DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4450);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
7.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
8.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.Kode Etik LKPP adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai LKPP dalam menjalankan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3.Pegawai LKPP adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan LKPP. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Sekretaris Utama adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Utama sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
6.Inspektur adalah pejabat yang memimpin Inspektorat sebagai unit pengawasan internal LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama LKPP.
7.Majelis Kehormatan Kode Etik, yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah alat kelengkapan LKPP yang bertugas untuk menegakan Kode Etik.
2.Ketentuan Pasal 3 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2)Untuk menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai LKPP dilarang:
1. a.menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali mendapatkan honor, upah, gaji yang telah ditentukan oleh peraturan yang jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II berlaku sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan;
2. b.menerima pembiayaan rangkap untuk kegiatan yang sama, misalnya honor, biaya akomodasi, dan biaya transportasi;
3. c.menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pegawai LKPP guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
4. d.menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan independensinya dalam lingkup pekerjaannya;
5. e.tunduk pada intimidasi pihak lain;
6. f.dihapuskan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(2)Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai LKPP dilarang:
1. a.melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya;
2. b.merangkap jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lain;
3. c.merangkap jabatan struktural maupun fungsional pada perusahaan swasta yang mempunyai hubungan kerja dengan LKPP;
4. d.menjadi anggota partai politik;
5. e.membocorkan informasi yang bersifat rahasia;
6. f.dihapus. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
  1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pimpinan di setiap unit kerja secara hierarki wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan Kode Etik LKPP untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik LKPP.
(2)Pimpinan di setiap unit kerja secara hierarki wajib menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran Kode Etik LKPP yang dilakukan oleh Pegawai LKPP.
(3)Indikasi pelanggaran Kode Etik LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pengaduan dan/atau temuan.
(4)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
1. a.pengaduan yang berasal dari Pegawai LKPP; dan/atau
2. b.pengaduan yang berasal dari masyarakat.
(5)Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
1. a.temuan atasan langsung pihak yang diadukan; dan/atau
2. b.temuan Inspektorat.
  1. 6.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan memiliki Sekretariat yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi: jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
1. a.melakukan tata usaha perihal surat pengaduan, temuan, bukti yang diajukan dan hasil persidangan;
2. b.menyiapkan surat panggilan sidang Majelis Kehormatan kepada para pihak;
3. c.menyiapkan dan melaksanakan dokumentasi persidangan; dan
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain yang dibutuhkan selama proses persidangan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat bertanggung jawab kepada Majelis Kehormatan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan.
(2)Pengaduan yang diterima terbatas pada dugaan pelanggaran atas Kode Etik LKPP.
(3)Pengaduan wajib disampaikan secara tertulis kepada Inspektorat dilengkapi dengan alat bukti dan identitas pengadu yang jelas.
(4)Dalam hal pengaduan diterima oleh pihak selain Inspektorat yang berada di lingkungan LKPP, pihak penerima pengaduan wajib meneruskan kepada Inspektorat.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Inspektorat menyampaikan pengaduan dan/atau temuan kepada atasan langsung pihak yang diadukan untuk dilakukan penelitian.
(2)Dalam hal penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik LKPP tidak didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pihak yang diadukan harus menghentikan penelitian. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
(3)Dalam hal penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik LKPP didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pihak yang diadukan harus meneruskan secara hierarki untuk membentuk Majelis Kehormatan apabila dugaan Pelanggaran:
1. a.mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
2. b.mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan Pelanggaran yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar golongan, tindakan asusila; dan
3. c.berdampak terhadap kinerja, citra, dan/ atau merugikan:
  1. 1.LKPP;
  2. 2.pemerintah; dan/atau
  3. 3.negara.
(4)Hasil penelitian yang dilakukan oleh atasan langsung pihak yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam laporan hasil penelitian yang memuat paling sedikit:
1. a.identitas Pelapor;
2. b.kronologis kejadian;
3. c.analisis; dan
4. d.simpulan dan rekomendasi.
(5)Dalam hal dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, atasan langsung pihak yang diadukan dapat tidak meneruskan secara hierarki untuk membentuk Majelis Kehormatan dan harus melakukan langkah sebagai berikut:
1. a.melakukan penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik LKPP apabila terbukti terjadi Pelanggaran, melalui dialog penguatan Kode Etik LKPP secara mandiri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terbuktinya dugaan Pelanggaran atau sesuai ketentuan yang jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II berlaku yang didokumentasikan dalam Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik LKPP; atau
2. b.menerbitkan dan menetapkan surat pernyataan tidak bersalah bagi pihak yang diadukan, dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti.
(6)Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi atasan langsung pihak yang diadukan dalam tindak lanjut Pelanggaran Kode Etik LKPP.

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Majelis Kehormatan menetapkan waktu sidang Majelis Kehormatan dan memberitahukan kepada Sekretariat.
(2)Sekretariat menyampaikan surat panggilan kepada pengadu serta pihak yang diadukan untuk mengikuti persidangan yang sudah ditetapkan.
(3)Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan.

10.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam hal pihak pengadu atau pihak yang diadukan tidak hadir pada waktu sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Majelis Kehormatan menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
(2)Sekretariat menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
(3)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu sidang.
(4)Dalam hal pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan tidak hadir untuk kedua kalinya secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar, Majelis Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan secara in absentia.

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Kehormatan menjelaskan hak dan kewajiban pihak yang diperiksa.
(2)Sekretariat membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kehormatan yang hadir dalam sidang Majelis Kehormatan.
(3)Majelis Kehormatan mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti dan keterangan saksi.
(4)Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.
(5)Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Putusan Kepala LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada Sekretariat untuk didokumentasikan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II
(2)Sekretariat membuat Salinan putusan sidang Majelis Kehormatan dan disampaikan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.
(3)Putusan Kepala LKPP dilaksanakan setelah diterima oleh pihak yang diadukan.

13.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…