DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009

Nomor: 1
Tahun: 2009
Ditetapkan: 25 Februari 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penggunaan KUHAP dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana pemilu Presiden dan. Wakil Presiden, serta mengatur Hakim khusus dalam memutus Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1),

(2)dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil' Presiden.
1. b.Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang ..Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undangNomor 14 Tahun 1985 tentanq Mahkamah Agung.
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ! I I· I . l ! Nomor 34). /
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Memperhatikan : Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009. MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana pemilu Presiden dan. Wakil Presiden, mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pasal 2

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang telah ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan Undanq-undanq Nomor 10 tahun 2008, selanjutnya ditugaskan pula sebagai Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pasal 3

Hakim Khusus yang dimaksud di atas adalah hakirri pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi, dengan jumlah masing-masing sebagaimana ditetapkan pada Perma Nomor 03 Tahun 2008.

Pasal 4

Apabila terjadi mutasi dari Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Ketua Pengadilan Negeri mengusulkan Penggantinya kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditetapkan sebagai Hakim Khusus yang dimaksud.

Pasal 5

Segala sesuatu yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2008 berlaku untuk Perma Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini.

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal: 25 Februari 2009 KETUA MAHKAMAH AGUNG RI /L Dr. HARIFIN A.TUMPA, SH.,MH.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…