DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan, kewajiban bank peserta, dokumen kepesertaan, kontribusi kepesertaan, premi penjaminan, simpanan yang dijamin, rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, pengajuan klaim, klaim penjamin yang layak dibayar, klaim penjamin yang tidak layak dibayar dan keberatan terhadap keputusan penetapan simpanan tidak layak bayar, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan menyesuaikan beberapa pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan peraturan tentang program penjaminan simpanan yang dapat memastikan terselenggaranya pelaksanaan penjaminan simpanan secara efektif;
c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan www.peraturan.go.id 2023, No.408 dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
2.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang- undang mengenai perbankan syariah.
3.Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
5.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Bank Indonesia.
6.Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
7.Penjaminan Simpanan Nasabah Bank yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah Bank.
8.Direksi adalah direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan daerah, pengurus bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pimpinan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
9.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dewan pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum www.peraturan.go.id 2023, No.408 perusahaan daerah, pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
10.Pemegang Saham adalah pemegang saham pengendali bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan anggota yang merupakan pengendali bagi Bank yang berbadan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

(1)Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
(2)Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan LPS ini.
(3)Kewajiban Bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

BAB III

KEWAJIBAN BANK PESERTA

Pasal 3

(1)Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:
1. a.menyerahkan dokumen:
  1. 1.salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank;
  2. 2.salinan dokumen perizinan Bank;
  3. 3.surat keterangan dari OJK mengenai tingkat kesehatan Bank; dan
  4. 4.surat pernyataan dari Pemegang Saham, direksi kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, Direksi, dan Dewan Komisaris;
2. b.menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank;
3. c.membayar kontribusi kepesertaan;
4. d.membayar premi Penjaminan;
5. e.menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS;
6. f.memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Penjaminan;
7. g.menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya yang ditetapkan oleh LPS di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
8. h.menempatkan pengumuman pada seluruh kantor www.peraturan.go.id 2023, No.408 Bank dan tempat lainnya yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai:
  1. 1.maksimum tingkat bunga Penjaminan yang wajar yang ditetapkan LPS; dan
  2. 2.maksimum nilai Simpanan yang dijamin LPS; dan
9. i.mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta Penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan.
(2)Bank melakukan penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h.
(3)Hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Bank kepada LPS.
(4)Tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh LPS.
(5)LPS dapat melakukan pemeriksaan secara langsung atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h.

BAB IV

DOKUMEN KEPESERTAAN

Pasal 4

(1)Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
(2)Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan fotokopi dari surat keputusan OJK mengenai pemberian izin usaha Bank.
(3)Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
(4)Surat pemberitahuan dimulainya kegiatan operasional Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan kepada LPS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

Pasal 5

(1)Surat keterangan dari OJK mengenai tingkat kesehatan www.peraturan.go.id 2023, No.408 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.
(2)Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.Bank menerima dari OJK dan menyampaikan kepada LPS; atau
2. b.OJK menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui Bank jika dipandang perlu oleh OJK.
(3)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan Bank oleh OJK.
(4)Tata cara penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam kesepakatan bersama antara OJK dan LPS.

Pasal 6

Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 dibuat sesuai dengan format:

a.Surat Pernyataan Pemegang Saham Perorangan tercantum dalam Lampiran I;
b.Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran II;
c.Surat Pernyataan Direksi Kantor Pusat dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III;
d.Surat Pernyataan Direksi tercantum dalam Lampiran IV; dan
e.Surat Pernyataan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPS ini.

Pasal 7

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan LPS ini meliputi:

a.baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi;
b.terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank;
c.baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank; atau
d.bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank. www.peraturan.go.id 2023, No.408

Pasal 8

(1)Surat pernyataan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham.
(2)Surat pernyataan direksi kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang bank yang berkedudukan di luar negeri melakukan kegiatan operasional.
(3)Surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dibuat dan ditandatangani di luar negeri wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KONTRIBUSI KEPESERTAAN

Pasal 9

(1)Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari modal disetor Bank.
(2)Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan OJK.
(3)Bank hasil penggabungan atau peleburan usaha dari beberapa Bank peserta Penjaminan atau Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah tidak dikenakan ketentuan membayar kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Pasal 10

Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Bank melakukan kegiatan operasional.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…