DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menjamin keikutsertaan badan usaha dalam kerja sama dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik, pengadaan badan usaha pelaksana harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan dipertanggungjawabkan; jdih.lkpp.go.id
c.bahwa tata cara pengadaan badan usaha pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); jdih.lkpp.go.id
3.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memenuhi tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga dapat bermanfaat untuk mempelancar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur melalui KPBU, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2.Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerja sama bagi penanggung jawab proyek kerja sama dalam melaksanakan Proyek KPBU. jdih.lkpp.go.id
3.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
4.Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan untuk melaksanakan Proyek KPBU oleh pemenang lelang atau badan usaha/konsorsium yang ditunjuk langsung.
5.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Proyek KPBU adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.
7.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
8.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
9.Perjanjian KPBU adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur. jdih.lkpp.go.id
10.Penyiapan KPBU yang selanjutnya disebut Penyiapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai PJPK yang menghasilkan antara lain prastudi kelayakan, rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi, dan pengadaan tanah untuk KPBU.
11.Transaksi KPBU yang selanjutnya disebut Transaksi adalah kegiatan yang terdiri dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.
12.Pemberitahuan Informasi Awal adalah informasi yang tidak mengikat mengenai Proyek KPBU yang diumumkan oleh Panitia Pengadaan mengenai Proyek KPBU yang akan dimulai proses Pengadaannya.
13.Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan.
14.Pelelangan adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana yang dilakukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta yang lulus Prakualifikasi.
15.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan yang dilakukan dalam hal Prakualifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) Peserta atau merupakan KPBU kondisi tertentu.
16.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP). jdih.lkpp.go.id
17.Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ).
18.Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
19.Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Dialog setelah hasil Dialog Optimalisasi.
20.Persyaratan Minimum adalah persyaratan teknis, finansial dan/atau ketentuan kontraktual pokok yang harus dipenuhi oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana.
21.Persyaratan Tambahan adalah persyaratan teknis, finansial dan/atau ketentuan kontraktual yang diharapkan dapat dipenuhi oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana.
22.Dialog Optimalisasi Penawaran dalam Pelelangan Dua Tahap yang selanjutnya disebut Dialog Optimalisasi adalah dialog antara Panitia Pengadaan dengan masing- masing Peserta Dialog untuk mendiskusikan optimalisasi atas Dokumen Penawarannya dengan tujuan menghasilkan penawaran paling bermanfaat bagi PJPK dengan memperhatikan nilai manfaat uang (value for money).
23.Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap Penyiapan dan pada tahap Transaksi KPBU.
24.Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk PJPK yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, membantu persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan. jdih.lkpp.go.id
25.Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.
26.Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek KPBU.
27.Ruangan Data dan Informasi (Data Room) adalah ruang data fisik dan/atau elektronik yang disiapkan oleh PJPK dan dikelola oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
28.Peserta Pengadaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Badan Usaha Tunggal atau Konsorsium yang mengikuti Proses Pengadaan dari tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi hingga Penetapan Pemenang atau Penetapan hasil Penunjukan Langsung.
29.Peserta Dialog adalah Peserta Pengadaan yang diundang Panitia Pengadaan untuk mengikuti Dialog Optimalisasi.
30.Surat Kerahasiaan adalah surat pernyataan komitmen dari Peserta untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan Pelelangan.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini yaitu Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk Proyek KPBU atas prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (solicited). jdih.lkpp.go.id
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

(1)Pengadaan dilakukan dengan prinsip:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan;
4. d.terbuka;
5. e.bersaing;
6. f.adil/tidak diskriminatif; dan
7. g.akuntabel.
(2)Pengadaan dilakukan dengan prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengandung makna bahwa Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas, sasaran dan waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
(3)Pengadaan dilakukan dengan prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengandung makna bahwa Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
(4)Pengadaan dilakukan dengan prinsip trnsparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengandung makna bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan diungkapkan secara lengkap, jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Peserta yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. jdih.lkpp.go.id
(5)Pengadaan dilakukan dengan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengandung makna bahwa Pengadaan dapat diikuti oleh semua Peserta yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
(6)Pengadaan dilakukan dengan prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengandung makna bahwa Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Peserta yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh infrastruktur/layanan yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan.
(7)Pengadaan dilakukan dengan prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mengandung makna bahwa semua Peserta Pengadaan diberikan perlakuan yang sama dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
(8)Pengadaan dilakukan dengan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mengandung makna bahwa Pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN A. Persiapan Pengadaan Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Lembaga ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

Pasal 4

(1)PJPK dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.menganggarkan biaya pelaksanaan Pengadaan;
2. b.menetapkan Panitia Pengadaan; jdih.lkpp.go.id
3. c.menerbitkan surat pernyataan kelayakan Proyek KPBU berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan;
4. d.menyediakan Ruangan Data dan Informasi (Data Room);
5. e.memberikan persetujuan Dokumen Pengadaan dan setiap perubahannya;
6. f.menetapkan penawar tunggal pada Penunjukkan Langsung;
7. g.memberikan persetujuan terkait pelaksanaan Dialog Optimalisasi Ulang;
8. h.menetapkan pemenang Pelelangan;
9. i.menjawab sanggah hasil Pelelangan;
10. j.menyatakan proses Prakualifikasi atau Pemilihan gagal;
11. k.menetapkan tindak lanjut dari Prakualifikasi atau Pemilihan gagal;
12. l.menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (letter of award);
13. m.menetapkan hasil Penunjukan Langsung;
14. n.memberikan persetujuan terkait perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium setelah penetapan pemenang lelang lelang (jika ada); dan
15. o.menandatangani Perjanjian KPBU.
(2)Biaya pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. a.biaya pengumuman;
2. b.penggandaan dokumen;
3. c.honorarium Panitia Pengadaan; dan
4. d.biaya lain yang diperlukan. jdih.lkpp.go.id

Pasal 5

Tim KPBU dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses Pengadaan; dan
b.membantu PJPK dalam memonitor pelaksanaan Pengadaan.

Pasal 6

(1)Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan;
2. b.melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan;
3. c.menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
4. d.menyusun Dokumen Pengadaan;
5. e.menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPK;
6. f.menyusun perubahan Dokumen Pengadaan;
7. g.menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
8. h.mengelola data dan informasi pada Ruangan Data dan Informasi (Data Room);
9. i.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
10. j.memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
11. k.melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
12. l.menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi; jdih.lkpp.go.id
13. m.menjawab sanggah prakualifikasi;
14. n.melaporkan kepada PJPK terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
15. o.melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
16. p.menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
17. q.melaporkan kepada PJPK terkait sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran yang dinyatakan benar pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
18. r.memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum pemasukan Dokumen Penawaran;
19. s.menetapkan daftar Peserta Dialog;
20. t.melakukan Dialog Optimalisasi;
21. u.melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Optimalisasi;
22. v.melakukan negosiasi pada Penunjukkan Langsung;
23. w.mengusulkan pemenang Pelelangan;
24. x.mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;
25. y.melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK;
26. z.menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK setelah proses Pengadaan selesai; dan aa. membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.
(2)Pengambilan keputusan oleh Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
(3)Dalam hal keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
(4)Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada anggota lainnya. jdih.lkpp.go.id
(5)Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh tenaga ahli dan berkoordinasi dengan Tim KPBU.

Pasal 7

Panitia Pengadaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;
b.berasal dari personil instansi PJPK dan dapat berasal dari instansi/satuan kerja yang terkait;
c.Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:
1. 1.prosedur Pengadaan;
2. 2.prosedur KPBU;
3. 3.ruang lingkup pekerjaan Proyek KPBU;
4. 4.hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur sektor bersangkutan;
5. 5.aspek teknis terkait dengan Proyek KPBU; dan
6. 6.aspek bisnis dan finansial terkait dengan Proyek KPBU.
d.menandatangani Pakta Integritas.

BAB III

PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Pasal 8

(1)Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai konsultan: jdih.lkpp.go.id
  1. 1.menjadi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama;
  2. 2.menjadi konsultan bagi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama;
  3. 3.menjadi anggota direksi atau dewan komisaris Badan Usaha yang menjadi Peserta atau Badan Usaha pada anggota konsorsium dalam Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama;
  4. 4.menjadi pemegang saham yang memiliki kendali pada Peserta baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  5. 5.memberikan pembiayaan/pendanaan atau memberikan penjaminan pada Proyek KPBU yang sama;
2. b.pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) Peserta dalam Proyek KPBU yang sama;
3. c.anggota direksi atau dewan komisaris suatu Badan Usaha yang menjadi Peserta dan pada saat yang sama merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha lain yang menjadi Peserta pada Proyek KPBU yang sama;
4. d.anggota Panitia Pengadaan/Tim KPBU/PJPK memiliki kendali pada Peserta baik langsung maupun tidak langsung;
5. e.hubungan antara 2 (dua) atau lebih Peserta atau anggota dari konsorsium yang berbeda pada Pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
6. f.kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan perundangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. jdih.lkpp.go.id
(3)Para pihak yang memiliki pertentangan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Pengadaan Proyek KPBU.
(4)PJPK bertanggung jawab secara aktif untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, dengan cara mengganti sebagian atau seluruh anggota Tim KPBU dan/atau Panitia Pengadaan yang terbukti memiliki Pertentangan Kepentingan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2).
(5)PJPK/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Peserta atau pihak lain yang terlibat dalam Pengadaan harus menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan.

BAB IV

PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA

Pasal 9

(1)Pengadaan dilaksanakan oleh PJPK.
(2)Pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan KPBU dan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding).
(3)Pengadaan dilaksanakan setelah PJPK menerbitkan surat pernyataan bahwa Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan.
(4)Dalam hal proyek KPBU sebagaimana dimaksud ayat (3) membutuhkan Dukungan Kelayakan, maka PJPK harus mendapatkan persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.lkpp.go.id

Pasal 10

Pengadaan meliputi kegiatan:

a.persiapan; dan
b.pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…