Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung. Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan.
Menimbang PEDOMANPENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGU·NG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 01 Tahun 2012 KETUA MAHKAMAH AGUNG 2
BAS II PELAKSANAAN SELEKSI Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Pasaf 1 BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKtM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN. MEMUTUSKAN:
3 Persyaratan administrasi calon Hakim Ad Hoc terdiri atas :
Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi Persyaratan umum calon hakim Ad Hoc terdiri atas :
I. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
Bagian Kedua Persyaratan Umum Pasal 3 Seleksi Administrasi diawali dengan pengumuman pembukaan lamaran calon Hakim Ad Hoc secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dengan mencantumkan secara jelas syarat-syarat serta tata cara pembuatan dan penyampaian lamaran. Bagian Kesatu Pengumuman BAB III SELEKSI ADMINISTRASI
4
BAB III
Bagian Kelima Tata Cara seleksi Administrasi Tata cara pembuatan dan penyampaian lamaran yaitu :
Bag;an Keempat Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Lamaran n. o. p. q. m. I. j. k. i. h. g. f. c. d. e. Surat lamaran untuk menjadi calon Hakim Ad Hoc ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. ; Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang ; Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah ; Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah ; Surat keterangan pengalaman di bidang perikanan dari organisasi atau Institusi/Lembaga/ Dinas setempat yang membidangi perikanan ; Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bag; pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ; Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; , Pas foto berwarna ukuran 4 x 6cm dengan Jatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar; Fotokopi KTP; Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenai Lahir ; Daftar Riwayat Hidup lengkap ; Bukti telah melaporkan harta kekayaan diserahkan setelah lulus ujian tertulis/pada saat ujian tertulis. b. 5 L.
Bagian Ketiga Penilaian Hasit Tes Tertulis
Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis
Bagian Kesatu Materi Tes T ertulis BABIV TES TERTULIS
6 Pelaksana seleksi dan pendidikan eaton Hakim Ad Hoc adalah anggota kelompok kerja seleksi dan pendidikan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2012 yang dalam Peraturan Mahkamah Agung RepubHkIndonesia in; disebut panitia.
BAB VII PELAKSANA Peserta yang dinyatakan lulus, diajukan pengusulan pengangkatan sebagai Hakim Ad Hoc Perikanan kepada Presiden.
BAB VII
BABVI PENGUSULAN
BABV SELEKSI KOMPETENSI
Membuka PDF…