DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi kewenangan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1266);
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh.
3.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
7.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
8.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
9.Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
10.Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
11.Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
12.Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
13.Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
14.Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
15.Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan.
16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Pasal 2

(1)Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
(2)Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Pasal 3

Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pasal 4

Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara langsung, melalui faksimile atau e-mail ke pengadilan yang berwenang, dengan menyertakan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat e-mail yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:
1. a.identitas penggugat meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.kewarganegaraan;
  3. 3.tempat tinggal;
  4. 4.pekerjaan penggugat; dan
  5. 5.identitas kuasanya apabila diwakili kuasa.
2. b.identitas tergugat meliputi:
  1. 1.nama jabatan; dan
  2. 2.tempat kedudukan.
3. c.penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
4. d.kedudukan hukum (legal standing) penggugat;
5. e.tenggang waktu pengajuan gugatan;
6. f.alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
7. g.hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:
  1. 1.mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. 2.menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
  3. 3.memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
  4. 4.memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
  5. 5.perintah membayar biaya perkara.
8. h.Gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya;
9. i.Gugatan wajib mencantumkan alamat e-mail dan nomor telepon.
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
1. a.putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota; dan
2. b.keputusan objek sengketa.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa flashdisk atau serupa dengan itu.

Pasal 7

Pendaftaran Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dicatat dalam buku register perkara pemilihan, setelah diterima panjar biaya perkara.

Pasal 8

(1)Hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(2)Hakim yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dibebaskan dari tugas lainnya.
(3)Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada hari pendaftaran gugatan.
(4)Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses dismissal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(5)Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan.
(6)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (5), penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak diterima.
(7)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 9

(1)Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui e-mail, faksimile, surat tercatat atau oleh jurusita.
(2)Pemanggilan dinyatakan sah, apabila dilakukan melalui e-mail, faksimile, surat tercatat, dan/atau oleh jurusita pengadilan;
(3)Tenggang waktu pemanggilan para pihak yang bersengketa dan saksi atau ahli dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan jadwal persidangan;
(4)Pemanggilan tergugat disertai salinan surat gugatan.

Pasal 10

(1)Hakim pengadilan yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan menyampaikan jadwal persidangan pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhinya.
(2)Jadwal persidangan bersifat mengikat para pihak.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi kewenangan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1266);
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh.
3.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
7.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
8.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
9.Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
10.Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
11.Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
12.Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
13.Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
14.Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
15.Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan.
16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Pasal 2

(1)Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
(2)Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Pasal 3

Pasal 4

Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara langsung, melalui faksimile atau e-mail ke pengadilan yang berwenang, dengan menyertakan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat e-mail yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:
1. a.identitas penggugat meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.kewarganegaraan;
  3. 3.tempat tinggal;
  4. 4.pekerjaan penggugat; dan
  5. 5.identitas kuasanya apabila diwakili kuasa.
2. b.identitas tergugat meliputi:
  1. 1.nama jabatan; dan
  2. 2.tempat kedudukan.
3. c.penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
4. d.kedudukan hukum (legal standing) penggugat;
5. e.tenggang waktu pengajuan gugatan;
6. f.alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
7. g.hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:
  1. 1.mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. 2.menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
  3. 3.memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
  4. 4.memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
  5. 5.perintah membayar biaya perkara.
8. h.Gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya;
9. i.Gugatan wajib mencantumkan alamat e-mail dan nomor telepon.
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
1. a.putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota; dan
2. b.keputusan objek sengketa.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa flashdisk atau serupa dengan itu.

Pasal 7

Pendaftaran Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dicatat dalam buku register perkara pemilihan, setelah diterima panjar biaya perkara.

Pasal 8

(1)Hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(2)Hakim yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dibebaskan dari tugas lainnya.
(3)Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada hari pendaftaran gugatan.
(4)Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses dismissal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(5)Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan.
(6)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (5), penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak diterima.
(7)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 9

(1)Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui e-mail, faksimile, surat tercatat atau oleh jurusita.
(2)Pemanggilan dinyatakan sah, apabila dilakukan melalui e-mail, faksimile, surat tercatat, dan/atau oleh jurusita pengadilan;
(3)Tenggang waktu pemanggilan para pihak yang bersengketa dan saksi atau ahli dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan jadwal persidangan;
(4)Pemanggilan tergugat disertai salinan surat gugatan.

Pasal 10

(1)Hakim pengadilan yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan menyampaikan jadwal persidangan pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhinya.
(2)Jadwal persidangan bersifat mengikat para pihak.