DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang SALIN AN . PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENT ANG PENGELOLAAN,PENATAUSAHAAN,SERTA PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mi yang dimaksud dengan:

1.Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menangani permasaJahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
2.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjarnin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
4.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5.Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
6.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank BABI KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, SERTA PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN. Menetapkan

Pasal 2

(1} Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penanganan dalam Program Restrukturisasi Perbankan setelah diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(2)Penyerahan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyerahan seluruh informasi dan dokumen terkait Bank yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (3} Dalam penanganan Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas yang berada dalam penanganan Program Restrukturisasi Perbankan.

7.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
8.Pengurus adalah direksi dan/ atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
9.Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas .Jasa Keuangan.
10.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. ------ --···- -------·-·. ···---- - ------·-·-··-··· ·- --- ---······ ····- -----·---·-·--,- -~---~-----~--------- --·-·-------------·--------·-··-----···· -·· -- .. , ·----.. ····-···------- -----------·-·---- , __ -··------- ·-----------

Pasal 3

( 1) Dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LembagaPenjamin Simpanan berwenang:

a.mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank;
b.mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Pengurus;
c.menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank;
d.menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
e.menjual, melelar:g atau mengalihkan tagihan Bank dan/ atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
f.mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/ a tau manajemen Bank kepada pihak lain;
g.melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank;
h.melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal;
1. 1.menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
j.melakukan pengosongan atas tanah dan/ atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban dari penye.enggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. ----··-···- -·· - ~------- ·--~~----····------~--~----·-·------------- --------- ---· ··------····-···-········ ---- ------·------~-----------·---··--··------'--·····--- --·-·--- ···-·-·-~---- ---·-··--···--- dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
k.meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank;
1. 1.menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus Bank, dan/ atau pemegang saham Bank, kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
m.mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
n.membekukan aset milik Pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/ atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
o.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau Bank Perantara;
p.menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
q.menjamin pinjaman tertentu dari Bank;
r.memberi pinjarnan kepada Bank; dan
s.melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2} Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank

Pasal 5

Kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, terdiri atas:

a.pinjaman yang diperoleh dari pihak lain, yaitu pinjaman yang berasal dari orang perseorangan, badan usaha milik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 4

(1)Aset Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan berupa benda berwujud dan tidak berwujud:
1. a.milik atau yang menjadi hak Bank;
2. b.milik atau yang menjadi hak Lembaga Penjamin Simpanan atau yang akan dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
3. c.milik atau yang menjadi hak nasabah debitur; dan/atau
4. d.milik atau menjadi hak Pengurus dan/ atau pemegang saham untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengurus dan/ a tau pemegang saham.
(2)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.aset yang diperoleh dari Bank;
2. b.piutang kepada Bank;
3. c.saham yang berasal dari konversi kewajiban;
4. d.pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi;
5. e.penyertaan modal sementara kepada Bank atau Bank Perantara;
6. f.aset agunan;
7. g.aset yang diperoleh dari Pengurus dan/ atau pemegang saham yang turut menyebabkan kerugian Bank; dan/ atau
8. h.aset operasional lainnya.

Pasal 7

(1)Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin

Pasal 6

(1)Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban dalam penyelengaraan yang diperoleh atau berasal dari Program Restrukturisasi Perbankan.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengelolaan aset; dan
2. b.pengelolaan kewajiban.
3. b.kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Penerima dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank;
4. c.kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Perantara dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank;
5. d.kewajiban yang berasal dari penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas pinjaman Bank; dan
6. e.kewajiban operasional lainnya. --,·----·····------·-·····--~-·+------,----~~~--·-~·-·----~-···-··-------------·-·-----~·-·--··

BAB II

PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN negara, badan usaha milik swasta, dan/ a tau badan hukum lainnya;

Pasal 9

(1)Pengelolaan aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:
1. a.penagihan;
2. b.penjualan;
3. c.sekuritisasi;
4. d.litigasi;

Pasal 8

(1)Aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.aset produktif dengan kualitas rendah;
2. b.aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesehatan atau kinerja Bank; dan/atau
3. c.aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan pengelolaannya akan lebih optimal.
(2)Dalam hal aset yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan aset kredit, Lembaga Penjamin Simpanan dapat sekaligus mengambil alih agunan atas kredit tersebut. Paragraf2 Pengelolaan Aset yang Diperoleh dari Bank Simpanan secara langsung dan/ atau menunjuk pihak lain.
(2)Dalam hal pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain, Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk, menguasakan, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan pengelolaan aset. --------·-··---·-----·-··~ ··~----,·------- ·---. -·--------~-----4-~------,- --------- ·-·--------- ------ ··--··-·-··----,·-~~- pinjamannya.
(3)Dalam melaksanakan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya:
1. a.menurunkan suku bunga;
2. b.menunda pembayaran;
3. c.memperpanjang jangka waktu;
4. d.mengonversikan piutang menjadi penyertaan modal;
5. e.menghapus sebagian atau seluruh tunggakan denda;
6. f.menghapus · sebagian atau seluruh tunggakan bunga; dan/ atau
7. g.menghapus sebagian atau seluruh tunggakan pokok pinjaman. (4} Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi.
(5)Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didistribusikan kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan:
1. a.sebagai pengurang nilai penyertaan modal sementara atau pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank menerima penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau sejumlah kewajiban tertentu daripembayaran
2. e.perjumpaan utang antara tagihan dan kewajiban; dan/atau
3. f.restrukturisasi.
(2)Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah debitur Bank melakukan

Pasal 11

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikenakan bunga atau imbalan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan menatausahakan rekening koran atas tagihan kewajiban Bank.
(3)Lembaga Penjamin Simpanan menagih pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pinjaman atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo kepada Bank.
(4)Pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

Piutang kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari:

a.kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa pemberian pinjaman;
b.kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan akibat pemberian penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atas pinjaman Bank dari pihak lain;
c.kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
d.kewajiban lainnya kepada Lernbaga Penjamin Simpanan.
b.sebagai pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank tidak menerima penyertaan modal sementara.

(7)Dalam hal masih terdapat sisa hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank setelah digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan menyerahkan sisa hasil pengelolaan aset tersebut kepada Bank. -·-------~--------------~ -----·-,,--,·-···-·-•·r---·---·---·----------------- .. --- -~--- ----- --- -- ···-··--------- ----- ---- ------- ·1

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mi yang dimaksud dengan:

1.Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menangani permasaJahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
2.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjarnin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
4.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5.Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
6.Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank BABI KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, SERTA PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN. Menetapkan

Pasal 2

(2)Penyerahan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyerahan seluruh informasi dan dokumen terkait Bank yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (3} Dalam penanganan Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas yang berada dalam penanganan Program Restrukturisasi Perbankan.

7.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
8.Pengurus adalah direksi dan/ atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
9.Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas .Jasa Keuangan.
10.Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. ------ --···- -------·-·. ···---- - ------·-·-··-··· ·- --- ---······ ····- -----·---·-·--,- -~---~-----~--------- --·-·-------------·--------·-··-----···· -·· -- .. , ·----.. ····-···------- -----------·-·---- , __ -··------- ·-----------

Pasal 3

( 1) Dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LembagaPenjamin Simpanan berwenang:

a.mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank;
b.mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Pengurus;
c.menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank;
d.menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
e.menjual, melelar:g atau mengalihkan tagihan Bank dan/ atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
f.mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/ a tau manajemen Bank kepada pihak lain;
g.melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank;
h.melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal;
1. 1.menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
j.melakukan pengosongan atas tanah dan/ atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban dari penye.enggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. ----··-···- -·· - ~------- ·--~~----····------~--~----·-·------------- --------- ---· ··------····-···-········ ---- ------·------~-----------·---··--··------'--·····--- --·-·--- ···-·-·-~---- ---·-··--···--- dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
k.meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank;
1. 1.menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus Bank, dan/ atau pemegang saham Bank, kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
m.mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
n.membekukan aset milik Pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/ atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
o.mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/ atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau Bank Perantara;
p.menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
q.menjamin pinjaman tertentu dari Bank;
r.memberi pinjarnan kepada Bank; dan
s.melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2} Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank

Pasal 5

Kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, terdiri atas:

a.pinjaman yang diperoleh dari pihak lain, yaitu pinjaman yang berasal dari orang perseorangan, badan usaha milik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 4

(1)Aset Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan berupa benda berwujud dan tidak berwujud:
1. a.milik atau yang menjadi hak Bank;
2. b.milik atau yang menjadi hak Lembaga Penjamin Simpanan atau yang akan dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
3. c.milik atau yang menjadi hak nasabah debitur; dan/atau
4. d.milik atau menjadi hak Pengurus dan/ atau pemegang saham untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengurus dan/ a tau pemegang saham.
(2)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.aset yang diperoleh dari Bank;
2. b.piutang kepada Bank;
3. c.saham yang berasal dari konversi kewajiban;
4. d.pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi;
5. e.penyertaan modal sementara kepada Bank atau Bank Perantara;
6. f.aset agunan;
7. g.aset yang diperoleh dari Pengurus dan/ atau pemegang saham yang turut menyebabkan kerugian Bank; dan/ atau
8. h.aset operasional lainnya.

Pasal 7

(1)Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin

Pasal 6

(1)Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban dalam penyelengaraan yang diperoleh atau berasal dari Program Restrukturisasi Perbankan.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengelolaan aset; dan
2. b.pengelolaan kewajiban.
3. b.kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Penerima dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank;
4. c.kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Perantara dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank;
5. d.kewajiban yang berasal dari penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas pinjaman Bank; dan
6. e.kewajiban operasional lainnya. --,·----·····------·-·····--~-·+------,----~~~--·-~·-·----~-···-··-------------·-·-----~·-·--··

BAB II

PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN negara, badan usaha milik swasta, dan/ a tau badan hukum lainnya;

Pasal 9

(1)Pengelolaan aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:
1. a.penagihan;
2. b.penjualan;
3. c.sekuritisasi;
4. d.litigasi;

Pasal 8

(1)Aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.aset produktif dengan kualitas rendah;
2. b.aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesehatan atau kinerja Bank; dan/atau
3. c.aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan pengelolaannya akan lebih optimal.
(2)Dalam hal aset yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan aset kredit, Lembaga Penjamin Simpanan dapat sekaligus mengambil alih agunan atas kredit tersebut. Paragraf2 Pengelolaan Aset yang Diperoleh dari Bank Simpanan secara langsung dan/ atau menunjuk pihak lain.
(2)Dalam hal pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain, Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk, menguasakan, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan pengelolaan aset. --------·-··---·-----·-··~ ··~----,·------- ·---. -·--------~-----4-~------,- --------- ·-·--------- ------ ··--··-·-··----,·-~~- pinjamannya.
(3)Dalam melaksanakan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya:
1. a.menurunkan suku bunga;
2. b.menunda pembayaran;
3. c.memperpanjang jangka waktu;
4. d.mengonversikan piutang menjadi penyertaan modal;
5. e.menghapus sebagian atau seluruh tunggakan denda;
6. f.menghapus · sebagian atau seluruh tunggakan bunga; dan/ atau
7. g.menghapus sebagian atau seluruh tunggakan pokok pinjaman. (4} Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi.
(5)Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didistribusikan kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan:
1. a.sebagai pengurang nilai penyertaan modal sementara atau pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank menerima penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau sejumlah kewajiban tertentu daripembayaran
2. e.perjumpaan utang antara tagihan dan kewajiban; dan/atau
3. f.restrukturisasi.
(2)Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah debitur Bank melakukan

Pasal 11

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikenakan bunga atau imbalan.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan menatausahakan rekening koran atas tagihan kewajiban Bank.
(3)Lembaga Penjamin Simpanan menagih pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pinjaman atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo kepada Bank.
(4)Pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

Piutang kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari:

a.kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa pemberian pinjaman;
b.kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan akibat pemberian penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atas pinjaman Bank dari pihak lain;
c.kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
d.kewajiban lainnya kepada Lernbaga Penjamin Simpanan.
b.sebagai pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank tidak menerima penyertaan modal sementara.

(7)Dalam hal masih terdapat sisa hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank setelah digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan menyerahkan sisa hasil pengelolaan aset tersebut kepada Bank. -·-------~--------------~ -----·-,,--,·-···-·-•·r---·---·---·----------------- .. --- -~--- ----- --- -- ···-··--------- ----- ---- ------- ·1