DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Badan Supervisi LPS adalah Badan Supervisi LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Badan Supervisi LPS berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan SALINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG BADAN SUPERVISI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89A ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG BADAN SUPERVISI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.LembagaPenjaminSimpananyang selanjutnyadisingkat LPSadalahlembaga penjaminsimpanan sebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangmengenaiLembaga PenjaminSimpanan. 3.DewanKomisioneradalahorgantertinggiLPS. 4.BadanSupervisiLPSadalahBadanSupervisi LPS sebagaimanadiaturdalamUndang-Undangmengenai LembagaPenjaminSimpanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan LPS ini meliputi:

a.organisasi Badan Supervisi LPS;
b.tata kerja Badan Supervisi LPS; dan
c.anggaran Badan Supervisi LPS.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN, STATUS, DAN PRINSIP

Pasal 3

(1)Badan Supervisi LPS berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat LPS.
(2)Badan Supervisi LPS merupakan entitas yang terpisah dari LPS dan memiliki struktur organisasi sendiri.
(3)Badan Supervisi LPS bertanggung jawab kepada DPR.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Supervisi LPS dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepatuhan;
b.elektivitas;
c.tata kelola yang baik; dan
d.integritas.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

Badan Supervisi LPS berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS.

Pasal 6

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Supervisi LPS bertugas membantu DPR dalam:

a.membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan LPS;
b.melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS; dan
c.menyusun laporan kinerja.

(1)()
(1)
(2)
(3)()

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Supervisi LPS berwenang:

a.meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan LPS;
b.menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari LPS;
c.melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan LPS;
d.meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan LPS;
e.menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari LPS;
f.melakukan telaahan atas anggaran operasional LPS; menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan LPS; dan
h.meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Komisioner LPS atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ dan huruf [ dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi LPS. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
a.menghadiri rapat Dewan Komisioner LPS;
b.menyatakan pendapat untuk mewakili LPS; dan
c.menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.

BAB IV

ORGANISASI BADAN SUPERVISI LPS

Pasal 8

Badan Supervisi LPS terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota Dewan Komisioner LPS. Kriteria, —mekanisme pemilihan, penetapan, dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Badan Supervisi LPS dibantu oleh sekretariat Badan Supervisi LPS.
(2)Sekretariat Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang kepala sekretariat, yang merupakan pegawai penugasan LPS;
2. b.paling banyak 7 (tujuh) orang analis, yang merupakan pegawai alih daya; dan
3. c.paling banyak 2 (dua) orang staf sekretariat dan 1 (satu) orang administrator, untuk melaksanakan fungsi layanan, yang merupakan pegawai penugasan LPS atau pegawai alih daya.
(38)LPS menyediakan pemenuhan pegawai sekretariat Badan Supervisi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)Sekretariat Badan Supervisi LPS bertugas:
1. a.mengelola rapat Badan Supervisi LPS, termasuk menyusun risalah rapat;
2. b.memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan tugas Badan Supervisi LPS, termasuk menyusun laporan yang diterbitkan oleh Badan Supervisi LPS; dan
3. c.melakukan koordinasi dengan LPS melalui unit kerja penghubung yang ditetapkan oleh LPS dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Supervisi LPS.
(2)Pelaksanaan tugas sekretariat Badan Supervisi LPS ditetapkan dengan Keputusan Badan Supervisi LPS.

Pasal 11

Remunerasi dan fasilitas terhadap:

a.anggota Badan Supervisi LPS; dan
b.pegawai sekretariat Badan Supervisi LPS selain pegawai penugasan LPS, ditetapkan oleh = Dewan Komisioner LPS dengan mempertimbangkan remunerasi dan fasilitas pegawai LPS.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…