DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 Tahun 2006

Nomor: 2/PLPS/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 9 Maret 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2004 tentang Lernbaga Penjamin Sirnpanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 96, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4420);

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Lernbaga Penjarnin Sirnpanan tentang Laporan Bank Urnurn;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Sirnpanan perlu dilakukan pengaturan rnengenai laporan yang disarnpaikan oleh Bank Urnurn kepada LPS; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, LAPORAN BANK UMUM TENT ANG NOMOR 2/PLPS/2006 SA LINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang { Pasal 5 ...

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Bank Umum juga harus menyampaikan:

a.laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan; dan
b.laporan perubahan alamat bank. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
a.laporan posisi simpanan bulanan;
b.laporan keuangan bulanan; dan
c.laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 3

BAB III JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

BAB III

JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

Pasal 2

3.Lembaga Penjarnin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. DEW AN KOMIS ION ER LEMIJAGA PENJAMIN SIMPANAN { c. Bank Umum ...

b.Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui faksimili kepada LPS dengan ketentuan tanggal pengiriman melalui faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

(1)Bank Umum dinyatakan tidak terlambat menyampaikan laporan apabila:
1. a.Bank Umum telah menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada LPS sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana climaksud dalam Pasal 6;

BAB II

KEW AJI BAN PENYAMP AIAN LAPORAN

Pasal 7

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 6 jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, untuk laporan posisi simpanan bulanan;
2. b.akhir bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; clan
3. c.tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang clisamakan dengan itu.

Pasal 6

BAB IV BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

BAB IV

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Format laporan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 3 clan Pasal 4 cliatur lebih lanjut clalam Keputusan Kepala Eksekutif. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN { BAB VIII ...

(1)Surat Bank Umum sebagai pengantar (covering letter) laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Direksi Bank Umum atau pejabat Bank Umum yang berwenang untuk menandatangani laporan dimaksud.
(2)Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank Umum yang berwenang, Bank Umum wajib menyampaikan dokumen yang menjadi dasar kewenangan dimaksud.

Pasal 10

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(2)Bank Umum yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. BABV SANKS! ADMINISTRA TIF
1. c.Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; a tau
2. d.Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pengiriman melalui faksimili sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b wajib diikuti dengan pengiriman laporan aslinya paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman melalui faksimili.
(3)Sarana lain yang diperlukan dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif. DEWAN KOMISIONER LEMOAGA PENJAMIN SIMPANAN BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2006 NOMOR RUDJITO, SE uai dengan aslinya .w1N,,..,.._,..,mbaga, ttd,- KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2006 Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara KETENTUAN PENUTUP DEW AN KOMIS ION ER LEMllAGA PENJAMIN SIMPANAN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Lernbaga Penjarnin Sirnpanan tentang Laporan Bank Urnurn;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Sirnpanan perlu dilakukan pengaturan rnengenai laporan yang disarnpaikan oleh Bank Urnurn kepada LPS; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, LAPORAN BANK UMUM TENT ANG NOMOR 2/PLPS/2006 SA LINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang { Pasal 5 ...

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Bank Umum juga harus menyampaikan:

a.laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan; dan
b.laporan perubahan alamat bank. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
a.laporan posisi simpanan bulanan;
b.laporan keuangan bulanan; dan
c.laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 3

BAB III JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

BAB III

JENIS DAN FORMAT LAPORAN Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

Pasal 2

3.Lembaga Penjarnin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. DEW AN KOMIS ION ER LEMIJAGA PENJAMIN SIMPANAN { c. Bank Umum ...

b.Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui faksimili kepada LPS dengan ketentuan tanggal pengiriman melalui faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

(1)Bank Umum dinyatakan tidak terlambat menyampaikan laporan apabila:
1. a.Bank Umum telah menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada LPS sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana climaksud dalam Pasal 6;

BAB II

KEW AJI BAN PENYAMP AIAN LAPORAN

Pasal 7

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, untuk laporan posisi simpanan bulanan;
2. b.akhir bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; clan
3. c.tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang clisamakan dengan itu.

Pasal 6

BAB IV BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

BAB IV

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Format laporan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 3 clan Pasal 4 cliatur lebih lanjut clalam Keputusan Kepala Eksekutif. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN { BAB VIII ...

(1)Surat Bank Umum sebagai pengantar (covering letter) laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Direksi Bank Umum atau pejabat Bank Umum yang berwenang untuk menandatangani laporan dimaksud.
(2)Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank Umum yang berwenang, Bank Umum wajib menyampaikan dokumen yang menjadi dasar kewenangan dimaksud.

Pasal 10

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(2)Bank Umum yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. BABV SANKS! ADMINISTRA TIF
1. c.Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; a tau
2. d.Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pengiriman melalui faksimili sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b wajib diikuti dengan pengiriman laporan aslinya paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman melalui faksimili.
(3)Sarana lain yang diperlukan dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif. DEWAN KOMISIONER LEMOAGA PENJAMIN SIMPANAN BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2006 NOMOR RUDJITO, SE uai dengan aslinya .w1N,,..,.._,..,mbaga, ttd,- KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2006 Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara KETENTUAN PENUTUP DEW AN KOMIS ION ER LEMllAGA PENJAMIN SIMPANAN