Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Setiap unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan melakukan penanganan Benturan Kepentingan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.
Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terbebas dari adanya Benturan Kepentingan. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di LKPP dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari Kepentingan Pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya, sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang Pelayanan Publik menjadi tidak efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II harus juga memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas Kepentingan Pribadi atau golongan. LKPP menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di LKPP. Agar Pejabat dan Pegawai di LKPP dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan, maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP. Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. B. Maksud dan Tujuan
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II C. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II BAB II BENTURAN KEPENTINGAN A. Pengertian Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas. Dalam pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki Kepentingan Pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai LKPP antara lain:
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
C. Sumber Penyebab Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
Gambar 1. D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di tingkat strategis (Eselon I) maupun di tingkat manajerial operasional (Eselon II dan Eselon III di bawahnya). Contoh hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ada di LKPP pada setiap Deputi dan Sekretariat Utama LKPP, terlampir pada Lampiran 3. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN A. Prinsip Dasar Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
B. Faktor Pendukung Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain: jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
C. Mekanisme Penanganan Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
Pelaporan melalui Pimpinan Unit Kerja Eselon II, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II. Prosedur penganganan Benturan Kepentingan sebagai berikut: Gambar 2. Mulai Pejabat/Pegawai menyampaikan adanya potensi BK Penelaahan awal Laporan BK Potensi Reviu Potensi Dampak BK Arsip Bisa dikelola Pimpinan Unit Kerja Eselon I menilai pengelolaan resiko atas BK Pimpinan Unit Kerja Eselon II memberikan perintah tugas alternatif Pelaksana melaksanakan tugas alternatif dapat ditolera nsi Pimpinan memberikan saran tindak cegah Penugasan diberhentikan Pelaksana menjalankan kegiatan Selesai Arsip Ya Tidak YaTidak Ya Tidak jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan Benturan Kepentingan:
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II B. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II BAB IV PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai LKPP ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut: A. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku, yang mengatur larangan berikut:
B. Pemutakhiran Standar Operasi Prosedur (SOP) Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP. Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan. C. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain Kepentingan Pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut. Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 2. D. Mendorong Tanggung jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan Setiap Pejabat atau Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap Pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II E. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II BAB V MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala (triwulanan) dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Inspektorat LKPP melaksanakan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Yth. Kepala/Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat* di Tempat Nama : Jabatan : Unit Kerja : Uraian Benturan : Kepentingan Penyebab : Prosedur/ : Penanganannya Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. *) pilih salah satu **) diberi tanda V bila telah benar SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN Merujuk pada Keputusan Kepala LKPP Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab, dan penanganannya sebagai berikut: **) …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… … ……………………………………………… … Jakarta, ………...……… 20... Jakarta, ………...……… 20... Penelaah Pelapor KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ttd RONI DWI SUSANTO Paraf I Paraf II jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II LAMPIRAN III PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH CONTOH IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN LKPP No. Uraian Benturan Kepentingan Pejabat/ Pegawai yang Terkait Penyebab Prosedur Penanganan/Pencegahan 1 2 3 4 5 1 Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama. Pimpinan dan Pejabat terkait Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, vested interest, penyalahgunaan wewenang - Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi; - Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan Tim Panel yang transparan; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak- independensiannya; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. 2 Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan. Pimpinan dan Pejabat terkait vested interest , penyalahgunaan wewenang, tekanan politik - Keteladanan Pimpinan; - Meningkatkan kualitas Quality Assurance; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No. Uraian Benturan Kepentingan Pejabat/ Pegawai yang Terkait Penyebab Prosedur Penanganan/Pencegahan 3 Perencanaan / Pengadaan CPNS yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel. Pimpinan dan Pejabat terkait SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, vested interest , tekanan politik, - Hasil penetapan formasi di QA; - Pemisahan fungsi Pejabat penyusun formasi dan pereviu/QA penetapan formasi; - Menyusun SOP Penetapan formasi dan SOP reviu/QA atas penetapan formasi; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak- independensiannya; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. 4 Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu. Pimpinan dan Pejabat terkait Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang - Pengadaan B/J sesuai ketentuan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak- independensiannya; - Keteladanan Pimpinan; - Probity audit ; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. 5 Penggunaan fasilitas jabatan untuk Kepentingan Pribadi Pimpinan dan Pejabat terkait Hubungan afiliasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang - Pemutakhiran SOP pemanfaatan asset; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensian nya; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No. Uraian Benturan Kepentingan Pejabat/ Pegawai yang Terkait Penyebab Prosedur Penanganan/Pencegahan - Keteladanan Pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. 6 Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar. Pimpinan Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur outside employment . - Menyempurnakan kode etik yg mengatur outside employment; - Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai; - Pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera. 7 Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur. Pimpinan Hubungan afiliasi (pertemanan) - Deklarasi PFA adanya potensi Benturan Kepentingan karena pertemanan. 8 Rekomendasi dengan dipengaruhi hubungan afiliasi. Pimpinan Hubungan afiliasi (pertemanan) - Piagam Audit (Audit Charter ); - Komitmen pimpinan. 9 Penetapan daerah tujuan perjalanan dinas dan pelaksanaan RDK yang didasarkan Kepentingan Pribadi /golongan tanpa ada pertimbangan profesional. Pimpinan - Kepentingan Pribadi - Alasan Penyerapan Anggaran - Perencanaan Perjalanan Dinas dan RDK yang Akuntabel. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No. Uraian Benturan Kepentingan Pejabat/ Pegawai yang Terkait Penyebab Prosedur Penanganan/Pencegahan 10 Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan. Pimpinan - Hubungan afiliasi (pertemanan) - Tekanan pimpinan - Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas. 11 Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain. Pimpinan - Kepentingan Golongan - Kebijakan pendanaan kegiatan non- budgeter yang transparan dan akuntabel; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id
Membuka PDF…
Dokumen