DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172); jdih.lkpp.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
2.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
3.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
4.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang jdih.lkpp.go.id berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
5.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
6.Salinan adalah naskah dinas dalam bentuk peraturan/keputusan yang disalin secara keseluruhan sesuai dengan isi naskah dinas asli dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7.Petikan adalah naskah dinas dalam bentuk keputusan yang dipetik pada bagian-bagian tertentu saja dari isi keputusan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta diberikan kepada pegawai/pejabat yang menerima.
8.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat di lingkungan LKPP untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab kedinasan yang melekat pada jabatannya.
9.Pejabat adalah pegawai di lingkungan LKPP yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai Peraturan yang berlaku.
10.Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas LKPP.
11.Cap Naskah Dinas adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu jabatan.
12.Surat adalah salah satu alat penyampaian berita secara tertulis, yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain.
13.Surat Masuk adalah semua surat/tulisan dinas/berita yang diterima dari instansi/pihak lain. jdih.lkpp.go.id
14.Surat Keluar adalah semua tulisan dinas yang dikirim/disampaikan ke instansi-instansi/pihak lain.
15.Korespondensi Internal adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan LKPP, baik secara vertikal dan horisontal.
16.Korespondensi Eksternal adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan pejabat di lingkungan LKPP dengan pihak lain di luar LKPP.
17.Penomoran Surat Dinas adalah pemberian nomor baik pada surat dinas/dokumen Instansi Pemerintah sesuai dengan Pola Klasifikasi dan Kode Kearsipan yang telah ditetapkan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi seluruh pejabat/pegawai dalam penyusunan naskah dinas di lingkungan LKPP.
(2)Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi:
1. a.jenis dan format naskah dinas;
2. b.pembuatan naskah dinas;
3. c.pengamanan naskah dinas;
4. d.kewenangan penandatanganan naskah dinas; dan
5. e.pengendalian naskah dinas.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa jdih.lkpp.go.id Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

4.Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Pasal II Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH DINAS SISTEMATIKA BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
1.Maksud
2.Tujuan C. Sasaran D. Asas E. Ruang lingkup F. Pengertian umum BAB II. JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan
1.Naskah Dinas Pengaturan

a.Peraturan Lembaga
b.Instruksi
c.Prosedur Tetap (Prosedur Operasional Standar)
d.Surat Edaran
1. 2.Naskah Dinas Penetapan
2. 3.Naskah Dinas Penugasan jdih.lkpp.go.id B. Naskah Dinas Korespondensi
3. 1.Naskah Korespondensi Internal
a.Nota Dinas
b.Disposisi
c.Memorandum
1. 2.Naskah Korespondensi Eksternal (Surat Dinas)
2. 3.Surat Undangan
3. 4.Kartu Undangan C. Naskah Dinas Khusus
4. 1.Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
5. 2.Surat Perjanjian
6. 3.Surat Kuasa
7. 4.Berita Acara
8. 5.Surat Keterangan
9. 6.Surat Pengantar
10. 7.Pengumuman D. Laporan E. Telaahan Staf F. Naskah Dinas Lainnya
11. 1.Notula
12. 2.Sertifikat
13. 3.Piagam G. Naskah Dinas Elektronik BAB III. PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Penyusunan B. Penomoran Naskah Dinas
14. 1.Penomoran Naskah Dinas Arahan
a.Penomoran Naskah Dinas Pengaturan
b.Penomoran Naskah Dinas Penetapan
c.Penomoran Naskah Dinas Penugasan
1. 2.Penomoran Naskah Dinas Korespondensi
a.Penomoran Nota Dinas/Memorandum
b.Penomoran Surat Dinas
1. 3.Penomoran Naskah Dinas Khusus
2. 4.Penomoran Sertifikat C. Kode Klasifikasi Arsip jdih.lkpp.go.id
3. 1.Klasifikasi Arsip Fasilitatif
4. 2.Klasifikasi Arsip Substantif D. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta E. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf serta kata Penyambung F. Penentuan Batang Batas/Ruang Tepi G. Penentuan Nomor Halaman H. Penggunaan Tembusan I. Penggunaan Lampiran J. Penggunaan Logo Lembaga/Lambang Negara K. Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap L. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas BAB IV. PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses BAB V. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS A. Penandatanganan Penggunaan Garis Kewenangan B. Kewenangan Penandatanganan BAB VI. PENGENDALIAN NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Masuk; dan B. Naskah Dinas Keluar. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik yang benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum dan ralat. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka perlu ada penyesuaian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. B. Maksud dan Tujuan
5. 1.Maksud Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan LKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pembuatan naskah dinas.
6. 2.Tujuan
a.Mewujudkan kerapihan, keserasian, dan ketertiban serta keseragaman dalam penyusunan jenis dan format dinas serta prosedur dan mekanisme pengurusan surat yang berlaku di LKPP; dan
b.Memperoleh kesamaan baik dalam hal pengertian, bahasa, dan penafsiran, guna mendukung kelancaran komunikasi tulis yang jdih.lkpp.go.id bersifat resmi, baik intern maupun dengan instansi lain dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LKPP secara efektif dan efisien. C. Sasaran Sasaran penetapan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan LKPP adalah:
1. 1.tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di LKPP;
2. 2.terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;
3. 3.terwujudnya kemudahan dalam komunikasi tulis;
4. 4.tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas; dan
5. 5.berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas. D. Asas Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan LKPP ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:
6. 1.Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
7. 2.Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
8. 3.Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
9. 4.Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum. jdih.lkpp.go.id
10. 5.Kecepatan dan Ketepatan Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi.
11. 6.Keamanan Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan LKPP meliputi:
12. 1.pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas;
13. 2.penyusunan naskah dinas;
14. 3.pengurusan surat naskah dinas;
15. 4.pejabat penanda tangan naskah dinas;
16. 5.kewenangan dan pelimpahan wewenang dalam rangka penandatanganan naskah dinas;
17. 6.penggunaan logo dan cap dalam naskah dinas;
18. 7.pengamanan naskah dinas; dan
19. 8.perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas. F. Pengertian Umum
20. 1.Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
21. 2.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
22. 3.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
23. 4.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, jdih.lkpp.go.id BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
24. 5.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
25. 6.Salinan adalah naskah dinas dalam bentuk peraturan/keputusan yang disalin secara keseluruhan sesuai dengan isi naskah dinas asli dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
26. 7.Petikan adalah naskah dinas dalam bentuk keputusan yang dipetik pada bagian-bagian tertentu saja dari isi keputusan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta diberikan kepada pegawai/pejabat yang menerima.
27. 8.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat di lingkungan LKPP untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab kedinasan yang melekat pada jabatannya.
28. 9.Pejabat adalah pegawai di lingkungan LKPP yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai Peraturan yang berlaku.
29. 10.Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas LKPP.
30. 11.Cap Naskah Dinas adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu jabatan.
31. 12.Surat adalah salah satu alat penyampaian berita secara tertulis, yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain.
32. 13.Surat Masuk adalah semua surat/tulisan dinas/berita yang diterima dari instansi/pihak lain.
33. 14.Surat Keluar adalah semua tulisan dinas yang dikirim/disampaikan ke instansi-instansi/pihak lain.
34. 15.Korespondensi Internal adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan LKPP, baik secara vertikal dan horisontal.
35. 16.Korespondensi Eksternal adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan pejabat di lingkungan LKPP dengan pihak lain di luar LKPP. jdih.lkpp.go.id
36. 17.Penomoran Surat Dinas adalah pemberian nomor baik pada surat dinas/dokumen Intansi pemerintah sesuai dengan Pola Klasifikasi dan Kode Kearsipan yang telah ditetapkan. A. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah LKPP yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
37. 1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan, Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), dan Surat Edaran.
a.Peraturan Lembaga 1) Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan adalah Kepala LKPP. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Peraturan terdiri dari:

(1)kop naskah dinas menggunakan lambang negara, nama lembaga ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris; jdih.lkpp.go.id
(2)judul Peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan;
(3)nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Lembaga;
(4)judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca;
(5)judul Peraturan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim;
(6)pada nama Peraturan perubahan ditambahkan frasa ”Perubahan Atas” di depan judul Peraturan;
(7)jika Peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. b) Pembukaan Pembukaan Peraturan terdiri dari hal-hal berikut:
(1)Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(2)Frasa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah selaku nama jabatan yang menetapkan Peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan pada sisi kiri margin dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), dengan memperhatikan hal sebagai berikut: (a) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan; (b) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan jdih.lkpp.go.id sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya; (c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan; (d) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; dan/atau (e) tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
(4)Dasar hukum Dasar hukum diawali dengan kata mengingat yang dicantumkan pada sisi kiri margin dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), dengan memperhatikan hal sebagai berikut: (a) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan. (b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. (c) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. (d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara jdih.lkpp.go.id Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. (e) Peraturan Lembaga perlu dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
(5)Diktum terdiri dari: (a) Kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin; (b) Kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat; huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. (c) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Peraturan terdiri dari:
(1)Semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
(2)Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari: (a) ketentuan umum; (b) materi pokok yang diatur; (c) ketentuan sanksi (jika diperlukan); (d) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan (e) ketentuan penutup. d) Kaki Bagian kaki peraturan terdiri dari:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan peraturan; jdih.lkpp.go.id
(2)Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Pengabsahan a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau tata usaha. b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari frasa Salinan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap instansi yang bersangkutan. 5) Pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala harus diundangkan dengan menempatkan dalam: a) Berita Negara Republik Indonesia, ditujukan bagi peraturan yang menurut peraturan perundang- undangan harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan b) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 6) Distribusi Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. 7) Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal. jdih.lkpp.go.id Format Peraturan dapat dilihat pada Contoh 1 dan Lampiran Peraturan pada Contoh 2 Contoh 1 Format Peraturan FORMAT PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa .................................................................................;
1. b.bahwa .................................................................................; Mengingat : 1. ............................................................................................;
  1. 2.............................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ………………………………………………............

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 1

.………………….........…………………………………………………………………………………………...

Pasal 2

……………………………………………………………………………...……………………………………… Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Tanda Tangan NAMA LENGKAP Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ..................20...... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tanda Tangan NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin. Judul Peraturan ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Peraturan Memuat peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penanda tanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Peraturan memuat nama pimpinan lembaga Memuat tentang pengundangan dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang hukum jdih.lkpp.go.id Contoh 2 Format Lampiran Peraturan LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR … TAHUN … TENTANG ………………….

1.Latar Belakang …………………….………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….
2.Maksud dan Tujuan …………………….………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….
3.Ruang Lingkup …………………….………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….
4.Pengertian Umum …………………….………………………………………………………………………………………
1...........................................................................................................................................................
2.dan seterusnya KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Tanda Tangan NAMA LENGKAP Header kosong, tidak ada halaman maupun tulisan” di halaman Judul peraturan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Peraturan Menunjukkan urutan tindakan, pengorgnisasian, koordinasi, pengendalian,dsb Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital jdih.lkpp.go.id

b.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan. Pimpinan tertinggi Lembaga/ Usulan Pejabat yang diberikan kewenangan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala instruksi terdiri dari:

(1)kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;
(2)kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(5)judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(6)nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris;
(7)nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. b) Konsiderans Bagian konsiderans Instruksi terdiri dari:
(1)kata menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi; dan
(2)kata mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi. jdih.lkpp.go.id c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi. d) Kaki Bagian kaki Instruksi terdiri dari:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Instruksi;
(2)nama jabatan yang menetapkan tercantum secara lengkap, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi dan Tembusan Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan. b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Format Instruksi dapat dilihat pada Contoh 3. jdih.lkpp.go.id Contoh 3 Format Instruksi KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH INSTRUKSI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG .............................................................................. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Dalam rangka....................................................................., dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;

2.Nama/Jabatan Pegawai;
3.Nama/Jabatan Pegawai;
4.Nama/Jabatan Pegawai; Untuk : KESATU : ......................................................................................................................................... KEDUA : ......................................................................................................................................... KETIGA : ......................................................................................................................................... KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal ………. KEPALA ..............., Tanda Tangan dan Cap Lembaga NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu takwin Judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya instruksi Daftar pejabat yang menerima instruksi Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital jdih.lkpp.go.id

c.Prosedur Tetap/Prosedur Operasional Standar 1) Pengertian Prosedur Operasional Standar adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan tertentu. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan menandatangani Prosedur Operasional Standar adalah Kepala LKPP. 3) Pengaturan Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih berlaku.
d.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan menandatangani Surat Edaran adalah Kepala LKPP. Kewenangan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran. 3) Ruang Lingkup Kewenangan Penandatanganan Surat Edaran a) Kepala LKPP Kepala LKPP membuat dan menandatangani Surat Edaran yang ruang lingkupnya berskala Nasional yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang- jdih.lkpp.go.id undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden. Contoh: Surat Edaran tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b) Sekretaris Utama Sekretaris Utama membuat dan menandatangani Surat Edaran yang bersifat internal dan berlaku di LKPP sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Utama. Contoh: Surat Edaran tentang Tata Tertib Penggunaan Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. c) Deputi Deputi membuat dan menandatangani Surat Edaran yang ruang lingkupnya bersifat Eksternal untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Lembaga atau berdasarkan tugas dan fungsi Deputi. Contoh: Surat Edaran tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 4) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri dari:

(1)Kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala LKPP menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak dengan nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris;
(2)Kop Surat Edaran yang ditandatangani selain Kepala LKPP menggunakan logo LKPP yang telah dicetak dengan nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris;
(3)Tulisan Surat Edaran, ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris;
(4)Kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan jdih.lkpp.go.id
(5)rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri dari:
(1)Latar belakang tentang perlunya dibuat Surat Edaran;
(2)Maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran;
(3)Ruang lingkup diberlakukannya Surat Edaran;
(4)Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; dan
(5)Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak. c) Kaki Bagian kaki Surat Edaran terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal penetapan;
(2)Nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Tanda tangan pejabat penanda tangan;
(4)Nama lengkap pejabat penanda tangan tercantum secara lengkap, ditulis dengan huruf kapital; dan
(5)Cap dinas. 5) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian Surat Edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Surat Edaran yang ditandatangani Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat pada Contoh 4.A Format Surat Edaran yang ditandatangani selain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat pada Contoh 4.B jdih.lkpp.go.id Contoh 4.A Format Surat Edaran Yang Ditandatangani Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Yth. 1. …………
2.…………
3.dan seterusnya SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ................................................................
1.Latar Belakang ..................................................................................................................................................
2.Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................................
3.Ruang Lingkup ..................................................................................................................................................
4.Dasar ..................................................................................................................................................
5.Isi Surat Edaran ..................................................................................................................................................
6.Penutup .................................................................................................................................................. dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..................... KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Tanda Tangan NAMA LENGKAP Tembusan:
1.……….
2.……….
3.dan seterusnya Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Surat Edaran Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Daftar pejabat yang menerima Surat Edaran Memuat isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai alamat lemabaga dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima tembusan Surat Edaran (apabila diperlukan) jdih.lkpp.go.id Contoh 4.B Format Surat Edaran Yang Ditandatangani Selain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SURAT EDARAN ............. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ................................................................
1.Latar Belakang ..................................................................................................................................................
2.Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................................
3.Ruang Lingkup ..................................................................................................................................................
4.Dasar ..................................................................................................................................................
5.Isi surat edaran ..................................................................................................................................................
6.Penutup .................................................................................................................................................. dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..................... NAMA JABATAN, Tanda Tangan NAMA LENGKAP Tembusan:
1.……….
2.……….
3.dan seterusnya Logo instnasi hitam putih Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Surat Edaran Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Memuat isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai alamat lembaga dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima tembusan Surat Edaran (apabila diperlukan) Diisi Nama Jabatan Pembuat Surat Edaran Sekretaris Utama atau Deputi jdih.lkpp.go.id
2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk: 1) Menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ material/ peristiwa; 2) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; dan 3) Menetapkan pelimpahan wewenang.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah Kepala LKPP atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Keputusan, terdiri dari: a) Kop Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala LKPP menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak dengan nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris; b) Kop Keputusan yang ditandatangani selain Kepala LKPP menggunakan logo LKPP yang telah dicetak dengan nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris; c) Kata Keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) nomor keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) Kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; f) Judul Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan g) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. jdih.lkpp.go.id 2) Konsiderans Bagian konsiderans Keputusan, terdiri dari: a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan; dan b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan. 3) Diktum Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal berikut: a) diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital; b) substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan c) untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki Keputusan terdiri dari: a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan; b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; dan d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan yang tercantum secara lengkap, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. jdih.lkpp.go.id
d.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau tata usaha atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Keputusan; 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas lembaga.
e.Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan dalam bentuk Salinan Keputusan dan Petikan Keputusan.
f.Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan Keputusan yang ada paraf basah harus disimpan sebagai arsip. Format Keputusan dapat dilihat pada Contoh 5.A dan 5.B Format Salinan dan Petikan Keputusan dapat dilihat pada Contoh 5.C dan 5.D jdih.lkpp.go.id Contoh 5.A Format Keputusan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Contoh 7 B Contoh 8 B LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ……………………………………………………….. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Menimbang : a. bahwa ..................................................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................................................; Mengingat : 1. .............................................................................................................................;
1. 2..............................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ………………………………….............................................................. KESATU : ......................................................................................................................................... ................................................................................ KEDUA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... KETIGA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… KEPALA................................. Tanda Tangan NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang diulis dengan huruf kapital tanpa mencatumkan gelar jdih.lkpp.go.id Contoh 5.B Format Keputusan Yang Ditandatangani Selain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA/ DEPUTI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ……………………………………………………….. SEKRETARIS UTAMA/ DEPUTI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa ..................................................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................................................; Mengingat : 1. .............................................................................................................................;
1. 2..............................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA/ DEPUTI LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ………………………………….............................................................. KESATU : ......................................................................................................................................... ................................................................................ KEDUA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... KETIGA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… a.n. KEPALA................................. Tanda Tangan dan Cap Lembaga NAMA LENGKAP Logo instamsi dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang diulis dengan huruf kapital tanpa mencatumkan gelar jdih.lkpp.go.id Contoh 5.C Format Salinan Keputusan SALINAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ……………………………………………………….. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Menimbang : a. bahwa ..................................................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................................................; Mengingat : 1. .............................................................................................................................;
1. 2..............................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG …………………………………................................ KESATU : ......................................................................................................................................... ................................................................................ KEDUA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... KETIGA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… NAMA JABATAN, ttd NAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan, Tanda tangan Nama Lengkap Logo instamsi dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang diulis dengan huruf kapital tanpa mencatumkan gelar Ruang pengabsahan jdih.lkpp.go.id Contoh 5.D Format Petikan Keputusan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ……………………………………………………….. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Menimbang : -dst- Mengingat : -dst- MEMUTUSKAN: Menetapkan : -dst- KESATU : ......................................................................................................................................... ................................................................................ KEDUA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... KETIGA : ......................................................................................................................................... ............................................................................... SALINAN keputusan disampaikan kepada:
2. 1............................................................
3. 2............................................................ PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… NAMA JABATAN, ttd NAMA LENGKAP Petikan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan, Tanda tangan Nama Lengkap NIP. Logo instamsi dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap yang diulis dengan huruf kapital tanpa mencatumkan gelar Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR TAHUN 20…. Untuk petikan yang sah Ditetapkan di Jakarta Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Pada tanggal Desember 20….. Sekretaris Utama ttd. ttd. NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP NIP. NIP NO. NAMA, NIP PANGKAT (GOLONGAN RUANG) TMT PENEMPATAN UNIT KERJA LAMA UNIT KERJA BARU 1 2 3 4 5 jdih.lkpp.go.id
4. 3.Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas)
a.Pengertian Surat Perintah/Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah/diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu.
b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Perintah/Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh Kepala LKPP, Pejabat Eselon I, dan Eselon II berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian Kepala Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari a) Kop Surat Perintah/Surat Tugas menggunakan logo instansi yang telah dicetak dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) Logo LKPP pada Surat Perintah/Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala LKPP dicetak berwarna, sedangkan logo LKPP pada Surat Perintah yang diterbitkan oleh Sekretaris Utama/Deputi/Direktur/ Kepala Biro/ Inspektur/ Kepala Pusat dicetak hitam putih; c) Kata Surat Perintah/Surat Tugas, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan d) Nomor, yang berada di bawah tulisan Surat Perintah. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari hal berikut: a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan ditetapkannya Surat Perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut; b) Diktum dimulai dengan frasa memerintahkan, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama, jdih.lkpp.go.id NIP dan jabatan pegawai yang mendapat perintah; dan c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk dengan perintah-perintah yang harus dilaksanakan. 3) Kaki Bagian kaki Surat Perintah/Surat Tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari: a) Tempat dan tanggal Surat Perintah/Surat Tugas; b) Nomenklatur nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) Tanda tangan pejabat yang memberi perintah; d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata tanpa mencantumkan gelar; dan e) Cap dinas.
d.Distribusi dan Tembusan 1) Surat Perintah/Surat Tugas disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah/tugas; dan 2) Tembusan Surat Perintah/Surat Tugas disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.
e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar; 2) Surat Perintah/Surat Tugas dapat ditandatangani oleh eselon III menggunakan a.n. eselon II; 3) Jika perintah merupakan perintah kolektif, daftar pegawai yang yang diberi perintah dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan; dan 4) Surat Perintah/Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah perintah yang termuat selesai dilaksanakan. Format Surat Perintah/Surat Tugas dapat dilihat pada Contoh 6.A dan 6.B jdih.lkpp.go.id Contoh 6.A Format Surat Perintah/Surat Tugas Yang Ditandatangani Oleh Kepala LKPP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN/BARANG JASA PEMERINTAH SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR .../KODE JABATAN/BULAN/TAHUN Menimbang : a. bahwa ................................................................................................;
b.bahwa ................................................................................................; Dasar : 1. .............................................................................................................;
1. 2..............................................................................................................; Memberi Perintah Kepada : 1. ..............................................................................................................;
2. 2...............................................................................................................;
3. 3...............................................................................................................;
4. 4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..............................................................................................................;
5. 2...............................................................................................................;
6. 3...............................................................................................................;
7. 4.dan seterusnya. Jakarta, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Tembusan:
8. 1.….
9. 2.…. Logo instansi dan nama lembaga yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam datu tahun takwin Memuat peraturan/dasar ditetapkannya Surat Perintah/Surat Tugas Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Kota sesuai alamat lembaga dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital jdih.lkpp.go.id Contoh 6.B Format Surat Perintah/Surat Tugas Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon I/Eselon II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN/BARANG JASA PEMERINTAH SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR .../KODE JABATAN/BULAN/TAHUN Menimbang : a. bahwa ................................................................................................;
b.bahwa ................................................................................................; Dasar : 1. .............................................................................................................;
1. 2..............................................................................................................; Memberi Perintah Kepada : 1. ..............................................................................................................;
2. 2...............................................................................................................;
3. 3...............................................................................................................;
4. 4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..............................................................................................................;
5. 2...............................................................................................................;
6. 3...............................................................................................................;
7. 4.dan seterusnya. Jakarta, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Tembusan:
8. 1.….
9. 2.…. Logo instansi dan nama lembaga yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam datu tahun takwin Memuat peraturan/dasar ditetapkannya Surat Perintah/Surat Tugas Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Kota sesuai alamat lembaga dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital jdih.lkpp.go.id B. Naskah Dinas Korespondensi
10. 1.Naskah Korespondensi Internal
a.Surat Undangan Intern 1) Pengertian Surat Undangan Intern adalah naskah dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan LKPP untuk menghadiri suatu acara kedinasan, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. 2) Kewenangan Penandatanganan Surat Undangan Intern ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya yaitu Kepala LKPP, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pimpinan Tinggi Pratama. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Undangan Intern terdiri dari:

(1)kop surat undangan intern yang berisi tulisan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan di bawahnya ditulis nama unit kerja secara simetris dengan huruf kapital;
(2)nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik pada sisi kiri margin kop Surat Undangan Intern diikuti tanda baca titik dua (:);
(3)tempat dan tanggal pembuatan Surat Undangan Intern, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
(4)kata Yth., berada di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan unit kerja yang dituju (jika diperlukan); dan
(5)bila yang diundang dalam jumlah banyak dan ada pada lampiran, setelah kata Yth. bisa diikuti dengan kata (daftar terlampir), dan alamat bisa ditulis dengan ”di Tempat”. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri dari:
(1)alinea pembuka; jdih.lkpp.go.id
(2)isi Surat Undangan Intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
(3)alinea penutup. c) Kaki Bagian kaki Surat Undangan Intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. d) Hal yang Perlu Diperhatikan
(1)format Surat Undangan Intern sama dengan format Surat Dinas;
(2)Kop Surat Undangan Intern menggunakan tulisan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan kop Surat Dinas menggunakan lambang negara/logo LKPP;
(3)pihak yang dikirimi Surat Undangan Intern dapat ditulis pada lembar lampiran surat;
(4)pada kolom lampiran di bawah nomor surat ditulis jumlah lampirannya;
(5)surat undangan yang tidak disertai dengan lampiran, di kepala surat tidak perlu dicantumkan kata lampiran; dan
(6)Surat Undangan Intern tanpa menggunakan cap dinas. Format Surat Undangan Intern dengan Jumlah Peserta Sedikit dapat dilihat pada Contoh 7.A Format Surat Undangan Intern dengan Jumlah Peserta Banyak dapat dilihat pada Contoh 7.B Format Lampiran Surat Undangan Intern dengan Jumlah Peserta Banyak dapat dilihat pada Contoh 7.C jdih.lkpp.go.id Contoh 7.A Format Undangan Intern dengan Jumlah Peserta Sedikit CONTOH 13A FORMAT SURAT UNDANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Gedung LKPP – Kompleks Rasuna Epicentrum Jl, Epicentrum Tengah Lot 11 B – Jakarta Selatan 12940 Telepon 021-29922450 (hunting) Faximile 021-29912451 Website:www.lkpp.go.id ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nomor : ............... (Tanggal)(Bulan) (Tahun) Sifat : .............. Lampiran : .............. (jika disertakan lampiran) Hal : Undangan .......... Yth. 1. ......................................

2.................................... di (nama kota) ................................ (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ............................................................. ................................................................................................................................. Hari, tanggal : ................ Waktu : ............... Tempat : ............... Acara : ............... ..........................................(Alinea Penutup) ............................................................................. ................................................................................................................................. Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.…………………..
2............………….. jdih.lkpp.go.id Contoh 7.B Format Undangan Intern dengan Jumlah Peserta Banyak CONTOH 13A FORMAT SURAT UNDANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Gedung LKPP – Kompleks Rasuna Epicentrum Jl, Epicentrum Tengah Lot 11 B – Jakarta Selatan 12940 Telepon 021-29922450 (hunting) Faximile 021-29912451 Website:www.lkpp.go.id ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nomor : ............... (Tanggal)(Bulan) (Tahun) Sifat : .............. Lampiran : .............. Hal : Undangan ....... Yth. (daftar terlampir) di Tempat ................................ (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ............................................................. ................................................................................................................................. Hari, tanggal : ........... Waktu : ........... Tempat : ........... Acara : ........... ..........................................(Alinea Penutup) ............................................................................. ................................................................................................................................. Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Tembusan:
1.…………………..
2............………….. jdih.lkpp.go.id Contoh 7.C Format Lampiran Undangan Intern dengan Jumlah Peserta Banyak CONTOH 13B FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN CONTOH 13B FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat Undangan Nomor : /....../....../…../…… Tanggal : ..................................... DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG NO NAMA JABATAN Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap jdih.lkpp.go.id

b.Nota Dinas 1) Pengertian Nota Dinas adalah bentuk naskah dinas intern di lingkungan LKPP yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan/atau Eselon II berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari:

(1)kop naskah dinas, yang berisi nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditulis secara simetris di tengah atas;
(2)kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik;
(5)kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(7)kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. jdih.lkpp.go.id b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; b) Nama pejabat yang tercantum tanpa memakai gelar; c) Tembusan Nota Dinas hanya berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, Kode Klasifikasi Arsip, bulan, dan tahun. Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 8 Contoh 8 Format Nota Dinas LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOTA DINAS NOMOR …/KODE JABATAN/KKA/BULAN/TAHUN Yth. : …………...……………………………… Dari : …………………………………………… Hal : …………………………………………… Tanggal : …………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………….……………..……………… ………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………… Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.…………………..
2.………………….. Nama lembaga Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat laporan pemberitahuan,ara han,peringatan, saran, pernyataan, atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap suatu masalah. Nama lengkap ditulis dengan huruf awal capital, tidak dibubuhi cap dinas jdih.lkpp.go.id

c.Disposisi
1. 1.Pengertian Disposisi adalah petunjuk mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk.
2. 2.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Disposisi dibuat oleh Kepala LKPP atau Pejabat Struktural LKPP serendah-rendahnya eselon IV sesuai tugas dan fungsinya. Format Disposisi dapat dilihat pada Contoh 9. jdih.lkpp.go.id Contoh 9 Format Disposisi LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEMBAR DISPOSISI Asal Surat : …………...……………………………… No.Surat : …………………………………………… Tanggal Surat : …………………………………………… Perihal : …………………………………………… Tingkat Keamanan : SR/R/T/B Tanggal Masuk : No. Agenda : Kepada Yth. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tatalaksana Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Kepala Bagian Pengelollaan Barang Miik Negara Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Pejabat Pembuat Komitmen Data Center dan Jaringan Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan BMN Kepala Sub Bagian Kas Perbendaharaan da Pelaporan Keuangan Kepala Sub Bagian Verifikasi Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sifat : Biasa Perlu Perhatian Khusus Mendesak Perlu Perhatian Batas Waktu Mohon Bantuan Saudara/I untuk: Dokumentasi/File Diketahui/ sebagai informasi Mohon hadir mewakili saya Mempelajari dan memberikan saran Membicarakan dengan saya Melaksanakan/menindaklanjuti Membuat jawaban/tanggapan Memproses sesuai prosedur Ikut hadir Menyelesaikan sebelum batas waktu….. Memonitor Mengkoordinasikan Menyiapkan Konsep Catatan: Terima Kasih. Jakarta, Februari 20…. Nama Jabatan ttd. Nama Pejabat jdih.lkpp.go.id
d.Memorandum 1) Pengertian Memorandum adalah naskah dinas internal yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Memorandum dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Memorandum terdiri dari:

(1)Kop naskah dinas yang berupa nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditulis secara simetris di tengah atas atau di sebelah kiri atas, yang diketik pada saat mengetik memorandum;
(2)Kata memorandum, yang ditulis di tengah dengan huruf kapital;
(3)Kata nomor, yang ditulis di bawah kata memorandum dengan huruf kapital;
(4)Singkatan yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(5)Kata dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)Kata hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(7)Kata tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(8)Nomor 4 sampai dengan Nomor 7 diberi jarak 1,5 spasi. b) Batang Tubuh Batang tubuh Memorandum terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas. jdih.lkpp.go.id c) Kaki Bagian kaki Memorandum terdiri dari tanda tangan dan nama pejabat, yang ditulis dengan huruf awal kapital serta tembusan jika diperlukan. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Penulisan nama pejabat yang menandatangani tanpa disertai gelar; b) Memorandum tidak dibubuhi cap dinas; c) Tembusan Memorandum berlaku di lingkungan intern instansi; dan d) Penomoran Memorandum dilakukan dengan mencantumkan nomor Memorandum, kode jabatan penanda tangan, Kode Klasifikasi Arsip, bulan, dan tahun. Format Memorandum Kepala dapat dilihat pada Contoh 10 Contoh 10 Format Memorandum LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MEMORANDUM NOMOR … Yth. : …………...……………………………… Dari : …………………………………………… Hal : …………………………………………… Tanggal : …………………………………………… ………………………………..……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……….……………..…………………………………………………….………………… ………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………….. Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.…………………..
2.………………….. jdih.lkpp.go.id
2.Naskah Korespondensi Ekstern

a.Surat Dinas 1) Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi LKPP. 2) Wewenang Penandatanganan Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Surat Dinas adalah Kepala, dan setiap Pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja, serendah-rendahnya pejabat Direktur/Kepala Biro/Inspektur/Kepala Pusat atau pejabat lainnya yang diberi pelimpahan wewenang atau kuasa secara tertulis oleh Kepala LKPP 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari:

(1)kop surat dinas, yang ditandatangani Kepala LKPP menggunakan lambang negara dan diikuti tulisan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan huruf kapital secara simetris;
(2)kop surat dinas, yang ditandatangani oleh Pejabat selain Kepala LKPP menggunakan logo dan nama LKPP secara simetis;
(3)nomor, sifat, lampiran, dan hal yang diketik dengan huruf awal kapital dan di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
(4)tempat dan tanggal pembuatan surat, berada di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
(5)kata Yth. yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan pejabat yang dituju; dan
(6)alamat surat, berada di bawah Yth., dan hanya mencantumkan nama kota tujuan. jdih.lkpp.go.id b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. c) Kaki Bagian kaki Surat Dinas terdiri dari:
(1)nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma (,);
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis tanpa gelar dan huruf awal kapital pada setiap awal kata;
(4)Stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
(5)Tembusan berada pada sisi kiri bawah margin diikuti tanda banca titik dua (:). Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). 4) Distribusi Surat Dinas disampaikan kepada penerima yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan
(1)kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman pertama Surat Dinas;
(2)jika Surat Dinas disertai lampiran, pada pokok Lampiran dicantumkan jumlahnya;
(3)surat yang tidak disertai dengan lampiran, di kepala surat tidak perlu dicantumkan kata lampiran; dan
(4)hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. Format Surat Dinas yang Ditandatangani Kepala LKPP/Atas Nama Kepala dapat dilihat pada Contoh 11.A Format Surat Dinas yang Ditandatangani Selain Kepala LKPP/Atas Nama Kepala (Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II) dapat dilihat pada Contoh 11.B jdih.lkpp.go.id Contoh 11.A Format Surat Dinas yang Ditandatangani Kepala LKPP/Atas Nama Kepala LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : (Tanggal) (Bulan) (Tahun) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. di (Nama Kota) .............................................. (Alinea Pembuka) ....................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................... .............................................. (Alinea Isi) ................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................... .............................................. (Alinea Penutup) ....................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................... Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Tembusan: 1.………………….. 2............………….. jdih.lkpp.go.id Contoh 11.B Format Surat Dinas yang Ditandatangani Selain Kepala LKPP/Atas Nama Kepala (Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II) CONTOH 12 FORMAT SURAT DINAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Gedung LKPP – Kompleks Rasuna Epicentrum Jl, Epicentrum Tengah Lot 11 B – Jakarta Selatan 12940 Telepon 021-29922450 (hunting) Faximile 021-29912451 Website www.lkpp.go.id Nomor : (Tanggal) (Bulan) (Tahun) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. di (Nama Kota) .............................................. (Alinea Pembuka) ....................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................... .............................................. (Alinea Isi) ................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................... .............................................. (Alinea Penutup) ....................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................... Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Tembusan: 1.………………….. 2............………….. jdih.lkpp.go.id
1. b.Surat Undangan Eksternal 1) Pengertian Surat Undangan Eksternal adalah naskah dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan di luar LKPP untuk menghadiri suatu acara kedinasan, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Untuk kebutuhan khusus, misalnya acara sosialisasi dan ramah tamah dapat menggunakan Kartu Undangan dengan ukuran kertas A5. 2) Kewenangan Penandatanganan Surat Undangan Eksternal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya yaitu Kepala LKPP, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pimpinan tinggi pratama. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Undangan Eksternal terdiri dari:
(1)kop Surat Undangan Eksternal, yang ditandatangani sendiri atau atas nama Kepala LKPP menggunakan lambang negara, yang diikuti tulisan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Surat Undangan Eksternal, yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala LKPP menggunakan logo dan nama LKPP secara simetris;
(3)nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan Eksternal;
(4)tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
(5)kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirim surat (jika diperlukan); jdih.lkpp.go.id
(6)Penulisan nama instansi yang dituju tidak boleh disingkat;
(7)Alamat surat, ditulis di bawah Yth., hanya mencantumkan nama kota tujuan; dan
(8)Apabila yang diundang dalam jumlah banyak dan ada pada lampiran, maka setelah kata Yth., bisa diikuti dengan kata (daftar terlampir), dan alamat bisa ditulis dengan kata ”di Tempat”. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri dari:
(1)alinea pembuka;
(2)isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
(3)alinea penutup. c) Kaki Bagian kaki Surat Undangan terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Format Surat Undangan sama dengan format Surat Dinas, bedanya yakni pada Surat Undangan Eksternal apabila pihak yang di undang dalam jumlah banyak maka dapat ditulis pada lampiran surat; b) Jika Surat Undangan Eksternal disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya. Apabila surat tidak disertai dengan lampiran, kepala surat tidak perlu dicantumkan kata lampiran; dan c) Surat Undangan Eksternal untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. Format Surat Undangan Eksternal yang Ditandatangani Kepala/Atas Nama Kepala dapat dilihat pada Contoh 12.A Format Surat Undangan Eksternal dan Lampiran yang Ditandatangani Selain Kepala/Atas Nama Kepala (Pejabat Eselon I dan Eselon II) dapat dilihat contoh 12.B. dan 12.C jdih.lkpp.go.id Contoh 12.A Format Undangan Eksternal yang Ditandatangani Kepala/Atas Nama Kepala LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : .................. (Tanggal) (Bulan) (Tahun) Sifat : ................. Lampiran : ................. (jika disertakan lampiran) Hal : Undangan ....... Yth. .............. di (Nama Kota) .............................................. (Alinea Pembuka) dan (Alinea Isi) .............................................. .................................................................................................................................................................. Hari, tanggal : ............... Waktu : .............. Tempat : .............. Acara : .............. .............................................. (Alinea Penutup) ....................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................... Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Pejabat Tembusan: 1.………………….. 2............………….. jdih.lkpp.go.id Contoh 12.B Surat Undangan Eksternal yang Ditandatangani Selain Kepala/Atas Nama Kepala (Pejabat Eselon I dan Eselon II) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Gedung LKPP – Kompleks Rasuna Epicentrum Jl, Epicentrum Tengah Lot 11 B – Jakarta Selatan 12940 Telepon 021-29922450 (hunting) Faximile 021-29912451 Website:www.lkpp.go.id ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nomor : ............... (Tanggal)(Bulan) (Tahun) Sifat : .............. Lampiran : .............. Hal : Undangan ....... Yth. (daftar terlampir) di Tempat ................................ (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ............................................................. ................................................................................................................................. Hari, tanggal : ........... Waktu : ........... Tempat : ........... Acara : ........... ..........................................(Alinea Penutup) ............................................................................. ................................................................................................................................. Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Pejabat Tembusan:

1.…………………..
2............………….. jdih.lkpp.go.id Contoh 12.C Lampiran Surat Undangan Eksternal yang Ditandatangani Selain Kepala/Atas Nama Kepala (Pejabat Eselon I dan Eselon II) Lampiran Surat Undangan Nomor : /....../....../…../…… Tanggal : ..................................... DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG NO NAMA JABATAN Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Pejabat jdih.lkpp.go.id

c.Susunan Kartu Undangan 1) Kepala Kartu Undangan Bagian kepala Kartu Undangan terdiri dari: a) kepala Kartu Undangan berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo LKPP, nama instansi, dan alamat instansi (untuk non pejabat negara) yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan surat dinas dengan ukuran tebal 1 pt; c) nomor kartu undangan ditulis di tengah di bawah kepala Naskah Dinas; dan d) tanggal, bulan, tahun pembuatan kartu undangan di bawah nomor kartu undangan. 2) Batang Tubuh Kartu Undangan Bagian batang tubuh kartu undangan terdiri dari: a) kalimat pembuka; dan b) alinea isi yang terdiri dari acara, hari, tanggal, pukul, dan tempat. 3) Kaki Kartu Undangan Bagian kaki kartu undangan terdiri dari: a) Pihak yang dapat dikonfirmasi, ukuran huruf 7 pt; dan b) Pakaian, ukuran huruf 7 pt. Format Kartu Undangan dapat dilihat pada contoh 13 jdih.lkpp.go.id KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara .............................................................................................................. ...................................................................................................... ............................................................................................... hari .............../ (tanggal) ........................, pukul ................WIB bertempat di ........................................ * Harap hadir 30 menit sebelum acara Pakaian : dimulai dan undangan dibawa Laki-laki : * Konfirmasi: ......................... Perempuan : TNI/Polri : Contoh 13 Format Kartu Undangan jdih.lkpp.go.id C. Naskah Dinas Khusus
1. 1.Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
a.Pengertian Nota kesepahaman adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal antara dua pihak atau lebih. Secara umum, hal yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak atau para pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.
b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Dilakukan berdasarkan sifat dan kepentingan dibuatnya Nota Kesepahaman dengan uraian sebagai berikut: 1) Kepala LKPP Kepala LKPP membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ruang lingkup kerjasama berskala nasional dan internasional. 2) Sekretaris Utama atas nama Kepala LKPP a) Apabila Kepala LKPP berhalangan hadir atau tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari (misalnya melakukan kunjungan dinas keluar Daerah/Negeri, menunaikan ibadah haji dst), maka kewenangan penandatanganan dilimpahkan kepada Sekretaris Utama atas nama Kepala LKPP. b) Sekretaris Utama membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP yang bersifat teknis operasional.
c.Susunan 1) Kepala a) Kop naskah dinas menggunakan logo instansi yang diletakkan di kiri atau kanan atas halaman judul. Logo pihak Kesatu terletak di sebelah kiri dan logo pihak kedua di sebelah kanan; b) Judul Nota Kesepahaman memuat keterangan mengenai instansi para pihak, nomor, tahun, dan nama Nota Kesepahaman; c) Nama Nota Kesepahaman dibuat secara singkat dan mencerminkan kehendak dari para pihak; dan jdih.lkpp.go.id d) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 2) Pembukaan Pembukaan terdiri dari hal-hal berikut: a) Pencantuman hari, tanggal, bulan, dan tempat penandatanganan saat terjadinya Nota Kesepahaman dibuat. b) Nama dan Jabatan para pihak

(1)Menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi; dan
(2)Para pihak disebut PIHAK LESATU dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing- masing instansi. Para pihak dapat berasal dari perorangan maupun badan hukum (privat atau publik). c) Konsiderans
(1)Konsiderans memuat latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
(2)Konsiderans diawali dengan kalimat “Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”.
(3)Jika Konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan.
(4)Pokok-pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 3) Batang Tubuh Tiap-tiap batang tubuh dirumuskan dalam rangkaian kalimat atau beberapa pasal. Batang tubuh memuat hal- hal sebagai berikut: a) Ruang lingkup kegiatan Memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. jdih.lkpp.go.id b) Realisasi Kegiatan Merupakan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari Nota Kesepahaman yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. c) Jangka Waktu Menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. 4) Kaki a) Penutup Bagian penutup merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dengan kalimat yang sederhana. b) Bagian Tanda Tangan Para Pihak
(1)Keabsahan Nota Kesepahaman Menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas meterai yang cukup dan cap instansi para pihak.
(2)Penandatanganan Nota Kesepahaman Para pihak menandatangani Nota Kesepahaman yang ditulis dengan huruf kapital, posisi PIHAK KESATU di bagian kiri bawah, sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah. Format Nota Kesepahaman dapat dilihat pada Contoh 14.A, 14.B, dan 14.C jdih.lkpp.go.id NOTA KESEPAHAMAN Nomor: ........................... Nomor: ........................... Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini: (…………Nama…………..) (…..Jabatan…..) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dan (…………Nama…………..) (…..Jabatan…..) (…….Instansi …..) Berkedudukan di .... dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (…….Instansi …..) Sepakat mengadakan kerja sama di bidang ............................................................................................ ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... .................................................................................................. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja PARA PIHAK. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di.........., pada tanggal ............. tahun Dua Ribu Dua Puluh (...............). LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, (…….Instansi/Institusi…..) KEPALA (…..Jabatan…..) (…………Nama…………..) Contoh 14.A Format Nota Kesepahaman (…………Nama…………..) Logo Pihak 2 jdih.lkpp.go.id Contoh 14.B Format Nota Kesepahaman NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN (…………………..….Instansi/Institusi……………………...) Nomor : Penomoran dari LKPP Nomor : Penomoran dari Instansi/Institusi Pada hari ini ..........., tanggal ............., bulan ................. , tahun ........................., bertempat di ………………… kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. (…………Nama…………..) : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ……….. Tahun …….. tanggal ……… tentang ………………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah lot 11 B. Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. (…………Nama…………..) : (…..Jabatan…..), berdasarkan Keputusan ………… Nomor ……….. Tahun …….. tanggal ……… tentang ………………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………………………., berkedudukan di ……………………, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Logo Instansi/Institusi jdih.lkpp.go.id Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya masing–masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1.Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, memiliki tugas pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
2.Bahwa PIHAK KEDUA adalah ………………………………. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1)Maksud Nota Kesepahaman ini adalah …………………...
(2)Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah .............................

Pasal 2

RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1.................;
2.................;
3.................;
4.................;
5.................;
6.................;.

Pasal 3

PELAKSANAAN Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum tersendiri, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. jdih.lkpp.go.id

Pasal 4

JANGKA WAKTU Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ….. (………) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal …. …… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Pasal ….. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal ….. PERUBAHAN/ADDENDUM Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. jdih.lkpp.go.id Pasal …. …… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Pasal ….. PENUTUP Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing PIHAK. PIHAK KESATU, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Kepala t.t.d (…………Nama…………..) PIHAK KEDUA, (…….Instansi/Institusi…..) (…..Jabatan…..) t.t.d (…………Nama…………..) jdih.lkpp.go.id Contoh 14.C Format Nota Kesepahaman NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN (…………………..….Instansi/Institusi……………………...) Nomor : Penomoran dari LKPP Nomor : Penomoran dari Instansi/Institusi Pada hari ini ..........., tanggal ............., bulan ................. , tahun ........................., bertempat di ………………… kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. (…………Nama…………..) : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ……….. Tahun …….. tanggal ……… tentang ………………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah lot 11 B. Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. jdih.lkpp.go.id II. (…………Nama…………..) : (…..Jabatan…..), berdasarkan Keputusan ………… Nomor ……….. Tahun …….. tanggal ……… tentang ………………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………………………., berkedudukan di ……………………, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya masing–masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1.Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, memiliki tugas pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
2.Bahwa PIHAK KEDUA adalah ………………………………. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…