DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Ringkasan

Peraturan ini mencabut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 1. 20 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; dan 3. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dengan adanya kondisi dan lingkungan kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cepat berubah, membutuhkan pedoman kearsipan yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi;
b.bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap pengaturan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, perlu mencabut beberapa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai kearsipan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bidang Kearsipan;

1.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); jdih.lkpp.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN LE MBA GA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BIDANG KEARSIPAN.

Pasal 1

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:

1.20 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 914);
2.21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 915); dan
3.11 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2023 KEPALA LEMSAGA KESIJAKAN PENGADAAN SARANG/JASA PEMERINTAH REPUSLIK INDONESIA, ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUSLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1038 Salinan sesuai dengan aslinya Kepa:la Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP, ((�'�·� .\$re'<,/ ..::::-9t,,, / '�-

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…