DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012

Nomor: 1
Tahun: 2012
Ditetapkan: 30 Januari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung. Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan.

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
2.Undang-Undang Nemer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebaqalmana telan diubah dan ditarnbah dengan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2009;
3.Unda,ng-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nemor 45 Tahun 2009 ;
5.Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim, Ad Hoc Pengadilan Perikanan.
1.Keputusan Bersama Ketua Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia· dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan' Perikanan Republik Indonesia Nomor: 03/KM/PIDSUSIHK.04/i/2012 dan Nomor 06/PSDKP/KKP/PKS/1I2012 tentang Pemberitukan Kelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012 ; Menimbang PEDOMANPENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGU·NG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 01 Tahun 2012 KETUA MAHKAMAH AGUNG 2

(1)Tahapan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc terdiri atas :
1. a.Seleksi adminsitrasi ;
2. b.Tes tertulis ;
3. c.Seleksi Kompetensi.

Pasal 2

BAS II PELAKSANAAN SELEKSI Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan Perikanan adalah pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum yang berwenanq memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
2.Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri.
3.Lamaran adalah pengajuan permohonan secara tertuJis untuk dapat mengikuti seleksi calon Hakim Ad Hoc.
4.Seleksi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk memilih calon Hakim Ad Hoc yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan dalam pendidikan.
5.Seleksi administrasi adalah seleksi yang berkaitan dengan data/identitas dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bag; calon Hakim Ad Hoc.
6.Tes tertulis adaJah ujian secara tertulis yang diberikan kepada para caJon Hakim Ad Hoc untuk menguji penguasaan tentang pengetahuan di bidang teknis perikanan, hukum acara pidana dan teknis peradilan.
7.Daftar nominasi adalah daftar nama-nama calon Hakim Ad Hoc yang disusun berdasarkan hasil tes tertulis.
8.Seleksi kompetensi adalah seleksi yang berkaitan dengan kondisi mental dan kepribadian serta wawancara terhadap para calon Hakim Ad Hoc yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas.
9.Pendidikan adalah proses belajar mengajar yang diselenggarakan untuk memberikan pembekalan kepada para calon Hakim Ad Hoc mengenai pengetahuan dan ketrampilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana di bidang perikanan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc.
10.Panitia seJeksi adalah aparat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian KeJautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan proses seleksi calon Hakim Ad Hoc. Pasaf 1 BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKtM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN. MEMUTUSKAN:
2.Rapat Pleno Kelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012 tanggal 30 .Januari 2012. 3 Persyaratan administrasi calon Hakim Ad Hoc terdiri atas :

a.Surat Jamaranuntuk menJadicaJonHakim Ad Hoc;

Pasal 5

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
d.Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun ;
e.Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Hasii Laboratorium ;
f.Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela ;
g.Berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan ; .
h.Berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun ;
i.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
j.Tidak menjadi ang90ta salah satu partai politik ;
k.Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc; I. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
m.Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
n.Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 4

(2)Calon Hakim Ad Hoc diwajibkan mengikuti tahapan penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4
(1)Berkas lamaran hanya dapat dibuka oleh panitia seleksi yang ditunjuk untuk diperiksa secara cermat terhadap kelengkapan dan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Pemohon yang mengirimkan berkas lamaran secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.

BAB III

SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

a.Surat lamaran ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
b.Surat lamaran dan seluruh lampiran dimasukkan ke dalam amplop tertutup warna coklat polos dan disampaikan kepada Panitia Seleksi.

Pasal 6

Bag;an Keempat Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Lamaran n. o. p. q. m. I. j. k. i. h. g. f. c. d. e. Surat lamaran untuk menjadi calon Hakim Ad Hoc ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. ; Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang ; Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah ; Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah ; Surat keterangan pengalaman di bidang perikanan dari organisasi atau Institusi/Lembaga/ Dinas setempat yang membidangi perikanan ; Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bag; pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ; Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp6.000,OO; , Pas foto berwarna ukuran 4 x 6cm dengan Jatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar; Fotokopi KTP; Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenai Lahir ; Daftar Riwayat Hidup lengkap ; Bukti telah melaporkan harta kekayaan diserahkan setelah lulus ujian tertulis/pada saat ujian tertulis. b. 5 L.

(1)Penilaian hasil tes tertulis hanya dapat dilaksanakan oleh Tim penilai yang telah ditetapkan.
(2)Penilaian hasil tes tertulis dilaksanakan secara obyektif dengan memeriksa secara seksama jawaban yang diberikan peserta dalam lembar jawaban.
(3)Penilaian hasil tes tertulis diberikan dalam bentuk skor antara 1 sampai dengan 100.
(4)Nilai hasil tes tertulis masing-masing peserta dijadikan dasar penetapan daftar nominasi.

Pasal 10

(1)Tes tertulis dilaksanakan di Jakarta.
(2)Pelaksanaan tes tertulls diawasi oleh panitia yang ditunjuk.
(3)Peserta tes tertulis wajib menaati tata tertib pelaksanaan tes tertulis yang ditentukan panitia.
(4)Setelah waktu pelaksanaan tes tertulis selesai, peserta wajib mengumpulkan soal dan lembar jawaban dan menyerahkan kembali naskah ujian kepada panitia.
(5)Lembar jawaban peserta tes tertulis segera dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amp lop tertutup dan diberi segel lilin (lak) untuk seJanjutnya segera diserahkan kepada Tim penilai hasil tes tertulis.

Pasal 9

(1)Materi tes tertulis terd iri atas :
1. a.Psikotes ;
2. b.Teknis perikanan ;
3. c.Hukum Acara Pidana dan Teknis PeradiJan.
(2)Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah ujian yang disusun oleh Tim penyusun naskah ujian.
(3)Naskah ujian bersifat tertutup dan rahasia.

Pasal 8

(3)Hasil seleksi administrasi diumumkan dan/atau diberitahukan melalui media elektronika dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim Ad Hoc.
(4)Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
(5)Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulls. 6 Pelaksana seleksi dan pendidikan eaton Hakim Ad Hoc adalah anggota kelompok kerja seleksi dan pendidikan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2012 yang dalam Peraturan Mahkamah Agung RepubHkIndonesia in; disebut panitia.

Pasal 14

BAB VII PELAKSANA Peserta yang dinyatakan lulus, diajukan pengusulan pengangkatan sebagai Hakim Ad Hoc Perikanan kepada Presiden.

BAB VII

PELAKSANA Peserta yang dinyatakan lulus, diajukan pengusulan pengangkatan sebagai Hakim Ad Hoc Perikanan kepada Presiden.

Pasal 13

BABVI PENGUSULAN

(1)Seleksi kompetensi terdiri atas :
1. a.Penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) dilaksanakan oleh tim psikologi dan dilaporkan kepada panitia.
2. b.Wawancara dilaksanakan oleh Tim Pewawancara.
(2)Seleksi kompetensi dilaksanakan di Jakarta.
(3)Calon Hakim Ad Hoc dinyatakan lulus seleksi kompetensi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.
(4)Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
(5)Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pendidikan calon Hakim Ad Hoc.

Pasal 12

BABV SELEKSI KOMPETENSI

(1)Daftar nominasi kelulusan tes tertulis ditetapkan berdasarkan hasil tes tertulis masing-masing peserta yang disusun secara menurun mulai dari skor tertinggi sampai dengan terendah.
(2)Daftar nominasi ditetapkan oleh panitia.
(3)Daftar nominasi dijadikan dasar kelulusan tes tertulis setelah ditentukan dalam rapat penentuan kelulusan tes tertulis yang dituangkan dalam be rita acara.
(4)Hasil rapat penentuan kelulusan tes tertulis diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim Ad Hoc.
(5)Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
(6)Calon Hakim Ad Hoc yang dinyatakan lulus tes tertulis dapat mengikuti seleksi kompetensi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung. Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan.

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
2.Undang-Undang Nemer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebaqalmana telan diubah dan ditarnbah dengan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2009;
3.Unda,ng-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nemor 45 Tahun 2009 ;
5.Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim, Ad Hoc Pengadilan Perikanan.
1.Keputusan Bersama Ketua Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia· dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan' Perikanan Republik Indonesia Nomor: 03/KM/PIDSUSIHK.04/i/2012 dan Nomor 06/PSDKP/KKP/PKS/1I2012 tentang Pemberitukan Kelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012 ; Menimbang PEDOMANPENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGU·NG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 01 Tahun 2012 KETUA MAHKAMAH AGUNG 2

(1)Tahapan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc terdiri atas :
1. a.Seleksi adminsitrasi ;
2. b.Tes tertulis ;
3. c.Seleksi Kompetensi.

Pasal 2

BAS II PELAKSANAAN SELEKSI Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan Perikanan adalah pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum yang berwenanq memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
2.Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri.
3.Lamaran adalah pengajuan permohonan secara tertuJis untuk dapat mengikuti seleksi calon Hakim Ad Hoc.
4.Seleksi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk memilih calon Hakim Ad Hoc yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan dalam pendidikan.
5.Seleksi administrasi adalah seleksi yang berkaitan dengan data/identitas dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bag; calon Hakim Ad Hoc.
6.Tes tertulis adaJah ujian secara tertulis yang diberikan kepada para caJon Hakim Ad Hoc untuk menguji penguasaan tentang pengetahuan di bidang teknis perikanan, hukum acara pidana dan teknis peradilan.
7.Daftar nominasi adalah daftar nama-nama calon Hakim Ad Hoc yang disusun berdasarkan hasil tes tertulis.
8.Seleksi kompetensi adalah seleksi yang berkaitan dengan kondisi mental dan kepribadian serta wawancara terhadap para calon Hakim Ad Hoc yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas.
9.Pendidikan adalah proses belajar mengajar yang diselenggarakan untuk memberikan pembekalan kepada para calon Hakim Ad Hoc mengenai pengetahuan dan ketrampilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana di bidang perikanan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc.
10.Panitia seJeksi adalah aparat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian KeJautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan proses seleksi calon Hakim Ad Hoc. Pasaf 1 BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKtM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN. MEMUTUSKAN:
2.Rapat Pleno Kelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2012 tanggal 30 .Januari 2012. 3 Persyaratan administrasi calon Hakim Ad Hoc terdiri atas :

a.Surat Jamaranuntuk menJadicaJonHakim Ad Hoc;

Pasal 5

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
d.Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun ;
e.Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Hasii Laboratorium ;
f.Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela ;
g.Berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan ; .
h.Berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun ;
i.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
j.Tidak menjadi ang90ta salah satu partai politik ;
k.Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc; I. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
m.Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
n.Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 4

(2)Calon Hakim Ad Hoc diwajibkan mengikuti tahapan penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4
(1)Berkas lamaran hanya dapat dibuka oleh panitia seleksi yang ditunjuk untuk diperiksa secara cermat terhadap kelengkapan dan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Pemohon yang mengirimkan berkas lamaran secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.

BAB III

SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

a.Surat lamaran ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
b.Surat lamaran dan seluruh lampiran dimasukkan ke dalam amplop tertutup warna coklat polos dan disampaikan kepada Panitia Seleksi.

Pasal 6

(1)Penilaian hasil tes tertulis hanya dapat dilaksanakan oleh Tim penilai yang telah ditetapkan.
(2)Penilaian hasil tes tertulis dilaksanakan secara obyektif dengan memeriksa secara seksama jawaban yang diberikan peserta dalam lembar jawaban.
(3)Penilaian hasil tes tertulis diberikan dalam bentuk skor antara 1 sampai dengan 100.
(4)Nilai hasil tes tertulis masing-masing peserta dijadikan dasar penetapan daftar nominasi.

Pasal 10

(1)Tes tertulis dilaksanakan di Jakarta.
(2)Pelaksanaan tes tertulls diawasi oleh panitia yang ditunjuk.
(3)Peserta tes tertulis wajib menaati tata tertib pelaksanaan tes tertulis yang ditentukan panitia.
(4)Setelah waktu pelaksanaan tes tertulis selesai, peserta wajib mengumpulkan soal dan lembar jawaban dan menyerahkan kembali naskah ujian kepada panitia.
(5)Lembar jawaban peserta tes tertulis segera dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amp lop tertutup dan diberi segel lilin (lak) untuk seJanjutnya segera diserahkan kepada Tim penilai hasil tes tertulis.

Pasal 9

(1)Materi tes tertulis terd iri atas :
1. a.Psikotes ;
2. b.Teknis perikanan ;
3. c.Hukum Acara Pidana dan Teknis PeradiJan.
(2)Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah ujian yang disusun oleh Tim penyusun naskah ujian.
(3)Naskah ujian bersifat tertutup dan rahasia.

Pasal 8

(3)Hasil seleksi administrasi diumumkan dan/atau diberitahukan melalui media elektronika dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim Ad Hoc.
(4)Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
(5)Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulls. 6 Pelaksana seleksi dan pendidikan eaton Hakim Ad Hoc adalah anggota kelompok kerja seleksi dan pendidikan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2012 yang dalam Peraturan Mahkamah Agung RepubHkIndonesia in; disebut panitia.

Pasal 14

BAB VII PELAKSANA Peserta yang dinyatakan lulus, diajukan pengusulan pengangkatan sebagai Hakim Ad Hoc Perikanan kepada Presiden.

BAB VII

PELAKSANA Peserta yang dinyatakan lulus, diajukan pengusulan pengangkatan sebagai Hakim Ad Hoc Perikanan kepada Presiden.

Pasal 13

BABVI PENGUSULAN

(1)Seleksi kompetensi terdiri atas :
1. a.Penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) dilaksanakan oleh tim psikologi dan dilaporkan kepada panitia.
2. b.Wawancara dilaksanakan oleh Tim Pewawancara.
(2)Seleksi kompetensi dilaksanakan di Jakarta.
(3)Calon Hakim Ad Hoc dinyatakan lulus seleksi kompetensi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.
(4)Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
(5)Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pendidikan calon Hakim Ad Hoc.

Pasal 12

BABV SELEKSI KOMPETENSI

(1)Daftar nominasi kelulusan tes tertulis ditetapkan berdasarkan hasil tes tertulis masing-masing peserta yang disusun secara menurun mulai dari skor tertinggi sampai dengan terendah.
(2)Daftar nominasi ditetapkan oleh panitia.
(3)Daftar nominasi dijadikan dasar kelulusan tes tertulis setelah ditentukan dalam rapat penentuan kelulusan tes tertulis yang dituangkan dalam be rita acara.
(4)Hasil rapat penentuan kelulusan tes tertulis diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim Ad Hoc.
(5)Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
(6)Calon Hakim Ad Hoc yang dinyatakan lulus tes tertulis dapat mengikuti seleksi kompetensi.