DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia yang memanfaatkan Toko Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar Pengadaan Barang/Jasa:

a.cepat;
b.mudah;
c.transparan; dan
d.tercatat secara elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Toko Daring; dan
b.Penyelenggaraan Katalog Elektronik. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V

Pasal 3

(1)Barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu:
1. a.standar atau dapat distandarkan;
2. b.memiliki sifat risiko rendah; dan
3. c.harga sudah terbentuk di pasar.
(2)Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:
1. a.spesifikasi yang sama;
2. b.penjual/ penyedia yang sama;
3. c.wilayah jual sama; dan
4. d.syarat dan ketentuan yang sama.

Pasal 4

(1)Pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring terdiri atas:
1. a.Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. b.Pejabat Pembuat Komitmen;
3. c.Pejabat Pengadaan;
4. d.Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan
5. e.Pedagang.
(2)PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam penyelenggaraan Toko Daring berupa:
1. a.Marketplace; dan
2. b.Ritel Daring.

Pasal 5

(1)Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:
1. a.pengembangan dan pembinaan Toko Daring;
2. b.pengelolaan Toko Daring meliputi:
  1. 1.menetapkan persyaratan barang/jasa, PPMSE, dan Pedagang;
  2. 2.menetapkan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring; dan jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V
  3. 3.mengenakan dan mencabut sanksi terhadap PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. c.menetapkan tata cara penyelenggaraan Toko Daring.
(2)Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Toko Daring, PPMSE memiliki kewajiban meliputi:
1. a.bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Pedagang, dalam hal PPMSE berupa marketplace;
2. b.memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
3. c.memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
4. d.mengenakan sanksi kepada Pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa marketplace;
5. e.mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring; dan
6. f.melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Toko Daring, Pedagang memiliki kewajiban meliputi:
1. a.menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V
2. b.menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dan
4. d.menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

Pasal 8

Tahapan penetapan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:

a.pengumuman;
b.pendaftaran;
c.pelaksanaan verifikasi;
d.penetapan; dan
e.integrasi sistem elektronik dan/atau pertukaran data PPMSE dengan Toko Daring.

Pasal 9

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:

a.Pembelian Langsung;
b.Negosiasi Harga;
c.Permintaan Penawaran; dan/atau
d.Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.

Pasal 10

(1)Katalog Elektronik terdiri atas:
1. a.Katalog Elektronik Nasional;
2. b.Katalog Elektronik Sektoral; dan
3. c.Katalog Elektronik Lokal. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V
(2)Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3)Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Kementerian/Lembaga.
(4)Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b memuat informasi barang/jasa umum dan inovasi.
(2)Informasi barang/jasa inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Katalog Elektronik Sektoral inovasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…