Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
jdih.lkpp.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
Bagian Kedua Prinsip
Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
jdih.lkpp.go.id
Bagian Ketiga Etika
Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
jdih.lkpp.go.id
BAB II RUANG LINGKUP PENGADAAN
BAB II
jdih.lkpp.go.id
Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan dan contoh Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. BAB III PARA PIHAK Bagian Kesatu Para Pihak Dalam Pengadaan
BAB III
Para Pihak Dalam Pengadaan terdiri atas:
Bagian Kedua Kepala Desa
Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
Bagian Ketiga Kepala Seksi/Kepala Urusan
Bagian Keempat Tim Pelaksana Kegiatan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)