DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank yang diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan, penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dan likuidasi bank, masih belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank dengan prinsip syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3.Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4.Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
6.Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
7.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
8.Penyelesaian adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
9.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
10.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
11.Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
12.Kafalah adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (kafil) kepada nasabah penyimpan (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (makful 'anhu/ashil) kepada nasabah penyimpan.
13.Wadiah adalah Simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang boleh digunakan Bank Syariah dan harus dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
14.Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
15.Qardh adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup kekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang akan datang.
16.Kontribusi Kepesertaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dana kepesertaan (rasm al-isytirak) Bank Syariah dalam program penjaminan simpanan.
17.Premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang sebagai rasm al-idariyah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dalam program penjaminan simpanan.

BAB II

PELAKSANAAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH

Pasal 2

Penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan berdasarkan prinsip Kafalah.

Pasal 3

(1)Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
1. a.giro berdasarkan akad Wadiah;
2. b.giro berdasarkan akad Mudharabah;
3. c.tabungan berdasarkan akad Wadiah;
4. d.tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
5. e.deposito berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
6. f.Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk transfer masuk dan transfer keluar.
(2)Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.
(3)Pembiayaan bersaldo kredit atau Simpanan bersaldo debet tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

(1)Premi dari Bank Syariah dibayarkan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan perhitungan dan pembayaran Premi antara Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dan Premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah.
(3)Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui rekening yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui rekening yang sama dengan rekening untuk pembayaran Premi dari bank konvensional yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

(1)Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
(2)Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.modal (ra's al-mal) mudharabah madhmunah dan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai dengan bank dicabut izin usahanya; dan
2. b.pokok Wadiah (mablagh al-wadi'ah) dan bonus yang telah dibayarkan kepada nasabah sampai dengan bank dicabut izin usahanya.

Pasal 6

(1)Klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
1. a.data Simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
2. b.nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
3. c.nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
(2)Ketentuan mengenai hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan.

Pasal 7

(1)Kontribusi Kepesertaan, Premi Bank Syariah, dan Premi bank konvensional yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Kegiatan investasi atas kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang bersumber dari Kontribusi Kepesertaan, Premi Bank Syariah, dan Premi bank konvensional yang dihitung dari Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hasil pengelolaannya ditempatkan pada instrumen keuangan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pembayaran klaim penjaminan nasabah Bank Syariah atau nasabah Unit Usaha Syariah dari bank konvensional yang dicabut izin usahanya menggunakan dana yang berasal dari Kontribusi Kepesertaan dan Premi, termasuk hasil pengelolaannya.
(2)Dalam hal dana yang tersedia untuk pembayaran klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penjualan instrumen investasi syariah.
(3)Selain melakukan penjualan instrumen investasi syariah, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan cara transaksi lain.
(4)Penjualan instrumen investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
1. a.estimasi harga penjualan di atas harga perolehan; atau
2. b.estimasi harga penjualan di bawah harga perolehan, namun kerugian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan melakukan penjualan instrumen investasi konvensional.
(5)Dalam hal penjualan instrumen investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:
1. a.dana yang tersedia untuk penjaminan konvensional;
2. b.dana yang berasal dari hasil penjualan instrumen investasi konvensional; dan/atau
3. c.sumber lainnya, yang diberikan dalam bentuk talangan (Qardh) dan/atau hibah.

Pasal 9

(1)Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal nasabah memiliki Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dan Simpanan selain berdasarkan Prinsip Syariah dalam satu bank lebih besar dari nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang layak dibayar, pembayaran klaim penjaminan Simpanan dilakukan secara proporsional.
(3)Pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan melalui Bank Syariah yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Dalam hal pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah di daerah yang belum terjangkau oleh layanan operasional Bank Syariah, pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan melalui bank konvensional.

BAB III

PELAKSANAAN RESOLUSI BANK SYARIAH

Pasal 10

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan Penyelesaian atau Penanganan Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penyelesaian Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penanganan Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank yang diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan, penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dan likuidasi bank, masih belum sepenuhnya mengakomodasi pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank dengan prinsip syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3.Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4.Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
6.Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
7.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
8.Penyelesaian adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
9.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
10.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
11.Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
12.Kafalah adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (kafil) kepada nasabah penyimpan (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (makful 'anhu/ashil) kepada nasabah penyimpan.
13.Wadiah adalah Simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang boleh digunakan Bank Syariah dan harus dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
14.Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
15.Qardh adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup kekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang akan datang.
16.Kontribusi Kepesertaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dana kepesertaan (rasm al-isytirak) Bank Syariah dalam program penjaminan simpanan.
17.Premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang sebagai rasm al-idariyah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dalam program penjaminan simpanan.

BAB II

PELAKSANAAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH

Pasal 2

Penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan berdasarkan prinsip Kafalah.

Pasal 3

(1)Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
1. a.giro berdasarkan akad Wadiah;
2. b.giro berdasarkan akad Mudharabah;
3. c.tabungan berdasarkan akad Wadiah;
4. d.tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
5. e.deposito berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
6. f.Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk transfer masuk dan transfer keluar.
(2)Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.
(3)Pembiayaan bersaldo kredit atau Simpanan bersaldo debet tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

(1)Premi dari Bank Syariah dibayarkan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan perhitungan dan pembayaran Premi antara Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dan Premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah.
(3)Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui rekening yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui rekening yang sama dengan rekening untuk pembayaran Premi dari bank konvensional yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

(1)Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
(2)Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.modal (ra's al-mal) mudharabah madhmunah dan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai dengan bank dicabut izin usahanya; dan
2. b.pokok Wadiah (mablagh al-wadi'ah) dan bonus yang telah dibayarkan kepada nasabah sampai dengan bank dicabut izin usahanya.

Pasal 6

(1)Klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
1. a.data Simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
2. b.nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
3. c.nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
(2)Ketentuan mengenai hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan.

Pasal 7

(1)Kontribusi Kepesertaan, Premi Bank Syariah, dan Premi bank konvensional yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Kegiatan investasi atas kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang bersumber dari Kontribusi Kepesertaan, Premi Bank Syariah, dan Premi bank konvensional yang dihitung dari Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hasil pengelolaannya ditempatkan pada instrumen keuangan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pembayaran klaim penjaminan nasabah Bank Syariah atau nasabah Unit Usaha Syariah dari bank konvensional yang dicabut izin usahanya menggunakan dana yang berasal dari Kontribusi Kepesertaan dan Premi, termasuk hasil pengelolaannya.
(2)Dalam hal dana yang tersedia untuk pembayaran klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penjualan instrumen investasi syariah.
(3)Selain melakukan penjualan instrumen investasi syariah, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan cara transaksi lain.
(4)Penjualan instrumen investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
1. a.estimasi harga penjualan di atas harga perolehan; atau
2. b.estimasi harga penjualan di bawah harga perolehan, namun kerugian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan melakukan penjualan instrumen investasi konvensional.
(5)Dalam hal penjualan instrumen investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:
1. a.dana yang tersedia untuk penjaminan konvensional;
2. b.dana yang berasal dari hasil penjualan instrumen investasi konvensional; dan/atau
3. c.sumber lainnya, yang diberikan dalam bentuk talangan (Qardh) dan/atau hibah.

Pasal 9

(1)Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal nasabah memiliki Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dan Simpanan selain berdasarkan Prinsip Syariah dalam satu bank lebih besar dari nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang layak dibayar, pembayaran klaim penjaminan Simpanan dilakukan secara proporsional.
(3)Pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan melalui Bank Syariah yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Dalam hal pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah di daerah yang belum terjangkau oleh layanan operasional Bank Syariah, pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan melalui bank konvensional.

BAB III

PELAKSANAAN RESOLUSI BANK SYARIAH

Pasal 10

(1)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan Penyelesaian atau Penanganan Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penyelesaian Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penanganan Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.