DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 28 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berwenang mengadili sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan akses keadilan bagi masyarakat, penyelesaian perselisihan yang timbul akibat sengketa bank dalam likuidasi dan bank pasca likuidasi termasuk sengketa penjaminan simpanan perlu diadili oleh Hakim dengan kompetensi khusus di bidang perniagaan pada pengadilan niaga;
c.bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pedoman penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi dan bank pasca likuidasi termasuk sengketa penjaminan simpanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN PASCA LIKUIDASI DI PENGADILAN NIAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain.
2.Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
5.Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
6.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
7.Bank dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas yang melaksanakan pengawasan terhadap Bank dan sedang dalam proses Likuidasi Bank.
8.Bank Pasca Likuidasi adalah Bank yang telah memenuhi kondisi pengakhiran likuidasi, telah diterima pertanggungjawabannya oleh LPS dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
9.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
10.Nasabah Penyimpan yang selanjutnya disebut Nasabah adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.
11.Penjaminan Simpanan Nasabah Bank yang selanjutnya disebut Penjaminan Simpanan adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas Simpanan Nasabah Bank.
12.Keputusan atas Keberatan Nasabah yang selanjutnya disebut Keputusan atas Keberatan adalah keputusan dari LPS terhadap keberatan yang diajukan oleh Nasabah atas keputusan LPS tentang status Simpanan.
13.Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
14.Autentikasi adalah proses pemeriksaan dan pencocokan mengenai keutuhan dan kejelasan antara dokumen yang diunggah dalam SIP dengan dokumen fisik yang diajukan oleh pihak.
15.Hari adalah hari kalender.

BAB II

KEWENANGAN MENGADILI

Pasal 2

Pengadilan Niaga berwenang mengadili sengketa Bank dalam Likuidasi dan Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa Penjaminan Simpanan.

BAB III

SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN BANK PASCA LIKUIDASI

Pasal 3

Sengketa Bank dalam Likuidasi terdiri atas sengketa yang berkaitan dengan:

a.pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan;
b.pengalihan aset dan kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada pihak lain;
c.pembatalan yang diajukan oleh Tim Likuidasi atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank dalam Likuidasi, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha, untuk kepentingan aset atau kewajiban Bank dalam Likuidasi; dan/atau
d.sengketa Penjaminan Simpanan.

Pasal 4

Sengketa Bank Pasca Likuidasi terdiri atas sengketa yang berkaitan dengan:

a.kewajiban direksi, komisaris, pemegang saham dan/atau pihak lain yang terbukti menerima manfaat dan/atau menyebabkan Bank menjadi Bank Dalam Likuidasi, dalam hal seluruh aset Bank telah habis dalam proses Likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank;
b.penyelesaian sisa aset dan kewajiban Bank Pasca Likuidasi termasuk sengketa kepemilikan yang berkaitan dengan penyelesaian sisa aset dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi dan bantahan/perlawanan; dan/atau
c.sengketa Penjaminan Simpanan.

BAB IV

SENGKETA PENJAMINAN SIMPANAN

Pasal 5

(1)LPS wajib membayar klaim Penjaminan Simpanan kepada Nasabah dari Bank yang dicabut izin usahanya.
(2)Simpanan yang dijamin LPS merupakan Simpanan pada seluruh Bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
(3)Nilai Simpanan yang dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

LPS menyatakan Simpanan tidak layak dibayar apabila:

a.data Simpanan tidak tercatat pada Bank;
b.Nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
c.Nasabah merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 7

Sengketa pelaksanaan Penjaminan Simpanan berupa:

a.keputusan LPS atas penetapan Simpanan layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar, termasuk perihal nilai Simpanan yang dijamin; dan
b.keputusan LPS atas perubahan status Simpanan yang semula ditetapkan sebagai Simpanan layak dibayar menjadi Simpanan tidak layak dibayar.

Pasal 8

(1)Dalam hal Nasabah keberatan terhadap keputusan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Nasabah dapat mengajukan keberatan ke LPS yang didukung dengan bukti jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak keputusan LPS diumumkan.
(2)Dalam hal keberatan tidak diajukan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah dianggap telah menerima keputusan LPS.
(3)Dalam hal Nasabah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Nasabah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak keberatan diajukan.
(4)Nasabah dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga terhadap Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan atas Keberatan diberitahukan.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan status Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, LPS wajib memberitahukan perubahan status Simpanan tersebut kepada Nasabah disertai pemberitahuan kewajiban Nasabah untuk mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.
(2)Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terkait perubahan status Simpanan ke LPS paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberitahukan.
(3)Dalam hal keberatan tidak diajukan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nasabah dianggap telah menerima keputusan perubahan status Simpanan dan wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan kepada LPS.
(4)Dalam hal Nasabah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS memberikan Keputusan Atas Keberatan yang diajukan oleh Nasabah paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak keberatan diajukan.
(5)Dalam hal LPS menolak keberatan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nasabah wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS setelah Keputusan Atas Keberatan yang menyatakan Simpanan tidak layak dibayar diberitahukan kepada Nasabah.

Pasal 10

(1)Pemenuhan kewajiban pengembalian Simpanan sebagai akibat perubahan status Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilakukan dengan pembayaran secara sukarela oleh Nasabah kepada LPS.
(2)Dalam hal Nasabah tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat melakukan gugatan di Pengadilan Niaga.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan ketentuan:
1. a.apabila tidak terdapat pengajuan keberatan dari Nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), gugatan diajukan paling cepat 60 (enam puluh) Hari setelah Nasabah diberitahukan LPS untuk mengembalikan Simpanan tetapi Nasabah tidak memenuhinya; atau
2. b.apabila terdapat pengajuan keberatan dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), gugatan diajukan setelah pemberitahuan LPS mengenai keputusan penolakan atas keberatan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…