DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2012

Nomor: 1
Tahun: 2012
Ditetapkan: 12 Juni 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor l/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2011);

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan likuidasi bank dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 /PLPS /2011 tentang Likuidasi Bank;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan . Nomor l/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank; DEWANKOMISIONER LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menetapkan Mengmgat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANLEMBAGAPENJAMINSIMPANAN NOMOR l/PLPS/2011 TENTANGLIKUIDASIBANK TENTANG PERATURANLEMBAGAPENJAMINSIMPANAN NOMORl/PLPS/2012 LEMBAGA PENJAMIN SJMPANAN Pasal 18 ...

Pasal 14

( 1) Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

(2)Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali rnasing- masing paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Dalam hal pelaksanaan likuidasi Bank dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, LPS dapat mengakhiri likuidasi tanpa terlebih dahulu melaksanakan RUPS untuk mempersingkat jangka waktu pelaksanaan likuidasi Bank sepanjang dalam Keputusan RUPS telah diputuskan bahwa pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri sampai dengan dibubarkan oleh RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.
(4)Jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS.
(5)Dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diakhiri oleh LPS sebagai RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2).

2.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank diubah sebagai berikut: PasalI LEMBAGA PENJAMJN SlMPANAN
3.Ketentuan ~)!

Pasal 18

(1)Tim Likuidasi diberikan honorarium dan penghasilan/ fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.
(2)Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
1. a.jumlah aset dan kewajiban;
2. b.kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/ atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank;
3. c.lokasi dan jaringan kantor Bank dalam likuidasi; dan
4. d.kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
(3)Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.tunj angan hari ray a;
2. b.insentif;
3. c.keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan
4. d.keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, clan/ atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing anggota Tim Likuidasi maksimum sebesar honorarium 1 (satu) bulan dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.
(4)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
3. c.besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerj aan.
(5)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
(6)Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(7)Tunjangan\ /J

Pasal 19

( 1) Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi.

(2)Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.
(3)Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berasal dari dalam Bank dalam likuidasi, termasuk anggota Direksi clan Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank dalam likuidasi. {4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi:
1. a.honorarium;
2. b.tunjangan hari raya;
3. c.insentif;
4. d.keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan
5. e.keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/ atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi maksimum se besar honorarium 1 (satu) bulan dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan.
(5)Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS.
(6)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan:
1. a.diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
3. c.besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerj aan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 19 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( 4) Tim Likuidasi ...

Pasal 23

( 1) Dalam rangka melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan:

a.gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank;
b.pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh:
1. 1.Bank pada masa Bank dalam status pengawasan khusus yang diikuti dengan pencabutan izin usaha Bank, yang tercatat pada neraca Bank; dan
2. 2.Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha Bank;
c.gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada Direksi; dan
d.gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada Komisaris.

(2)Dalam hal Bank dalam likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji terutang dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LPS dapat memberikan dana talangan.
(3)Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

4.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: lain yang

(8)Honorarium dan penghasilan/fasilitas merupakan komponen biaya likuidasi menjadi beban Bank dalam likuidasi.
(7)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 {tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya terse but. LEMBAGA PENJAMIN SJMPANAN Pasal 24A ...

6.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) huruf a, huruf c, dan huruf d adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha namun belum dibayarkan.
(2)Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam likuidasi kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
(3)Pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
(4)Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban Direksi dan Komisaris kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum tanggal pencabutan izin usaha.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(4)Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak- hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Bank dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditur lainnya, termasuk seluruh kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai, direksi, dan komisaris yang diberhentikan a tau dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(2)Tim Likuidasi ...

Pasal 26

(1)Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang dan pesangon pegawai dan/ atau Direksi yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank.

7.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

( 1) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai dan Direksi kepada Bank dalam likuidasi.

(2)Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai dan Direksi disertai dengan perhitungannya.
(3)Pembayaran pesangon kepada Direksi dilakukan oleh Tim Likuidasi setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi non aktif, dengan memperhitungkan seluruh kewajiban yang bersangkutan kepada Bank dalam likuidasi.
(4)Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pegawai Bank dalam likuidasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.

8.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Tim Likuidasi membayar gaji pegawai sampai dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
(2)Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam biaya operasional Bank dalam likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
1. b.Kreditur ...
(2)Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang Komisaris yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank.
(3)Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan melakukan pembayaran kepada pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris Bank apabila:
1. a.berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau
2. b.sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, pegawai, Direksi, dan/ atau Komi saris yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.
(4)Dalam hal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Tim Likuidasi menitipkan gaji terutang dan pesangon pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS.
(5)Dalam hal putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, titipan gaji terutang dan pesangon pegawai sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh LPS kepada:
1. a.Pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris yang bersangkuatan, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris terse but tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau LEMBAGA PENJAMIN S!MPANAN Pasal 40A ...
  1. 11.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, 40B, dan 40C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri dalam hal terpenuhi satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

a.seluruh kewajiban Bank dalam likuidasi telah dibayarkan;
b.seluruh aset Bank sudah dicairkan sehingga tidak ada lagi aset Bank dalam likuidasi;
c.tidak ada lagi potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau potensi pencairan aset diperkirakan tidak menutup biaya operasional likuidasi; dan/ a tau
d.berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
1. 10.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dalam hal terdapat kewajiban Bank kepada Kreditur yang dijamin dengan aset Bank yang memberikan hak preferensi kepada Kreditur berdasarkan undang- undang, antara lain dengan pengikatan hak tanggungan atau jaminan fidusia, Tim Likuidasi harus menyatakan status kewajiban tersebut dalam Neraca Sementara Likuidasi sebagai kewajiban kepada Kreditur yang mendapat hak preferen (secured creditors).

9.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

b.Kreditur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1) Peraturan ini, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
1. 12.Ketentuan ...

Pasal 40C

(1)Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, Tim Likuidasi menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai potensi pencairan aset.
(2)Dalam hal masih terdapat potensi pencairan aset, Tim Likuidasi mengajukan perpanjangan jangka waktu likuidasi untuk menyelesaikan pencairan sisa aset tersebut dengan syarat:
1. a.perkiraan nilai pencairan aset melebihi biaya yang dibutuhkan untuk pencairan aset tersebut termasuk biaya operasional likuidasi akibat perpanjangan tersebut; dan
2. b.jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 masih dapat diperpanjang.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut sebagai pembayaran non tunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor l/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2011);

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan likuidasi bank dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 /PLPS /2011 tentang Likuidasi Bank;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan . Nomor l/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank; DEWANKOMISIONER LEMBAGAPENJAMINSIMPANAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menetapkan Mengmgat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANLEMBAGAPENJAMINSIMPANAN NOMOR l/PLPS/2011 TENTANGLIKUIDASIBANK TENTANG PERATURANLEMBAGAPENJAMINSIMPANAN NOMORl/PLPS/2012 LEMBAGA PENJAMIN SJMPANAN Pasal 18 ...

Pasal 14

( 1) Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

(2)Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali rnasing- masing paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Dalam hal pelaksanaan likuidasi Bank dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, LPS dapat mengakhiri likuidasi tanpa terlebih dahulu melaksanakan RUPS untuk mempersingkat jangka waktu pelaksanaan likuidasi Bank sepanjang dalam Keputusan RUPS telah diputuskan bahwa pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri sampai dengan dibubarkan oleh RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.
(4)Jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS.
(5)Dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diakhiri oleh LPS sebagai RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2).

2.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank diubah sebagai berikut: PasalI LEMBAGA PENJAMJN SlMPANAN
3.Ketentuan ~)!

Pasal 18

(1)Tim Likuidasi diberikan honorarium dan penghasilan/ fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.
(2)Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
1. a.jumlah aset dan kewajiban;
2. b.kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/ atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank;
3. c.lokasi dan jaringan kantor Bank dalam likuidasi; dan
4. d.kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
(3)Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.tunj angan hari ray a;
2. b.insentif;
3. c.keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan
4. d.keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, clan/ atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing anggota Tim Likuidasi maksimum sebesar honorarium 1 (satu) bulan dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.
(4)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
3. c.besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerj aan.
(5)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
(6)Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(7)Tunjangan\ /J

Pasal 19

( 1) Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi.

(2)Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.
(3)Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berasal dari dalam Bank dalam likuidasi, termasuk anggota Direksi clan Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank dalam likuidasi. {4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi:
1. a.honorarium;
2. b.tunjangan hari raya;
3. c.insentif;
4. d.keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan
5. e.keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/ atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi maksimum se besar honorarium 1 (satu) bulan dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan.
(5)Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS.
(6)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan:
1. a.diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
3. c.besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerj aan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 19 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( 4) Tim Likuidasi ...

Pasal 23

( 1) Dalam rangka melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan:

a.gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank;
b.pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh:
1. 1.Bank pada masa Bank dalam status pengawasan khusus yang diikuti dengan pencabutan izin usaha Bank, yang tercatat pada neraca Bank; dan
2. 2.Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha Bank;
c.gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada Direksi; dan
d.gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada Komisaris.

(2)Dalam hal Bank dalam likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji terutang dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LPS dapat memberikan dana talangan.
(3)Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

4.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: lain yang

(8)Honorarium dan penghasilan/fasilitas merupakan komponen biaya likuidasi menjadi beban Bank dalam likuidasi.
(7)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 {tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya terse but. LEMBAGA PENJAMIN SJMPANAN Pasal 24A ...

6.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) huruf a, huruf c, dan huruf d adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha namun belum dibayarkan.
(2)Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam likuidasi kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
(3)Pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
(4)Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban Direksi dan Komisaris kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum tanggal pencabutan izin usaha.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(4)Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak- hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Bank dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditur lainnya, termasuk seluruh kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai, direksi, dan komisaris yang diberhentikan a tau dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(2)Tim Likuidasi ...

Pasal 26

(1)Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang dan pesangon pegawai dan/ atau Direksi yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank.

7.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

( 1) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai dan Direksi kepada Bank dalam likuidasi.

(2)Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai dan Direksi disertai dengan perhitungannya.
(3)Pembayaran pesangon kepada Direksi dilakukan oleh Tim Likuidasi setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi non aktif, dengan memperhitungkan seluruh kewajiban yang bersangkutan kepada Bank dalam likuidasi.
(4)Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pegawai Bank dalam likuidasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.

8.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Tim Likuidasi membayar gaji pegawai sampai dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
(2)Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam biaya operasional Bank dalam likuidasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
1. b.Kreditur ...
(2)Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang Komisaris yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank.
(3)Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan melakukan pembayaran kepada pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris Bank apabila:
1. a.berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau
2. b.sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, pegawai, Direksi, dan/ atau Komi saris yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.
(4)Dalam hal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Tim Likuidasi menitipkan gaji terutang dan pesangon pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS.
(5)Dalam hal putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, titipan gaji terutang dan pesangon pegawai sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh LPS kepada:
1. a.Pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris yang bersangkuatan, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris terse but tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau LEMBAGA PENJAMIN S!MPANAN Pasal 40A ...
  1. 11.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, 40B, dan 40C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri dalam hal terpenuhi satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

a.seluruh kewajiban Bank dalam likuidasi telah dibayarkan;
b.seluruh aset Bank sudah dicairkan sehingga tidak ada lagi aset Bank dalam likuidasi;
c.tidak ada lagi potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau potensi pencairan aset diperkirakan tidak menutup biaya operasional likuidasi; dan/ a tau
d.berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
1. 10.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

9.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

b.Kreditur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1) Peraturan ini, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/ atau Komisaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/ atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
1. 12.Ketentuan ...

Pasal 40C

(1)Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, Tim Likuidasi menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai potensi pencairan aset.
(2)Dalam hal masih terdapat potensi pencairan aset, Tim Likuidasi mengajukan perpanjangan jangka waktu likuidasi untuk menyelesaikan pencairan sisa aset tersebut dengan syarat:
1. a.perkiraan nilai pencairan aset melebihi biaya yang dibutuhkan untuk pencairan aset tersebut termasuk biaya operasional likuidasi akibat perpanjangan tersebut; dan
2. b.jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 masih dapat diperpanjang.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut sebagai pembayaran non tunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.