DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tahun 2006

Nomor: 5/PLPS/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 29 September 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK. BABI... J

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara N omor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420); Menetapkan Mengingat Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK TENT ANG SA LINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5/PLPS/2006 DEWAN KOM!S!ONER LEMBAGA PENJAM!N SIMPANAN
1. 8.Penanganan... ~ Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. 2.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
4. 3.Lembaga Pengawas Perbankan yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
5. 4.Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
6. 5.Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan Dalam Pengawasan Khusus oleh LPP.
7. 6.Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. 7.Bank Gagal yang berdampak sistemik selanjutnya disebut Bank Gagal Sistemik adalah Bank Gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi yang diserahkan penanganannya kepada LPS.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMTN SIMPANAN BAB 11... ~

Pasal 4

Penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:

a.mengikutsertakan pemegang saham (open bank assistance); atau
b.tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Pasal 3

Dalam hal Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi, LPS melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik setelah menerima penyerahannya dari Komite Koordinasi.

(1)LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai Bank Bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 2

8.Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal Sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
9.Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah jumlah biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
10.Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bank.
11.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah RUPS tahunan · dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).
12.Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(3)Perhitungan... 4

Pasal 6

(1)LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Ga gal Sistemik.
(2)Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. Penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.pemegang saham lama Bank Gagal Sistemik telah menyetor modal sekurang- kurangnya 20% ( dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
2. b.ada pemyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS;
3. c.bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai: 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; 2) data keuangan Nasabah Debitur; 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Pasal 5

(2)Penyetoran modal oleh pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(3)Terhadap penyetoran modal yang dilakukan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bank menerbitkan saham biasa (common stock).

BAB II

PENANGANAN BANK GAGAL SISTEMIKDENGAN MENGIKUTSERTAKAN PEMEGANG SAHAM LAMA DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 9... 1

Pasal 8

(1)Pemegang saham yang melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh atau dapat sebagian pemegang saham lama.
(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat-lambatnya:
1. a.15 (lima belas) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal; atau
2. b.35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah LPS menerima penanganan Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi.

Pasal 7

(3)Perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 12... i
(1)Terhitung sejak LPS melakukan penanganan Bank Ga gal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka:
1. a.pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
2. b.pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notariil.

Pasal 11

(1)Keputusan penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisioner.
(2)Keputusan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP.
(3)LPS dapat mengumumkan Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada home page LPS.

Pasal 10

(1)Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama.
(2)Keputusan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan LPS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhimya jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

DEWAN KOMISJONER LEMBAGA PENJAMrN SIMPANAN Pasal 14 ... ~

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK. BABI... J

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara N omor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420); Menetapkan Mengingat Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, PENANGANAN BANK GAGAL YANG BERDAMPAK SISTEMIK TENT ANG SA LINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5/PLPS/2006 DEWAN KOM!S!ONER LEMBAGA PENJAM!N SIMPANAN
1. 8.Penanganan... ~ Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. 2.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
4. 3.Lembaga Pengawas Perbankan yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
5. 4.Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
6. 5.Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan Dalam Pengawasan Khusus oleh LPP.
7. 6.Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. 7.Bank Gagal yang berdampak sistemik selanjutnya disebut Bank Gagal Sistemik adalah Bank Gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi yang diserahkan penanganannya kepada LPS.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMTN SIMPANAN BAB 11... ~

Pasal 4

Penanganan Bank Gagal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:

a.mengikutsertakan pemegang saham (open bank assistance); atau
b.tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Pasal 3

(1)LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai Bank Bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 2

8.Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal Sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
9.Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah jumlah biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.
10.Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh Biaya Penanganan Bank Gagal Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bank.
11.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah RUPS tahunan · dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).
12.Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(3)Perhitungan... 4

Pasal 6

(1)LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan Bank Ga gal Sistemik.
(2)Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. Penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.pemegang saham lama Bank Gagal Sistemik telah menyetor modal sekurang- kurangnya 20% ( dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
2. b.ada pemyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS;
3. c.bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai: 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; 2) data keuangan Nasabah Debitur; 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Pasal 5

(2)Penyetoran modal oleh pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(3)Terhadap penyetoran modal yang dilakukan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bank menerbitkan saham biasa (common stock).

BAB II

PENANGANAN BANK GAGAL SISTEMIKDENGAN MENGIKUTSERTAKAN PEMEGANG SAHAM LAMA DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 9... 1

Pasal 8

(1)Pemegang saham yang melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh atau dapat sebagian pemegang saham lama.
(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat-lambatnya:
1. a.15 (lima belas) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal; atau
2. b.35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah LPS menerima Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah LPS menerima penanganan Bank Gagal Sistemik dari Komite Koordinasi.

Pasal 7

(3)Perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar jumlah kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS. DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 12... i
(1)Terhitung sejak LPS melakukan penanganan Bank Ga gal Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka:
1. a.pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
2. b.pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta notariil.

Pasal 11

(1)Keputusan penanganan Bank Gagal Sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisioner.
(2)Keputusan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Komite Koordinasi dan LPP.
(3)LPS dapat mengumumkan Bank Gagal Sistemik yang sedang dalam penanganan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada home page LPS.

Pasal 10

(1)Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama.
(2)Keputusan untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan LPS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhimya jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

DEWAN KOMISJONER LEMBAGA PENJAMrN SIMPANAN Pasal 14 ... ~

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (4)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (4)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021