DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan beberapa surat, terakhir dengan Surat Nomor: jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII B/986/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 09 September 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624); jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII
6.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

(1)Kelas Jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga ini yaitu untuk:

1.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2.Jabatan Administrasi; dan
3.Jabatan Fungsional.

(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Tunjangan Kinerja untuk setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dibayarkan terhitung sejak persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikeluarkan. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII

Pasal 3

(1)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Lembaga ini tidak berlaku untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan.
(2)Kelas Jabatan untuk Jabatan fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kelas jabatan pada Jabatan Administrasi sebelumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetaraan jabatan administasi ke dalam jabatan fungsional.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 Sekretaris Utama 16 2 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 15 3 Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15 4 Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum 15 5 Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 16 6 Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 15 7 Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 15 8 Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 15 9 Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 16 10 Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan 15 11 Direktur Pengembangan Sistem Katalog 15 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 12 Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 15 13 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 16 14 Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 15 15 Direktur Sertifikasi Profesi 15 16 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 16 17 Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 15 18 Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 15 19 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 15 20 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa 15 21 Inspektur 15 B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan Jabatan Administrator 1 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12 2 Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga 12 Jabatan Pengawas 1 Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga 9 2 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 Jabatan Pelaksana 1 Analis Akreditasi Lembaga Diklat 7 2 Analis Barang Milik Negara 7 3 Analis Berkas Sengketa 7 4 Analis Data dan Informasi 7 5 Analis Diklat 7 6 Analis Hukum 7 7 Analis Iklim Usaha dan Kerjasama 7 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 8 Analis Kerjasama Bilateral dan Regional 7 9 Analis Kerjasama Diklat 7 10 Analis Kinerja 7 11 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 12 Analis Pengembangan Kompetensi 7 13 Analis Perencanaan 7 14 Analis Perencanaan Anggaran 7 15 Analis Perencanaan dan Kerjasama 7 16 Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 7 17 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7 18 Analis Permasalahan Hukum 7 19 Analis Protokol 7 20 Analis Satuan Pengawas Internal 7 21 Analis Sistem Informasi 7 22 Analis Tata Usaha 7 23 Bendahara 7 24 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7 25 Penelaah Pengembangan Usaha 7 26 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7 27 Ajudan 6 28 Pengadministrasi Perlengkapan 6 29 Pengadministrasi Sertifikasi 6 30 Pengadministrasi Umum 6 31 Pengelola Barang Milik Negara (BMN) 6 32 Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi 6 33 Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa 6 34 Pengelola Keuangan 6 35 Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 6 36 Pengelola Sertifikasi 6 37 Pengelola Situs/Web 6 38 Pengelola Teknologi Informasi 6 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 39 Pranata Barang dan Jasa 6 40 Sekretaris 6 41 Pengelola Penyelenggaraan Diklat 6 42 Verifikator Anggaran 6 43 Verifikator Keuangan 6 44 Pengadministrasi Keuangan 5 45 Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik 5 46 Pengemudi 3 C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

1.Analis Hukum Madya 11
2.Analis Hukum Muda 9
3.Analis Hukum Pertama 8
4.Analis Kebijakan Madya 12
5.Analis Kebijakan Muda 10
6.Analis Kebijakan Pertama 8
7.Analis Pengelola Keuangan APBN Madya 12
8.Analis Pengelola Keuangan APBN Muda 10
9.Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama 8
10.Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Madya 12
11.Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Muda 10
12.Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Pertama 8
13.Arsiparis Madya 11
14.Arsiparis Muda 9
15.Arsiparis Pertama 8
16.Arsiparis Penyelia 8
17.Arsiparis Pelaksana Lanjutan 7
18.Arsiparis Pelaksana 6 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
19.Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Madya 12
20.Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Muda 10
21.Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Pertama 8
22.Penata Laksana Barang Penyelia 9
23.Penata Laksana Barang Mahir 8
24.Penata Laksana Barang Terampil 7
25.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 12
26.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 10
27.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 8
28.Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya 12
29.Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda 10
30.Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama 8
31.Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya 11
32.Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda 9
33.Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama 8
34.Perencana Madya 11
35.Perencana Muda 9
36.Perencana Pertama 8
37.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11
38.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9
39.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8
40.Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Penyelia 8
41.Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana Lanjutan 7
42.Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana 6
43.Pranata Keuangan APBN Penyelia 9
44.Pranata Keuangan APBN Mahir 8
45.Pranata Keuangan APBN Terampil 7
46.Pranata Komputer Utama 13 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
47.Pranata Komputer Madya 11
48.Pranata Komputer Muda 9
49.Pranata Komputer Pertama 8
50.Pranata Komputer Penyelia 8
51.Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
52.Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 6
53.Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5
54.Pustakawan Pertama 8
55.Sandiman Madya 12
56.Sandiman Muda 10
57.Sandiman Pertama 8
58.Statistisi Madya 11
59.Statistisi Muda 9
60.Statistisi Pertama 8
61.Manggala Informatika Madya 12
62.Manggala Informatika Muda 10
63.Manggala Informatika Pertama 8
64.Widyaiswara Utama 13
65.Widyaiswara Madya 11
66.Widyaiswara Muda 9
67.Widyaiswara Pertama 8
68.Auditor Utama 13
69.Auditor Madya 11
70.Auditor Muda 9
71.Auditor Pertama 8 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd ABDULLAH AZWAR ANAS jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…