DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011

Nomor: 1
Tahun: 2011
Ditetapkan: 30 Mei 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa pencabutan danjatau penghapusan tenggat waktu dimaksud sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tercantum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :
1. 1.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 PjHUMj2006 tanggal 30 Agustus 2006;
2. 2.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 PjHUMj2006 tanggal 21 Nopember 2006;
c.bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat(4) tersebut diatas, sudah seharusnya dihapuskan danjatau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;
b.bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan "hukum yang hidup (the living law) yang berlaku";
a.bahwa Pasal 2 ayat(4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa : Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA HAK UJI MATERIIL TENTANG Nomor 01 Tahun 2011 KETUA.MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG ", Menimbang

(1)Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-,Yndang terhadap Peraturan,.• Perundang-undangan tingkat lebih tinggi; Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan : Pasal 1

Menetapkan

MENETAPKAN MEMUTUSKAN Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Memperhatikan

1.Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan- perubahannya;
2.Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3.Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4.Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5.Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2011 atas Memorandum Nomor 41jTdjTUNjVj2011 tanggal 9 Mei 2011. Mengingat

e.bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf c dan d, perlu pengaturan kembali Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.
1. 3.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 PjHUMj2008 tanggal 18 Maret 2009;
2. 4.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 PjHUMj2011 tanggal 25 April 2011; . /'4

(1)Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode : P/HUM/Th ;

Pasal 3

(4)Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri.
(3)Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
(2)Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
(1)Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :
1. a.Langsung ke Mahkamah Agung; atau
2. b.Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;

Pasal 2

(5)Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
(3)Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
(2)Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang;
(5)Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.
(4)Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
(3)Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran;
(2)Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah;
(1)Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dibukukan dalam buku register permohonan tersendiri dengan menggunakan kode : PjHUM(Th ./PN . setelah pemohon atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PEMOHON KEBERATAN

Pasal 4

(6)Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat(5) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.
(5)Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
(4)Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (em pat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;
(3)Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
(2)Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon keberatan atau kuasanya yang sah; Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan sallnan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim. 1,,_ /.

Pasal 7

BABV PEMBERITAHUAN lSI PUTUSAN

(3)Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolah permohonan keberatan tersebut.
(2)Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang- undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;
(1)Dal hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;

Pasal 6

BABIV PUTUSAN

(2)Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
(1)Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut; PasalS /. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN .

Pasal 11

BABIX KETENTUAN PERALIHAN Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Pasal 9

(2)Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
(1)Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

BABVI PELAKSANAAN PUTUSAN • /-,.' A. TUMPA, SH., MH Ditetapkan di : J A K ART A Padatanggal : 30 Mei 2011 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Peraturan yang telah ada mengenai Hak Uji Materiil tetap berlaku bagi gugatan, permohonan keberatan yang telah diterima oleh Mahkamah Agung. Pasall0

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Pasal 9

(2)Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
(1)Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa pencabutan danjatau penghapusan tenggat waktu dimaksud sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tercantum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :
1. 1.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 PjHUMj2006 tanggal 30 Agustus 2006;
2. 2.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 PjHUMj2006 tanggal 21 Nopember 2006;
c.bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat(4) tersebut diatas, sudah seharusnya dihapuskan danjatau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;
b.bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (Regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan "hukum yang hidup (the living law) yang berlaku";
a.bahwa Pasal 2 ayat(4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa : Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA HAK UJI MATERIIL TENTANG Nomor 01 Tahun 2011 KETUA.MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG ", Menimbang

(1)Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-,Yndang terhadap Peraturan,.• Perundang-undangan tingkat lebih tinggi; Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan : Pasal 1

Menetapkan

1.Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan- perubahannya;
2.Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3.Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4.Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5.Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2011 atas Memorandum Nomor 41jTdjTUNjVj2011 tanggal 9 Mei 2011. Mengingat

e.bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf c dan d, perlu pengaturan kembali Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.
1. 3.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 PjHUMj2008 tanggal 18 Maret 2009;
2. 4.Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 PjHUMj2011 tanggal 25 April 2011; . /'4

(1)Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode : P/HUM/Th ;

Pasal 3

(4)Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri.
(3)Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
(2)Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
(1)Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :
1. a.Langsung ke Mahkamah Agung; atau
2. b.Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;

Pasal 2

(5)Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
(3)Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
(2)Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang;
(5)Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.
(4)Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
(3)Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran;
(2)Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah;
(1)Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dibukukan dalam buku register permohonan tersendiri dengan menggunakan kode : PjHUM(Th ./PN . setelah pemohon atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PEMOHON KEBERATAN

Pasal 4

(6)Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat(5) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.
(5)Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
(4)Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (em pat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;
(3)Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
(2)Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon keberatan atau kuasanya yang sah; Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan sallnan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim. 1,,_ /.

Pasal 7

BABV PEMBERITAHUAN lSI PUTUSAN

(3)Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolah permohonan keberatan tersebut.
(2)Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang- undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;
(1)Dal hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;

Pasal 6

BABIV PUTUSAN

(2)Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
(1)Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut; PasalS /. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN .

Pasal 11

BABIX KETENTUAN PERALIHAN Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Pasal 9

(2)Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
(1)Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

BABVI PELAKSANAAN PUTUSAN • /-,.' A. TUMPA, SH., MH Ditetapkan di : J A K ART A Padatanggal : 30 Mei 2011 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 12

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Pasal 9

(2)Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
(1)Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;