DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010

Nomor: 1
Tahun: 2010
Ditetapkan: 2 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan lindak Pidana Korupsi mengatur bahwa beberapa ketentuan seperti Tata cara rekrutmen Hakim Ad Hoc, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kriteria penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, serta keterbukaan informasi pada Pengadilan lindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
b.bahwa Mahkamah Agung telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;

c.bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi secara transparan dan akuntabel merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan;
d.bahwa untuk memastikan harmonisasi dan konsistensl pengaturan norma, maka ketentuan-ketentuan yang belum diatur perlu diintegrasikan dalam satu Peraturan Mahkamah Agung;
e.bahwa untuk memastikan terlaksananya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Struktur Organisasi Kepaniteraan, Susunan Majelis, serta Keterbukaan Pada Pengadilan lindak Pidana Korupsi. Menimbang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tentang STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAlELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADlLAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor : 01 Tahun 2010 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG 2 ~ _ . /.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

1.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan' khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
2.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3.Hakim karir adalah haklm pada Pengadilan Negeri, PengadilanTinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim Tindak Pidana Korupsl.
4.Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi.
5.Panitera adalah Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan/atau PengadilanTinggi.
6.Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi informasi yang bersifat terbuka, tata cara penyediaan informasi, dan tata cara akses oleh publik mengenai penyelenggaraan PengadJlanTindak Pidana Korupsi. KEPANITERAAN DAN KETERBUKAAN PADA MEMUTUSKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SUSUNAN MAJEUS HAKIM SERTA PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI MENEfAPKAN
1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang NornorZ Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 KMA/SK/VIIj2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat . /.

Pasal 5

Susunan Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi terdiri dari:

a.Panitera
b.Wakil Panitera
c.Panitera Muda Hukum
d.Panitera Muda Pidana Khusus Pasal 4

(1)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan pelaporan berkala keglatan hakim khusus perkara Tindak Pidana Korupsi yang juga memuat informasi sebagal berikut:
1. a.pidana yang dijatuhkan (penjara dan kutungan);
2. b.nilai denda yang dijatuhkan; dan
3. c.nilai uang pengganti kerugian negara.
(2)Ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan pelaporan berkala kegiatan hakim khusus perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal 8adan Peradilan Umum.

Pasal 3

(1)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan register khusus perkara Tindak Pidana Korupsi yang terpisah dengan register perkara pidana lainnya.
(2)Ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan register khusus perkara Tindak Pldana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal 8adan Peradilan Umum. BABII TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI KEPANITERAAN KHUSUS PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2
(1)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Jangsungkepada Ketua PengadiJan.
(2)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyal tugas untuk memberikan peJayanan teknls pada bidang administrasl perkara dan administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
(3)Dalam menjalankan tugas sebagalmana diatur pada ayat (2) Pasalini, Kepaniteraan PengadiJanTindak Pldana Korupsl menyelenggarakan fungsl:
1. a.pelaksanaan pelayanan administrasi perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. b.pelaksanaan pelayanan administrasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan dan;
3. c.penyusunan statistik, dokumentasi, dan laporan serta pengarsipan perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. • . /.

Pasal 9

(1)Sub Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas untuk :
1. a.menerima pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penuntut Umum;
2. b.melaksanakan registrasi perkara dan mengelola register perkara Tindak Pidana Korupsi;
3. c.mengelola sistem informasi administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi;
4. d.menyiapkan laporan kegiatan bulanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. e.menylmpan berkas elektronik maupun cetak, perkara'yang masih berjalan;
6. f.melaksanakan administrasl upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tindak Pidana Korupsi;
7. g.melaksanakan urusan lain yang berhubungan denqan administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Penggantl PengadilanTindak Pidana Korupsi maka harus memenuhl syarat sebagai berikut:
1. a.Berpengalaman sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama setidaknya 3 (tiga) tahun.
2. b.Mengikuti pendidikan sertifikasi sebagai Panitera pada Pengadilan lindak Pidana Korupsi.
(2)Kelompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dlangkat oleh Ketua Pengadilan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal lnl, Pasal 7 Panitera Muda Pidana Khusus diangkat dari pejabat fungsional Panitera yang telah memenuhi syarat sebagai Panitera Muda sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Panltera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum pada PengadilanTindak Pidana Korupsi.
(2)Panitera Muda Pidana Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Panitera Muda yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan tugas khusus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(3)Kelompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan tugas khusus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
1. e.Ke/ompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti. I.

Pasal 12

Dalam hal menurut dakwaan Penuntut Umum, kerugian negara berjumlah kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar), maka Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menetapkan majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang. Pasalll

(1)Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc.
(2)Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (oga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
(3)Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing- masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
(4)Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu dari hakim karir yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

KRITERIA PENENTUAN JUMLAH DAN KOMPOSISI MAJEUS HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADIU DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 10

Jumlah tenaga fungsional Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(2)Sub Kepanfteraan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas untuk:
1. a.mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, untuk keperluan pembuatan laporan statistik dari Laporan kegiatan serta buku register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. b.melaksanakan manajemen pengarsipan berkas cetak maupun elektronik menjadi berkas statis;
3. c.memberikan pelayanan keterbukaan informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(3)Tenaga Fungslonal Panitera Pengganti mempunyai tugas untuk:
1. a.memberikan dukungan administrasi persidangan yang meliputi pembuatan berita acara, rekaman proses persidangan, dan administrasi penyelesaian putusan serta hal lainnya sepanjang diperlukan;
2. b.mencatat dan mengumumkan penundaan persidangan. . /.
(1)Informasi yang wajib diumumkan secara berkala pada Pengadilan llndak Pidana Korupsi meliputi :
1. a.informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan,
2. b.informasi berkaitan dengan hak masyarakat,
3. c.informasi mengenai program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan llndak Pidana Korupsi,
4. d.Informasi mengenai laporan akses informasi, dan
5. e.informasi lainnya.
(2)Informasi mengenai Profil Pengadilan llndak Pidana Korupsi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:
1. a.fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
2. b.struktur organisasi pengadilan
3. c.alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan,
4. d.dattar nama pejabat dan hakim di pengadilan,
5. e.profil singkat pejabat struktural
6. f.Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dlkirimkan oleh KPK;
(3)Informasi mengenai pelayanan Pengadilan llndak Pidana Korupsi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:
1. a.Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
2. b.Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
3. c.Agenda sidang pada PengadiJanllngkat Pertama.

Pasal 14

(1)Pengadilanllndak Pidana Korupsl mengelola informasi yang terdiri dari :
1. a.Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. b.Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. c.Informasi yang dikecualikan.
(2)Pengadilan llndak Pidana Korupsi mengumumkan putusan, informasi yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan organlsasl pengadilan, serta informasi lain yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, melalui meja informasi Pengadilan dan/atau di situs resmi Pengadilan.
(3)Situs resmi pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah situs khusus untuk pengadilan llndak Pidana Korupsi, atau situs resmi Pengadilan Negeri atau Pengadilanllnggi di mana pengadilan llndak Pidana Korupsi berada.

Pasal 13

BABIV KETERBUKAAN PADA PENGADlLAN TINDAK PIDANA KORUPSI . ...

(1)Informasi yang dikeeualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan dan kelompok informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diminta oleh publik pada Pengadilan llndak Pidana Korupsi yang menurut Pejabat Pasal 16
(2)Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.
(1)Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diminta oleh publik pada PengadilanT1ndakPidana Korupsi meliputi:
1. a.Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
2. b.Informasi dalam Buku Register Perkara;
3. c.Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara;
4. d.Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan lindak Pidana Korupsi mengatur bahwa beberapa ketentuan seperti Tata cara rekrutmen Hakim Ad Hoc, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kriteria penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, serta keterbukaan informasi pada Pengadilan lindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
b.bahwa Mahkamah Agung telah

Menetapkan

c.bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi secara transparan dan akuntabel merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan;
d.bahwa untuk memastikan harmonisasi dan konsistensl pengaturan norma, maka ketentuan-ketentuan yang belum diatur perlu diintegrasikan dalam satu Peraturan Mahkamah Agung;
e.bahwa untuk memastikan terlaksananya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Struktur Organisasi Kepaniteraan, Susunan Majelis, serta Keterbukaan Pada Pengadilan lindak Pidana Korupsi. Menimbang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tentang STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAlELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADlLAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor : 01 Tahun 2010 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG 2 ~ _ . /.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

1.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan' khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
2.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3.Hakim karir adalah haklm pada Pengadilan Negeri, PengadilanTinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim Tindak Pidana Korupsl.
4.Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi.
5.Panitera adalah Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan/atau PengadilanTinggi.
6.Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi informasi yang bersifat terbuka, tata cara penyediaan informasi, dan tata cara akses oleh publik mengenai penyelenggaraan PengadJlanTindak Pidana Korupsi. KEPANITERAAN DAN KETERBUKAAN PADA MEMUTUSKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SUSUNAN MAJEUS HAKIM SERTA PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI MENEfAPKAN
1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang NornorZ Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 KMA/SK/VIIj2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat . /.

Pasal 5

Susunan Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi terdiri dari:

a.Panitera
b.Wakil Panitera
c.Panitera Muda Hukum
d.Panitera Muda Pidana Khusus Pasal 4

(1)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan pelaporan berkala keglatan hakim khusus perkara Tindak Pidana Korupsi yang juga memuat informasi sebagal berikut:
1. a.pidana yang dijatuhkan (penjara dan kutungan);
2. b.nilai denda yang dijatuhkan; dan
3. c.nilai uang pengganti kerugian negara.
(2)Ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan pelaporan berkala kegiatan hakim khusus perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal 8adan Peradilan Umum.

Pasal 3

(1)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan register khusus perkara Tindak Pidana Korupsi yang terpisah dengan register perkara pidana lainnya.
(2)Ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan register khusus perkara Tindak Pldana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal 8adan Peradilan Umum. BABII TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI KEPANITERAAN KHUSUS PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2
(1)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Jangsungkepada Ketua PengadiJan.
(2)Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyal tugas untuk memberikan peJayanan teknls pada bidang administrasl perkara dan administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
(3)Dalam menjalankan tugas sebagalmana diatur pada ayat (2) Pasalini, Kepaniteraan PengadiJanTindak Pldana Korupsl menyelenggarakan fungsl:
1. a.pelaksanaan pelayanan administrasi perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. b.pelaksanaan pelayanan administrasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan dan;
3. c.penyusunan statistik, dokumentasi, dan laporan serta pengarsipan perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. • . /.

Pasal 9

(1)Sub Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas untuk :
1. a.menerima pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penuntut Umum;
2. b.melaksanakan registrasi perkara dan mengelola register perkara Tindak Pidana Korupsi;
3. c.mengelola sistem informasi administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi;
4. d.menyiapkan laporan kegiatan bulanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. e.menylmpan berkas elektronik maupun cetak, perkara'yang masih berjalan;
6. f.melaksanakan administrasl upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tindak Pidana Korupsi;
7. g.melaksanakan urusan lain yang berhubungan denqan administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Penggantl PengadilanTindak Pidana Korupsi maka harus memenuhl syarat sebagai berikut:
1. a.Berpengalaman sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama setidaknya 3 (tiga) tahun.
2. b.Mengikuti pendidikan sertifikasi sebagai Panitera pada Pengadilan lindak Pidana Korupsi.
(2)Kelompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dlangkat oleh Ketua Pengadilan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal lnl, Pasal 7 Panitera Muda Pidana Khusus diangkat dari pejabat fungsional Panitera yang telah memenuhi syarat sebagai Panitera Muda sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Panltera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum pada PengadilanTindak Pidana Korupsi.
(2)Panitera Muda Pidana Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Panitera Muda yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan tugas khusus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(3)Kelompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan tugas khusus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
1. e.Ke/ompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti. I.

Pasal 12

(1)Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc.
(2)Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (oga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
(3)Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing- masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
(4)Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu dari hakim karir yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

KRITERIA PENENTUAN JUMLAH DAN KOMPOSISI MAJEUS HAKIM DALAM MEMERIKSA, MENGADIU DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 10

Jumlah tenaga fungsional Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(2)Sub Kepanfteraan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas untuk:
1. a.mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, untuk keperluan pembuatan laporan statistik dari Laporan kegiatan serta buku register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. b.melaksanakan manajemen pengarsipan berkas cetak maupun elektronik menjadi berkas statis;
3. c.memberikan pelayanan keterbukaan informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(3)Tenaga Fungslonal Panitera Pengganti mempunyai tugas untuk:
1. a.memberikan dukungan administrasi persidangan yang meliputi pembuatan berita acara, rekaman proses persidangan, dan administrasi penyelesaian putusan serta hal lainnya sepanjang diperlukan;
2. b.mencatat dan mengumumkan penundaan persidangan. . /.
(1)Informasi yang wajib diumumkan secara berkala pada Pengadilan llndak Pidana Korupsi meliputi :
1. a.informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan,
2. b.informasi berkaitan dengan hak masyarakat,
3. c.informasi mengenai program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan llndak Pidana Korupsi,
4. d.Informasi mengenai laporan akses informasi, dan
5. e.informasi lainnya.
(2)Informasi mengenai Profil Pengadilan llndak Pidana Korupsi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:
1. a.fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
2. b.struktur organisasi pengadilan
3. c.alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan,
4. d.dattar nama pejabat dan hakim di pengadilan,
5. e.profil singkat pejabat struktural
6. f.Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dlkirimkan oleh KPK;
(3)Informasi mengenai pelayanan Pengadilan llndak Pidana Korupsi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:
1. a.Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
2. b.Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
3. c.Agenda sidang pada PengadiJanllngkat Pertama.

Pasal 14

(1)Pengadilanllndak Pidana Korupsl mengelola informasi yang terdiri dari :
1. a.Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. b.Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. c.Informasi yang dikecualikan.
(2)Pengadilan llndak Pidana Korupsi mengumumkan putusan, informasi yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan organlsasl pengadilan, serta informasi lain yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, melalui meja informasi Pengadilan dan/atau di situs resmi Pengadilan.
(3)Situs resmi pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah situs khusus untuk pengadilan llndak Pidana Korupsi, atau situs resmi Pengadilan Negeri atau Pengadilanllnggi di mana pengadilan llndak Pidana Korupsi berada.

Pasal 13

BABIV KETERBUKAAN PADA PENGADlLAN TINDAK PIDANA KORUPSI . ...

(1)Informasi yang dikeeualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan dan kelompok informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diminta oleh publik pada Pengadilan llndak Pidana Korupsi yang menurut Pejabat Pasal 16
(2)Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.
(1)Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diminta oleh publik pada PengadilanT1ndakPidana Korupsi meliputi:
1. a.Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
2. b.Informasi dalam Buku Register Perkara;
3. c.Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara;
4. d.Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;