DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id
7.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10.Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
12.Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172); jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

(1)Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan acuan pelaksanaan Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan wajib dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH A. KETENTUAN UMUM

1.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
3.Kode etik Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pelaksana Pelayanan Publik dalam melaksanakan Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id B. MAKSUD DAN TUJUAN
1.Pembentukan Kode Etik dimaksudkan untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka profesionalitas pelaksana Pelayanan Publik di LKPP.
2.Tujuan ditetapkannya Kode Etik, yaitu:

a.terselenggaranya Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan; dan
b.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menerima Pelayanan Publik. C. JENIS PELAYANAN PUBLIK Jenis Pelayanan Publik di LKPP adalah sebagaimana terdapat dalam Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. D. NILAI – NILAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik, Pelaksana memiliki nilai-nilai Pelaksanan Pelayanan Publik, yaitu:
1. 1.jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan;
2. 2.adil dan tidak diskriminatif, yaitu bersikap netral dan tidak memihak;
3. 3.profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
4. 4.kolaboratif, yaitu mengutamakan kerjasama dan mengedepankan kerja tim untuk mencapai kinerja yang lebih baik;
5. 5.cepat, tanggap, dan cermat, yaitu segera memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan saksama dalam memberikan pelayanan;
6. 6.berintegritas, yaitu sebuah sikap yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip;
7. 7.santun dan ramah, yaitu bersikap sabar dan bertutur kata yang sopan pada saat menyampaikan pelayanan;
8. 8.bersikap simpatik dan berjiwa melayani, yaitu memiliki rasa simpati dan antusias dalam memberikan pelayanan;
9. 9.tidak mempersulit, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku; dan
10. 10.menjaga nama baik dan kehormatan LKPP, yaitu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan/merusak nama baik dan kehormatan LKPP. jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id E. HAK BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Hak bagi Pelaksana Pelayanan Publik adalah segala hak yang melekat pada dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundangan dan bagi Pelaksana Pelayanan Publik lainnya yang ada di LKPP, yaitu sebagai berikut:
11. 1.memberikan pelayanan tanpa intervensi dari pihak lain;
12. 2.melakukan inovasi sesuai standar pelayanan dan dapat diimplementasikan pada saat pemberian layanan;
13. 3.melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai ketentuan berlaku; dan/atau
14. 4.menolak permintaan pelayanan yang bertentangan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan;
15. 5.mendapatkan bantuan/pendampingan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas pelayanannya mendapatkan permasalahan hukum; dan
16. 6.mendapatkan pelatihan/diklat untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan Pelayanan Publik yang diberikan. F. KEWAJIBAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Setiap Pelaksana Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugasnya di LKPP wajib:
17. 1.menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pelaksana Pelayanan Publik;
18. 2.memberikan pelayanan yang baik untuk setiap permohonan layanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
19. 3.menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani;
20. 4.bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap pihak yang dilayani namun tetap tegas, responsif, transparan, profesional, dan akomodatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. 5.menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Lembaga;
22. 6.proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan;
23. 7.melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku; jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id
24. 8.menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Inspektorat sesuai ketentuan;
25. 9.turut menjaga sarana dan prasarana yang ada di area Pelayanan Publik dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan penuh tanggung jawab berdasarkan Pedoman Penggunaan Gedung LKPP dan arahan pengelola Pelayanan Publik; dan
26. 10.menyampaikan kepada Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara di Biro Umum dan Keuangan melalui penanggung jawab pelayanan, apabila terjadi kerusakan sarana maupun prasarana yang dapat mengganggu aktivitas Pelayanan Publik. G. LARANGAN BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Dalam melaksanakan Pelayanan Publik, Pelaksana dilarang untuk:
27. 1.melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
28. 2.meminta dan/atau menerima sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan dan/atau dengan maksud agar diberikan kemudahan dalam mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
29. 3.melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam pemberian layanan;
30. 4.menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan imbalan dari penerima layanan;
31. 5.menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan/atau tidak langsung;
32. 6.mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari penerima layanan; dan/atau
33. 7.bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. H. PENGHARGAAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Penghargaan diberikan kepada Pelaksana Pelayanan Publik yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala LKPP, atau bentuk penghargaan lain yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id I. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
34. 1.Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang melanggar nilai- nilai, kewajiban, dan larangan Pelaksana Pelayanan Publik merupakan pelanggaran Kode Etik.
35. 2.Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pelaksana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.idjdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…