DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013

Nomor: 1
Tahun: 2013
Ditetapkan: 14 Mei 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan penjeiasan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985lentang Mahkarnah Agung dan Undarig-Undang Nomor .3 Tahun 2009 tcntang Perubahan kedua atas Undang- atau peringatan kepadateguran,petunjuk,
a.bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tenting Mahkamah Agung sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Ncr-nor 5 Tahun 2004 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 198.5 tentang Mahkarnah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nornor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkarnah Agung berwenang mernberi Menimbang KETUA MAHKAMAH. AGUNG REPUBLlK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN BARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN TENTANG KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2013 .. . Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tarubahar, Lembarari Negara Nomor 4958);

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengrsi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan;

c.bahwa terdapat kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur rnengenai hukum acara penanganan harta kekayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain; . Mengingat Pasa12

(1)Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus rnerriuat:
1. a.nama dan jenis harta kekayaan;
2. b.jumlah harta kekayaan;
3. c.ternpat, hari, dan tanggal penyitaan;

BAB II

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 1

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak diternukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. REPUBLIKAGUNGMAHKAMAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5164);

(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyidik belum melengkapi permohonan penanganan harta Pasa14
(1)Sebelum pemeriksaan perrnohorian penanganan harta kekayaan, Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan penanganan harta kekayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasai 2 dan Pasal 3.
(2)Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan kepada seorang Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan penanganan harta kekayaan belum mernenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberi petunjuk kepada Penyidik untuk mernperbaiki dan melengkapi permohonan penanganan harta kekayaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak petunjuk diterima oleh Penyidik. Pasa13 Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan:
1. a.berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;
2. b.berkas perkara hasil penyidikan; dan
3. c.berita acara pencarian tersangka.
4. d.uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. i t - :," 't ;' .•. .... ".,' Pasa17 Pasa16 Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu permohonan penanganan harta kekayaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud berdasarkan usul dari pimpinan instansi Penyidik yang bersangkutan.

BAB I

RUANG LINGKUP INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN.

Pasal 5

(1)Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan harta kekayaan.
(2)Apabila terdapat beberapa harta kekayaan yang dimohonkan untuk dimintakan penanganan harta kekayaan dalam daerah hukum be berapa Pengadilan Negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari Pengadilan Negeri tersebut untuk mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan.
(5)Terhadap permohonan yang dikembalikan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Penyidik wajib melengkapi dan menyampaikan kembali permohonan penanganan harta kekayaan. Pasa19
(1)Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan dalam mas a pengumuman sebagairnana
(1)Setelah permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan prosedur pada Pasal 4, Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan penanganan harta kekayaan tersebut dalam buku register.
(2)Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan Panitera untuk mengumumkan permohonan penanganan harta kekayaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/ atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan keberatan.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Bentuk pengumuman permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. - 7 . .' yang Diajukan Setelah Putusan Diucapkan

BAB III

HUKUMACARA kekayaan, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan permohonan penanganan harta kekayaan kepada Penyidik.

Pasal 10

(1)Berdasarkan permohonan penanganan harta kekayaan dan a1at bukti danl atau barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku pemohon penanganan harta kekayaan, Hakim memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
(2)Hakim harus memutus permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama.
(3)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan Zatau media lain guna memberikan kesernpatan kepada pihak yang rnerasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan keberatan.
(4)Petikan putusan disampaikan kepada Penyidik yang mengajukan perrnohonan penanganan harta kckayaan segera setelah putusan diucapkan.
(5)Salinan putusan disampaikan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri yang memutus permohonan penanganan harta kekayaan atau Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan harta kekayaan melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) had kerja sejak putusan diucapkan guna kepen tingan eksekusi. dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan.
(2)Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan hari sidang dan mernerintahkan Panitera untuk memanggil Penyidik agar hadir di persidangan.

Pasal 14

Pemohon Keberatan menyampaikan alat bukti darr/ atau barang bukti yang mendukung keberatan terhadap putusan permohonan penanganan harta kekayaan dimaksud.

Pasal 13

Hakim memerintahkan Pemohon Keberatan untuk membacakan keberatan terhadap putusan permohonan penanganan harta kekayaan.

Pasal 12

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Pasal 11

(1)Terhadap putusan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan diucapkan.
(2)Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk merneriksa, mengadili, dan memutus perrnohonan keberatan penanganan harta kekayaan.
(3)Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menentukan hari sidang pertarna 'dan memerintahkan Panitera untuk memanggil Penyidik dan Pemohon Keberatan agar hadir di persidangan.
(4)Dalam hal Pemohon Keberatan adalah korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
(5)Salah seorang pengurus korporasi sebagaimana. dimaksud pada ayat
(4)wajib menghadap di sidang Pengadilan mewakili korporasi.
(6)Pernohon Keberatan harus mengajukan alasan-alasan keberatan disertai dengan alat-alat bukti dan/ atau barang bukti yang diperlukan, serta menghadiri sendiri persidangan, baik didampingi atau tidak didampingi oleh kuasa hukumnya.

Pasal 19

(1)Dalam hal Pemohon Keberatan tidak menghadiri sendiri persidangan, Hakim menyatakan keberatan tersebut gugur dan putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku.
(2)Dalam hal Pemohon Keberatan tidak mengajukan alasan-alasan darr/ atau tanpa disertai alat-alat bukti yang cukup, Hakim menolak keberatan tersebut dan putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku. Pasal 1"8
(1)Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan alat bukti yang telab diperiksa di persidangan, untuk selanjutnya memutus harta kekayaan tersebut dinyatakan sebagai aset negara atau dike mbalikan kepada yang berhak.
(2)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 17

Dalam hal diperlukan, Hakim dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan penjeiasan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985lentang Mahkarnah Agung dan Undarig-Undang Nomor .3 Tahun 2009 tcntang Perubahan kedua atas Undang- atau peringatan kepadateguran,petunjuk,
a.bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tenting Mahkamah Agung sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Ncr-nor 5 Tahun 2004 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 198.5 tentang Mahkarnah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nornor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkarnah Agung berwenang mernberi Menimbang KETUA MAHKAMAH. AGUNG REPUBLlK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN BARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN TENTANG KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2013 .. . Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tarubahar, Lembarari Negara Nomor 4958);

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengrsi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan;

c.bahwa terdapat kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur rnengenai hukum acara penanganan harta kekayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain; . Mengingat Pasa12

(1)Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus rnerriuat:
1. a.nama dan jenis harta kekayaan;
2. b.jumlah harta kekayaan;
3. c.ternpat, hari, dan tanggal penyitaan;

BAB II

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 1

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5164);

(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyidik belum melengkapi permohonan penanganan harta Pasa14
(1)Sebelum pemeriksaan perrnohorian penanganan harta kekayaan, Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan penanganan harta kekayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasai 2 dan Pasal 3.
(2)Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan kepada seorang Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan penanganan harta kekayaan belum mernenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberi petunjuk kepada Penyidik untuk mernperbaiki dan melengkapi permohonan penanganan harta kekayaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak petunjuk diterima oleh Penyidik. Pasa13 Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan:
1. a.berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;
2. b.berkas perkara hasil penyidikan; dan
3. c.berita acara pencarian tersangka.
4. d.uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. i t - :," 't ;' .•. .... ".,' Pasa17 Pasa16 Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu permohonan penanganan harta kekayaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud berdasarkan usul dari pimpinan instansi Penyidik yang bersangkutan.

BAB I

RUANG LINGKUP INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN.

Pasal 5

(1)Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan harta kekayaan.
(2)Apabila terdapat beberapa harta kekayaan yang dimohonkan untuk dimintakan penanganan harta kekayaan dalam daerah hukum be berapa Pengadilan Negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari Pengadilan Negeri tersebut untuk mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan.
(5)Terhadap permohonan yang dikembalikan, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Penyidik wajib melengkapi dan menyampaikan kembali permohonan penanganan harta kekayaan. Pasa19
(1)Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan dalam mas a pengumuman sebagairnana
(1)Setelah permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan prosedur pada Pasal 4, Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan penanganan harta kekayaan tersebut dalam buku register.
(2)Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan Panitera untuk mengumumkan permohonan penanganan harta kekayaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/ atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan keberatan.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Bentuk pengumuman permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. - 7 . .' yang Diajukan Setelah Putusan Diucapkan

BAB III

HUKUMACARA kekayaan, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan permohonan penanganan harta kekayaan kepada Penyidik.

Pasal 10

(1)Berdasarkan permohonan penanganan harta kekayaan dan a1at bukti danl atau barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku pemohon penanganan harta kekayaan, Hakim memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
(2)Hakim harus memutus permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama.
(3)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan Zatau media lain guna memberikan kesernpatan kepada pihak yang rnerasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan keberatan.
(4)Petikan putusan disampaikan kepada Penyidik yang mengajukan perrnohonan penanganan harta kckayaan segera setelah putusan diucapkan.
(5)Salinan putusan disampaikan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri yang memutus permohonan penanganan harta kekayaan atau Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan harta kekayaan melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) had kerja sejak putusan diucapkan guna kepen tingan eksekusi. dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan.
(2)Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan hari sidang dan mernerintahkan Panitera untuk memanggil Penyidik agar hadir di persidangan.

Pasal 14

Pemohon Keberatan menyampaikan alat bukti darr/ atau barang bukti yang mendukung keberatan terhadap putusan permohonan penanganan harta kekayaan dimaksud.

Pasal 13

Hakim memerintahkan Pemohon Keberatan untuk membacakan keberatan terhadap putusan permohonan penanganan harta kekayaan.

Pasal 12

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Pasal 11

(1)Terhadap putusan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan diucapkan.
(2)Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk merneriksa, mengadili, dan memutus perrnohonan keberatan penanganan harta kekayaan.
(3)Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menentukan hari sidang pertarna 'dan memerintahkan Panitera untuk memanggil Penyidik dan Pemohon Keberatan agar hadir di persidangan.
(4)Dalam hal Pemohon Keberatan adalah korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
(5)Salah seorang pengurus korporasi sebagaimana. dimaksud pada ayat
(4)wajib menghadap di sidang Pengadilan mewakili korporasi.
(6)Pernohon Keberatan harus mengajukan alasan-alasan keberatan disertai dengan alat-alat bukti dan/ atau barang bukti yang diperlukan, serta menghadiri sendiri persidangan, baik didampingi atau tidak didampingi oleh kuasa hukumnya.

Pasal 19

(1)Dalam hal Pemohon Keberatan tidak menghadiri sendiri persidangan, Hakim menyatakan keberatan tersebut gugur dan putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku.
(2)Dalam hal Pemohon Keberatan tidak mengajukan alasan-alasan darr/ atau tanpa disertai alat-alat bukti yang cukup, Hakim menolak keberatan tersebut dan putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku. Pasal 1"8
(1)Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan alat bukti yang telab diperiksa di persidangan, untuk selanjutnya memutus harta kekayaan tersebut dinyatakan sebagai aset negara atau dike mbalikan kepada yang berhak.
(2)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 17

Dalam hal diperlukan, Hakim dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru.