DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); jdih.lkpp.go.id
3.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 1

(1)Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam bentuk antara lain:
1. a.inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;
2. b.inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
3. c.inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
4. d.inovasi lainnya.
(2)Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa yaitu:
1. a.melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.mengisi kekosongan hukum;
3. c.memberikan kepastian hukum; dan
4. d.mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. jdih.lkpp.go.id

Pasal 2

Dalam mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempertimbangkan:

a.tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa;
b.Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
c.alasan-alasan yang objektif;
d.tidak adanya konflik kepentingan;
e.iktikad baik; dan
f.terjaminnya tidak terdapat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta kerugian negara.

BAB II

TATA CARA PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

(1)Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan berdasarkan:
1. a.usulan dari pihak yang memerlukan antara lain, namun tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
2. b.inisiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menelaah dan mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat kajian untuk inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. jdih.lkpp.go.id
(4)Hasil pengembangan sistem dan/atau kebijakan pengadaan barang/jasa ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…