DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654); jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
3.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
2.Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
3.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4.Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian /kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
5.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
7.Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah atau Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan.
8.Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses Prakualifikasi.
9.Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan Badan Usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Badan Usaha untuk mengikuti proses Pemilihan Panel Badan Usaha.
10.Panitia Pengadaan adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk melakukan pemilihan Panel Badan Usaha atau pemilihan Badan Usaha Pelaksana.
11.Pemilihan Panel Badan Usaha adalah proses Prakualifikasi terhadap Badan Usaha untuk menjadi anggota Panel Badan Usaha.
12.Pemilihan Badan Usaha Pelaksana adalah proses seleksi terhadap anggota Panel Badan Usaha dan/atau Badan Usaha yang telah lulus Prakualifikasi untuk ditetapkan menjadi pemenang.
13.Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi Badan Usaha untuk menjadi anggota Panel Badan Usaha.
14.Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ). jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
15.Kontrak Payung (framework contract) adalah perjanjian antara Menteri/Kepala Lembaga dengan Badan Usaha tunggal atau konsorsium yang telah lulus Prakualifikasi, selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk bersedia mengikuti proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi tata cara:

a.Pemilihan Panel Badan Usaha; dan
b.Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Lembaga ini untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemilihan Badan Usaha pada Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan etika dan prinsip pemilihan Badan Usaha; dan
b.mempercepat proses pemilihan Badan Usaha.

Pasal 4

Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan prinsip:

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.terbuka;
e.bersaing;
f.adil; dan
g.akuntabel.

Pasal 5

(1)Para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana mematuhi etika sebagai berikut: jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
(2)Para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana harus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

PANEL BADAN USAHA

Pasal 6

Para pelaku Pemilihan Panel Badan Usaha terdiri atas:

a.Menteri/Kepala Lembaga;
b.Panitia Pengadaan; dan
c.Badan Usaha.

Pasal 7

(1)Menteri/Kepala Lembaga memiliki tugas:
1. a.melakukan identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha;
2. b.membentuk Panitia Pengadaan;
3. c.menetapkan daftar Panel Badan Usaha;
4. d.menetapkan anggota Panel Badan Usaha;
5. e.menjawab sanggah dalam Prakualifikasi;
6. f.melaksanakan penandatanganan Kontrak Payung (framework contract); dan
7. g.melakukan evaluasi terhadap anggota Panel Badan Usaha yang terdapat dalam Kontrak Payung (framework contract) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu diperlukan selama masa Kontrak Payung (framework contract). jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III
(2)Menteri/Kepala Lembaga dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Panitia Pengadaan dalam melakukan proses Pemilihan Panel Badan Usaha memiliki tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan Dokumen Prakualifikasi.
2. b.melaksanakan tahapan dalam proses Prakualifikasi, yaitu:
  1. 1.pengumuman Prakualifikasi;
  2. 2.pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ);
  3. 3.penjelasan Prakualifikasi;
  4. 4.penyampaian Dokumen Kualifikasi;
  5. 5.evaluasi dan klarifikasi Dokumen Kualifikasi; dan
  6. 6.pengumuman anggota Panel Badan Usaha.
3. c.menyampaikan laporan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga.
(2)Panitia Pengadaan berasal dari personil kementerian/ lembaga yang bersangkutan.
(3)Jumlah anggota Panitia Pengadaan paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih sepanjang berjumlah gasal, dan masing- masing memiliki sertifikat di bidang pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP atau lembaga lain yang diakui secara nasional maupun internasional.
(4)Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh tim teknis. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III

Pasal 9

(1)Badan Usaha yang ikut dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dapat berbentuk Badan Usaha tunggal atau konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa entitas:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
4. d.badan hukum asing; atau
5. e.koperasi.
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan antara lain:
1. a.memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. b.memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis;
3. c.memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur;
4. d.memenuhi kewajiban perpajakan;
5. e.tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana yang berpotensi menganggu pelaksanaan Proyek KPBU;
6. f.menandatangani pakta integritas; dan
7. g.Badan Usaha berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus memiliki perjanjian kerjasama/kemitraan yang memuat kewajiban dan tanggung jawab masing- masing Badan Usaha. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III

Pasal 10

(1)Pemilihan Panel Badan Usaha meliputi kegiatan:
1. a.Identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha;
2. b.Penetapan daftar Panel Badan Usaha; dan
3. c.Prakualifikasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemilihan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 11

(1)Menteri/Kepala Lembaga mengidentifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha berdasarkan Proyek Strategis Nasional.
(2)Hasil identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengadaan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…