DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank yaitu tentang ketentuan umum, pencabutan izin usaha oleh OJK, Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha kepada LPS dan OJK, RUPS, kewenangan dan hak Tim Likuidasi, pemberesan aset dan kewajiban Bank, Pencairan aset dan/atau penagihan piutang, Pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditu, insentif, pemberhentian Tim Likuidasi atau Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, permohonan Potongan Utang, Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan penyelesaian kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri yang dicabut izin usahanya,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 838, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI BANK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 838, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum dan bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2.Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
3.Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
5.Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh OJK sebagai Bank yang:

a.mengalami kesulitan keuangan;
b.membahayakan kelangsungan usahanya; dan
c.tidak dapat disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya.
1. 6.Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
2. 7.Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan atau nasabah penerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. 8.Direksi adalah direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan daerah, pengurus bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pimpinan bagi Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
4. 9.Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk sementara waktu menjalankan tugas Direksi sampai ditetapkannya Direksi yang definitif, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 10.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dewan pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan daerah, pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
6. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
7. 12.Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
8. 13.Bank dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK dan sedang dalam proses Likuidasi Bank.
9. 14.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
10. 15.Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah tenaga pendukung yang diangkat oleh Tim Likuidasi untuk membantu Tim Likuidasi dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.
11. 16.Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang dicabut izin usahanya oleh OJK.
12. 17.Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha adalah laporan mengenai data dan informasi keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
13. 18.Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan pelaksanaan Likuidasi Bank yang disampaikan Tim Likuidasi kepada LPS secara bulanan.
14. 19.Laporan Aset Neto pada Awal Periode adalah laporan yang menyajikan aset neto yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha Bank yang telah diaudit untuk didistribusikan kepada LPS, Kreditur, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.
15. 20.Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode adalah laporan berkala tahunan yang disusun oleh Tim Likuidasi.
16. 21.Laporan Aset Neto pada Akhir Periode adalah neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
17. 22.Potongan Utang adalah potongan atau pengurangan atas utang yang masih harus dibayar oleh Debitur baik berupa utang pokok, utang bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan utang bunga berdasarkan prinsip syariah, dan utang denda untuk pelunasan utang Debitur kepada Bank dalam Likuidasi.
18. 23.Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam Likuidasi.
19. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dalam hal Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK maka:
1. a.LPS melanjutkan tindakan pengamanan aset yang telah dimulai sebelum Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya; dan
2. b.tim pengelola sementara, Dewan Komisaris, Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi, dan pegawai Bank Dalam Resolusi yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS.
(2)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.menguasai dan mengelola aset Bank;
2. b.mengelola kewajiban Bank;
3. c.melakukan koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait lain; dan
4. d.melakukan tindakan lain yang diperlukan.
(3)Untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

3.Pasal 3 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalam hal Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK, tim pengelola sementara atau Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha kepada LPS dan OJK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.
(2)Dalam hal Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pengelola sementara, anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang dinonaktifkan wajib membantu penyusunan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha.
(3)LPS memastikan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)LPS menyerahkan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Likuidasi.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2), dinyatakan menghambat proses Likuidasi Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Setelah Bank Dalam Resolusi dicabut izin usahanya oleh OJK, LPS menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan:
1. a.pembubaran badan hukum Bank;
2. b.pembentukan Tim Likuidasi;
3. c.penetapan status Bank sebagai Bank dalam Likuidasi; dan
4. d.penonaktifan atau penegasan kembali penonaktifan seluruh anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemberhentian anggota dewan pengawas syariah.
(2)Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam akta notaris.
(3)Dalam hal terdapat permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif sebelum berakhirnya pelaksanaan Likuidasi Bank, LPS sebagai RUPS dapat menerima pengunduran diri tersebut dalam hal LPS menilai anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif tidak diperlukan lagi.
(4)Seluruh anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dan anggota Dewan Komisaris nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi atau anggota Dewan Komisaris nonaktif dari Bank dalam Likuidasi.

7.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dengan terbentuknya Tim Likuidasi berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.
(2)Dalam hal Tim Likuidasi terbentuk sebelum berakhirnya jangka waktu penyusunan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tim pengelola sementara yang diberhentikan atau anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi nonaktif tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha.
(3)Pemegang saham, anggota Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang dinonaktifkan, anggota Dewan Komisaris yang dinonaktifkan, pegawai, dan mantan pegawai dari Bank dalam Likuidasi, mantan anggota tim pengelola sementara, dan pihak lain berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

a.melakukan perundingan dan tindakan lainnya untuk penjualan aset dan/atau penagihan piutang terhadap para Debitur;
b.mempekerjakan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
c.menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank;
d.melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
e.melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
f.mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank dalam Likuidasi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
g.meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum Bank yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h.memberikan Potongan Utang atas kewajiban Debitur;
i.melakukan perjumpaan utang antara kredit dan/atau pembiayaan Debitur dan simpanan milik Debitur yang tidak layak dibayar atau tidak dibayarkan penjaminannya; dan
j.melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.
1. 9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Tim Likuidasi diberikan:
1. a.honorarium; dan
2. b.penghasilan/fasilitas lain, yang ditetapkan oleh RUPS.
(2)Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.honorarium dasar, yang dihitung berdasarkan jumlah aset, jumlah kewajiban, dan jumlah rekening kredit dan/atau pembiayaan Bank dalam Likuidasi; dan
2. b.faktor penyesuaian:
  1. 1.kualifikasi anggota Tim Likuidasi;
  2. 2.kompleksitas pencairan aset kredit dan/atau pembiayaan;
  3. 3.jumlah anggota Tim Likuidasi;
  4. 4.posisi keanggotaan Tim Likuidasi;
  5. 5.daerah terpencil; dan
  6. 6.tingkat inflasi tahunan.
(3)Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tunjangan hari raya;
2. b.Insentif;
3. c.keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing- masing anggota Tim Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali honorarium dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.
(4)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. b.diberikan sesuai dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan
3. c.besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(5)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya yang menjadi dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
(6)Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban Bank dalam Likuidasi.
(7)Pedoman perhitungan honorarium Tim Likuidasi ditetapkan oleh LPS.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi.
(2)Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.
(3)Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
1. a.mantan pegawai Bank dalam Likuidasi;
2. b.anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam Likuidasi nonaktif; dan/atau
3. c.pihak lain.
(4)Mantan pegawai, anggota Direksi dan Dewan Komisaris nonaktif, serta pihak lain yang diangkat sebagai Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan pihak yang diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi.
(5)Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi:
1. a.honorarium;
2. b.tunjangan hari raya;
3. c.Insentif;
4. d.keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing- masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali honorarium dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan.
(6)Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS.
(7)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan:
1. a.diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan
3. c.besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.
(8)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
(9)Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban Bank dalam Likuidasi.

11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan:
1. a.gaji pegawai yang terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank; dan
2. b.pesangon yang menjadi kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
(2)Dalam hal Bank dalam Likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji pegawai yang terutang dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan.
(3)Dalam hal Bank Dalam Resolusi telah dicabut izin usahanya namun Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, tim pengelola sementara atau Direksi/Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi melakukan pembayaran gaji pegawai, sepanjang dana pembayaran gaji tersebut tersedia di Bank.
(4)Tim Likuidasi membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk seluruh kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai yang diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank.
(5)Perhitungan hak pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai kewajiban Bank dalam Likuidasi pada kelompok kewajiban kepada Kreditur lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

12.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…