menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Menimbang : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
3.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 603);
4.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172); jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 603), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Pasal II
1.Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini dibayarkan terhitung sejak pejabat/pegawai diangkat ke dalam jabatan tersebut.
2.Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 2 4 1 Sekretaris Utama 16 2 Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 15 3 Kepala Bagian Program dan Anggaran 12 4 Kepala Subbagian Program 9 5 Kepala Subbagian Anggaran 9 6 Kepala Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 12 7 Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I 9 8 Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja II 9 9 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12 10 Kepala Subbagian Organisasi 9 11 Kepala Subbagian Tata Laksana 9 12 Kepala Biro Umum dan Keuangan 15 13 Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 2 4 14 Kepala Subbagian Pengadaan 9 15 Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 9 16 Kepala Bagian Keuangan 12 17 Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan 9 18 Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran 9 19 Kepala Bagian Tata Usaha, Karsipan dan Rumah Tangga 12 20 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan 9 21 Kepala Subbagian Rumah Tangga 9 22 Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 15 23 Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 12 24 Kepala Subbagian Hukum 9 25 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat 9 26 Kepala Bagian Sistem Informasi 12 27 Kepala Subbagian Data dan Informasi 9 28 Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi 9 29 Kepala Bagian Kepegawaian 12 30 Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi 9 31 Kepala Subbagian Pengembangan 9 32 Deputi bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 16 33 Direktur Pengembangan Strategi dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Umum 15 34 Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Umum 12 35 Kepala Seksi Pengkajian Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 9 36 Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 9 37 Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum 12 38 Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Umum 9 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 2 4 39 Kepala Seksi Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum 9 40 Direktur Pengembangan Strategi dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Khusus 15 41 Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus 12 42 Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus I 9 43 Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus II 9 44 Kepala Subdirektorat Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus 12 45 Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus I 9 46 Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus II 9 47 Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 15 48 Kepala Subdirektorat Iklim Usaha 12 49 Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha 9 50 Kepala Seksi Kesempatan Usaha 9 51 Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional 12 52 Kepala Seksi Multilateral 9 53 Kepala Seksi Bilateral 9 54 Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengadaan 16 55 Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan 15 56 Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan 12 57 Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga 9 58 Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah 9 59 Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan 12 60 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga 9 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 2 4 61 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Daerah 9 62 Direktur Pengembangan Sistem Katalog 15 63 Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Sistem Katalog 12 64 Kepala Seksi Kebijakan Katalog 9 65 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog 9 66 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional 12 67 Kepala Seksi Prakatalog 9 68 Kepala Seksi Pasca Katalog 9 69 Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 15 70 Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi 12 71 Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE 9 72 Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE 9 73 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 74 Kepala Seksi Layanan Dukungan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik 9 75 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 9 76 Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia 16 77 Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 15 78 Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan 12 79 Kepala Seksi Standar kompetensi 9 80 Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan 9 81 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan 12 82 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 9 83 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 9 84 Direktur Sertifikasi Profesi 15 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 2 4 85 Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertfikasi 12 86 Kepala Seksi Sistem Sertifikasi 9 87 Kepala Seksi Sarana Sertifikasi 9 88 Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi 12 89 Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional 9 90 Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional 9 91 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 16 92 Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 15 93 Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 12 94 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 9 95 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 9 96 Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman 12 97 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian 9 98 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman 9 99 Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 15 100 Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Barat 12 101 Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat I 9 102 Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat II 9 103 Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Timur 12 104 Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur I 9 105 Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur II 9 106 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 15 107 Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Kontrak 12 108 Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Barat 9 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 2 4 109 Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Timur 9 110 Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum 12 111 Kepala Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan 9 112 Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan 9 113 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ 15 114 Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi 12 115 Kepala Subbidang Program dan Kurikulum 9 116 Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi 9 117 Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 12 118 Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis 9 119 Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 9 120 Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat PBJ 9 121 Inspektur 15 122 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 9 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II LAMPIRAN IIPERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH No Nama Jabatan Kelas Jabatan Harga Jabatan FAKTOR 1Pengetahu an (Level 1~9) FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5) FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5) FAKTOR 4 Kompleks itas (Level 1~6) FAKTOR 5R. Lingkup & Pengaruh (Level 1~5) FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~5) FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level :1~4) FAKTOR 8 Tuntutan Fisik(Level 1~3) FAKTOR9 Lingk. Kerja(Level 1~3) 1 PENGEMUDI 3 370 2 200 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 2 20 2 20 2 ARSIPARISPELAKSANA 6 755 4 550 1 25 1 25 2 75 1 25 2 25 1 20 1 5 1 5 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II 3 ARSIPARISPELAKSANALANJUTAN 7 855 4 550 2 125 1 25 2 75 1 25 2 25 1 20 1 5 1 5 4 PENGADMINISTRASIUMUM 6 755 4 550 1 25 1 25 2 75 1 25 2 25 1 20 1 5 1 5 5 PENGADMINISTRASIPERLENGKAPAN 6 755 4 550 1 25 1 25 2 75 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 6 PENGADMINISTRASISERTIFIKASI 6 740 4 550 1 25 1 25 2 75 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 7 PENGELOLA 6 755 4 550 1 25 1 25 2 75 1 25 2 25 1 20 1 5 1 5 8 PENGOLAH DATA 6 755 4 550 1 25 1 25 2 75 1 25 2 25 1 20 1 5 1 5 9 VERIFIKATORKEUANGAN 6 740 4 550 1 25 1 25 2 75 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 10 PENYUSUN BAHAN 7 1035 5 750 1 25 1 25 2 75 2 75 2 25 2 50 1 5 1 5 11 PENYUSUN LAPORANBMN 7 1035 5 750 1 25 1 25 2 75 2 75 2 25 2 50 1 5 1 5 12 PENATA KEUANGAN 7 1035 5 750 1 25 1 25 2 75 2 75 2 25 2 50 1 5 1 5 13 PERENCANAPERTAMA 8 1110 5 750 1 25 1 25 3 150 2 75 2 25 2 50 1 5 1 5 14 PERENCANA MUDA 9 1460 5 750 3 275 2 125 2 75 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5 15 PERANCANGPERATURAN PER-UUPERTAMA 8 1145 5 750 1 25 1 25 3 150 2 75 3 60 2 50 1 5 1 5 16 PERANCANGPERATURAN PER-UUMUDA 9 1495 5 750 3 275 2 125 3 150 2 75 3 60 2 50 1 5 1 5 17 ANALISKEPEGAWAIANPERTAMA 8 1110 5 750 1 25 1 25 3 150 2 75 2 25 2 50 1 5 1 5 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II 18 ANALISKEPEGAWAIAN MUDA 9 1460 5 750 2 275 2 125 2 75 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5 19 PRANATA HU MASPERTAMA 8 1145 5 750 1 25 1 25 3 150 2 75 3 60 2 50 1 5 1 5 20 PUSTAKAWANPERTAMA 8 1145 5 750 1 25 1 25 3 150 2 75 3 60 2 50 1 5 1 5 21 PRANATA KOMPUTERPELAKSANA 6 790 4 550 1 25 1 25 2 75 2 75 1 10 1 20 1 5 1 5 22 PRANATA KOMPUTERPELAKSANALANJUTAN 7 890 4 550 2 125 1 .25 2 75 2 75 1 10 1 20 1 5 1 5 23 PRANATA KOMPUTERPENYELIA 8 1205 5 750 2 125 2 125 2 75 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 24 PRANATA KOMPUTERPERTAMA 8 1195 5 750 2 125 1 25 3 150 2 75 1 10 2 50 1 5 1 5 25 PRANATA KOMPUTERMUDA 9 1460 5 750 3 275 2 125 3 150 2 75 2 25 2 50 1 5 1 5 26 ANALIS KEBIJAKANAHLI PERTAMA 8 1280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 27 PENGELOLAPENGADAANBARANG/JASAPERTAMA 8 1105 5 750 2 125 1 25 2 75 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 28 WIDYAISWARA UTAMA 13 2485 6 950 4 450 4 450 5 325 4 255 2 25 1 20 1 5 1 5 29 WIDYAISWARA MADYA 11 1930 6 950 3 275 3 275 4 225 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 30 WIDYAISWARA MUDA 9 1355 5 750 2 125 2 125 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 31 WIDYAISWARAPERTAMA 8 1280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 32 AUDITOR UTAMA 13 2485 6 950 4 450 4 450 5 325 4 255 2 25 1 20 1 5 1 5 jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II 33 AUDITOR MADYA 11 1930 6 950 3 275 3 275 4 225 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 34 AUDITOR MUDA 9 1355 5 750 2 125 2 125 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5 35 AUDITOR PERTAMA 8 1280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH,RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id