemilihan Tender, dan daftar hitam Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 1.5 Pertentangan Kepentingan 1.5.1 Peserta Pemilihan tidak diperkenankan untuk memiliki pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama;
b.Satu penyedia memasukkan penawaran lebih dari satu, baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai anggota dari suatu kerjasama usaha (Joint Venture, Joint Operation, dan/atau Subkontrak).
c.konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
d.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
e.pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan Tender di Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah;
f.PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
g.beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama,dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 4 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 1.6 Kecurangan dan Korupsi 1.6.1 Ketentuan tentang kecurangan dan korupsi yang terjadi dalam Tender Internasional mengacu pada peraturan perundang- undangan Indonesia tentang anti-korupsi. 1.7 Kerahasiaan Proses 1.7.1 Setelah pembukaan penawaran, informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, antara lain terkait dengan pemeriksaan, klarifikasi dan evaluasi penawaran serta rekomendasi mengenai pemenang Tender, tidak boleh disampaikan kepada Peserta Pemilihan yang memasukkan penawaran dan/atau kepada pihak lain yang tidak berwenang/tidak berkepentingan sampai pemenang Tender diumumkan. 1.7.2 Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1.8 Bahasa 1.8.1 Semua dokumen yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat dibuat dalam terjemahan Bahasa Inggris; 1.8.2 Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Peserta Pemilihan dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 1.8.3 Kontrak dengan pihak asing harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat dibuat terjemahannya dalam Bahasa Inggris; 1.8.4 Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 1.8.3, maka yang dijadikan acuan adalah Bahasa Indonesia. 1.9 Pengembangan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Nasional 1.9.1 Khusus untuk Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
a.Pelaku Usaha Nasional perorangan adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha terbagi atas:
1. 1.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha berbadan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Nasional; dan 5 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
2. 2.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum.
c.Perusahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 dibuktikan dengan:
1. 1.didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
2. 2.terdaftar dan/atau memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, contohnya dibuktikan dengan SIUP, TDP, atau IUJK, dan lain-lain;
3. 3.memiliki kantor pusat yang berlokasi di Indonesia;
4. 4.minimal 51% (lima puluh satu persen) dari saham yang memiliki hak suara, hak dividen dan hak kendali manajemen dimiliki oleh perseorangan WNI, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau negara Republik Indonesia serta minimal 2/3 (dua per tiga) anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah WNI; dan
5. 5.memiliki komposisi pegawai dalam negeri dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang Ketenagakerjaan.
d.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 adalah badan usaha berbentuk Firma atau Commanditaire Vennootschap (CV) yang dibuktikan dengan:
1. 1.memiliki akta pendirian badan usaha yang diterbitkan oleh notaris Indonesia;
2. 2.terdaftar dan/atau memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, contohnya dibuktikan dengan SIUP, TDP, dan/atau IUJK;
3. 3.memiliki kantor pusat yang berlokasi di Indonesia; dan
4. 4.memiliki komposisi pegawai dalam negeri dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang Ketenagakerjaan. 6 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 1.9.2 Pelaku Usaha Asing adalah Pelaku Usaha di luar ketentuan pada butir 1.9.1. 1.9.3 Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memaksimalkan partisipasi dari Pelaku Usaha Nasional yang memenuhi syarat dan dinilai mampu melaksanakan paket pekerjaan, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan Pelaku Usaha Asing. 1.9.4 Untuk memaksimalkan partisipasi Pelaku Usaha Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.9.3, Pokja Pemilihan wajib menentukan dalam Dokumen Tender mengenai jumlah persentase kepemilikan modal dalam bentuk Joint Ventures (JV), serta menentukan peran dan tanggung jawab para pihak yang membentuk kerjasama usaha dalam bentuk Joint Operations (JO), maupun Subkontrak. 1.10 Kerjasama Usaha (Joint Venture, Joint Operation dan Subkontrak) 1.10.1 Peserta Pemilihan dapat membentuk perjanjian kerjasama usaha, baik untuk jangka panjang atau hanya untuk pekerjaan tertentu. Kerjasama usaha yang dimaksud dapat berbentuk:
a.Joint Venture, yaitu bentuk kerjasama antara 2 (dua) perusahaan atau lebih (yang terdiri atas Pelaku Usaha Nasional dan Pelaku Usaha Asing) yang secara bersama- sama membentuk satu perusahaan baru, dimana perusahaan baru tersebut bertanggung jawab untuk keseluruhan Kontrak, dan pengurus perusahaan bentukan baru diharuskan untuk menandatangani Kontrak dengan PPK:
b.Joint operation (JO), yaitu bentuk kerjasama usaha antara 2 (dua) perusahaan atau lebih (yang terdiri atas Pelaku Usaha Nasional dan Pelaku Usaha Asing) dimana seluruh anggota kerjasama secara bersama-sama menandatangani satu (1) Kontrak dengan PPK untuk suatu paket pekerjaan dan tanggung jawab secara bersama-sama pada seluruh anggota Joint Operation, bukan pada masing-masing anggota;
c.Subkontrak, yaitu bentuk kerjasama usaha antara 2 (dua) perusahaan atau lebih (yang terdiri atas Pelaku Usaha Nasional dan Pelaku Usaha Asing), dimana Pelaku Usaha 7 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII utama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan dengan subkontraktor, dan menandatangani Kontrak dengan PPK. Subkontraktor melaksanakan bagian dari Kontrak yang ditugaskan kepadanya berdasarkan Kontrak dari Pelaku Usaha utama. 1.11 Preferensi Harga 1.11.1 Preferensi harga merupakan insentif bagi Peserta Pemilihan yang menyediakan Barang/Jasa yang berasal dari dalam negeri. Insentif tersebut diberikan dalam proses pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima jika dibandingkan dengan harga penawaran terendah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 1.11.2 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atasRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1.11.3 Preferensi harga diberikan terhadap Barang/Jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). 1.11.4 Preferensi harga dapat diberikan untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). 1.11.5 Preferensi harga dapat diberikan untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Pelaku Usaha Nasional dengan nilai paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari Pelaku Usaha Asing. 1.11.6 Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA). 1.11.7 HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 — KP) x HP dengan: KP = TKDN x preferensi tertinggi KP adalah Koefisien Preferensi HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik. 1.11.8 Untuk metode evaluasi harga terendah, dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan nilai TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. 1.11.9 Jika menggunakan metode evaluasi sistem nilai maka penetapan pemenang berdasarkan nilai kombinasi teknis dan harga (HEA). 8 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
1. 2.TENDER INTERNASIONAL A. PRINSIP TENDER INTERNASIONAL 2.1 Metode Pengadaan Barang/Jasa 2.1.1 Metode Pengadaan Barang/Jasa untuk Tender Internasional dilaksanakan melalui Tender terbuka dengan metode 2 (dua) sampul atau 2 (dua) tahap setelah dilakukan proses kualifikasi. 2.2 Pengumuman Tender 2.2.1 Tender harus diumumkan dalam jangka waktu yang cukup agar banyak Pelaku Usaha yang mendapatkan informasi untuk mengajukan penawaran sehingga Pokja Pemilihan dapat memperoleh Penyedia terbaik dan memenuhi persyaratan untuk pekerjaan tertentu. 2.2.2 Pengumuman diumumkan secara luas minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan maksimal 60 (enam puluh) Hari Kalender, melalui:
a.Situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
b.Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
c.Situs resmi negara/lembaga mitra;
d.Situs web komunitas internasional;
e.Surat kabar Internasional; dan/atau
f.Media lain apabila diperlukan. 2.3 Tata Cara Pelaksanaan Tender 2.3.1 Pada prinsipnya tata cara pelaksanaan Tender Internasional menggunakan metode pemilihan Tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia kecuali diatur lain dalam Peraturan ini. 2.3.2 Penyelenggaraan Tender Internasional dilakukan secara manual sampai dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya siap digunakan. 9 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.4 Tender Sebelum Disetujuinya Anggaran 2.4.1 Proses pemilihan Penyedia melalui Tender Internasional sampai dengan penetapan pemenang dapat dilakukan sebelum disetujuinya anggaran. 2.4.2 Penandatanganan Kontrak untuk proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 dilaksanakan setelah anggaran sudah tersedia. 2.4.3 Proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 dapat dilaksanakan paling cepat setelah penetapan Pagu Indikatif. 2.5 Metode Penawaran dengan Dua Sampul dan Dua Tahap 2.5.1 Tender Internasional secara umum menggunakan metode dua sampul, namun juga dapat dilaksanakan dengan metode dua tahap. 2.5.2 Dalam metode dua sampul, Dokumen Penawaran terdiri dari 1 (satu) sampul berisi dokumen administrasi dan dokumen teknis, kemudian 1 (satu) sampul lainnya berisi dokumen harga. Kedua file tersebut disampaikan secara bersama kepada Pokja Pemlilihan. 2.5.3 Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.spesifikasi teknis belum dapat ditentukan dengan pasti;
b.memiliki beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
c.dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
d.membutuhkan penyetaraan teknis. 2.5.4 Dalam metode dua tahap dilakukan proses berikut:
a.Tahap pertama, 1 (satu) sampul berisi dokumen administrasi dan dokumen teknis disampaikan secara bersama kepada Pokja Pemilihan; dan
b.Tahap kedua, terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis, maka 1 (satu) sampul yang berisi dokumen harga disampaikan kepada Pokja Pemilihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 10 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.6 Metode Kualifikasi 2.6.1 Pelaksanaan Tender Internasional harus dilakukan dengan proses prakualifikasi untuk memastikan bahwa hanya Peserta Pemilihan yang memiliki kemampuan teknis yang sesuai dan mempunyai sumber daya yang cukup yang akan memasukkan penawaran. 2.6.2 Penilaian kualifikasi untuk mengetahui kemampuan Peserta Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimintakan dengan sebaik-baiknya. Penilaian kualifikasi meliputi:
a.pengalaman dan kinerja Peserta Pemilihan dalam melaksanakan Kontrak yang sama;
b.kapabiltas Peserta Pemilihan terkait dengan personil, peralatan, dan fasilitas produksi;
c.komitmen terhadap Kontrak lain yang sedang dilaksanakan saat ini dan kemajuannya/progress; dan
d.kondisi keuangan 3 – 5 tahun terakhir. 2.6.3 Pelaksanaan prakualifikasi harus diumumkan sebagaimana diatur pada butir 2.2.2. 2.6.4 Ruang lingkup pekerjaan, ringkasan spesifikasi pekerjaan dan persyaratan kualifikasi harus dimasukkan dalam Dokumen Kualifikasi. 2.6.5 Setelah prakualifikasi dilakukan, semua Peserta Pemilihan yang lulus kualifikasi diundang untuk memasukkan penawaran. 2.7 Jenis Kontrak dan Bentuk Kontrak dalam Dokumen Tender 2.7.1 Dokumen Tender harus mencantumkan dengan jelas terkait jenis dan bentuk Kontrak yang akan digunakan serta ketentuan Kontrak yang diusulkan. 2.7.2 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a.Lumsum;
b.Harga Satuan;
c.Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; dan
d.Terima Jadi (Turnkey). 2.7.3 Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 huruf a merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 11 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII Konstruksi/Jasa Lainnya dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b.berorientasi kepada keluaran; dan
c.pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. 2.7.4 Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
b.pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
c.nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 2.7.5 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 2.7.6 Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2 huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
a.jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
b.pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak. 2.7.7 Bentuk Kontrak yang digunakan adalah surat perjanjian. 2.7.8 Kontrak dalam Tender Internasional dapat dilaksanakan dengan tahun jamak. Kontrak tahun jamak adalah Kontrak 12 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu Tahun Anggaran dan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak tahun jamak dapat berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan namun melebihi dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 2.7.9 Ukuran dan ruang lingkup setiap Kontrak akan tergantung pada besar, sifat, dan lokasi pekerjaan. Untuk pekerjaan yang membutuhkan berbagai jenis Barang dan Pekerjaan Konstruksi, umumnya digunakan Kontrak terpisah untuk pengadaan Barang dan/atau instalasinya dengan Kontrak untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 2.7.10 Dalam kasus-kasus tertentu, khususnya pekerjaan kompleks yang memerlukan Kontrak tanggung jawab tunggal dimana Barang dan Pekerjaan Konstruksi dapat dikelompokkan ke dalam paket Kontrak, Kontrak tanggung jawab tunggal dapat menjadi Kontrak Terima Jadi di mana satu Penyedia menanggung tanggung jawab penuh untuk menyediakan Barang yang dibutuhkan beserta konstruksinya sampai siap untuk dioperasikan. 2.8 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2.8.1 HPS bersifat rahasia, baik total ataupun rinciannya. 2.8.2 Total HPS merupakan hasil perhitungan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2.8.3 Tata cara penyusunan HPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 13 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII B. ELEMEN PENTING DALAM DOKUMEN PEMILIHAN 2.9 Isi Dokumen Pemilihan 2.9.1 Dokumen Pemilihan harus berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh Peserta Pemilihan untuk menyiapkan penawaran. Kompleksitas dan tingkat kedalaman dari suatu Dokumen Pemilihan sangat tergantung dari ukuran dan sifat dari pekerjaan yang akan dilakukan dan Kontrak yang diusulkan. 2.9.2 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Tender. 2.9.3 Dokumen Kualifikasi pada umumnya berisi:
a.petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi,
b.formulir isian kualifikasi,
c.instruksi kepada Peserta Pemilihan,
d.lembar data kualifikasi,
e.pakta integritas, dan
f.tata cara evaluasi kualifikasi. 2.9.4 Dokumen Tender pada umumnya berisi:
a.undangan/pengumuman;
b.instruksi kepada Peserta Pemilihan;
c.Rancangan Kontrak;
d.Daftar Kuantitas dan Harga;
e.spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja dan/atau gambar, brosur;
f.bentuk surat penawaran;
g.bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau
h.contoh-contoh formulir yang perlu diisi. 2.9.5 Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.4 huruf c terdiri dari:
a.pokok-pokok perjanjian;
b.syarat umum Kontrak;
c.syarat khusus Kontrak; dan
d.dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak. 2.9.6 Dasar untuk melakukan evaluasi penawaran dan dasar untuk memilih penawaran dengan harga evaluasi terendah 14 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII harus diuraikan secara jelas dalam instruksi kepada Peserta Pemilihan. 2.10 Kejelasan Isi Dokumen Tender 2.10.1 Dokumen Tender harus:
a.dibuat secara jelas dan spesifik mengenai:
1. 1.pekerjaan yang harus dilakukan;
2. 2.Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya yang harus disediakan;
3. 3.lokasi pengiriman atau pemasangan;
4. 4.garansi dan perawatan;
5. 5.waktu pekerjaan; dan
6. 6.persyaratan serta ketentuan terkait lainnya.
b.mendefinisikan secara jelas standar dan metode yang akan digunakan untuk menilai kesesuaian spesifikasi keaslian peralatan, kualitas, waktu pengiriman,dan/atau gambar yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
c.secara jelas menguraikan:
1. 1.semua faktor, termasuk harga, yang akan diperhitungkan dalam mengevaluasi dan membandingkan penawaran; dan
2. 2.kriteria evaluasi, termasuk bagaimana faktor- faktor ini akan diukur atau dievaluasi (metode, syarat dan ketentuan evaluasi penawaran). 2.10.2 Semua Peserta Pemilihan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan mengakses informasi yang tersedia terkait Dokumen Tender. 2.11 Spesifikasi dan Standar 2.11.1 Spesifikasi teknis dan standar yang tercantum dalam Dokumen Tender harus mempersyaratkan SNI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2.11.2 Apabila tidak terdapat produk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan SNI wajib, maka dapat menggunakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki standar yang berlaku internasional. 15 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.12 Spesifikasi untuk Peralatan dan Penggunaan Nama Merek 2.12.1 Spesifikasi harus berdasarkan pada karakteristik, kinerja, kemampuan, dan kualitas yang relevan, dan tidak boleh menuliskan nama merek, nomor katalog atau produk dari produsen tertentu. 2.12.2 Dalam penyusunan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dimungkinkan untuk menyebutkan nama merek terhadap:
a.komponen barang/jasa;
b.suku cadang; atau
c.bagian dari satu sistem yang sudah ada. 2.13 Asal Barang,Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya 2.13.1 Dokumen Tender harus menjelaskan secara rinci tentang:
a.definisi dan kriteria dari negara asal Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
b.negara asal Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai dengan butir 1.4.1 dan 1.4.2; dan
c.kewajiban Peserta Pemilihan terkait memberikan informasi yang sesuai terkait asal Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 2.14 Masa Berlaku Penawaran 2.14.1 Peserta Pemilihan diharuskan mengajukan penawaran yang berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumen Tender. Hal ini bertujuan agar Pokja Pemilihan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan evaluasi penawaran sehingga Kontrak dapat ditandantangani dalam jangka waktu yang ditetapkan. Masa berlaku penawaran umumnya berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) Hari Kalender dan berlaku sejak batas akhir pemasukan penawaran. Untuk pekerjaan kompleks, masa berlaku penawaran sampai dengan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah batas akhir pemasukan penawaran. 16 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.15 Jaminan Penawaran 2.15.1 Pokja Pemilihan harus mensyaratkan Peserta Pemilihan untuk menyerahkan jaminan penawaran untuk menjamin masa berlaku penawaran sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender. 2.15.2 Jaminan penawaran harus dalam bentuk dan nilai sebagaimana tercantum dalam Dokumen Tender. 2.15.3 Jaminan penawaran dikeluarkan oleh Bank umum, perusahaan penjamin, asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. 2.15.4 Lembaga keuangan khusus sebagaimana diatur dalam butir 2.15.3 adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Lembaga keuangan khusus tersebut antara lain adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 2.15.5 Besaran jaminan penawaran maksimal 5% (lima persen) dari total HPS dan nilai jaminan penawaran ditetapkan sama untuk semua penawar. 2.15.6 Jaminan penawaran harus tetap berlaku sampai dengan 4 (empat) minggu setelah berakhirnya masa berlakunya penawaran. Hal ini untuk memberikan waktu kepada Pokja Pemilihan untuk melakukan tindakan jika pemenang Tender menolak menandatangani Kontrak atau sampai dengan diserahkannya jaminan pelaksanaan oleh pemenang Tender. 2.15.7 Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pokja Pemilihan dengan nilai jaminan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan diterima. 2.16 Harga 2.16.1 Dalam menentukan harga untuk pengadaan Barang:
a.Pokja Pemilihan meminta Peserta Pemilihan untuk memasukkan penawaran Barang dengan ketentuan 17 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII penawaran untuk semua Barang yang ditawarkan dan diproduksi dari luar negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri, termasuk Barang yang sebelumnya diimpor disusun berdasarkan Delivered Duty Paid/DDP (sampai dengan tujuan lokasi); atau
b.Peserta Pemilihan dapat menggunakan pengiriman Barang melalui laut dan transportasi lainnya serta asuransi terkait yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang diberikan Pokja Pemilihan.
c.Apabila diperlukan adanya jasa instalasi, commissioning atau jasa serupa lainnya yang harus dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan, maka Peserta Pemilihan harus memberikan penawaran tambahan untuk jasa-jasa tersebut. 2.16.2 Dalam Kontrak terima jadi:
a.Peserta Pemilihan diwajibkan untuk mencantumkan harga yang terpasang di lokasi pembangunan, termasuk semua biaya peralatan, transportasi laut dan transportasi lokal, asuransi, instalasi, dan commissioning, serta pekerjaan dan jasa terkait lainnya yang termasuk dalam lingkup Kontrak seperti desain, perawatan, dan pengoperasian selama commissioning.
b.Harga terima jadi harus mencakup semua tugas, pajak, dan biaya lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Dokumen Tender. 2.16.3 Peserta Pemilihan untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya diminta untuk memasukkan penawaran harga lumsum atau harga satuan untuk melaksanakan pekerjaan, harga tersebut termasuk pajak dan biaya lainnya. Peserta Pemilihan harus menyediakan semua barang/pekerjaan (kecuali tenaga kerja tidak terampil) dari sumber yang memenuhi syarat, sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Pokja Pemilihan, sehingga mereka dapat memberikan penawaran yang paling kompetitif. 18 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.17 Penyesuaian Harga 2.17.1 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Tender dan/atau perubahan Dokumen Tender. 2.17.2 Dokumen Tender harus menyatakan apakah harga penawaran merupakan harga tetap atau dapat dilakukan penyesuaian harga untuk menyesuaikan dengan perubahan harga pada komponen utama Kontrak, seperti tenaga kerja, peralatan, material dan transportasi. 2.17.3 Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada butir 2.17.2 terdiri atas:
a.penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
b.penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
c.penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
d.penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
e.penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
f.jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
g.indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan. 19 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.17.4 Tata cara penyesuaian harga diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 2.18 Mata Uang yang Digunakan dalam Penawaran 2.18.1 Dokumen Tender harus menyatakan mata uang yang akan digunakan oleh Peserta Pemilihan dalam menyampaikan penawaran, prosedur konversi harga yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam satu jenis mata uang untuk tujuan evaluasi/membandingkan nilai penawaran, dan mata uang yang akan digunakan untuk pembayaran. Hal ini bertujuan untuk:
a.memastikan bahwa Peserta Pemilihan mempunyai kesempatan untuk meminimalkan risiko selisih kurs antara mata uang pada saat penawaran dan pada saat pembayaran, sehingga mereka bisa menyampaikan penawaran terbaik;
b.memberikan pilihan kepada Peserta Pemilihan dari negara dengan nilai tukar mata uang yang lemah untuk menggunakan mata uang dengan nilai tukar yang lebih kuat, sehingga memberikan kepastian terhadap harga penawarannya; dan
c.untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses evaluasi. 2.18.2 Peserta Pemilihan dapat mengajukan penawaran dengan menggunakan 2 (dua) mata uang, yaitu Rupiah dan mata uang yang berlaku di negara lain sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko. Transaksi yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah, sedangkan mata uang lain dipergunakan untuk transaksi di luar wilayah Indonesia. 2.19 Nilai Tukar Mata Uang untuk Perbandingan Penawaran 2.19.1 Harga penawaran adalah jumlah semua yang harus dibayar dalam mata uang yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. 20 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.19.2 Untuk tujuan evaluasi harga, maka harga penawaran harus dikonversi ke mata uang tunggal Rupiah dan dinyatakan di dalam Dokumen Tender. 2.19.3 Dalam melakukan konversi, Pokja Pemilihan menggunakan kurs jual mata uang asing ke rupiah berdasarkan sumber resmi (seperti Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) atau oleh bank umum. 2.19.4 Tanggal konversi tidak boleh lebih cepat dari 4 (empat) minggu sebelum batas akhir pemasukan penawaran dan tidak melebihi tanggal berakhirnya masa berlakunya penawaran. 2.19.5 Informasi terkait sumber nilai tukar mata uang yang digunakan dan tanggal konversi harus dicantumkan dalam Dokumen Tender. 2.20 Mata Uang Pembayaran 2.20.1 Pembayaran Kontrak dilakukan dalam mata uang yang dinyatakan dalam Dokumen Tender. 2.20.2 Apabila harga penawaran dimintakan untuk dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan Peserta Pemilihan meminta pembayaran dalam mata uang asing yang dinyatakan dalam persentase dari total harga penawaran, maka nilai tukar untuk tujuan pembayaran harus dinyatakan oleh Peserta Pemilihan, untuk memastikan nilai dari mata uang asing yang harus dibayarkan. 2.21 Transportasi dan Asuransi 2.21.1 Dokumen Tender harus menyebutkan jenis dan persyaratan asuransi dari negara yang memenuhi syarat yang akan diberikan oleh Peserta Pemilihan dan harus menentukan jenis risiko yang di jamin, hal-hal yang ditanggung, dan lamanya masa asuransi. 2.21.2 Untuk barang, jumlah ganti rugi yang dibayar untuk asuransi transportasi minimal 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai barang yang ditransportasikan dalam mata uang yang tersebut dalam Kontrak. Hal ini dimaksudkan untuk mengganti barang hilang atau rusak dalam perjalanan. 21 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.21.3 Untuk pekerjaan konstruksi, semua kebijakan terhadap risiko Penyedia ditentukan dalam Dokumen Tender. 2.22 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 2.22.1 Penetapan pemenang dilakukan oleh:
a.Pokja Pemilihan untuk Tender dengan nilai kontrak paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
b.PA/KPA untuk Tender dengan nilai kontak diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 2.22.2 Pengumuman pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. 2.23 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 2.23.1 SPPBJ adalah surat yang dikeluarkan oleh PPK yang menyatakan Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang Tender. 2.23.2 PPK menerbitkan (SPPBJ) paling lambat 12 (dua belas) Hari Kerja setelah pengumuman pemenang Tender. C. ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM DOKUMEN KONTRAK 2.24 Dokumen Kontrak 2.24.1 Dokumen Kontrak harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan barang yang akan diadakan, hak dan kewajiban dari PPK dan penyedia, dan fungsi serta kewenangan tenaga ahli, arsitek, manajer konstruksi, pembayaran dan uang muka jika ada. Kontrak harus memberikan risiko dan tanggung jawab yag seimbang antara penyedia dan PPK. 2.24.2 Dokumen Kontrak ditandatangani paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah SPPBJ diterbitkan. 2.25 Syarat dan Metode Pembayaran 2.25.1 Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Kontrak dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 22 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII Negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. 2.25.2 Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. 2.25.3 Kontrak pengadaan barang umumnya menyatakan bahwa pembayaran dilakukan setelah serah terima barang dan inspeksi jika ada. Kecuali jika Kontrak barang tersebut termasuk instalasi dan commissioning, maka pembayaran dilakukan setelah penyedia menyelesaikan semua pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak. 2.25.4 Kontrak untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi mencantumkan pemberian uang muka (jika ada) untuk mobilisasi peralatan dan meterial, tata cara pembayaran yang regular dan juga nilai uang retensi yang akan di bayar setelah penyedia menyelesaikan semua pekerjaannya. 2.26 Uang Muka 2.26.1 Jumlah uang muka yang diberikan (apabila ada) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total Kontrak. 2.26.2 PPK mencantumkan dalam Dokumen Tender bahwa:
a.uang muka dapat digunakan untuk penyediaan peralatan dan mesin, mobilisasi, atau pengiriman material yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dan nilainya tidak boleh lebih tinggi dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai material tersebut;
b.uang muka tersebut harus disertai dengan jaminan uang muka. Jaminan uang muka harus dicairkan oleh penerbit jaminan, tanpa syarat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK/pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima; dan
c.syarat dan ketentuan dimana jaminan akan dikembalikan atau dicairkan. 2.26.3 Jaminan uang muka diterbitkan oleh penerbit jaminan sebagaimana diatur pada butir 2.15.3. 2.26.4 Jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. 23 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.27 Perubahan Kontrak 2.27.1 Dalam pelaksanaan Kontrak dapat terjadi perubahan kuantitas pekerjaan yang dilakukan yang membutuhkan perubahan Kontrak. Ketentuan tentang perubahan Kontrak harus dimasukkan dalam syarat-syarat Kontrak. 2.27.2 Ketentuan mengenai perubahan kontrak diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 2.28 Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan atau Uang Retensi 2.28.1 Dokumen Tender harus mempersyaratkan jaminan pelaksanaan maksimal 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. 2.28.2 Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 2.28.3 Dalam Kontrak pengadaan barang, dapat dipersyaratkan garansi untuk melindungi PPK terhadap kontra prestasi oleh Penyedia. 2.28.4 Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, maka jaminan pemeliharaan dapat diganti dengan uang retensi. 2.28.5 Jaminan pemeliharaan/uang retensi dapat dipergunakan untuk memperbaiki pekerjaan yang cacat atau untuk pemeliharaan sampai dengan diterimanya pekerjaan oleh PPK. Dalam pengadaan barang, uang retensi digunakan untuk mengganti kewajiban uang garansi atau instalasi dan commissioning. 2.28.6 Besaran jaminan pemeliharaan/uang retensi maksimal 5% dari total Kontrak. 2.28.7 Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh penerbit jaminan sebagaimana diatur pada butir 2.15.3 2.29 Keadaan Kahar 2.29.1 Dalam syarat-syarat umum Kontrak harus dinyatakan bahwa kegagalan para pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai Kontrak tidak akan dinyatakan sebagai gagal/default, jika kegagalan itu disebabkan oleh kahar. 24 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.29.2 Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak. 2.29.3 Dalam kondisi kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. 2.29.4 Apabila Kontrak dilanjutkan, maka para pihak dapat membuat perubahan Kontrak. 2.29.5 Untuk perubahan Kontrak terkait perpanjangan waktu, penyelesaian Kontrak dalam keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan persetujuan Kontrak Tahun Jamak. 2.30 Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa 2.30.1 Penyelesaian perselisihan Kontrak menggunakan Hukum Indonesia. 2.30.2 Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2.30.3 Tata cara penyelesaian perselisihan ditetapkan dalam Kontrak. D. PROSEDUR PEMASUKAN DOKUMEN, PEMBUKAAN DOKUMEN, EVALUASI, DAN PENGUMUMAN PEMENANG 2.31 Jangka Waktu Pemasukan Penawaran 2.31.1 Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan penawaran sangat tergantung dari besaran dan kompleksitas dari pekerjaan. Lamanya waktu antara pengumuman Tender dan batas akhir pemasukan penawaran umumnya paling sedikit 60 (enam puluh) Hari Kalender, kecuali untuk pekerjaan kompleks paling sedikit 90 (sembilan puluh) Hari Kalender. Untuk pekerjaan kompleks disarankan untuk melakukan pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan. 2.32 Pemberian Penjelasan dan Peninjauan Lapangan 2.32.1 Untuk memperjelas Dokumen Tender, Pokja Pemilihan wajib mengadakan pemberian penjelasan kepada Peserta Pemilihan. 25 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.32.2 Batas akhir pemberian penjelasan 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 2.32.3 Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh perwakilan Pokja Pemilihan dan minimal 1 (satu) wakil dari Peserta Pemilihan yang hadir. 2.32.4 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara pemberian penjelasan, maka Berita Acara pemberian penjelasan ditandatangani oleh Pokja Pemilihan yang hadir . 2.32.5 Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. 2.32.6 Peninjauan lapangan harus dituangkan dalam Berita Acara peninjauan lapangan. 2.32.7 Peserta Pemilihan dapat melaksanakan peninjauan lapangan secara mandiri sebelum pemasukan Dokumen Penawaran. 2.32.8 Pokja Pemilihan memberikan salinan Berita Acara pemberian penjelasan, dan/atau Berita Acara peninjauan lapangan, serta apabila ada adendum Dokumen Tender kepada seluruh Peserta Pemilihan, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan. 2.33 Pembukaan Dokumen Penawaran dan Prosedur Evaluasi 2.33.1 Informasi mengenai tanggal, jam dan lokasi untuk penerimaan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran diumumkan dalam pengumuman Tender. 2.33.2 Waktu pembukaan Dokumen Penawaran sama dengan batas akhir penerimaan Dokumen Penawaran. 2.33.3 Dokumen Penawaran harus dibawa sesegera mungkin ke lokasi pengumuman untuk pembukaan Dokumen Penawaran jika penawaran diterima di lokasi yang berbeda dengan lokasi pembukaan Dokumen Penawaran. 2.33.4 Pokja Pemilihan harus menjamin tidak terjadi post bidding dan perubahan isi Dokumen Penawaran ketika Dokumen Penawaran dibuka pada lokasi yang berbeda dengan lokasi Dokumen Penawaran diterima. 26 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.33.5 Dokumen Penawaran harus dibuka di tempat umum dan Peserta Pemilihan atau perwakilan mereka diperbolehkan untuk hadir. 2.33.6 Dokumen Penawaran harus dibuka di tempat umum dan dihadiri paling kurang 2 (dua) Peserta Pemilihan atau perwakilan mereka sebagai saksi. 2.33.7 Apabila hanya ada 1 (satu) atau tidak ada Peserta Pemilihan sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja Pemilihan yang ditunjuk oleh Pokja Pemilihan. 2.33.8 Apabila hanya ada 1 (satu) atau tidak ada Peserta Pemilihan yang hadir, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Kelompok Kerja ULP yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja ULP. 2.33.9 Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pembukaan Dokumen Penawaran harus dikembalikan tanpa dibuka. 2.33.10 Nama dari penawar dan jumlah total setiap penawaran harus dibaca dengan suara lantang dan didokumentasikan dalam Berita Acara pembukaan penawaran. 2.34 Klarifikasi dan Perubahan Penawaran 2.34.1 Peserta Pemilihan tidak diperbolehkan untuk mengubah penawaran mereka setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 2.34.2 Untuk tujuan evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan dapat meminta klarifikasi dari Peserta Pemilihan. Permintaan klarifikasi kepada Peserta Pemilihan harus dibuat dalam dokumen tertulis. Apabila terjadi perbedaan antara Dokumen Penawaran dengan hasil klarifikasi, maka hasil klarifikasi dari Peserta Pemilihan harus dicatat dalam Berita Acara hasil evaluasi. 2.34.3 Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. 2.34.4 Perubahan penawaran harga hanya diperbolehkan karena adanya koreksi aritmatik. 27 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.35 Evaluasi 2.35.1 Pokja Pemilihan harus melaksanakan evaluasi penawaran dalam dua tahap:
a.Evaluasi Administrasi; dan
b.Evaluasi Teknis. 2.35.2 Ketentuan mengenai Evaluasi Administrasi adalah sebagai berikut:
a.Pelaksanaan Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan Dokumen Penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender, antara lain penawaran sudah:
1. 1.ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
2. 2.dilengkapi dengan jaminan penawaran yang sudah memenuhi ketentuan;
3. 3.lengkap dan cukup; dan
4. 4.memuat harga penawaran.
b.Peserta Pemilihan yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. 2.35.3 Dalam hal Evaluasi Administrasi, jika :
a.Hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) Peserta Pemilihan yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; atau
b.Tidak ada Peserta Pemilihan yang memenuhi persyaratan administrasi, Tender dinyatakan gagal. 2.35.4 Evaluasi teknis dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
a.Evaluasi Penawaran Metode Sistem Nilai;
b.Evaluasi Penawaran Metode Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
c.Evaluasi Penawaran Metode Harga Terendah. 2.35.5 Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga. 28 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.35.6 Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. 2.35.7 Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 2.35.8 Dalam melaksanakan evaluasi teknis, perlu mempertimbangkan hal-hal antara lain: koreksi aritmatik terhadap harga penawaran, waktu penyelesaian pekerjaan, metode konstruksi yang digunakan, jadwal pembayaran, waktu pengiriman, biaya operasional atau efisiensi, peralatan yang digunakan, ketersediaan jasa dan suku cadang, dan pelatihan terkait untuk transfer teknologi dan keamanan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan evaluasi teknis ditentukan dalam Dokumen Tender. 2.35.9 Untuk penyediaan barang impor, evaluasi, dan perbandingan penawaran dilakukan berdasarkan harga DDP. Harga DDP adalah harga barang dan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2.35.10 Pelaksanaan evaluasi penawaran harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender. 2.35.11 Total evaluasi harga penawaran terkoreksi yang melebihi Pagu Anggaran akan digugurkan penawarannya sebelum dilakukan evaluasi teknis. 2.35.12 Untuk Kontrak terima jadi, Peserta Pemilihan bertanggung jawab atas semua beban biaya, pajak, dan pungutan lainnya. Evaluasi dan perbandingan penawaran dilakukan atas dasar biaya-biaya tersebut. Jika waktu penyelesaian merupakan faktor penting, maka penawaran untuk penyelesaian pekerjaan lebih awal dapat diperhitungkan sebagai preferensi dengan kriteria yang tercantum dalam Dokumen Tender. 29 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII 2.36 Preferensi 2.36.1 Pokja Pemilihan harus menjelaskan secara rinci jika ada pemberian preferensi dalam Dokumen Tender. 2.36.2 Ketentuan mengenai pemberian preferensi harga diatur dalam butir 1.11. 2.37 Perpanjangan Masa Berlaku Penawaran 2.37.1 Perpanjangan masa berlaku penawaran hanya dapat dilakukan dalam hal Pokja Pemilihan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan evaluasi penawaran dan pengumuman pemenang. 2.37.2 Ketika terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.37.1, maka Peserta Pemilihan tidak diizinkan untuk mengubah substansi dan harga penawaran dari penawaran mereka. 2.37.3 Peserta Pemilihan berhak menolak perpanjangan waktu agar tidak kehilangan Jaminan Penawaran. Namun, Peserta Pemilihan yang bersedia harus menyesuaikan masa berlaku jaminan penawaran mereka. 2.38 Pengembalian Jaminan Penawaran 2.38.1 Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Peserta Pemilihan setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak. Peserta Pemilihan yang tidak memenangkan Tender, jaminan penawarannya dikembalikan segera setelah SPPBJ diterbitkan. 2.39 Tender/Kualifikasi Gagal 2.39.1 Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:
a.Tidak ada Pelaku Usaha yang mengajukan Dokumen Kualifikasi setelah pemberian perpanjangan waktu; atau
b.Jumlah Peserta Pemilihan yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. 2.39.2 Tender gagal dalam hal:
a.terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 30 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
b.tidak ada Peserta Pemilihan yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c.tidak ada Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi penawaran;
d.ditemukan kesalahan dalam Dokumen Tender atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
e.seluruh Peserta Pemilihan terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
f.seluruh Peserta Pemilihan terlibat persaingan usaha tidak sehat;
g.seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Pagu Anggaran; dan/atau
h.KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. 2.39.3 Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.39.1 dan Tender gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.39.2 huruf a,b, c, f, dan g dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. 2.39.4 Tender gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.39.2 huruf d, e, dan h dinyatakan oleh PA/KPA. 2.39.5 Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.39.1, Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a.setelah prakualifikasi ulang jumlah Peserta Pemilihan yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender dilanjutkan; atau
b.setelah prakualifikasi ulang jumlah Peserta Pemilihan yang lulus 1 (satu) peserta, proses Tender tetap dilanjutkan dengan negosiasi. 2.39.6 Tindak lanjut Tender gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.39.2, Pokja Pemilihan harus segera:
a.Melakukan evaluasi Dokumen Pemilihan apabila tidak ada Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi penawaran;
b.Melakukan evaluasi penawaran ulang jika terjadi kesalahan dalam proses evaluasi; 31 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
c.meminta Peserta Pemilihan menyampaikan penawaran ulang jika seluruh harga penawaran di atas Pagu Anggaran; atau
d.Tender ulang. 2.40 Mekanisme Sanggah Kualifikasi, Sanggah, dan Sanggah Banding 2.40.1 Sanggah Kualifikasi dilaksanakan 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi dan jawaban Sanggah Kualifikasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Sanggah Kualifikasi diterima. 2.40.2 Sanggah dilaksanakan 14 (empat belas) Hari Kalender setelah pengumuman pemenang dan jawaban Sanggah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak Sanggah diterima. 2.40.3 Ketentuan mengenai Sanggah Banding adalah sebagai berikut:
a.Sanggah Banding dilaksanakan 14 (empat belas) Hari Kalender setelah jawaban Sanggah dan jawaban sanggah banding paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak Sanggah Banding diterima;
b.Sanggah Banding hanya diperbolehkan untuk Pekerjaan Konstruksi; dan
c.dalam Sanggah Banding diperlukan adanya Jaminan Sanggah Banding, yang besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. 2.40.4 Mekanisme Sanggah Kualifikasi, Sanggah, dan Sanggah Banding diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 2.41 Penjelasan Kepada Peserta Pemilihan Yang Tidak Terpilih (Debriefing) 2.41.1 Jika diminta, Pokja Pemilihan harus menjelaskan alasan tidak terpilihnya suatu penawaran kepada Peserta Pemilihan yang meminta penjelasan. 2.41.2 Penjelasan kepada Peserta Pemilihan yang tidak terpilih (Debriefing) hanya menjelaskan mengenai penawaran dari 32 Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII Peserta Pemilihan yang bersangkutan dan bukan penawaran dari Peserta Pemilihan yang lain. 2.41.3 Debriefing diberikan dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam berita acara. 2.41.4 Batas akhir permintaan Debriefing dari Peserta Pemilihan kepada Pokja Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah pengumuman pemenang dan jawaban Debriefing paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak permintaan Debriefing diterima. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS PRABOWO 1 LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TENDER/ SELEKSI INTERNASIONAL PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI INTERNASIONAL UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI
1. 1.KETENTUAN UMUM 1.1 Tujuan Peraturan 1.1.1 Peraturan ini menjelaskan kebijakan dan prosedur bagi pemangku kepentingan dalam melakukan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional. 1.1.2 Peraturan ini membantu:
a.Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk mendapatkan layanan kualitas yang terbaik dari penyedia Jasa Konsultansi pada pekerjaan yang pengadaannya dilaksanakan melalui Seleksi Internasional;
b.Pokja Pemilihan untuk melaksanakan pengadaan melalui Seleksi Internasional dengan tetap memperhatikan prinsip- prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia; dan
c.Peserta Pemilihan dalam menyiapkan Proposal dan melaksanakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan untuk pekerjaan yang pemilihannya dilakukan melalui Seleksi Internasional. 1.2 Pemberlakuan Peraturan 1.2.1 Peraturan ini berlaku untuk melaksanakan pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional dengan ketentuan:
a.Pengadaan Jasa Konsultansi di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jdih.lkpp.go.id 2 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
b.nilai paket pengadaan yang memenuhi ketentuan pada butir 1.3.1 atau Perjanjian Internasional di bidang perdagangan. 1.2.2 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.1. huruf a termasuk pembiayaan sebagian atau seluruhnya melalui Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri, kecuali jika diatur lain dalam perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri. 1.3 Ambang batas (Thresholds) 1.3.1 Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). 1.3.2 Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.1, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha Nasional yang mampu dan memenuhi persyaratan. 1.4 Negara Asal Peserta Pemilihan yang Memenuhi Persyaratan (Eligibility) 1.4.1 Seleksi Internasional pada prinsipnya terbuka untuk seluruh Peserta Pemilihan dari seluruh Negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya persaingan yang sehat. 1.4.2 Peserta Pemilihan dari suatu negara tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan pada butir 1.4.1 dengan dasar:
a.Peraturan perundang-undangan yang melarang adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan negara tersebut;
b.Perjanjian Internasional dibidang perdagangan;
c.Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri; atau
d.Hubungan diplomatik Indonesia (khusus untuk barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD). 1.4.3 Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud butir 1.4.1 tidak boleh termasuk dalam daftar hitam yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan tersebut tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, daftar hitam di negara asal Peserta Pemilihan Seleksi dan daftar hitam Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri. jdih.lkpp.go.id 3 1.5 Pertentangan Kepentingan 1.5.1 Peserta pemilihan tidak diperkenankan untuk memiliki pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Seleksi yang sama;
b.satu penyedia memasukkan Proposal lebih dari satu, baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai anggota dari suatu kerjasama usaha (Joint Venture, Joint Operation, dan/atau Subkontrak);
c.konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
d.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
e.pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan Seleksi di Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah;
f.PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
g.beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 1.6 Kecurangan dan Korupsi 1.6.1 Ketentuan tentang kecurangan dan korupsi yang terjadi dalam Seleksi Internasional mengacu pada peraturan perundang- undangan Indonesia tentang anti-korupsi. jdih.lkpp.go.id 4 1.7 Kerahasiaan Proses 1.7.1 Setelah pembukaan proposal, informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, antara lain terkait dengan pemeriksaan, klarifikasi dan evaluasi Proposal serta rekomendasi mengenai pemenang Seleksi, tidak boleh disampaikan kepada Peserta Pemilihan yang memasukkan Proposal dan/atau kepada pihak lain yang tidak berwenang/tidak berkepentingan sampai pemenang Seleksi diumumkan. 1.7.2 Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1.8 Bahasa 1.8.1 Semua dokumen yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat dibuat dalam terjemahan Bahasa Inggris. 1.8.2 Proposal yang diajukan oleh Peserta Pemilihan dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 1.8.3 Kontrak dengan pihak asing harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat dibuat terjemahannya dalam Bahasa Inggris. 1.8.4 Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 1.8.3, maka yang dijadikan acuan adalah Bahasa Indonesia. 1.9 Pengembangan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Nasional 1.9.1 Khusus untuk Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
a.Pelaku Usaha Nasional perorangan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha terbagi atas:
1. 1.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha berbadan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Nasional; dan
2. 2.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum.
c.Perusahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dibuktikan dengan:
1. 1.didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia; jdih.lkpp.go.id 5
2. 2.terdaftar dan/atau memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia;
3. 3.memiliki kantor pusat yang berlokasi di Indonesia;
4. 4.minimal 51% (lima puluh satu persen) dari saham yang memiliki hak suara, hak dividen dan hak kendali manajemen dimiliki oleh perseorangan WNI, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau negara Republik Indonesia serta minimal 2/3 (dua per tiga) anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah WNI; dan
5. 5.memiliki komposisi pegawai dalam negeri dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang Ketenagakerjaan.
d.Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 adalah badan usaha berbentuk Firma atau Commanditaire Vennootschap (CV) yang dibuktikan dengan:
1. 1.memiliki akta pendirian badan usaha yang diterbitkan notaris Indonesia;
2. 2.terdaftar dan/atau memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia;
3. 3.memiliki kantor pusat yang berlokasi di Indonesia; dan
4. 4.memiliki komposisi pegawai dalam negeri dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang Ketenagakerjaan. 1.9.2 Pelaku Usaha Asing adalah Pelaku Usaha di luar ketentuan pada butir 1.9.1. 1.9.3 Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Jasa Konsultansi wajib memaksimalkan partisipasi dari Pelaku Usaha Nasional yang memenuhi syarat dan dinilai mampu melaksanakan paket pekerjaan, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan Pelaku Usaha Asing. 1.9.4 Untuk memaksimalkan partisipasi Pelaku Usaha Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.9.3, Pokja Pemilihan wajib menentukan dalam Dokumen Seleksi mengenai jumlah persentase jdih.lkpp.go.id 6 kepemilikan modal dalam bentuk Joint Ventures (JV), serta menentukan peran dan tanggung jawab para pihak yang membentuk kerja sama usaha dalam bentuk Joint Operations (JO), maupun Subkontrak. 1.10 Kerjasama Usaha (Joint Ventures, Joint Operations dan Subkontrak) 1.10.1 Peserta Pemilihan dapat membentuk perjanjian kerjasama usaha, baik untuk jangka panjang atau untuk hanya untuk pekerjaan tertentu. Kerja sama usaha yang dimaksud dapat berbentuk:
a.Joint Venture, yaitu bentuk kerjasama antara 2 (dua) perusahaan atau lebih (yang terdiri atas Pelaku Usaha Nasional dan Pelaku Usaha Asing) yang secara bersama-sama membentuk satu perusahaan baru, dimana perusahaan baru tersebut bertanggung jawab untuk keseluruhan Kontrak, dan pengurus perusahaan bentukan baru diharuskan untuk menandatangani Kontrak dengan PPK;
b.Joint operation yaitu bentuk kerjasama usaha antara 2 (dua) perusahaan atau lebih (yang terdiri atas Pelaku Usaha Nasional dan Pelaku Usaha Asing) dimana seluruh anggota kerjasama secara bersama-sama menandatangani satu (1) Kontrak dengan PPK untuk suatu paket pekerjaan dan tanggung jawab secara bersama-sama pada seluruh anggota Joint operation, bukan pada masing-masing anggota.
c.Subkontrak, yaitu bentuk kerjasama usaha antara 2 (dua) perusahaan atau lebih (yang terdiri atas Pelaku Usaha Nasional dan Pelaku Usaha Asing), dimana Pelaku Usaha utama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan dengan subkontraktor, dan menandatangani Kontrak dengan PPK. Subkontraktor melaksanakan bagian dari Kontrak yang ditugaskan kepadanya berdasarkan Kontrak dari Pelaku Usaha utama. 1.11 Preferensi Harga 1.11.1 Pemberian Preferensi harga merupakan insentif bagi penyedia yang menyediakan produk dalam negeri. Insentif tersebut diberikan dalam proses pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima jika dibandingkan dengan harga jdih.lkpp.go.id 7 Proposal terendah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 1.11.2 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1.11.3 Preferensi harga diberikan terhadap Jasa Konsultansi yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). 1.11.4 Preferensi harga dapat diberikan untuk untuk Jasa Konsultansi dengan nilai paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). 1.11.5 Penetapan pemenang berdasarkan urutan terendah Hasil Evaluasi akhir (HEA). 1.11.6 HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 — KP) x HP dengan: KP = TKDN x preferensi tertinggi KP adalah Koefisien Preferensi HP adalah Harga Proposal setelah koreksi aritmatik. 1.11.7 Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Proposal dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. 1.11.8 Jika menggunakan metode evaluasi kualitas biaya maka penetapan pemenang berdasarkan nilai kombinasi teknis dan harga (HEA). 1.12 Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Internasional 1.12.1 Pada prinsipnya tata cara pelaksanaan Seleksi Internasional menggunakan metode Seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia kecuali diatur lain dalam Peraturan ini. 1.12.2 Pelaksanaan Seleksi Internasional dilakukan secara manual sampai dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya siap digunakan. 1.13 Penyedia Jasa Konsultansi 1.13.1 Penyedia Jasa Konsultansi dibagi menjadi dua (2) kategori, yaitu:
a.Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha; dan jdih.lkpp.go.id 8
b.Penyedia Jasa Konsultansi Perseorangan. 1.13.2 Pada prinsipnya, Seleksi Internasional dilakukan melalui Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha. 1.13.3 Ketentuan tambahan untuk Seleksi Internasional Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan diatur dalam butir 2.36. 1.14 Jenis Pekerjaan Jasa Konsultansi 1.14.1 Secara umum, jenis pekerjaan Jasa Konsultansi terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:
a.Jasa Konsultansi Studi Kelayakan terdiri dari namun tidak terbatas pada: 1) studi dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial, termasuk implementasi/peninjauan penilaian dampak lingkungan; 2) studi terkait perkiraan biaya pelaksanaan pekerjaan; dan 3) studi tentang rekomendasi mengenai implementasi pekerjaan.
b.Jasa Konsultansi Studi Persiapan Pekerjaan terdiri dari namun tidak terbatas pada: 1) investigasi terperinci dan peninjauan kembali studi kelayakan; 2) evaluasi Proposal dan rekomendasi tentang pemberian kontrak; 3) studi dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial, termasuk implementasi/peninjauan penilaian dampak lingkungan.
c.Jasa Konsultansi Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari namun tidak terbatas pada: 1) pengawasan pekerjaan konstruksi; 2) layanan teknis dan administratif untuk implementasi dan pengelolaan proyek; dan 3) studi dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial, termasuk manajemen lingkungan, pemantauan dan audit.
d.Jasa Konsultansi Pemeliharaan Fasilitas dan Operasional terdiri dari namun tidak terbatas pada bantuan dalam pemeliharaan fasilitas dan operasional setelah penyelesaian pekerjaan.
e.Jasa Konsultansi lain yang dibutuhkan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah. jdih.lkpp.go.id 9
1. 2.SELEKSI INTERNASIONAL A. Persiapan Seleksi Internasional 2.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2.1.1 Pada persiapan Seleksi Internasional, PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK. 2.1.2 KAK Seleksi Internasional sekurang-kurangnya meliputi:
a.ruang lingkup dan tujuan pekerjaan;
b.latar belakang yang relevan, termasuk studi yang tersedia, tentang pekerjaan dan lembaga terkait;
c.kategori penyedia dan jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan;
d.jadwal pelaksanaan dan hasil yang diharapkan (laporan berkala, dokumen dan/atau produk akhir);
e.ruang lingkup dan ketentuan alih teknologi dan pelatihan, jika diperlukan;
f.metode pembayaran prestasi pekerjaan Jasa Konsultansi;
g.tanggung jawab masing-masing pihak pelaksana pengadaan;
h.deskripsi spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
i.Perkiraan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
j.semua elemen penting lainnya yang dianggap perlu, agar penyedia Jasa Konsultansi dapat mengajukan Proposal yang komprehensif dan responsif terhadap tujuan Seleksi. 2.1.3 Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat kompleks atau membutuhkan kreativitas dan inovasi, KAK harus menggambarkan kebutuhan tersebut sejauh yang diketahui atau teridentifikasi dan tidak terlalu detail sehingga memberikan ruang kreativitas bagi Peserta Pemilihan dalam mengajukan Proposal. 2.2 Spesifikasi dan Standar 2.2.1 Dokumen Seleksi harus mempersyaratkan SNI wajib untuk Jasa Konsultansi (apabila ada) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. jdih.lkpp.go.id 10 2.2.2 Apabila tidak terdapat Jasa Konsultansi dengan SNI wajib, maka dapat menggunakan Jasa Konsultansi yang memiliki standar yang berlaku secara internasional. 2.3 Asal Penyedia Jasa Konsultansi 2.3.1 Dokumen Seleksi harus menjelaskan secara rinci tentang:
a.definisi dan kriteria dari negara asal Penyedia Jasa Konsultansi;
b.negara asal Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan butir 1.4.1 dan 1.4.2; dan
c.kewajiban Peserta Pemilihan untuk memberikan informasi yang sesuai mengenai asal Penyedia Jasa Konsultansi. 2.4 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2.4.1 Total HPS merupakan hasil perhitungan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi yang ditetapkan oleh PPK. 2.4.2 PPK memperkirakan biaya yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan Jasa Konsultansi berdasarkan perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan seperti Biaya Personel, waktu penyelesaian pekerjaan dan biaya non personel. 2.4.3 Biaya yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan Jasa Konsultansi dibagi dalam 3 (tiga) kategori terpisah:
a.Biaya Personel;
b.Biaya Non Personel; dan
c.Pajak. 2.4.4 Biaya Personel dihitung berdasarkan gaji dasar (basic salary) (termasuk PPh), beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead), tunjangan yang berkaitan dengan penugasan dan keuntungan. Contoh penghitungan Biaya Personel sebagai berikut: jdih.lkpp.go.id 11 BLP=GD+BBS+BBU+TP+K Komponen Biaya Personel Gaji Dasar 1 x GD Beban Biaya Sosial (0,3 - 0,6)* x GD Beban biaya umum (0,7 -1,4)* x GD Tunjangan penugasan (0,1 - 0,3)* x GD Keuntungan 0,1 x(GD+BBJ+BBU) TOTAL (2,4 - 3,6)* x GD *rentang 2.4.5 Biaya Non Personel dapat terdiri dari:
a.biaya penyewaan, persediaan dan peralatan kantor (termasuk fasilitas komputer, perangkat lunak dan pembayaran royalti untuk program yang dipergunakan);
b.biaya perjalanan dinas, termasuk kelebihan bagasi dan/atau bagasi yang tidak dibawa sendiri;
c.biaya penyusunan laporan;
d.biaya penerjemahan;
e.biaya layanan kesekretariatan; dan/atau
f.biaya lainnya. 2.4.6 HPS tersebut bersifat rahasia, baik total ataupun rinciannya. 2.4.7 Ketentuan tentang tata cara penyusunan HPS yang diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan butir 2.4. 2.5 Jenis Kontrak dan Bentuk Kontrak dalam Dokumen Pemilihan 2.5.1 Dokumen Seleksi harus mencantumkan dengan jelas terkait jenis dan bentuk Kontrak yang akan digunakan serta ketentuan Kontrak yang diusulkan. 2.5.2 Jenis Kontrak yang digunakan dalam Seleksi Internasional terdiri atas:
a.Lumsum; atau
b.Waktu Penugasan. 2.5.3 Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.2 huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan jdih.lkpp.go.id 12 dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b.berorientasi kepada keluaran; dan
c.pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. 2.5.4 Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.2 huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. 2.5.5 Pembayaran dalam kontrak Lumsum dapat dilakukan secara termin berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan atau sesuai kesepakatan dalam kontrak. Total pembayaran dalam kontrak Lumsum sudah termasuk Biaya Personel dan Biaya Non Personel. 2.5.6 Pembayaran Biaya Personel dalam kontrak Waktu Penugasan dilakukan berdasarkan durasi waktu penugasan dan Biaya Non Personel yang dibutuhkan sesuai kesepakatan dalam kontrak. Biaya Personel dibayarkan berdasarkan unit rate yang pasti dan tetap sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak untuk setiap waktu penugasan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara harga satuan, dan/atau penggantian biaya (reimbursable cost/at cost). Total pembayaran dalam kontrak Waktu Penugasan terdiri atas Biaya Personel dan Biaya Non Personel. 2.5.7 Kontrak dalam Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dengan tahun jamak. Kontrak tahun jamak adalah Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi yang membebani lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kontrak tahun jamak dapat berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua) bulan namun melebihi dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 2.5.8 Bentuk Kontrak yang digunakan adalah surat perjanjian. Jenis dan bentuk Kontrak yang akan digunakan serta ketentuan jdih.lkpp.go.id 13 kontrak yang diusulkan harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Seleksi. 2.6 Uang Muka dan Jaminan Uang Muka 2.6.1 Dalam persiapan seleksi Jasa Konsultansi, PPK dapat menetapkan uang muka dengan ketentuan bahwa:
a.jumlah nilai total uang muka yang diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total kontrak.
b.uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
c.uang muka dapat digunakan sebagai biaya mobilisasi penyedia Jasa Konsultansi. Nilai uang muka yang diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari biaya mobilisasi yang dibutuhkan.
d.pemberian uang muka (apabila ada) dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
e.uang muka tersebut harus disertai dengan jaminan uang muka.
f.ketentuan mengenai pemberian uang muka dicantumkan secara jelas dalam Kontrak. 2.6.2 Jaminan uang muka harus dicairkan oleh penerbit jaminan, tanpa syarat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima. 2.6.3 Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjamin, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. 2.6.4 Lembaga keuangan khusus sebagaimana diatur dalam butir 2.6.3 adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Lembaga keuangan khusus tersebut antara lain adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. jdih.lkpp.go.id 14 2.6.5 Jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. 2.7 Metode Kualifikasi 2.7.1 Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. 2.7.2 Kualifikasi Peserta Pemilihan Seleksi Internasional untuk Penyedia Jasa Konsultansi baik Badan Usaha dan Perorangan dilakukan dengan prakualifikasi. 2.7.3 Kualifikasi pada prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan proposal dengan menggunakan metode sistem pembobotan dengan ambang batas. 2.7.4 Kualifikasi Peserta Pemilihan dalam Seleksi internasional sekurang-kurangnya meliputi:
a.reputasi profesional yang baik, kredibilitas dan kompetensi peserta pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan;
b.pengalaman dan kinerja Peserta Pemilihan dalam melaksanakan kontrak yang sejenis;
c.kemampuan keuangan Peserta Pemilihan apabila dibutuhkan dapat diperhitungkan;
d.Peserta Pemilihan bebas dari konflik kepentingan; dan/atau
e.elemen penting lainnya sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas pekerjaan. 2.7.5 Pelaksanaan prakualifikasi harus diumumkan sebagaimana diatur pada butir 2.13.2. 2.7.6 Ruang lingkup pekerjaan, ringkasan spesifikasi tenaga ahli dan persyaratan kualifikasi harus dimasukkan dalam Dokumen Kualifikasi. 2.7.7 Setelah prakualifikasi dilakukan, semua Peserta Pemilihan yang lulus kualifikasi diundang untuk memasukkan Proposal. 2.8 Metode Penyampaian Proposal 2.8.1 Metode penyampaian Proposal pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional menggunakan metode 2 (dua) sampul. 2.8.2 Metode 2 (dua) sampul adalah penyampaian Proposal yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam jdih.lkpp.go.id 15 sampul tertutup I, sedangkan harga Proposal dimasukkan ke dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam sampul ke III yang digunakan sebagai sampul penutup. Kemudian sampul ke III tersebut disampaikan kepada Pokja Pemilihan sebelum batas waktu penyampaian Proposal. Setiap pengajuan Proposal yang diterima setelah batas waktu pengajuan Proposal akan dikembalikan dalam keadaan tertutup. 2.8.3 Dalam metode 2 (dua) sampul, faktor teknis menjadi pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi Proposal. Oleh karena itu, Pokja Pemilihan harus melakukan evaluasi Proposal teknis terlebih dahulu secara terpisah dari Proposal biaya. 2.9 Metode Evaluasi Proposal 2.9.1 Pokja Pemilihan menetapkan Metode evaluasi Proposal Penyedia Jasa Konsultansi untuk Seleksi Internasional yang dilakukan dengan:
a.Kualitas dan Biaya; atau
b.Kualitas. 2.9.2 Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya:
a.metode evaluasi kualitas dan biaya adalah metode evaluasi Proposal berdasarkan nilai kombinasi terbaik Proposal teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
b.metode evaluasi ini, digunakan untuk pekerjaan yang: 1) ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dan diuraikan dengan baik dalam KAK; dan 2) besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.
c.Pokja Pemilihan menetapkan pembobotan nilai teknis dan biaya dalam metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya dengan ketentuan: 1) bobot Proposal teknis antara 0,60 sampai 0,80. 2) bobot Proposal biaya antara 0,20 sampai 0,40. jdih.lkpp.go.id 16 3) nilai bobot yang diberikan untuk Proposal teknis dan biaya sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. 2.9.3 Metode Evaluasi Kualitas:
a.metode evaluasi kualitas adalah metode evaluasi Proposal berdasarkan kualitas Proposal teknis terbaik, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
b.Metode evaluasi ini digunakan untuk pekerjaan yang: 1) mengutamakan kualitas Proposal teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau 2) ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. 2.10 Penyesuaian Harga 2.10.1 Penyesuaian harga merupakan penyesuaian terhadap biaya yang tercantum dalam Kontrak. 2.10.2 Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berdasarkan jenis kontrak waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Seleksi dan/atau perubahan Dokumen Seleksi; dan
b.tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Seleksi dan/atau perubahan Dokumen Seleksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak. 2.10.3 Persyaratan dan tata cara penyesuaian harga diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. jdih.lkpp.go.id 17 2.11 Seleksi Sebelum Disetujuinya Anggaran 2.11.1 Proses pemilihan penyedia melalui Seleksi Internasional sampai dengan penetapan pemenang dapat dilakukan sebelum disetujuinya anggaran. 2.11.2 Penandatanganan kontrak untuk proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.1 dilaksanakan setelah anggaran sudah tersedia. 2.11.3 Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.1 dapat dilaksanakan paling cepat setelah penetapan pagu indikatif. B. Pelaksanaan Seleksi Internasional 2.12 Tahapan Pelaksanaan Seleksi Internasional 2.12.1 Pelaksanaan Pemilihan melalui Seleksi Internasional meliputi:
a.Pengumuman Seleksi Internasional;
b.Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
c.Pelaksanaan Kualifikasi Peserta Seleksi Internasional;
d.Penyusunan daftar pendek;
e.Penyampaian Undangan Proposal;
f.Pemberian Penjelasan;
g.Penyampaian Proposal;
h.Evaluasi Proposal Teknis;
i.Evaluasi Proposal Biaya;
j.Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
k.Sanggah;
l.Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya; dan
m.Penandatanganan Kontrak kepada Pemenang Seleksi Internasional. 2.13 Pengumuman Seleksi Internasional 2.13.1 Pengumuman Seleksi Internasional harus diumumkan dalam waktu yang cukup agar cukup banyak Pelaku Usaha yang mendapatkan informasi untuk mengajukan Proposal sehingga Pokja Pemilihan dapat memperoleh penyedia terbaik dan memenuhi persyaratan untuk pekerjaan tertentu. jdih.lkpp.go.id 18 2.13.2 Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2.13.1 dilaksanakan untuk mendapatkan pernyataan minat (expression of interests). 2.13.3 Pengumuman diumumkan secara luas minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan maksimal 60 (enam puluh) Hari Kalender, melalui:
a.Situs resmi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
b.Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
c.Situs resmi negara/lembaga mitra;
d.Situs web komunitas internasional;
e.Surat Kabar Internasional; dan/atau
f.Media lain apabila diperlukan. 2.14 Isi Dokumen Pemilihan 2.14.1 Dokumen Pemilihan berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh Peserta Pemilihan untuk menyiapkan Proposal. Kompleksitas dan tingkat kedalaman informasi dari suatu Dokumen Pemilihan sangat tergantung dari ukuran dan sifat pekerjaan yang akan dilakukan dan Kontrak yang diusulkan. 2.14.2 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Seleksi. 2.14.3 Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh Pokja Pemilihan dan Peserta Pemilihan untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; 2.14.4 Isi Dokumen Kualifikasi paling sedikit berisi:
a.petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
b.formulir isian kualifikasi;
c.instruksi kepada peserta, lembar data kualifikasi;
d.pakta integritas; dan
e.tata cara evaluasi kualifikasi. 2.14.5 Isi Dokumen Seleksi paling sedikit berisi:
a.undangan/pengumuman;
b.Instruksi Kepada Peserta;
c.bentuk surat Proposal;
d.bentuk Jaminan; dan
e.contoh-contoh formulir yang perlu diisi jdih.lkpp.go.id 19 2.14.6 Rancangan Kontrak terdiri dari:
a.Pokok-pokok perjanjian;
b.syarat umum Kontrak;
c.syarat khusus Kontrak; dan
d.dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak. 2.14.7 Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud butir 2.14.5 harus secara jelas menguraikan:
a.semua faktor, termasuk komponen biaya, yang akan diperhitungkan dalam mengevaluasi dan membandingkan Proposal; dan
b.kriteria evaluasi, termasuk bagaimana faktor-faktor ini akan diukur atau dievaluasi (metode, syarat, tata cara dan ketentuan evaluasi Proposal). 2.14.8 Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.14.7 diuraikan secara jelas dalam Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Seleksi. 2.14.9 Semua Peserta Pemilihan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan mengakses informasi yang tersedia terkait Dokumen Pemilihan. 2.15 Evaluasi Kualifikasi Peserta Seleksi Internasional 2.15.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta Pemilihan melalui form isian kualifikasi, yang dilakukan setelah tahap/waktu penyampaian dokumen kualifikasi selesai atau pada tahap/waktu evaluasi dokumen kualifikasi. 2.15.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukan Dokumen Kualifikasi meliputi:
a.evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
b.evaluasi kualifikasi teknis; dan
c.evaluasi kualifikasi keuangan. 2.15.3 Pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan keuangan menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas. jdih.lkpp.go.id 20 2.15.4 Kriteria evaluasi kualifikasi teknis Jasa Konsultansi dapat menggunakan unsur penilaian antara lain:
a.pengalaman pekerjaan sejenis;
b.pengalaman pekerjaan di lokasi kerja;
c.ketersediaan tenaga ahli; dan/atau
d.ketersediaan peralatan. 2.15.5 Kriteria evaluasi kualifikasi keuangan menggunakan unsur penilaian terhadap laporan keuangan. 2.16 Daftar Pendek 2.16.1 Prakualifikasi dalam Seleksi Internasional menghasilkan daftar pendek sejumlah 6 – 8 Penyedia Jasa Konsultansi. 2.16.2 Peserta Pemilihan yang masuk dalam daftar pendek dapat mengunjungi lokasi pekerjaan sebelum pemasukan dokumen Proposal dengan memberitahu terlebih dahulu pemilik pekerjaan. 2.16.3 Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir 2.16.2 dapat mengunjungi lokasi pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi setempat dan menilai sejauh mana Jasa Konsultansi tersebut untuk menyusun Proposal. 2.17 Undangan Seleksi 2.1.71 Pokja Pemilihan mengirimkan Surat Undangan kepada Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi kualifikasi dan terdaftar dalam daftar pendek untuk mengikuti proses Seleksi. Isi dalam Surat Undangan tersebut setidaknya meliputi:
a.ruang lingkup penugasan;
b.metode evaluasi Proposal;
c.nama-nama Peserta Pemilihan yang lulus kualifikasi dan terdaftar dalam daftar pendek;
d.daftar Dokumen Seleksi yang dilampirkan
e.batas waktu pemasukan Proposal; dan
f.pernyataan bahwa konsultan yang diundang tertarik untuk mengajukan Proposal. 2.18 Jangka Waktu Pemasukan Proposal jdih.lkpp.go.id 21 2.18.1 Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan Proposal sangat tergantung dari besaran dan kompleksitas dari pekerjaan. Lamanya waktu antara undangan dan batas akhir pemasukan Proposal umumnya paling sedikit 60 (enam puluh) Hari Kalender, kecuali untuk pekerjaan kompleks paling sedikit 90 (sembilan puluh) Hari Kalender. Untuk pekerjaan kompleks disarankan untuk melakukan pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan. 2.19 Pemberian Penjelasan dan Peninjauan Lapangan 2.19.1 Untuk memperjelas Dokumen Seleksi, Pokja Pemilihan wajib mengadakan pemberian penjelasan kepada Peserta Pemilihan. 2.19.2 Batas akhir pemberian penjelasan 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum batas akhir pemasukan Proposal. 2.19.3 Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh perwakilan Pokja Pemilihan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. 2.19.4 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara pemberian penjelasan, maka Berita Acara pemberian penjelasan ditandatangani oleh Pokja Pemilihan yang hadir. 2.19.5 Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. 2.19.6 Peninjauan lapangan harus dituangkan dalam Berita Acara peninjauan lapangan. 2.19.7 Peserta Pemilihan dapat melaksanakan peninjauan lapangan secara mandiri sebelum pemasukan Proposal. 2.19.8 Pokja Pemilihan memberikan salinan Berita Acara pemberian penjelasan, dan/atau Berita Acara peninjauan lapangan, serta apabila ada adendum Dokumen Seleksi kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan. jdih.lkpp.go.id 22 2.20 Isi DokumenProposal 2.20.1 Dalam Seleksi Internasional untuk Jasa Konsultansi, dokumen Proposal dibagi menjadi Proposal teknis dan Proposal biaya. 2.20.2 Proposal teknis mencakup hal-hal berikut:
a.latar belakang, organisasi, dan pengalaman dari Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi kualifikasi dan terdaftar dalam daftar pendek:
b.pengalaman pekerjaan yang sama minimal selama 5 (lima) tahun terakhir;
c.pendekatan teknis dan program kerja yang diusulkan termasuk:
1. 1.tanggapan terhadap KAK;
2. 2.pendekatan umum yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk organisasi dan jadwal waktu pelaksanaan yang diusulkan;
3. 3.grafik yang menunjukkan dengan jelas perkiraan durasi (secara terpisah di kantor pusat dan di lapangan) dan perkiraan waktu penugasan setiap tenaga ahli;
4. 4.uraian rinci seputar tugas-tugas khusus untuk setiap anggota tim yang diusulkan;
5. 5.dalam hal kerjasama, rincian perjanjian yang mendefinisikan peran masing-masing perusahaan. a) nama, usia, kebangsaan, latar belakang, pendidikan, catatan pekerjaan dan pengalaman profesional yang terperinci dari setiap tenaga ahli yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan. b) pengaturan untuk ruang kantor, kendaraan, kantor dan lapangan, peralatan lainnya apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. 2.20.3 Proposal biaya mencakup hal-hal berikut:
a.untuk Kontrak Lumsum: ringkasan Proposal biaya yang terdiri dari biaya yang dibutuhkan dan pajak terkait. jdih.lkpp.go.id 23
b.untuk Kontrak Waktu Penugasan: ringkasan Propsal biaya, rincian Biaya Personel, rincian Biaya Non Personel, dan rincian pajak terkait. 2.21 Pembukaan Proposal 2.21.1 Informasi mengenai tanggal, jam dan lokasi untuk penerimaan dan pembukaan Proposal diumumkan dalam pengumuman Seleksi. 2.21.2 Waktu pembukaan Proposal sama dengan batas akhir penerimaan Proposal. 2.21.3 Proposal harus dibawa sesegera mungkin ke lokasi pengumuman untuk pembukaan Proposal jika Proposal diterima di lokasi yang berbeda dengan lokasi pembukaan Proposal. 2.21.4 Pokja Pemilihan harus menjamin tidak terjadi post bidding dan perubahan isi Proposal ketika Proposal dibuka pada lokasi yang berbeda dengan lokasi Proposal diterima. 2.21.5 Proposal harus dibuka di tempat umum dan Peserta Pemilihan atau perwakilan mereka diperbolehkan untuk hadir. 2.21.6 Proposal harus dibuka di tempat umum dan dihadiri paling kurang 2 (dua) Peserta Pemilihan atau perwakilan mereka sebagai saksi. 2.21.7 Apabila hanya ada 1 (satu) atau tidak ada Peserta Pemilihan sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja Pemilihan yang ditunjuk oleh Pokja Pemilihan. 2.21.8 Proposal yang diterima setelah batas akhir pembukaan Proposal harus dikembalikan tanpa dibuka. 2.21.9 Nama dari penawar dan total penawaran setiap Proposal harus dibaca dengan suara lantang dan didokumentasikan dalam Berita Acara Pembukaan Proposal. 2.22 Klarifikasi atau Perubahan Proposal 2.22.1 Peserta Pemilihan tidak diperbolehkan untuk mengubah Proposal mereka setelah batas akhir pemasukan Proposal. jdih.lkpp.go.id 24 2.22.2 Untuk tujuan evaluasi Proposal, Pokja Pemilihan dapat meminta klarifikasi dari Peserta Pemilihan. Permintaan klarifikasi kepada Peserta Pemilihan harus dibuat dalam dokumen tertulis. Apabila terjadi perbedaan antara Proposal dengan hasil klarifikasi, maka hasil klarifikasi dari Peserta Pemilihan harus dicatat dalam Berita Acara Hasil Evaluasi. 2.22.3 Permintaan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam 2.22.2 para pihak tidak diperbolehkan untuk mengubah substansi dan harga penawaran setelah pembukaan Proposal. 2.22.4 Perubahan Proposal biaya hanya diperbolehkan karena adanya koreksi aritmatik. 2.23 Masa Berlaku dan Perpanjangan Masa Berlaku Penawaran 2.23.1 Peserta Pemilihan diharuskan mengajukan penawaran dengan masa berlaku sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi. Hal ini bertujuan agar Pokja Pemilihan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan evaluasi Proposal sehingga Kontrak dapat ditandatangani dalam jangka waktu yang ditetapkan. Masa berlaku Proposal umumnya berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) Hari Kalender dan berlaku sejak batas akhir pemasukan Proposal. 2.23.2 Perpanjangan masa berlaku penawaran hanya dapat dilakukan dalam hal Pokja Pemilihan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan evaluasi Proposal dan pengumuman pemenang. 2.23.3 Ketika terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.23.2, maka Peserta Pemilihan tidak diizinkan untuk mengubah substansi dan harga penawaran dari penawaran mereka. 2.23.4 Peserta Pemilihan berhak menolak perpanjangan masa berlaku penawaran. 2.24 Mata Uang dalam Proposal 2.24.1 Dokumen Seleksi harus menyatakan mata uang yang akan digunakan oleh Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Proposal, prosedur konversi harga yang dinyatakan dalam mata uang asing kedalam satu jenis mata uang untuk tujuan jdih.lkpp.go.id 25 evaluasi/membandingkan nilai Proposal, dan mata uang yang akan digunakan untuk pembayaran. Hal ini bertujuan untuk:
a.memastikan bahwa Peserta Pemilihan mempunyai kesempatan untuk meminimalkan risiko selisih kurs antara mata uang pada saat penyampaian Proposal dan pada saat pembayaran, sehingga mereka bisa menyampaikan Proposal terbaik;
b.memberikan pilihan kepada Peserta Pemilihan dari negara dengan nilai tukar mata uang yang lemah untuk menggunakan mata uang dengan nilai tukar yang lebih kuat, sehingga memberikan kepastian terhadap harga penawarannya; dan
c.untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses evaluasi. 2.24.2 Peserta Pemilihan dapat mengajukan Proposal dengan menggunakan 2 (dua) mata uang, yaitu Rupiah dan mata uang yang berlaku di negara lain sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko. Transaksi yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah, sedangkan mata uang lain dipergunakan untuk transaksi di luar wilayah Indonesia. 2.25 Nilai Tukar Mata Uang untuk Perbandingan Proposal 2.25.1 Harga penawaran adalah jumlah semua biaya yang harus dibayar dalam mata uang yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. 2.25.2 Untuk tujuan evaluasi biaya, maka penawaran dalam Proposal harus dikonversi ke mata uang rupiah yang sebelumnya dinyatakan dalam Dokumen Seleksi. 2.25.3 Dalam melakukan konversi, Pokja Pemilihan menggunakan kurs jual mata uang asing ke rupiah berdasarkan sumber resmi (seperti Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) atau oleh bank umum. 2.25.4 Tanggal konversi tidak boleh lebih cepat dari 4 (empat) minggu sebelum batas akhir pemasukan Proposal dan tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya masa berlakunya penawaran. jdih.lkpp.go.id 26 2.25.5 Informasi terkait sumber nilai tukar mata uang yang digunakan dan tanggal konversi harus dicantumkan dalam Dokumen Seleksi. 2.26 Mata Uang Pembayaran 2.26.1 Pembayaran kontrak dilakukan dalam mata uang yang dinyatakan dalam Dokumen Seleksi. 2.26.2 Apabila harga penawaran di mintakan untuk dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan Peserta Pemilihan meminta pembayaran dalam mata uang asing yang dinyatakan dalam persentase dari total harga penawaran, maka nilai tukar untuk tujuan pembayaran harus dinyatakan oleh Peserta Pemilihan, untuk memastikan nilai dari mata uang asing yang harus dibayarkan. 2.27 Evaluasi Proposal Teknis 2.27.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi Proposal teknis terhadap unsur/sub-unsur yang dinilai, antara lain meliputi:
a.kualifikasi tenaga ahli dan pengalaman perusahaan, termasuk wilayah geografis yang serupa dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan apabila diperlukan;
b.metodologi dan pendekatan konsultan, termasuk tanggapan terhadap KAK;
c.kualifikasi dan keahlian staf yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan; dan
d.preferensi terhadap konsultan dalam negeri untuk melaksanakan pekerjaan. 2.27.2 Dalam pengalokasian poin untuk pembobotan penilaian teknis, Pokja Pemilihan dapat menyusun kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 2.27.3. Bobot ideal pada kriteria penilaian teknis dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Jasa Konsultansi. Pada contoh 1, adalah pekerjaan yang membutuhkan perekayasaan dan desain yang detail. Oleh karena itu, bobot yang lebih besar diberikan untuk kriteria pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan yang sama sebelumnya, dan bobot yang lebih rendah diberikan untuk kriteria kualifikasi personel staf jdih.lkpp.go.id 27 utama. Sebaliknya, pada contoh 2, dalam pekerjaan jasa supervisi dan implementasi konstruksi, kualifikasi personel utama menjadi kriteria yang penting karena memiliki pengaruh langsung pada pengawasan dan pengelolaan pekerjaan dan pengendalian terhadap kualitas. 2.27.3 Setiap kriteria dalam evaluasi teknis dinilai dalam skala 0 hingga 100 poin, yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, dan harus dikonversi menjadi skor. Berikut contoh skala penilaian kualitas teknis: Kriteria Penilaian Teknis Bobot Ideal Contoh Pekerjaan 1 Contoh Pekerjaan 2 Pengalaman konsultan relevan dengan tugas 0-10 poin 05 05 Metodologi dan Pendekatan (Pemahaman terhadap KAK), Rencana Kerja 20-50 poin 50 30 Kualifikasi personel (staf) inti 30-60 poin 30 45 Transfer Teknologi (pelatihan) 5-10 poin 05 10 Penggunaan Konsultan Dalam Negeri 0-10 poin 10 10 Total (tidak melebihi) 100 poin 100 100 2.27.4 Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, dilakukan klarifikasi teknis tertulis kepada peserta dan pihak terkait. Dalam klarifikasi teknis tidak diperkenankan untuk melakukan post-bidding. 2.27.5 Hasil uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/peralatan tertentu dapat dilakukan dan/atau diminta sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; 2.27.6 Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, Seleksi dinyatakan gagal. jdih.lkpp.go.id 28 2.27.7 Evaluasi Proposal teknis mempertimbangkan Penggunaan Produk dalam Negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian. 2.27.8 Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Proposal Jasa Konsultansi yang memenuhi ketentuan TKDN ditambah BMP paling sedikit 40%, Seleksi hanya dapat diikuti oleh penyedia Jasa Konsultansi dalam negeri sepanjang Jasa Konsultansi tersebut, harga yang wajar dan kemampuan penyediaanJasa Konsultansi sesuai dengan yang dibutuhkan. 2.27.9 Dalam hal Dokumen Pemilihan mensyaratkan penggunaan produk dalam negeri, peserta yang tidak menyampaikan formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) maka Proposalnya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap 0 (nol). 2.28 Evaluasi Proposal Biaya 2.28.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi Proposal biaya terhadap peserta yang menyampaikan dokumen Proposal biaya dan dinyatakan lulus evaluasi Proposal teknis dalam metode evaluasi kualitas dan biaya. 2.28.2 Untuk Seleksi Jasa Konsultansi, nilai total Proposal biaya terkoreksi dapat melebihi pagu anggaran. 2.28.3 Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dalam hal Proposal komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan dan/atau Daftar Inventarisasi Jasa Produksi Dalam Negeri (apabila dipersyaratkan) dan telah memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila dipersyaratkan). 2.29 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 2.29.1 Penetapan pemenang dilakukan oleh: jdih.lkpp.go.id 29
a.Pokja Pemilihan untuk Seleksi dengan nilai kontrak paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
b.PA/KPA untuk Seleksi dengan nilai Kontrak paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2.29.2 Penetapan Pemenang berdasarkan metode evaluasi Proposal Jasa Konsultansi:
a.Kualitas dan Biaya
1. 1.Pokja Pemilihan/PA/KPA menetapkan pemenang terhadap Proposal yang memperoleh nilai kombinasi Proposal teknis dan Proposal biaya yang terbesar/tertinggi.
2. 2.Pokja Pemilihan kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada Peserta Pemilihan yang terpilih.
3. 3.apabila negosiasi teknis serta biaya gagal, Pokja Pemilihan akan mengundang Peserta Pemilihan, yang memiliki kombinasi Proposal teknis dan biaya terbesar/tertinggi kedua untuk kemudian dilakukan negosiasi teknis serta biaya.
b.Kualitas
1. 1.Pokja Pemilihan/PA/KPA menetapkan pemenang terhadap Proposal dengan peringkat teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis.
2. 2.Pokja Pemilihan kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada Peserta Pemilihan yang terpilih.
3. 3.apabila negosiasi teknis serta biaya gagal, Pokja Pemilihan akan menyatakan bahwa Seleksi Gagal.
4. 4.setelah tercapainya kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi, Pokja Pemilihan memberitahukan dan mengembalikan dokumen Proposal biaya yang belum dibuka kepada Peserta Pemilihan yang tidak dipertimbangkan setelah evaluasi teknis. 2.29.3 Pengumuman pemenang Seleksi dilakukan oleh Pokja Pemilihan. jdih.lkpp.go.id 30 2.30 Sanggah 2.30.1 Sanggah Kualifikasi dilaksanakan 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi dan jawaban Sanggah Kualifikasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Sanggah Kualifikasi diterima. 2.30.2 Sanggah dilaksanakan 14 (empat belas) Hari Kalender setelah pengumuman pemenang dan jawaban Sanggah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak Sanggah diterima. 2.30.3 Sanggah disampaikan ke Pokja Pemilihan ditembuskan ke PPK setelah tahap:
a.pengumuman Peringkat Teknis pada Prakualifikasi dengan metode evaluasi kualitas; atau
b.pengumuman Pemenang Seleksi pada Prakualifikasi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya; 2.30.4 Apabila sanggah dari peserta dinyatakan benar dan diterima, Seleksi dinyatakan gagal. 2.30.5 Apabila sanggah dinyatakan tidak benar dan ditolak, hasil pemilihan disampaikan kepada PPK. 2.30.6 Mekanisme mengenai sanggah diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 2.31 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 2.31.1 Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi dalam Seleksi Internasional terhadap Proposal teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. 2.31.2 Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi terutama mencerminkan kesesuaian dengan KAK:
a.lingkup dan sasaran Jasa Konsultansi;
b.metode pelaksanaan pekerjaan;
c.kualifikasi tenaga ahli;
d.organisasi pelaksanaan;
e.program alih pengetahuan;
f.jadwal pelaksanaan pekerjaan;
g.jadwal penugasan personel; dan/atau
h.fasilitas penunjang. jdih.lkpp.go.id 31 2.31.3 Kualifikasi tenaga ahli inti yang memenuhi syarat harus dipastikan ketersediaannya oleh Peserta Pemilihan, namun apabila Peserta Pemilihan tidak dapat memenuhi ketersediaan tenaga ahli inti dikarenakan force majeure, Peserta Pemilihan dapat mengusulkan penggantian tenaga ahli inti dengan kualifikasi yang sama atau lebih baik. 2.31.4 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
a.kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
b.volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
c.kewajaran biaya pada rincian Biaya Personel;
d.kewajaran biaya penugasan tenaga ahli sesuai Proposal Teknis;
e.kewajaran biaya penugasan tenaga pendukung; dan
f.kewajaran biaya pada Total atau Rincian Biaya Non- Personel. 2.31.5 Klarifikasi terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. 2.32 Seleksi/Kualifikasi Gagal 2.32.1 Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:
a.tidak ada Pelaku Usaha yang mengajukan Dokumen Kualifikasi setelah pemberian perpanjangan waktu; atau
b.jumlah peserta yang lolos prakualifikasi kurang dari 6 (enam) peserta. 2.32.2 Seleksi gagal dalam hal:
a.terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
b.tidak ada Peserta Pemilihan yang menyampaikan Proposal setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c.tidak ada Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi Proposal;
d.ditemukan kesalahan dalam Dokumen Seleksi atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
e.seluruh Peserta Pemilihan terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); jdih.lkpp.go.id 32
f.seluruh Peserta Pemilihan terlibat persaingan usaha tidak sehat;
g.negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; atau
h.KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. 2.32.3 Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.32.1 dan Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.32.2 huruf a, b, c, f, dan g dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. 2.32.4 Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.32.2 huruf d, e, dan h dinyatakan oleh PA/KPA. 2.32.5 Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.32.1, Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a.setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Seleksi dilanjutkan; atau
b.setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. 2.32.6 Tindak lanjut dari Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.32.4, Pokja Pemilihan segera melakukan:
a.melakukan evaluasi Dokumen Pemilihan apabila tdak ada Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi Proposal;
b.melakukan evaluasi Proposal ulang jika terjadi kesalahan dalam proses evaluasi;
c.meminta Peserta Pemilihan menyampaikan penawaran ulang jika seluruh harga penawaran diatas Pagu Anggaran; atau
d.Seleksi ulang. 2.32.7 Dalam hal Seleksi ulang, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
a.kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b.tidak cukup waktu untuk melaksanakan Seleksi. 2.33 Penjelasan Kepada Peserta Pemilihan yang Tidak Terpilih (Debriefing) 2.33.1 Jika diminta, Pokja Pemilihan harus menjelaskan alasan tidak terpilihnya suatu Proposal kepada Peserta Pemilihan yang meminta penjelasan. jdih.lkpp.go.id 33 2.33.2 Penjelasan kepada Peserta Pemilihan yang tidak terpilih (Debriefing) hanya menjelaskan mengenai Proposal dari peserta yang bersangkutan dan bukan Proposal dari peserta lain. 2.33.3 Debriefing diberikan dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam berita acara. 2.33.4 Batas akhir permintaan Debriefing dari Peserta Pemilihan kepada Pokja Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah pengumuman pemenang dan jawaban Debriefing paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak permintaan Debriefing diterima. 2.34 Alih Pengetahuan 2.34.1 Sebelum masa Kontrak berakhir, Penyedia berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada pemilik pekerjaan. Kewajiban tersebut harus disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan Kontrak. Biaya untuk alih pengetahuan dimasukkan dalam biaya Kontrak konsultan, termasuk apabila ada pelatihan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan. 2.35 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 2.35.1 SPPBJ adalah surat yang dikeluarkan oleh PPK yang menyatakan Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang Seleksi. 2.35.2 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paling lambat 12 (dua belas) Hari Kerja setelah pengumuman pemenang Seleksi. 2.36 Ketentuan Seleksi Internasional Konsultan Perseorangan 2.36.1 Ketentuan Umum Apabila suatu pekerjaan Jasa Konsultansi tidak membutuhkan Penyedia Jasa konsultansi Badan Usaha, maka Pokja Pemilihan dapat melaksanakan Seleksi Internasional untuk Jasa Konsultansi Perorangan sesuai dengan pengalaman dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. jdih.lkpp.go.id 34 2.36.2 Pelaksanaan Seleksi
a.PPK harus mengidentifikasi dan memperhitungkan biaya yang dibutuhkan sejak tahap persiapan sampai dengan pada saat pelaksanaan pekerjaan penyedia Jasa Konsultansi perorangan.
b.pelaksanaan Pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan prakualifikasi untuk menghasilkan daftar pendek peserta dengan kriteria latar belakang pendidikan, pengalaman, dan apabila dibutuhkan dalam pekerjaan, pengetahuan terhadap kondisi dan bahasa Indonesia.
c.apabila kualitas pekerjaan menjadi kebutuhan yang utama, Seleksi dilaksanakan berdasarkan metode evaluasi kualitas. Pokja Pemilihan memanggil peserta dengan nilai teknis tertinggi dan apabila memungkinkan dapat dilaksanakan negosiasi harga serta syarat dan ketentuan lainnya.
d.apabila pekerjaan mempertimbangkan faktor kualitas dan biaya, maka Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dengan nilai kombinasi antara teknis dan biaya yang paling tinggi.
e.penilaian teknis dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Nilai total penilaian teknis harus berjumlah 100 dengan beberapa kriteria yang dinilai, sebagai contoh: Kriteria Teknis Nilai Bobot Ideal Kualifikasi 30 Kemampuan Pelaksanaan Pekerjaan 50 Pengalaman 15 Bahasa 5 Total 100 jdih.lkpp.go.id 35 C. Pelaksanaan Kontrak 3.1 Dokumen Kontrak 3.1.1 Dokumen Kontrak secara jelas mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan di adakan, hak dan kewajiban dari PPK dan penyedia dan fungsi serta kewenangan tenaga ahli, pembayaran dan uang muka jika ada. Kontrak harus memberikan risiko dan tanggung jawab yang seimbang antara penyedia dan PPK. 3.1.2 Dokumen Kontrak ditandatangani paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah SPPBJ diterbitkan. 3.2 Elemen Penting Dalam Kontrak 3.2.1 Dokumen Kontrak untuk Jasa Konsultansi, setidaknya memuat ketentuan, elemen atau persyaratan sebagai berikut:
a.pembukaan yang berisi penjelasan tentang kebutuhan Pokja Pemilihan untuk Jasa Konsultansi dan informasi untuk memastikan kesiapan dan kemampuan penyedia untuk jasa tersebut;
b.persyaratan negara asal penyedia;
c.daftar dokumen dalam Kontrak;
d.definisi dan Interpretasi dari istilah-istilah dasar yang digunakan dalam Kontrak;
e.tanggal dimulainya dan waktu penyelesaian pekerjaan;
f.ketentuan penundaan dan pengakhiran Kontrak, atau dalam kasus keadaan kahar, beserta hak dan kewajiban berikutnya dari masing-masing pihak;
g.mulai berlakunya Kontrak;
h.ketentuan modifikasi Kontrak;
i.hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, termasuk ketentuan ganti rugi oleh satu pihak ke pihak lainnya;
j.ketentuan mengenai perubahan status atau organisasi penyedia Jasa Konsultansi selama berlangsungnya Kontrak;
k.persyaratan perpajakan yang berlaku untuk penyedia Jasa Konsultansi di Indonesia;
l.asuransi yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan.
m.ketentuan mengenai kepemilikan Dokumen; jdih.lkpp.go.id 36
n.daftar personel dan mitra penyedia Jasa Konsultansi (Subkontrak);
o.bagian pekerjaan yang ditugaskan kepada subkontrak;
p.Biaya Personel penyedia jasa konsultansi dan metode pembayaran;
q.prosedur dalam penyelesaian sengketa Kontrak;
r.bahasa Kontrak dan hukum yang berlaku; dan
s.alamat penyedia Jasa Konsultansi untuk tujuan pemberitahuan resmi. 3.3 Syarat dan Metode Pembayaran 3.3.1 Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Kontrak dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. 3.3.2 Pembayaran prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan dalam Kontrak dan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka. 3.3.3 Syarat dan metode pembayaran diatur dengan jelas dalam kontrak, termasuk mata uang yang akan digunakan dalam pembayaran dan disertai dengan nilai tukar yang relevan, dan proporsi pembayaran yang dilakukan dalam rupiah dan/atau mata uang asing. 3.4 Perubahan Kontrak 3.4.1 Dalam pelaksanaan Kontrak dapat terjadi perubahan Kontrak. Ketentuan tentang perubahan Kontrak harus dimasukkan dalam syarat-syarat Kontrak. 3.4.2 Ketentuan mengenai perubahan Kontrak sesuai dengan Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 3.5 Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian sengketa 3.5.1 Penyelesaian perselisihan Kontrak menggunakan Hukum Indonesia. jdih.lkpp.go.id 37 3.5.2 Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3.5.3 Tata cara penyelesaian perselisihan ditetapkan dalam Kontrak. 3.6 Keadaan Kahar 3.6.1 Dalam syarat-syarat Kontrak harus dinyatakan bahwa kegagalan para pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai Kontrak tidak akan dinyatakan sebagai gagal/default, jika kegagalan itu disebabkan oleh kahar. 3.6.2 Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak. 3.6.3 Dalam kondisi kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. 3.6.4 Apabila Kontrak dilanjutkan, maka para pihak dapat membuat perubahan pada Kontrak. 3.6.5 Untuk perubahan Kontrak terkait perpanjangan waktu, penyelesaian Kontrak dalam keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan persetujuan kontrak tahun jamak. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS PRABOWO jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…