DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memiliki Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c.bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih mudah, cepat, dan tepat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

2.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
4.Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator.
5.Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator.
6.Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
7.Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak.
8.Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut.
9.Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan.
10.Majelis Arbiter adalah sekumpulan Arbiter berjumlah ganjil minimal tiga Arbiter yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan.
11.Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang dipersengketakan untuk membuat terang suatu perkara sengketa kontrak pengadaan.
12.Sekretaris Mediator, Konsiliator, dan Arbiter adalah pegawai Sekretariat yang ditunjuk oleh Sekretaris Layanan untuk melakukan administrasi penyelenggaraan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, serta mencatat dan mendokumentasikan jalannya proses Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
13.Putusan adalah putusan Arbitrase Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
14.Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut K/L/PD yang menjadi salah satu pihak dalam sengketa kontrak pengadaan adalah instansi/institusi pemilik pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa, baik sebagian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16.Para Pihak dalam sengketa kontrak pengadaan yang selanjutnya disebut Para Pihak adalah pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam Pengadaan Barang/Jasa.
17.Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.
18.Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam Sengketa Kontrak Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.
19.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
20.Perjanjian penyelesaian sengketa kontrak melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang timbul dari pelaksanaan kontrak di Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.
21.Akta Perdamaian adalah perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa yang berisikan butir-butir kesepakatan penyelesaian sengketa. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

BAB II

ASAS

Pasal 2

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan berasaskan pada:

1.Layanan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen;
2.Layanan dilaksanakan secara sederhana dan cepat;
3.keseluruhan proses layanan dilakukan secara tertulis;
4.Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
5.memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem);
6.Layanan diselenggarakan dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahapan proses;
7.Akta perdamaian dan Putusan Arbitrase memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut; dan
8.Putusan Arbitrase tidak boleh memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut (ultra petita).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SENGKETA YANG DIKECUALIKAN

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah:
1. a.Mediasi; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
2. b.Konsiliasi; dan
3. c.Arbitrase.
(2)Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 4

Sengketa Kontrak Pengadaan yang dikecualikan:

a.Sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib; dan/atau
b.Sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di Pengadilan dan/atau Lembaga Arbitrase lainnya.

BAB IV

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

(1)Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan diselenggarakan oleh LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
(2)Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di domisili LKPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

Pasal 7

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui:

a.Mediasi;
b.Konsiliasi; dan/atau
c.Arbitrase.

Pasal 8

(1)Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memiliki kewenangan untuk melakukan:
1. a.meminta dokumen; dan/atau
2. b.memanggil dan menghadirkan saksi, pemberi keterangan ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui Sengketa Kontrak Pengadaan yang sedang ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.

BAB V

SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan terdiri dari: jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

a.Penanggung Jawab Layanan;
b.Sekretariat;
c.Mediator;
d.Konsiliator; dan
e.Arbiter

Pasal 10

(1)Penanggung Jawab Layanan dijabat oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
(2)Penanggung Jawab Layanan bertanggung jawab menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan, termasuk pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Layanan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…