DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 229

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas jdih.lkpp.go.id Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)LKPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi: jdih.lkpp.go.id

a.penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
b.penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
d.pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
e.pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
f.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LKPP terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
d.Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
e.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
f.Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
g.Inspektorat; dan
h.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id

BAB III

KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 6

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan LKPP;
b.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan LKPP;
c.penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP. jdih.lkpp.go.id

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri dari:

a.Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
b.Biro Umum dan Keuangan; dan
c.Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian.

Pasal 10

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran dan kinerja, pelaporan kinerja, pengelolaan Reformasi Birokrasi serta pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana.

Isi peraturan

Teks229PDFHirarki

Memuat teks peraturan…